Panitia Khusus Dewan Beratkan Terdakwa

Saksi Sidang Kasus Dugaan Korupsi Dana Pengungsi

Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi dana pemulangan pengungsi Sampit, Kalimantan Tengah (Kalteng) mulai memanggil saksi-saksi. Sidang kedua dengan agenda pembuktian dan keterangan saksi-saksi digelar kemarin siang di Pengadilan Negeri (PN) Sampang.

Empat anggota Panitia Khusus (Pansus) Pengungsi DPRD Sampang dihadirkan dalam sidang dengan terdakwa mantan Kepala Kesos Drs Moh. Ruslan MM, mantan Bendahara Kesos Eddy Catur SE, dan mantan Kasi Pesos Drs Zainal Arifin. Ke empat saksi itu adalah Imam Abu Cholid SSos (ketua pansus), Khairul Anam LC, H Sholahur Rabbani SE, dan Nurkholis Muhtar.

Di hadapan majelis hakim yang diketuai Agus Jumardo SH, keempat wakil rakyat itu memberikan keterangan yang memberatkan ketiga terdakwa. Mereka menyatakan, ketiga pejabat kesos terlibat langsung dalam pendistribusian dana pemulangan pengungsi Sampit. Hal ini dibuktikan dengan tercantumnya tanda tangan terdakwa dalam kuitansi.

Sekitar pukul 11.55 sidang selesai. Sidang pembuktian dan keterangan saksi akan dilanjutkan Rabu (26/9) mendatang. Rencananya, tim jaksa penuntut umum (JPU) Kejati Jatim akan menghadirkan mantan Bupati Sampang H Fadhilah Budiono dan Sekkab Sampang Drs H Asyhar sebagai saksi.

Dibandingkan sidang sebelumnya, sidang kedua kemarin berjalan tertib, aman, dan lancar. Tampak puluhan pegawai negeri sipil (PNS) dan beberapa pejabat teras Pemkab Sampang memberikan dukungan moril kepada para terdakwa. Di antara mereka ada Mereka ada Asisten I Sekkab, Ir Hj Sri Budiyati, dan Kabag Hukum, Syamsul Hidayat SH.

Pada sdiang pekan lalu dengan agenda pembacaan dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) ini, ketiga terdakwa diduga menikmati bunga bank dana pemulangan pengungsi sekitar Rp 297 juta. Ketika membacakan dakwaannya, JPU menyatakan bahwa mantan Kepala Kessos Moh. Ruslan (terdakwa satu), mantan bendahara, Eddy Catur SE (terdakwa dua), dan mantan Kasi Pesos, Drs Zainal Arifin (terdakwa tiga) menikmati bunga bank dana pemulangan pengungsi Sampit tersebut.

Caranya, menurut JPU, dengan menransfer dana pemulangan yang ada di rekening bank resmi ke rekening pribadi terdakwa Eddy Catur SE yang saat itu menjabat bendahara pengelola bantuan pengungsi Sampit. Dan pemindahan buku tabungan dana pemulangan pengungsi tersebut atas sepengetahuan terdakwa satu, yakni Drs Moh. Ruslan. Total bunga dana pemulangan yang dinikmati ketiga terdakwa, sekitar Rp 297 juta. Rinciannya, Ruslan Rp 237 juta, Eddy Catur Rp 40 juta, dan Zainal Arifin Rp 20 juta. Tindakan ketiga terdakwa dinilai JPU menyalahi wewenang, memerkaya diri atau orang lain, dan atau korporasi.

Karena itu, JPU akan menjerat ketiga terdakwa dengan pasal 2 UU Nomor: 31 Tahun 1991 junto UU Nomor: 20 Tahun 2001, junto pasal 55 ayat (1) kesatu, dan pasal 64 ayat 1 KUHP. Termasuk, menjerat terdakwa dengan pasal 3 dan pasal 8 UU Nomor: 31 Tahun 1991.

Setelah ketiga JPU membacakan dakwaannya, pimpinan majelis hakim Agus Jumardo SH saat menanyakan apakah ketiga terdakwa mengajukan eksepsi atau mengajukan bantahan terhadap dakwaan yang disampaikan JPU. Setelah berunding dengan penasihat hukumnya, ketiga terdakwa sepakat tidak melakukan eksepsi. (fiq)

Sumber: Jawa Pos, Kamis, 20 Sept 2007