Awasi Pertumbuhan Ekonomi

Duduk di komisi yang memiliki tugas "memelototi" dunia ekonomi riil di Kabupaten Bangkalan, bagi Ketua Komisi B DPRD Bangkalan H Abdul Kadir Rofi’i SH merupakan tugas dan amanah yang cukup berat. Sebab, komisinya harus konsisten mengawasi pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Baik kinerja pelaku ekonomi maupun perputaran kegiatan perekonomian masyarakat untuk dievaluasi di akhir tahun, apakah ada peningkatan ataukah penurunan. Sementara APBD sendiri memiliki keterbatasan.

Dia pun mengaku bersyukur. Sejak 5 tahun terakhir ini, terjadi kenaikan atau pertumbuhan pendapatan asli daerah sendiri (PADS). Sejak otonomi daerah mulai digerakkan, kala itu Bangkalan hanya memiliki PADS sebesar Rp 2 miliar. Tapi kini menjadi hampir Rp 25 miliar. Sungguh kenaikan PADS yang sangat besar dan cepat untuk wilayah setingkat Kabupaten Bangkalan.

"Ini suatu prestasi yang cukup besar bagi daerah kita. Sebab, dengan peningkatan PADS yang besar ini, kita akhirnya mampu untuk melakukan pembangunan di semua sector. Meski tidak semuanya terkaver, tetapi bisa dilaksanakan secara bertahap," terang pria yang akrab disapa Ra Kadir ini.

Bukti dari hasil pembangunan peningkatan perekonomian ini, lanjut adik kandung Ketua DPRD Bangkalan H M. Syafik A. Rofii ini, terbangunnya berbagai fasilitas penunjang kegiatan perekonomian masyarakat atau dunia usaha. Diantaranya adalah pembangunan Pasar Bancaran, pembangunan pasar induk, pembangunan jalan-jalan akses perekonomian masyarakat terakit angkutan hasil bumi, maupun usaha produksi yang dihasilkan oleh masyarakat desa ke pusat-pusat penjualan.

"Aktifitas lain yang juga mendukung peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat, diantaranya adalah adanya program-program pemberdayaan perekonomian. Kemudian penataan pedagang di pasar-pasar, dan sebagainya," terang suami Wardah ini.

Soal kinerja pemerintah daerah (eksekutif), menurut dia, sejauh ini cukup bagus dan terukur pemrogramannya. Sehingga tidak terlalu memberatkan bagi penganggaran sektor yang lain. "Ketika saya melakukan cek ke lapangan untuk mengetahui apakah program yang dibuat eksekutif itu berjalan sesuai yang kita harapkan, ternyata nyata hasilnya. Artinya, aktifitas itu benar dilakukan di tingkat pelaksanaannya, sehingga betul-betul membantu masyarakat," kata ayah 3 orang anak ini.

Untuk masa yang akan datang, komisi B, kata pria yang juga anggota panitia anggaran dewan ini, konsentrasi pada penyiapan lahan untuk industri. Sekaligus membuat program perlindungan pada lahan-lahan produktif di sektor pertanian dan perkebunan milik masyarakat, agar tidak tergerus dengan masuknya industrialisasi dengan selesainya jembatan Suramadu.

Ini penting. Mengingat, bila industri masuk, maka bukan tidak mungkin akan berkembang pesat, sehingga lahan pertanian dan perkebunan yang ada bisa hilang.

"Kita sarankan kepada eksekutif menyiapkan lahan industri tersendiri. Juga perlindungan lahan pertanian dan perkebunan, sehingga perekonomian masyarakat berjalan seimbang antara industri dan nonindustri," terang mantan aktifis IPNU dan Ansor yang juga pernah mengenyam pendidikan di Ponpes Sidogiri Situbondo ini. (rusli djunaidi)

Sumber: Jawa Pos, Minggu, 18 Mar 2007