Tuesday, March 27, 2007

Penduduk Miskin Bangkalan Capai 365.951 Jiwa

Jumlahnya 39 Persen Penduduk, Terapkan 5 Strategi


Kemiskinan di Bangkalan salah satu masalah pokok dalam pembangunan daerah yang harus ditangani. Berdasarkan data badan pusat statistik (BPS), penduduk miskin di Bangkalan tahun 2006 sebanyak 93.356 KK atau 365.951 jiwa. Jumlah tersebut diperkirakan 39 persen dari jumlah penduduk keseluruhan.


KABID Sosbud Bappeda Bangkalan H Harsono mengatakan, tingginya angka penduduk miskin menjadi cambuk pemkab untuk menyelesaikannya secara komprehensif. Tentu dengan melibatkan seluruh stakeholder untuk mencari solusi bagaimana upaya menanggulanginya.


Menurut dia, berbagai upaya pemkab telah dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan. Sesuai sasaran pokok pembangunan Indonesia periode 2004-2009 adalah menurunkan angka penduduk miskin. "Angka 16,7 persen pada tahun 2004 diupayakan turun menjadi 8,2 persen pada tahun 2009," ujar Harsono.


Untuk mengatasi problem kemiskinan, dirumuskan 5 strategi utama. Yakni, strategi perluasan kesempatan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas, perlindungan sosial, dan kemitraan.


Dalam mencapai tujuan tersebut, pemkab menempuh beberapa langkah penting dalam penanggulangan kemiskinan. Seperti bantuan padat karya. Pada tahun 2006, pemkab mengalokasikan dana sebesar Rp 5 miliar untuk program padat karya. Sedangkan lokasi ditetapkan sebanyak 100 desa di 18 kecamatan.


Di bidang usaha kecil menengah, perkembangan menunjukkan peningkatan cukup berarti. Jumlah UKM meningkat sebesar 60 persen dari tahun 2005 (739 UKM) naik menjadi 1183 UKM di tahun 2006.


"Pada tahun 2006 pemkab memberikan dukungan dalam rangka penguatan dan pengembangan UKM dengan mengalokasikan dana sebesar Rp 1,586 miliar," kata Harsono saat pertemuan multistakeholder yang digelar LSM Madura Mandiri bekerjasama dengan pemkab di aula kantor bappeda, kemarin.


Hadir sebagai pembicara Ketua LSM Madura Mandiri, Ir Mondir Rofii, akademisi Ir Azis Jakfar M.Tmi, perwakilan ponpes Drs Muad Makki. Kegiatan itu diikuti perwakilan stakeholder se Bangkalan.


Harsono menjelaskan, di sisi peningkatan pendapatan, pemkab melakukan penguatan pasar untuk membangkitkan minat investor dalam menanamkan modalnya. Harapannya langkah tersebut mampu menggiatkan perekonomian daerah.


Untuk strategi daerah pembangunan daerah tertinggal (STRADA-PDT) yang dilakukan pemerintah kabupaten secara umum bertujuan memberdayakan masyarakat terbelakang agar terpenuhi hak dasarnya. Sehingga mampu menjalankan aktivitas untuk berperan aktif dalam pembangunan. Hingga ditetapkan 6 kecamatan, yaitu Blega, Kokop, Konang, Gegger, Tragah, dan Modung sebagai lokasi sasaran yang secara umum kondisi masyarakatnya belum tersentuh program-program pembangunan.


Realitas kondisi di 6 kecamatan tersebut, rata-rata menunjukkan jumlah keluarga miskin mencapai 42 persen dari jumlah total KK yang ada. Mayoritas mata pencarian mereka adalah pertanian tanaman pangan, mayoritas tingkat pendidikan belum tamat SD, mayoritas pelayanan kesehatan posyandu, dan mayoritas prasarana jalan dalam tanah.


Upaya pemkab melalui STRADA PDT lebih diarahkan pada penyediaan pelayanan dasar dan infrastruktur. Sehingga diharapkan akan dapat menyelesaikan persoalan yang berkembang.


Nah, untuk mengurangi beban hidup penduduk miskin, langkah konkretnya dengan memberikan dana kompensasi BBM secara langsung. Dalam hal ini, peran pemkab adalah memfasilitasi pelaksanaan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) kepada 93.294 keluarga miskin.


Penguatan kelembagaan dengan pembentukan tim koordinasi dan penanggulangan kemiskinan daerah (TKPKD). Pembentukan TKPKD didasarkan PP Nomor 54 tahun 2005 dan ditindaklanjuti SE Mendagri Nomor 412.6/3189/SJ dan Surat Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat yang akhirnya dituangkan dalam Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/Kpts/433.013/2007 tanggal Maret 2007 tentang TKPKD.


"Kesimpulan yang bisa kita tarik adalah, penanggulangan kemiskinan di Bangkalan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemkab semata. Namun keterlibatan masyarakat, LSM, dan komponen pembangunan lainnya," pungkas Harsono. (TAUFIQURRAHMAN)


Sumber: Jawa Pos, Rabu, 21 Mar 2007