Setuju Propinsi Madura

Surabaya, Surabaya Post - Muncul kembalinya gagasan propinsi Madura dalam Musyawarah Besar (Mubes) ke-3 Masyarakat Madura se-Indonesia di Hotel J.W. Marriot Surabaya, Minggu (26/8), mendapat sambutan dari Sekretaris Daerah Pemprop Jatim, Soekarwo. Menurut Soekarwo, pemerintah sangat setuju dan mendukung rencana pembentukan Madura sebagai propinsi sendiri.

Soekarwo bahkan berpesan, agar masyarakat Madura tidak gegabah mengambil keputusan. Setidaknya, menurut dia, ada dua hal yang harus diperhatikan, yakni syarat administrasi sebuah propinsi dan upaya peningkatan Indeks Pendapatan Masyarakat (IPM) di Madura yang sangat rendah.

Untuk peningkatan IPM, lanjut Soekarwo, harus ada konsep yang benar-benar matang untuk bisa membuat IPM masyarakat di Madura tinggi. Ini bisa diwujudkan setelah akses sarana prasarana transportasi yang menghubungkan Madura dengan daerah lain tersedia, yakni jembatan Suramadu dan bandara udara.

"Jangan sampai setelah menjadi propinsi sendiri, karena sarana transportasi belum ada, malah membuat Madura terjebak pembiayaan potensi alam dan SDM yang justru akan mengikat masyarakat Madura tergantung pada investor," ujarnya.

Dalam acara Mubes itu, Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Madura (FKMM), Jenderal Pol (Purn) H Roesmanhadi menyatakan, sejarah perubahan ekonomi Madura tidak jauh dengan perekonomian di Jepang, yang pernah menjadi negara tertinggal karena menutup diri. Tapi ketika membuka diri, perubahan terjadi begitu drastis dan Jepang menjadi negara Asia yang maju pesat industrinya.

Begitu pun dengan Pulau Madura yang selama ini menutup diri dan akan membuka diri dengan tanpa mengesampingkan nilai agama. Dia yakin Madura akan menjadi kawasan industri yang diminati investor. "Banyak kandungan alam yang belum tergali dan dikelola serta dimanfaatkan," ujarnya.

Sedangkan mantan Gubernur Jatim, HM. Noer meminta jangan sampai pembangunan di Madura justru akan melukai hati orang Madura yang notabene orang-orang teguh menjalankan syariat Islam. "Kami ingin Madura dibangun dengan kerangka NKRI dan tanpa mencederai hati orang Islam," tegasnya.

Kekhawatiran ini muncul karena banyak pembangunan justru membuat masyarakat asli di daerah pembangunan itu tetap miskin dan yang lebih parah lagi norma agama diabaikan. "Ini yang tidak diinginkan masyarakat Madura," ujarnya.

Noer mengatakan, rencana pembuatan jembatan ini muncul waktu dirinya menjabat gubernur. Saat itu, ada tiga rencana pemerintah membuat jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dengan pulau lainnya, yakni dengan Sumatera, Bali dan Madura.

Khusus jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Madura, tidak ada kendala. Dari segi teknis, tidak ada faktor alam yang menghambat adanya jembatan dan dari sisi ekonomis, justru ini sangat membantu kelancaran eksplorasi potensi alam yang terkandung di Pulau Madura. "Semua itu hanya menunggu kemauan dari semua pihak untuk benar-benar mewujudkan Madura sebagai daerah yang diminati investor," ujarnya. (D-Infokom)

Sumber: Surabaya Post, Senin 27/08/2007