Data e-KTP Amburadul

Pemilukada Sampang Terancam Molor

Amburadulnya proses pembuatan e-KTP, dikhawatirkan mempengaruhi pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) Sampang yang ditetapkan 12 Desember 2012 mendatang, akan molor dari jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat.

Padahal KPUD berpedoman terhadap jumlah data kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) sesuai ketentuan undang-undang (UU). Sedangkan Daftar Penduduk Pemilih Potensial (DP4) diperlukan sebagai bahan baku bagi KPU untuk pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebelum ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilukada.

Ironisnya, data e-KTP yang akan dijadikan sebagai acuan pemutakhiran data DP4, ternyata pelaksanaannya baru mencapai 50 % dari target yang telah dicanangkan pemerintah harus rampung April nanti. Sementara itu tahapan Pemilukada sudah semakin dekat.

Yusuf, Kepala Bidang (Kabid) Informasi, Pengembangan dan Pengkajian, Dispendukcapil Sampang, mengakui, data kependudukan memang masih belum valid untuk digunakan sebagai acuan DP4, karena banyak ditemukan data Kepala Keluarga (KK) ganda sehingga sangat merepotkan petugas untuk memproses data kependudukan tersebut.

’’Jika mengacu data sementara jumlah hak pilih mencapai 720 ribu jiwa, tapi angka tersebut masih akan terus bergerak karena data kependudukan merupakan data yang dinamis. Karena dipengaruhi oleh kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk,’’ jelas Yusuf, ditemui Sabtu (17/3).

Dia mengutarakan, keterlambatan pembuatan e-KTP terkendala peralatan yang tidak memadai, karena setiap kecamatan yang menerima jatah 2 alat sangat tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang dilayani, itu pun alatnya sering ngadat. ’’Sebenarnya baru-baru ini kita menerima tambahan alat sebanyak 16 unit, tetapi ternyata hanya 9 unit yang siap pakai, sedangkan 7 unit tidak dilengkapi dengan signature pad, sehingga peralatan tersebut tidak dapat dioperasionalkan,’’ terangnya.

Ia menegaskan, pihak konsorsium sebagai pemenang tender seharusnya bertanggung jawab terhadap berbagai permasalahan teknis yang kerap terjadi dilapangan. Bahkan ada sebanyak 5 unit alat Iris yang berfungsi mendetiksi kornea mata mengalami kerusakan, sehingga membutuhkan waktu sampai 1 bulan untuk memperbaiki alat tersebut, karena harus menunggu petugas teknis dari PT Quadra yang berada di Surabaya. ’’Kita juga menghadapi masalah dengan 50 orang tenaga pendamping teknis yang tidak mampu menguasai peralatan, karena selama ini tidak pernah dilatih secara khusus oleh pihak konsorsium,’’ paparnya.

Dia menambahkan, minimnya peralatan mengakibatkan warga Pulau Mandangin, Kec. Kota Sampang dengan jumlah wajib KTP mencapai 14 ribu jiwa, hanya dilayani 1 unit mobil enrollment dengan alat yg baru diterima akhir desember 2011 lalu, itupun aplikasinya sering rusak.

’’Jadi apabila sehari mampu melayani 100 orang warga Mandangin maka sampai 30 april nanti, baru 9 ribu jiwa yang sudah dilayani. Ini berarti masih tersisa sebanyak 5 ribu jiwa yang masih belum terlayani. Untuk itu Pemkab minta dispensasi penambahan waktu pelayanan e-KTP sampai 30 juni 2012,’’ pungkasnya. (rud)

Sumber: Surabaya Post, Sabtu, 17/03/2012