Khofifah dan Kubu Karsa Saling Lapor ke DKPP

| 12:13 WIB SURABAYA - Bakal calon gubernur (bacagub) Jatim, Khofifah Indar Parawansa berkonsultasi dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait adanya dugaan kecurangan dalam Pilgub Jatim 2013. Hal yang sama juga dilakukan oleh kubu pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa). ”Saya memang sudah bertemu dengan Pak Jimly (Jimly Assidiqie Ketua DKPP). Saya paparkan sejumlah keganjilan dalam proses Pemilukada (Pemilihan Kepala Daerah) di Jatim. Beliau bilang kalau demokrasi di Jatim sudah tidak berakhlak,” tegas Khofifah, Selasa (18/6). Dalam pertemuan itu Khofifah menunjukkan dua surat dukungan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah (PPNUI) dan Partai Kedaulatan (PK) yang dianggap janggal. Pasalnya, sejak awal, kedua partai tersebut mendukung pencalonan Khofifah-Herman Sumawiredja. Tetapi, keanehan tersebut mulai terlihat setelah kedua partai itu juga mendukung pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa). ”Saya menunjukkan kedua surat dukungan tersebut dan beliau mengaku heran,” katanya. Dijelaskan Khofifah, tim internal pemenangan pasangan tersebut sudah mengaji permasalahan yang terjadi di kedua partai non-parlemen tersebut. Selain itu, surat dukungan yang dilayangkan kepada KPU Jawa Timur juga sudah ditembuskan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). ”Sudah ada tim yang mengkaji dan kami sudah memberikan tembusannya kepada MK dan DKPP saat memberikan surat dukungan ke KPU Jatim,” tandasnya. Sementara, PPNUI yang mendukung Karsa juga tidak mau kalah dengan manuver pihak lawan. Sekjen Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPNUI Andi William mengaku segera melapor ke DKPP untuk menyikapi surat dukungan Wasekjen dan Ketum kepada pasangan Khofifah-Herman. “Saya pasti akan menggugat ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Red),’’ katanya ketika dikonfirmasi pada Selasa (18/6). Menurutnya, pengesahan dukungan harus ada tanda tangan Ketum dan Sekjen. Pernyataan Ketua KPU Jawa Timur Andry Dewanto yang menyebutkan kalau surat dukungan kepada Khofifah-Herman bisa ditandatangani Ketum dan Wasejken dianggap menabrak aturan yang berlaku. “Kecuali kalau saya sudah meninggal atau berhalangan tetap. Juga ngapain harus menafsirkan AD/ART kami,” tambahnya. Dijelaskannya, DPP PPNUI sudah menggelar pleno luar biasa, dan menjadikan Ketua Umum DPP PPNUI Yusuf Humaidi jadi Ketua Dewan Syuriah. Untuk itu, Yusuf Humaidi dianggap tidak lagi mempunyai wewenang untuk membuat keputusan di partai tersebut. ”Kan sudah diputuskan dalam rapat pleno jadi dia sudah tidak mempunyai wewenang,” tandasnya. Memang, sebelumnya, Ketua KPU Jatim Andry Dewanto Ahmad mengatakan bahwa tanda tangan Ketua Umum dan Wasekjen bisa dipakai sepanjang AD/ART tidak melarang. Pernyataan tersebut klop dengan perbaikan yang diberikan oleh pihak Khofifah dengan mengirimkan surat penegasan dukungan yang dinyatakan oleh Ketua DPP PPNUI dan Wasekjen. Menanggapi masalah itu, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim Andreas Pardede meminta agar KPU berpegang pada aturan dalam memberikan kebijakan. Menurutnya, kondisi politik di Jatim memang sangat sensitif, karena itu KPU tidak boleh bermain-main dan harus netral dalam meloloskan pasangan calon. “Seharusnya, KPU Jatim harus kembali berpegang pada peraturan perundangan yang ada. Karena, implikasinya bisa serius,” ucapnya.sty Sumber: Surabaya Post,Rabu, 19/06/2013