Pemutakhiran Data Molor Lagi

SURABAYA - Proses pemutakhiran data Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2013 yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim kembali molor. Sebanyak 23 kabupaten/kota di Jawa Timur belum menyetorkan pemutakhiran data meski batas akhir pada Selasa (18/6) sudah lewat. Akibatnya, sampai saat ini Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilgub Jatim masih belum bisa disusun. Seperti diketahui, deadline awal bagi daerah untuk pemutakhiran data tanggal 10 Juni. Karena belum siap, maka batas waktu akhir itu diundur hingga Selasa kemarin. Lagi-lagi belum semua daerah siap dengan hasil pemutakhiran datanya. Padahal, jadwal pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilgub tanggal 1 Juli mendatang, dua pekan lagi.

”Masih dalam proses kami sudah menunggu semua data dari kabupaten masuk,” kata Komisioner KPU Jatim, Agus Mahfud Fauzi ketika dikonfirmasi, Rabu (19/6) pagi tadi.

Dia mengatakan, ada tambahan satu daerah yang sudah menyetorkan data pemilih pada hari Selasa yakni Kabupaten Bojonegoro, jadi total baru 15 daerah yang sudah menyelesaikan pemutakhiran datanya.

Sedangkan, 14 wilayah sejak awal sudah menyetor adalah Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Nganjuk, Kota Probolinggo, Kota Madiun, Kota Batu, Kota Surabaya, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Magetan, Kota Pasuruan dan Kabupaten Sumenep. ”Kalau ditotal memang ada 15 yang sudah menyerahkan sedangkan yang lainnya masih kita tunggu,” tegasnya.

Sekadar diketahui, pemutakhiran adalah data awal untuk menjadi DPS. Seharusnya sudah dilakukan oleh KPU Jatim pada tanggal 10 Juni lalu. Sedangkan, proses penyusunan DPS dilakukan mulai tanggal 11 Juni sampai 1 Juli mendatang. Untuk jadwal penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) akan dilakukan KPU Jatim mulai tanggal 8 sampai 14 Juli.

Agus menjelaskan, pihaknya akan memberikan tambahan waktu lagi bagi masing-masing daerah untuk segera menyetorkan data tersebut. Pemutakhiran data harus dilakukan secara merata di seluruh kabupaten/kota di Jatim agar tidak ada data pemilih ganda atau yang tidak terdaftar. ”Karena belum dikumpulkan sampai saat ini kami hanya menunggu dan memberikan tambahan waktu lagi,” terangnya.

Agus optimistis meski proses penyusunan DPS tersebut terlambat tidak akan mempengaruhi tahapan Pilgub. ”Karena wilayahnya di Jatim kan luas. Saya kira semua petugas di lapangan akan bekerja secara optimal agar proses pemutakhiran data pemilih segera selesai,” terangnya.

Pengamat politik Universitas Airlangga (Unair), Airlangga Pribadi meminta agar KPU benar-benar serius melalui setiap tahapan dalam menyusun DPT dalam Pilgub Jatim. Jangan sampai potensi kecurangan seperti yang terjadi dalam Pilgub 2008 lalu kembali terulang.”Penyusunan DPS sampai dengan DPT harus diawasi karena itu adalah modal untuk menyelenggaralan pemilihan yang kredibel,” terangnya.

Airlangga meminta agar KPU Jatim bekerja dengan cepat. Pasalnya, waktu penyelenggaraan Pilgub sudah sangat mepet. Dengan selesainya data DPS, maka ada banyak ruang lagi untuk melakukan evaluasi terhadap pemilih di Jatim.”Harus diselesaikan tepat waktu jangan molor terus. Karena masyarakat dan pasangan calon butuh waktu untuk meneliti data pemilih yang keluar,” tandasnya.

Memang, terjadi sejumlah perdebatan dalam penyusunan daftar pemilih di Jawa Timur. Selain belum rampungnya proses e-KTP, jumlah data kependudukan yang akan dijadikan dasar untuk menyusun DPS juga berbeda. Hasil update terakhir dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jatim disebutkan kalau data Pilgub mencapai 29.348.579 jiwa. Jumlah tersebut berbeda dengan data akumulasi dari masing-masing KPU di tingkat kabupaten/kota yang mencapai 32 juta.sty

Sumber: Surabaya Post,Rabu, 19/06/2013