Catatan dari Mubes Masyarakat Madura (2)

Sudah Waktunya Gerakan Kembali ke Madura (GKM)

Sidang pleno mubes III berlangsung singkat. Tak lebih dari dua jam. Sementara materi yang akan diplenokan "cukup berat". Berupa hasil kerja dari Pokja A, B, dan C. Ditambah masukan dari lima narasumber. Praktis, setiap pembicara-kecuali H M. Syafik A. Rofii (ketua DPRD Bangkalan) yang membacakan hasil kerja pokja-hanya diberi waktu 10 menit menyampaikan paparannya. Peserta mubes III cukup mahfum. Sebab, mubes sudah harus bubar pukul 16.00. Para peserta juga mahfum bahwa pembahasan seberat itu, terkait nasib Madura ke depan, tak cukup hanya dengan hanya dua jam.

Sidang pleno berlanjut. Dr Didik J. Rachbini mendapat kesempatan pertama. Ekonom kelahiran Pamekasan ini memberi tips: tiga kunci membangun Madura dengan cepat.

Kunci pertama SDM. Sebab, kata dia, SDM Madura paling rendah di Indonesia. Dia memberi tiga solusi. Yakni, meningkatkan peran pesantren dalam pendidikan masyarakat. Termasuk meningkatkan rasana dan prasarana pesantren agar lebih modern.
Kemudian untuk pendidikan umum, harus terus diperbaiki. Sekolah kejuruan diperbanyak untuk mencetak alumni yang siap pakai. Begitu juga perguruan tinggi, perlu diperbanyak dan ditingkatkan mutunya. Sehingga perguruan tinggi punya peran lebih dalam pemberdayaan dan pembangunan masyarakat Madura.

Kunci kedua infrastruktur. Menurut Didik, perlu ada integrasi kawasan. Sehingga pembangunan di Madura bisa secara integral.

Kunci ketiga SDA (sumber daya alam), Madura punya potensi alam yang banyak. Yang sudah kasat mata, antara lain tembakau, garam, dan sumber minyak dan gas (migas). Bersama potensi SDA yang lain yang ada di Madura, harus bisa dikembangkan secara optimal, demi meningkatkan perekonomian masyarakat.

Didik juga menyinggungkan soal wacana pembentukan Provinsi Madura. Dia mendukung gagasan itu, meski tidak harus terburu-buru. "Provinsi Madura adalah sunat muakkad," katanya.

Setelah Didik bicara, dilanjutkan dengan tiga narasumber lainnya. Rata-rata tiap pembicara makan waktu lebih dari 10 menit. Setelah itu, dibuka sesi dialog atau masukan dan saran. Beberapa peserta yang mendapat kesempatan bertanya atau menanggapi, antara lain soal tataniaga tembakau dan garam. Sebab, dua komoditi ini yang sampai kini masih menjadi primadona masyarakat Madura. Intinya, tataniaga kedua komoditi ini bisa benar-benar memihak petani.

Peserta dari Sumenep menanggapi soal batas wilayah. Menurut dia, batas wilayah penting ketika muncul sengketa kepemilikan sumur migas. Dia mencontohkan sengketa Blok Maleo di Sumenep dan Blok Oyong di Sampang, yang dalam Permendagri 08/2007 masuk wilayah Provinsi Jawa Timur. Artinya, klaim bagi hasil bakal lebih banyak masuk ke provinsi. Padahal, jika masuk kabupaten, pemasukan dari migas sangat besar bagi kabupaten.

Yang menarik pernyataan dari KH Abdurrahman Nafis. Kiai muda asal Sampang yang kini tinggal di Surabaya ini "menggugat" para orang-orang besar asal Madura yang sukses di luar Madura yang enggan kembali ke tanah kelahirannya. Padahal, tenaga dan pemikiran mereka sangat dibutuhkan untuk memercepat pembangunan Madura. "Kalau Pak Basofi (mantan Gubernur Jatim Basofi Sudirman, Red) dikenal dengan Gerakan Kembali ke Desa (GKD), maka sekarang sudah waktunya GKM. Maksudnya, Gerakan Kembali ke Madura," kata dia lantang.

Dia berharap mereka yang sukses menjadi pejabat tinggi, ekonom, teknokrat, profesor, doktor, dan lainnya bisa "kembali" ke Madura. Membangun tanah kelahirannya, Madura. "Meskipun misalnya tidak secara fisik kembali ke Madura, paling tidak pemikiran dan peran mereka sangat dibutuhkan dalam pembangunan Madura," tandasnya yang mendapat aplaus peserta mubes III.

Untuk memercepat pembangunan Madura pula, FKMM membuat nota kesepahaman (MoU) dengan Universitas Airlangga (Unair) dan ITS. Nota kesepahaman ini ditandangani antara Ketua FKMM Jawa Timur H Zaini dengan rektor Unair dan ITS.

Usai mubes III, saya sempat bincang-bincang dengan beberapa peserta mubes sembari coffee break. Mereka merespons positif mubes sebagai ajang silaturahim antartokoh dan masyarakat Madura yang tersebar-sebar di mana-mana. Juga sebagai ajang untuk menyatukan tekad: memercepat pembangunan Madura.

Hanya, soal waktu, mereka merasa waktu yang tersedia sangat terbatas. Tidak cukup untuk membahas secara komprehensif persoalan Madura. Karena itu, menurut mereka, perlu ada langkah lanjutan untuk mengonkretkan hasil mubes III. Sehingga wujudnya benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Madura.

Berdasarkan catatan saya, Mubes III tidak banyak menyinggung soal pembentukan BP3WS (Badan Pengelola Percepatan Pembangunan Wilayah Suramadu) yang awal 2007 lalu sempat menjadi "bahasan besar" masyarakat Madura. BP3WS-jika tidak berubah lagi namanya-mencuat sejak pemerintah pusat berkeinginan membentuk Badan Otorita Madura (BOM), untuk memercepat pembangunan Madura. Soal ini pernah dilokaryakan di Universitas Trunojoyo. Memang, bentuk dan program pasti dari BP3WS itu belum jelas sampai sekarang.

Begitu juga lokakarya rancangan strategis pembangunan Madura secara integral, sudah sering dilakukan. Artinya, sudah ada beberapa konsep untuk membangun Madura yang terdiri dari empat kabupaten ini secara integral. Soal ini juga tidak banyak dibahas di mubes III. Mungkin karena sedikitnya waktu.

Alangkah baiknya jika konsep dan pemikiran yang tercecer-cecer itu dipadukan lagi. Toh, tujuannya sama: demi membangun Madura. Dan, sudah waktunya kita berbuat. Gerakan untuk Membangun Madura (GMM)! (*)

Sumber: Jawa Pos, Jumat, 31 Agt 2007