KPU Bangkalan Serahkan DPT Ke Tim Sukses

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Senin, menyerahkan slinan daftar pemilih tetap (DPT) pada masing-masing tim sukses pasangan capres dan cawapres di wilayah tersebut.

"Salinan DPT Pilpres yang kami serahkan berupa video compact dist (VCD), bukan berupa lembaran," kata Ketua KPU Kabupaten Bangkalan, Fauzan Jakfar.

Fauzan menjelaskan, DPT tersebut berbentuk program PDF. Hal itu dilakukan supaya isi DPT Pilpres tidak bisa diubah. Sehingga jumlah DPT yang diterima antara tim sukses yang satu dengan YANG lain sama.

Memilih model PDF karena data yang berada di dalamnya sulit diubah. Berbeda, dengan program lainnya yang mudah diotak-atik.

Menurut Fauzan, jumlah DPT Pilpres di Kabupaten Bangkalan sebanyak 709.019 orang. "Itu ada penambahan sekitar 10 ribu lebih bila dibandingkan dengan DPT Pemilu Legislatif 2009, yang hanya 698.197 orang," katanya.

"Yang perlu saya pastikan, DPT ini tidak ada yang fiktif. Semuanya ada nomor induk kependudukan (NIK) dan alamatnya jelas," katanya.

Selain DPT yang mengalami perubahan, sambung Fauzan, jumlah tempat pemungutan suara (TPS), juga mengalami perubahan. "Jumlah DPT mengalami penambahan, sedang jumlah TPS mengalami penurunan," katanya.

Pada saat Pemilu Legislatif, jumlah TPS tercatat 1.905 unit, tapi kini hanya berjumlah 1.681. Ini disebabkan DPT pada setiap TPS ditambah, seperti biasanya DPT tiap TPS berjumlah 500 pemilih, sekarang 800 pemilih per TPS, katanya.

Sementara itu, Ketua tim sukses pasangan Capres dan Cawapres Jusuf Kalla-Wiranto (JK-Win) Kabupaten Bangkalan, Aliman Haris, memberikan apresiasi terhadap KPU yang bersedia memberikan DPT Pilpres tersebut.

"Dengan diberikannya DPT ini, berarti KPUD sudah bersikap terbuka dan fair dalam Pilpres 2009. Kami akan melakukan pengecekan terhadap keberadaan DPT ini," kata Aliman Haris.

Sumber: Antara, Selasa, Juni 30

DPT Pilpres di Sampang Bertambah

Jumlah daftar pemilih tetap (DPT) pemilu presiden (Pilpres) di wilayah Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur (Jatim), bertambah sebanyak 32.830 pemilih dibanding jumlah DPT Pemilu Legislatif (Pileg) 2009.

Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang, Abu Achmad Dhofir Syah, Kamis (11/6), jumlah DPT Pilpres di Kabupaten Sampang saat ini sebanyak 639.551 pemilih. Pada Pileg 2009 jumlah DPT di Kabupaten Sampang yang tersebar di 14 kecamatan sebanyak 606.721.

“Sekarang ini sesuai hasil pendataan yang dilakukan KPU dan verifikasi faktual di lapangan, bertambah 32.830,” katanya.

Meski DPT bertambah, tapi jumlah tempat pemungutan suara (DPT) tetap sama seperti Pileg 2009.

Menurut Abu, jumlah TPS pada Pileg 2009 sebanyak 1.453 TPS yang tersebar di 186 desa/kelurahan.

“Saat ini jumlah maksimal per-TPS sebanyak 800 orang pemilih. Sedang pada Pemilu 2009 jumlah maksimalnya 500 orang pemilih. Makanya meski ada penambahan pemilih, jumlah TPS tetap,” katanya menjelaskan.

Selain karena banyak pemilih pemilih pemula yang telah memasuki usia 17 tahun sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan KPU, yang masuk dalam penambahan jumlah pemilih di Kabupaten Sampang itu, juga karena penduduk pendatang dan pensiunan TNI.

Dari jumlah 639.551 itu, pemilih perempuan di Kabupaten Sampang tercatat lebih banyak dibanding pemilih laki-laki. Pemilih laki-laki berjumlah 315.003 orang, sedang pemilih perempuan mencapai 324.548 orang pemilih. (ant)

Sumber: Surya, Kamis, 11 Juni 2009

Hasil Pemilu di Madura Terancam

Empat kabupaten di Pulau Madura telah menggelar pemilu legislatif (pileg) 2009 secara serentak 9 April lalu. Walaupun empat KPUD telah melakukan penetapan hasil pemilu, namun masih ada kemungkinan perubahan hasil. Hal ini seiring masih adanya sepuluh kasus sengketa pemilu di Madura yang masih disidangkan Mahkamah Konstitusi (MK).

Hingga kemarin beberapa kasus seperti terdapat pada grafis sudah mulai memasuki tahap kedua. Pekan ini perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang didaftarkan ke MK sudah memasuki tahap kedua. Majelis hakim MK mulai melakukan pemeriksaan alat bukti. Saksi dan dokumen yang dimiliki pihak pemohon dan termohon mulai dihadirkan untuk diperiksa. Beberapa perkara PHPU yang terjadi di Madura juga mulai memasuki tahap ini. Sehingga putusan hakim MK terhadap hasil pemilu di Madura juga semakin dekat diketahui.

Dari situs resmi MK diketahui bahwa ada 10 PHPU di Pulau Madura. Jumlah tersebut diajukan oleh delapan parpol dan satu kasus DPD yang merasa dirugikan dengan adanya tuduhan kecurangan saat Pileg 2009 di Madura. Beberapa PHPU yang sudah disidangkan juga mulai mendekati kenyataan adanya sesuatu yang tidak beres di Madura. Sehingga ancaman pembatalan penetapan, penghitungan ulang hingga pemungutan suara ulang di Madura semakin terbuka lebar.

Safi' SH, pengamat hukum dan politik yang juga dosen Unijoyo pada koran ini mengakui akan banyaknya kasus sengketa pemilu di Madura. Dalam perkembangannya. Safi' juga mengatakan besarnya kemungkinan pihak pemohon memenangi persidangan di MK. "Semua pemohon tentunya punya kekuatan dan celah yang dapat dimaksimalkan untuk menang. Jadi kemungkinan perubahan hasil Pileg di Madura masih ada," ujarnya.

Safi' menambahkan bahwa keberadaan MK memang merupakan wadah bagi setiap masyarakat yang tidak puas dengan hasil pemilu. Lembaga yang ada di Jakarta ini memang dibentuk untuk menuntaskan semua sengketa pemilu serta menjadi putusan terakhir. "Jadi apapun yang diputuskan MK nantinya harus dipatuhi demi hukum," imbuhnya.

Hal yang sama disampaikan Taufikurrahman, anggota KPUD Bangkalan Pokja Pemungutan dan Penghitungan Suara. Menurutnya, sebagai penyelenggara pemilu di daerah KPUD Bangkalan siap melaksanakan segala putusan MK. Sehingga pasca persidangan PHPU yang juga menyeret hasil pemilu di Bangkalan, KPUD Bangkalan akan langsung melaksanakan putusan itu. "Apapun putusan MK kita harus siap. Termasuk putusan terburuk harus digelar penghitungan atau pemungutan suara ulang di Bangkalan," pungkasnya. (ale/nra)

Sumber: Jawa Pos, Jum'at, 29 Mei 2009

JK Gerilya Basis Santri

Lebih dulu start dalam Pilpres 2009 dengna mendeklarasikan berpasangan dengan Wiranto, Jusuf Kalla (JK) langsung tancap gas menggerilya basis santri.

Beberapa hari lalu, capres yang mengusung jargon ’Lebih Cepat Lebih Baik’ ini bertandang ke Kantor PP Muhammadiyah setelah sebelumnya menemui Ketua PB NU Hasyim Muzadi. Rabu (13/5) hari ini, JK dijawalkan bertemu ulama Madura, Surabaya, dan Pasuruan, disertai melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh dan ulama daerah setempat.

Karena langkah JK mengunjungi Muhammadiyah dan NU, pasangan JK-Wiranto sempat disebut politisi PKS Mahfudz Sidiq sebagai alternatif untuk mengalihkan koalisinya, jika SBY ngotot memilih cawapres Boediono. PKS menilai Boediono tak mewakili aspirasi parpol berbasis Islam (PKS, PPP, PAN, PKB) selaku mitra koalisi Demokrat. "Sedangkan JK setidaknya sudah mengunjungi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama," ujar Mahfudz dalam jumpa pers di Gedung DPR Jakarta, kemarin.

Dalam agenda kunjungannya ke Jatim hari ini, JK juga menemui tokoh Jatim sekaligus orang yang sangat dihormati masyarakat Madura, mantan Gubernur HM Noer. JK juga bertemu saudarar dan ulama Madura di RM Agis di dekat Masjid Al Akbar Surabaya.

Selain itu, JK dijadwalkan meresmikan Badan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (BP2B) Nahdhlatul Ulama Jatim di Kantor PWNU Jatim serta melantik tim BP2B NU Jatim dan memberikan bantuan peralatan.

Wapres JK juga dijadwalkan menghadiri Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah di Situbondo. Dengan menggunakan helikopter dari Surabaya, JK akan menghadiri Haul Akbar Pendiri dan Pengasuh Salafiyah Syafi'iyah. JK ditemani Ketua PBNU Hasyim Muzadi yang beberapa hari lalu mengundangnya JK sebagai satu-satunya capres dari NU selama ini.

Rombongan JK tiba di rumah HM Noer di Jl Anwari, Surabaya, sekitar pukul 09.15 tadi dan langsung ditemui tuan rumah. JK didampingi sejumlah orang kepercayaannya seperti Sekjen Golkar Soemarsono, Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso, dan adik iparnya Aksa Mahmud. Wagub Jatim Saifullah Yusuf juga turut mendampingi.

JK hanya tersenyum menanggapi duet SBY-Boediono yang mulai mencuat. Saat ditanya wartawan saat berkunjung ke rumah M. Noer, JK hanya menjawab pendek saat dimintai pendapatnya tentang pesaingnya dalam pilpres tersebut. "Baik,... baik," katanya sembari melambaikan tangannya.

JK langsung menyalami tangan M Noer dan sempat bicara ringan tentang lingkungan di sekitar HM Noer yang cukup rindang itu. Setelah itu, mereka berdialog di ruang tamu selama setengah jam. Usai pertemuan, JK langsung meninggalkan lokasi dan menunju Ponpes Salafiyah Assafi’iyah di Situbondo.

M Noer menjelaskan, JK hanya berdiskusi mengenai dirinya dan pengalamannya. Dia juga menyerahkan sebuah buku biografi mengenai dirinya berjudul ’Pamong Mengabdi Desa’. Penasihat Dewan Pembangunan Madura (DPM) itu hanya menitipkan pesan kepada JK bila memimpin nanti. "Mudah-mudahan Bapak tetap sehat dan mudah-mudahan tetap memperhatikan nasib rakyat," ujarnya.

Namun, dia menyebut JK tidak meminta dukungan atas rencana pencalonannya jadi capres. Apakah akan mendukung JK? ’’Saya tidak tahu, tunggu tanggal 15 (Mei) nanti,’’ ujarnya. Tanggal 15 Mei adalah sehari sebelum batas akhir pendaftaran capres.

Mengawali kunjungannya di Jatim, JK menghadiri kegiatan di Ponpes Miftahussunah, milik Rois Syuriah PWNU Jatim KH Miftachul Akhyar di Jl. Kedung Tarukan 100. Sayangnya, pertemuan tersebut tertutup untuk wartawan.

Namun, Kiai Miftah menjelaskan kehadiran JK hanya untuk bersilaturahmi pada warga ponpes dan NU. Tetapi dia tidak menampik bila JK meminta restu terkait pencapresannya nanti. "Ya kita doakan asalkan jujur dan adil. Kalau yang lainnya, nanti saja," ujarnya tersenyum. (k2)

Sumber: Surabaya Post, Rabu, 13 Mei 2009

Fakultas Hukum Unijoyo Jadi Lokasi Sidang

Berdasarkan berita acara Mahkamah Konstitusi, calon legislatif (caleg) dan partai lokal tak bisa langsung melayangkan gugatannya ke MK. Tapi harus melaporkan dan meminta partainya di tingkat nasional atau dewan pimpinan pusatnya (DPP) untuk melayangkan gugatan ke MK.

Dekan Fakultas Hukum (FH) Universitas Trunojoyo Moh. Amir Hamzah menjelaskan, caleg perorangan, cabang partai ataupun pimpinan wilayah partai tak punya hak untuk menggugat hasil penghitungan suara pileg. Sebab, yang menjadi objek gugatan adalah hasil ketetapan yang dilakukan oleh KPU Pusat.

"Jadi, ke MK bukan seperti melapor, tapi menggugat keputusan KPU Pusat. Karena itu, harus DPP-nya yang menggugat," tegasnya.

Menurut dia, MK baru membuka gugatan sesaat setelah KPU Pusat menetapkan hasil perhitungan. Jika tepat waktu, penetapan oleh KPU Pusat akan dilaksanakan 9 Mei mendatang. Karena itu, sebaiknya mereka yang punya masalah dengan hasil penghitungan segera mempersiapkan bukti otentik untuk mengajukannya ke partainya di tingkat pusat.

"Waktu untuk melakukan gugatan ke MK hanya dibuka tiga hari terhitung ditetapkan hasil penghitungan di KPU Pusat. Jadi, kalau nanti 9 Mei penetapannya pukul 01.00, sejak itu juga dibuka pengaduan. Penghitungan waktu itu juga menandai mulai masuknya gugatan ke MK," terang pria yang akrab disapa Amir ini.

Kemungkinan, di hari keempat MK sudah mulai menggelar sidang untuk gugatan. Seperti diketahui, MK memanfaatkan 34 perguruan tinggi negeri untuk menggelar sidang jarak jauh. Nah, untuk wilayah Madura, sidang jarak jauh itu akan digelar di Fakultas Hukum Unijoyo.

"Kalau DPP dari partai tertentu menggugat hasil perhitungan di Bangkalan, Sampang, Pamekasan atau Sumenep, maka sidangnya di sini (Unijoyo)," ungkapnya.

Jadwal sidang jarak jauh itu ditentukan oleh MK. Pihak kampus hanya akan menyampaikan panggilan pada pihak terkait dalam gugatan itu. Yang jelas, KPUD akan menjadi "tergugat abadi" dalam semua persidangan sengketa penghitungan suara itu. Selain itu, pihak terkait yang menjadi lawan pihak penggugat juga akan dihadirkan.

"Misalnya, kalau ada partai A merasa suara hilang, kemudian menduga suaranya berpindah ke partai lain. Nah, pihak dari partai lain itu juga akan dihadirkan. Pihak terkait itu bisa lebih dari satu," jelasnya.

Sidang gugatan yang diselenggarakan MK akan berjalan maksimal 30 hari sejak hari pertama persidangan. Dalam sehari, MK bisa menggelar beberapa sidang gugatan untuk kasus yang berbeda dengan tergugat yang sama, KPUD.

"Mungkin saja nanti ada gugatan yang dua kali sidang saja sudah bisa diputuskan. Tapi, ada juga yang mungkin agak lama. Semuanya akan final dalam 30 hari," terangnya.

Untuk diketahui, lama sebelum pemilu MK sudah mempersiapkan beberapa perlengkapan untuk menghadapi sidang gugatan hasil pemilu 9 April lalu. Kampus Unijoyo telah mendapatkan fasilitas tersebut sejak beberapa bulan lalu. Seperti, layar untuk menampilkan dan menghubungkan secara langsung antara Jakarta dan Bangkalan dengan fasilitas teleconference.

Persidangan akan gugatan nanti akan ditangani oleh hakim MK langsung dari Jakarta melalui fasilitas tersebut. "Kita sempat khawatir akan banyak pengunjung dalam persidangan nanti, sebab tempatnya pasti kurang luas," kata Amir.

Namun, menurut dia, membawa massa dalam sidang gugatan penghitungan tak akan bermanfaat. Sebab, para hakim yang menyidangkan ada di tempat yang jauh dan tidak akan merasa diintimidasi secara langung. Terlebih para hakim itu sudah dikarantina dan disumpah untuk tidak neko - neko. (nra/mat)

Sumber: Jawa Pos, Sabtu, 02 Mei 2009

Gerindra Menang di Bangkalan

PKB Duduki Peringkat Tujuh

BANGKALAN-Meski partai baru, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mampu unggul di Bangkalan untuk tingkat DPR RI. Hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten yang dilakukan KPUD Bangkalan di Aula PKPRI kemarin, parpol nomor urut lima ini menjadi pengumpul suara terbanyak.

Gerindra mengalahkan Partai Demokrat. Bahkan, PKB yang dalam dua pemilu terakhir (1999 dan 2004) menguasai Bangkalan kalah jauh. Malah, perolehan suara PKB kalah dari PPP, PKNU, dan PAN.

Berdasarkan rekapitulasi perolehan suara DPR RI tingkat Kabupaten Bangkalan yang berakhir Sabtu (18/4), pukul 23.00, Gerindra mengumpulkan total 85.624 suara. Disusul Demokrat 75.384 suara dan PPP di peringkat ketiga dengan total 51.661 suara. Dua parpol lagi yang masuk dalam lima besar di Bangkalan untuk suara DPR RI adalah PKNU dengan 35.177 suara dan PAN meraup 31.715 suara.

Perolehan PAN yang mengantarkan partai berlambang matahari tersebut masuk lima besar juga cukup mengagetkan. Parpol nomor urut sembilan ini berhasil mengalahkan PKB yang selama ini menjadi penguasa di Kabupaten Bangkalan. PKB sendiri hanya mampu mengumpulkan total 27.309 suara dan hanya berada di peringkat enam.

Di bawah PKB juga Partai Hanura yang mengumpulkan 18.130 suara. Hanura berhasil mengalahkan perolehan tiga partai besar lainnya yakni Partai Golkar, PKS, dan PDI-P. Tiga partai terakhir secara berurutan berada di peringkat 8, 9, dan 10. Golkar meraih 17.667 suara, PKS 14.494 suara, dan PDI-P 11.100 suara.

Penghitungan suara tingkat DPR RI sendiri membutuhkan waktu sekitar 12 jam. Perhitungan yang dimulai sekitar pukul 11.00 baru tuntas pada pukul 23.00. Selain setiap panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan saksi penuh kehati-hatian dalam merekapitulasi suara, kondisi fisik dan stamina yang drop juga mempengaruhi lambannya tahapan ini.

Bagaimana dengan perolehan suara para caleg DPR RI? Hingga berita ini ditulis pukul 19.00, koran ini belum menerima data dari KPUD. Mereka beralasan masih harus meminta tanda tangan saksi dan membutuhkan waktu untuk mengandakan hasil rekapitulasi. Padahal, rekapitulasi untuk DPR RI dan DPD sudah selesai Sabtu dini hari.

Sementara itu, mulai kemarin pagi KPUD Bangkalan merekapitulasi penghitungan suara DPRD Provinsi Jatim. Data sementara yang berhasil koran ini kumpulkan hingga kemarin siang, Demokrat menjadi pengumpul suara terbanyak dengan total 22.842. Disusul kemudian PAN 11.156 suara, PKPI 5.496 suara, PPP 5.373 suara, dan PKNU 5.155 suara.

Partai lain yang sementara masuk dalam jajaran sepuluh besar pengumpul suara DRPD Jatim adalah Golkar 4.618 suara, PKB 4.081 suara, PDI-P 3.205 suara, PKS 3.166 suara, dan Gerindra 2.999 suara.

Diperkirakan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten untuk DPRD Jatim akan tuntas tadi malam sekitar pukul 21.00. KPUD Bangkalan menjadwalkan akan meneruskan pada rekapitulasi caleg DPRD Bangkalan setelah menuntaskan DPRD Jatim. (ale/mat)

Sumber: Jawa Pos, Senin, 20 April 2009

Massa Mengamuk Tuntut Pemilu Ulang

Seratusan simpatisan berbagai partai politik memaksa masuk ke Kantor Panitia Pemilihan Kecamatan Galis, Bangkalan, Madura, baru-baru ini. Mereka menuntut pemilihan diulang karena pemilu legislatif beberapa waktu lalu banyak kecurangan. Barisan polisi tanpa seragam dan bersenjata api berusaha menghalau massa yang terus merangsek masuk.

Dalam waktu hampir bersamaan, massa tiba-tiba masuk ke Kantor PPK Tanah Merah. Mereka langsung membuka kotak berisi ribuan daftar pemilih tetap (DPT) dan membakarnya di halaman kantor. Sejumlah peralatan, seperti kursi dan meja dirusak. Bahkan, jendela kantor pecah hingga berserakan di lantai. Petugas kini telah memberi garis polisi di sekitar Kantor PPK Tanah Merah. Hingga saat ini belum ada pihak yang mengaku bertanggungjawab atas kerusuhan tersebut. (IKA/Salli Nawali)

Sumber: liputan6.com, 17/04/2009