Sekkab Sampang Dicopot Mendadak

Dinilai sarat muatan politis, pencopotan itu diduga terkait pencalonan bupati

Konflik internal di tubuh Pemkab Sampang kian memanas. Bupati Sampang, Noer Tjahja, akhirnya mencopot Hermanto Subaidi, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Sampang dari jabatannya, digusur menjadi staf ahli. Pencopotan secara mendadak itu mengundang reaksi dan pertanyaan banyak pihak, mengingat aroma politis yang kuat diduga ada di balik kebijakan itu.

Hermanto, belakangan disebut bakal maju mencalonkan diri jadi bupati Sampang. Sementara Pemilukada Sampang akan berlangsung Desember 2012 ini. Eni Marjuni, istri Hermanto juga di mutasi dari Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (Dispendaloka), menjabat sebagai staf ahli.

Pengumuman pencopotan Hermanto memang terasa mengejutkan dan membuat hampir seluruh staf dan pegawai Pemkab Sampang terbengong-bengong. Pasalnya, pengumuman pencopotan itu berlangsung kemarin (10/4), berbarengan saat bupati melantik dan mengambil sumpah 41 pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemkab Sampang. Gerbong mutasi di Pemkab Sampang bergerak cepat menjelang masa akhir jabatan bupati.

Kontan Hermanto pun terkejut. Ia bereaksi keras menanggapi tindakan Bupati yang dinilainya terlalu naïf, dan tidak prosedural tersebut. Karena menurutnya, dalam pengangkatan dan pemberhentian Sekda berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 9/2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, harus melalui persetujuan Gubernur yang disampaikan secara tertulis.

"Negara kita adalah negara hukum, bukan negara barbar yang dapat bertindak seenaknya. Karena selama ini saya tidak pernah melakukan tindakan indispliner dan tidak terlibat dalam tindak pidana. Sehingga tidak ada pelanggaran sangat prinsip yang membuat saya harus turun jabatan dari eselon II A dimutasi menempati jabatan staf ahli yang nota bene eselon II B. Itu jelas menyalahi ketentuan," kata Hermanto, dengan nada kecewa, ditemui Selasa (10/4).

Mantan Kepala Dinas Peternakan Kab. Blitar itu mengaku, pada prinsipnya dia menerima pencopotan tersebut, tetapi harus tetap berpijak terhadap tata aturan yang berlaku. Soal akan melayangkan gugatan ke PTUN, masih dipertimbangkan secara matang, dampak positif dan negatifnya. "Jika karena saya dituding akan mencalonkan sebagai Bupati dalam Pilkada, itu tuduhan tidak berdasar. Karena buktinya sampai detik ini saya belum pernah mencalonkan atau di calonkan oleh salah satu Partai Politik (Parpol). Tetapi perlu diingat, setiap warga negara punya hak politik yang tidak dilarang oleh undang-undang. Justru yang tidak boleh adalah menfitnah atau menjelek-jelekkan orang lain," sindirnya.

Anggota DPRD Sampang ikut menyikapi. Ketua Komisi B, Sahuri, menyatakan, dari sisi politis dewan akan mengunakan hak interpelasi atau hak bertanya kepada bupati, karena kasus itu dinilai terlalu kental muatan politisnya. Sedangkan dari sisi yuridis, Hermanto dapat melakukan gugatan PTUN jika merasa dirugikan dengan keputusan tersebut.

"Berdasarkan Pasal 122 ayat 3 UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi bahwa Sekda untuk Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam Pasal 14 PP No. 9/2003, pejabat Pembina Kepegawaian Daerah menetapkan ayat (1) pengangkatan Sekda setelah mendapatkan persetujuan pimpinan DPRD ayat (2) pengangkatan dan pemberhentian Sekda dilakukan setelah berkonsultasi secara tertulis dengan Gubernur," tandas Sahuri.

Sementara itu Bupati Noer Tjahja, membantah dituding mutasi yang dilaksanakan itu membawa muatan politis. Menurutnya, tidak mendadak dan tidak ada yang aneh, karena Sekda telah 4 tahun menjabat jadi sudah waktunya dirotasi.

"Mutasi dan promosi biasa dalam sebuah birokrasi sebagai penyegaran organisasi untuk melaksanakan pelayanan publik secara professional," kata Noer Tjahja. Ia menegaskan, bahwa pelengseran Sekda sudah prosedural, karena telah dikonsultasikan secara lisan dengan Gubernur, bahkan itu merupakan instruksi dari Gubernur. Namun pengajuan secara tertulis masih dalam proses.
Ketika ditanya kabar pencalonan Hermanto menjadi pemicu retaknya hubungan dengannya, bupati mencoba berkelit. "Saya tidak tahu jika dia ingin mencalonkan diri. Karena tidak pernah ada permohonan izin yang saya terima," elaknya, usai melantik 41 pejabat eselon II, III dan IV yang tidak dihadiri Hermanto.

Dalam gerbong mutasi yang bergulir di penghujung jabatan Noer Tjahja yang akan berakhir dalam tahun ini, Eni Marjuni istri Hermanto juga di mutasi dari Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (Dispendaloka), menjabat sebagai staf ahli. Namun Noer Tjahja membantah, menurutnya, penempatan Eni Marjuni di jabatan yang baru tersebut merupakan kehendak suaminya. (rud)

Sumber: Surabay Post, Rabu, 11/04/2012

Gubernur Minta Bupati-Wabup Sumenep Rukun

Gubernur Jatim Soekarwo meminta A Busyro Karim-Sungkono Sidik yang telah dilantik sebagai bupati-wakil bupati (Wabup) Sumenep periode 2010-2015 untuk tetap rukun. "Jangan sampai setelah dilantik pada Senin (25/10) ini, Pak Busyro dan Pak Sungkono malah tengkar. Masak hanya rukun sebelum dilantik," kata gubernur di Pendapa Agung Sumenep.

Ia mengatakan, bupati-wabup harus bisa mempertahankan komitmennya untuk selalu bersama dan saling mengisi hingga lima tahun. "Sekali lagi, jangan sampai ’bulan madunya’ hanya berlangsung tiga bulan. Kalau setelah dilantik, bupati-wabup bertengkar alias tidak rukun, itu sama saja mengkhianati rakyat," katanya menegaskan.

Busyro-Sungkono yang dilantik sebagai bupati-wabup Sumenep periode 2010-2015 di Pendapa Agung setempat adalah calon yang diusung koalisi PKB dan PDIP pada Pilbup yang berlangsung hingga dua putaran. Pimpinan Polres Sumenep menyiagakan sedikitnya 520 personel untuk mengamankan pelantikan bupati-wabup.

Sudah jadi rahasia umum ada beberapa bupati-wabup tidak akur di Jatim. Khusus Madura, kasus seperti itu terjadi di Sampang. Bupati Noer Tjahja tidak komunikasi dengan Wabup Fannan Hasib. Puncaknya terjadi ketika Noer Tjahja menangguhkan penyerahan mobil dinas untuk wabup, karena Fannan Hasib tidak menjalankan tugas dengan benar dan tidak pernah masuk kantor. Namun Fannan berkilah, dia tidak ngantor karena tidak mendapat pembagian tugas yang jelas dari bupati. Jika bupati ingin menangguhkan pemberian mobil dinasnya, itu tidak masalah. Karena, Fannan tidak membutuhkan mobil dinas. (ntr,ins)

Sumber: Surabaya, Senin, 25 Oktober 2010

Capek Terobati Antusias Warga

Menjadi tim sukses pasangan cabup dan cawabup, bukan perkara mudah. Fisik dan pikiran terkuras untuk pemenangan calon. Namun, Azis Salim Sabibie yang merupakan tim sukses pasangan BASMALAH (Bambang Mursalin-Saleh Abdullah) merasa enjoy dengan tugas berat yang diembannya.

Memang, kadang-kadang dia bersama anggota tim yang lain tidak tidur pada malam hari, karena banyak tugas yang harus diselesaikan. Namun, Sekretaris DPD Partai Demokrat Sumenep ini menemukan sesuatu yang membuat ia mampu mengusir rasa capek. Meski tiap hari Azis harus turba mendampingi pasangan BASMALAH, mulai pagi hingga malam blusukan ke desa-desa, namun rasa capek itu hilang. Yang membuat capek itu hilang, kata Aziz, adalah sambutan warga.

”Memang capek sih, tapi rasa capek itu terobati dengan antusias warga ketika bertemu cabup dan cawabup kita,” katanya.

Turba ke desa-desa bukan kali pertama dia lakukan. Sebagai tokoh politik di Kabupaten Sumenep, Azis kerap turun ke masyarakat untuk mensosialisasikan program partainya. Pengalaman tersebut yang membantunya memperlancar tugas pemenangan BASMALAH ketika turun ke bawah. (iir)

Sumber: Surabaya Post, Sabtu, 10 April 2010

Pilkada Terancam Mundur

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) Kabupaten Sumenep terancam tertunda dari jadwal yang telah ditentukan, yakni 14 Juni 2010. Pasalnya, hingga saat ini, dana hibah dari APBD belum cair karena peraturan bupati (perbup) belum terbit. Padahal, dana itu sangat dibutuhkan untuk pengadaan logistik dan sejumlah tahapan pilkada.

Sebelumnya, KPU mendeadline anggaran pilkada harus cair pada Januari lalu. Namun, hingga lebih satu bulan, anggaran itu belum turun. ”Anggaran belum turun, sehingga sejumlah logistik belum bisa diadakan,” kata anggota KPU Sumenep bagian logistik, Moh. Ilyas, kepada Surabaya Post, Senin (8/3).

Dikatakan Ilyas, proses pengadaan logistik semestinya dimulai sejak pertengahan Februari. ”Sampai sekarang tahapan pilkada belum bisa dilakukan, karena kami tidak punya rujukan mengenai harga satuan barang dan jasa,” kata Ilyas.

Menurut dia, harga satuan barang dan jasa untuk pengadaan logistik pilkada harus tertuang dalam peraturan bupati (perbup). ”Pengadaan logistik merupakan salah satu tahapan penting yang harus direalisasikan tepat waktu. Jika tidak tepat waktu, otomatis akan berpengaruh terhadap pendistribusian,” jelasnya.

Sumenep, kata Ilyas pula, berbeda dengan daerah lain. Sumenep memiliki 27 kecamatan, 9 di antaranya berada di wilayah kepulauan. Daerah ini memiliki banyak pulau yang tentu membutuhkan waktu lama untuk proses pendistribusian logistik karena harus menyesuaikan jadwal kapal.

“Kalau distribusi logistik di wilayah daratan, prosesnya mudah dan bisa diselesaikan dalam waktu tiga hari,” kata Ilyas. ”Kami akan tunggu satu-dua hari ini, perbup tersebut harus sudah kami terima. Sebab, kalau pengadaan logistik melewati pertengahan Maret ini, Pilkada Sumenep terancam mundur,” ungkapnya.

Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Sumenep, Didik Untung Samsidi, saat dikonfirmasi mengatakan, pihak keuangan sudah siap untuk mencairkan dana pilkada dalam bentuk hibah. Namun, ada beberapa prosedur yang harus dilakukan, termasuk penentuan harga satuan barang dan jasa. ”Kami akan berupaya mempercepat pencairan dana itu, jika semua berkas sudah lengkap,” katanya. (iir)

Sumber: Surabaya Post, Selasa, 9 Maret 2010

H Sirmadji Kembali Pimpin PDIP Jatim

Seperti dapat diprediksi sebelumnya, H Sirmadji akhirnya dilantik kembali sebagai Ketua Dewan Pimpinan daerah Partai Demokrasi Perjuangan (DPD PDIP) Jawa Timur periode 2010-2015. Anggota DPRD Jatim ini terpilih seara aklamasi melalui Konfrensi Daerah (Konferda) III PDIP Jawa Timur di Sumenep.

Konferda PDIP di Gedung Zanzibar ini berlangsung relatif singkat. Hanya menghabiskan waktu sekitar 3 jam. Mulusnya nama Sirmadji melenggang ke kursi yang sudah ia duduki 5 tahun terakhir ini tak lepas dari hasil Konfercab PDIP di 38 kabupaten/kota yang semuanya merujuk pada nama Sirmadji.

”Konferda ini berlangsung singkat dan memang sejak awal kita harapkan berlangsung efektif dan efisien. Dengan begitu, kita dapat menyimpan energi untuk kegiatan yang lain,” kata Megawati dalam sambutan akhir Konferda.

Megawati berharap, kepengurusan yang baru lebih solid dan bekerja lebih keras untuk pengembangan partai. ”Kabinet yang baru ini adalah kabinet kerja keras. Diharapkan partai ke depan bisa lebih maju,” katanya.

Sirmadji mengakui tugas partainya ke depan tidaklah mudah. Apalagi, dalam Pemilu lalu perolehan suara PDIP banyak digerus Partai Demokrat yang menjadi partai terbesar di Jatim. “Tidak salah kalau kepengurusan kali ini disebut kabinet kerja keras,” katanya.

Dari hasil rapat tim formatur, Sekretaris DPD PDIP Jatim diamanatkan kepada Kusnadi, sedangkan bendahara tetap dipegang MH. Said Abdullah yang asli Sumenep. Kesembilan belas pengurus baru langsung diambil sumpahnya oleh Ketua DPP PDIP, Puan Maharani.

Mega berharap pengurus baru PDIP Jawa Timur mampu bekerja lebih baik lagi guna membesarkan PDIP di Jawa Timur. DPD PDIP Jawa Timur adalah daerah yang memiliki cabang paling banyak, yakni 38 cabang.

“Kami berharap semua pengurus PDIP Jawa Timur yang baru dilantik, siap untuk lebih bekerja keras,” kata Mega sebelum menutup Konferda III PDIP Jawa Timur.

Sementara itu, Sirmadji mengakui tugas partainya ke depan tidaklah mudah. Apalagi, dalam Pemilu lalu perolehan suara PDIP banyak digerus Partai Demokrat yang menjadi partai terbesar di Jatim. “Tidak salah kalau kepengurusan kali ini disebut kabinet kerja keras,” katanya.

Dari hasil rapat tim formatur, Sekretaris DPD PDIP Jatim diamanatkan kepada Kusnadi, sedangkan bendahara tetap dipegang MH. Said Abdullah yang asli Sumenep. Kesembilan belas pengurus baru langsung diambil sumpahnya oleh Ketua DPP PDIP, Puan Maharani. Ketua DPD PDIP Jawa Timur Sirmadji mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan 38 pengurus cabang PDIP se-Jawa Timur.(osi/ijo)

Sumber: Zona Berita, Sabtu, 6 Maret 2010

Bupati Sampang Dituding Lecehkan NU

Godaan teresar kedua, NU terlalu 'besar kepala' dengan historis masa lalu

Pimpinan Anak Cabang (PAC) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Kecamatan Sampang, menuding Bupati Sampang, Noer Tjahja telah melecehkan NU. Bupati melontarkan pernyataan 'besar kepala,' yang disampaikan dalam kegiatan Maulid Nabi Muhammad yang dihadiri Said Agil Sirad, beberapa waktu lalu.

Menurut Ketua PAC IPNU, Junaidi, sebagai pemimpin seharusnya bupati mengayomi dan bekerjasama membangun Sampang; tapi malah membuat statemen negatif terhadap NU sehingga dapat menimbulkan konfrontasi antara pemerintah dengan warga nahdiyin, yang mayoritas masyarakat Sampang.

“Kami menuntut agar bupati meminta maaf secara terbuka di depan publik,” tegas Junaidi, Jumat (5/2). “Kami juga menuntut Pengurus Cabang (PC) NU bersikap tegas atas pernyataan yang melecehkan dan menghina NU tersebut.”

Menanggapi tudingan itu, Noer Tjahja membantah keras telah melecehkan kelembagaan NU. Menurut dia, penggalan kalimat itu diambil secara sepotong-sepotong sehingga menghilangkan arti secara keseluruhan serta dapat menyesatkan bagi orang yang tidak membaca keseluruhan kalimat tersebut.

“Saya menyatakan, godaan terbesar NU adalah kekuasaan pragmatis, artinya NU jangan berpolitik praktis tetapi berpolitik kebangsaan dan kembali ke khittoh. Kritikan itu saya lontarkan karena kasihan terhadap warga NU, diombang-ambingkan oleh pemimpinnya yang terjun ke politik,” jelasnya.

Sedangkan kata 'besar kepala,' lanjut dia, jika diruntut dari awal dia menyampaikan, godaan terbesar kedua, NU terlalu 'besar kepala' dengan historis masa lalu; katakanlah, mampu mewujudkan NKRI, tapi sayang tidak dilanjutkan dengan prestasi yang lain.

Tapi sepanjang yang dia ketahui hanya di masa Gus Dur, NU lahir untuk kedua kalinya. “Jadi saya menilai, selebaran yang mengatasnamakan IPNU itu masuk kategori fitnah serta dipolitisir oleh oknum NU yang sengaja ingin mengadu domba saya dengan warga nahdiyin,” tandasnya.

“Padahal kritikan didepan publik itu merupakan bagian dari transparansi dan akuntabilitas, serta rasa kecintaan saya terhadap NU sebagai Ormas Islam terbesar di Sampang,” tambah Bupati Noer Tjahja. (Ahmad Hairuddin)

Sumber: Surabaya Post, Jum'at, 5 Maret 2010

Megawati Ramaikan Konferda PDI-P Jatim

Ketua DPP PDI-P, Megawati Soekarnoputri dipastikan seharian penuh akan mengikuti acara Konferensi Daerah (Konferda) di Sumenep, Madura. Acara partai berlambang Banteng Moncong Putih itu akan dimulai Sabtu, 6 Maret 2010 pukul 14.00 WIB.

”Ibu Megawati yang dijadwalkan membuka dan menutup acara itu. Termasuk melantik ketua terpilih dan kepengurusan yang baru,” kata Ketua Pelaksana Konferda III PDIP Jawa Timur, Puguh Wardono dihubungi VIVAnews, Sabtu 6 Maret 2010.

Dikatakan, pemilihan Ketua DPD PDI-P Jawa Timur sebenarnya sudah final dan tinggal pembahasan secara formalitas. Dipastikan Sirmadji akan terpilih menjadi Ketua DPD PDI-P Jatim periode tahun 2010-2015. Itu setelah, seluruh DPC PDI-P se-Jatim telah menetapkan Sirmadji melalui Rakercabsus DPC.

”Pastinya Sirmadji akan terpilih menjadi Ketua DPD PDI-P Jatim,” terang Ketua Infokom DPD PDI-P Jatim ini.

Puguh menambahkan, forum nantinya tidak ada perbedaan yang prinsip dalam pemilihan ketua. Dan yang paling banyak menyita waktu perdebataan adalah masalah program kerja, target pemilu dan pilkada.

”Semoga Rapat Pleno nantinya sesuai rencana dan lancar. Ibu Megawati nantinya akan mengikuti forum Konferda III ini sampai selesai. Ini merupakan wujud dukungan dan dorongan yang besar dari Ketua Umum dalam membesarkan partai,” tegasnya.

Sesuai jadwal, Megawati Soekarnoputri akan tiba di Sumenep siang ini pukul 12.00 Wib, didampingi Sekjen DPP PDI-P, Pramono Anung.

Anggota DPR RI Dapil XI Jawa Timur, Said Abdullah yang didampingi Sekretaris DPC PDIP Sumenep, Dekky Purwanto mengatakan, persiapan Konferda sudah final 100 persen. "Kita telah lakukan gladi bersih untuk mengecek jalannya acara,” katanya.

Dikatakan, panitia lokal sudah menyiapkan segala sesuatunya, menyambut kedatangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri serta peserta konferda lainnya. Data yang ada, utusan peserta penuh berjumlah 34 DPC dan 4 DPC peserta peninjau. Termasuk semua pengurus harian DPD PDIP Jawa Timur.

”Setiap utusan peserta penuh berjumlah 3 orang per DPC dan peserta peninjau 2 orang per DPC. Dan undangan khusus meliputi seluruh Anggota DPR RI dan DPRD Jawa Timur dari PDIP,” terang mantan Sekretaris DPC PDI Sumenep zaman orde baru ini.

Said menambahkan, kedatangan Megawati Soekarnoputri ke Sumenep dirancang lewat jalur darat, dari Surabaya menuju Sumenep, Madura

Diperoleh keterangan, acara Konferda III ini terjadwal untuk memilih ketua dan membentuk kepengurusan DPD PDIP Jawa Timur yang baru.

Selain membahas kepengurusan baru. Konferda juga akan membahas strategi pemenangan partai pada pemilu 2014. Terutama jangka pendeknya adalah memenuhi target kemenangan 18 Pilkada di Jawa Timur.

”Target kami 14 Kabupaten merebut Walikota/Bupati dan 4 Kabupaten merebut Wakil Walikota/Wakil Bupati. Ini merupakan startegi jangka panjang untuk memperkuat PDIP pada 2014,” pungkas pria yang baru mengikuti Paripurna Angket Century ini. (Tudji Martudji)

Sumber: vivanews, Sabtu, 6 Maret 2010

Baliho Pilkada Sumenep

Sumenep - Salah satu alat peraga sosialisasi Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Sumenep, Madura, yang dibuat KPU diletakkan di Kantor DPRD setempat, Jumat (5/2). KPU Sumenep membuat 45 alat peraga sosialisasi pilkada berupa 15 baliho dan 30 spanduk. (FOTO ANTARA/Slamet Hidayat/Oka).

Bupati Akui Ada Perbedaan Visi-Misi

Bupati Pamekasan Drs KH Kholilurrahman SH menegaskan bahwa dalam proses pergantian Sekdakab Pamekasan memang ada perbedaan antara dirinya dengan Dr A Jamaludin Karim MSi, mantan Sekdakab Pamekasan. Namun, perbedaan itu bukan dilatarbelakangi oleh kepentingan atau masalah pribadi, melainkan beda dalam soal visi dan misi Pamekasan ke depan.

Bupati mengungkapkan hal itu saat memberi sambutan sesudah melantik Drs R Hadi Suwarso MSi sebagai Sekdakab Pamekasan menggantikan Dr A Jamaludin Karim MSi di Pendopo Ronggosukowati Pamekasan, Rabu (27/1). “Perbedaan kita jelas hanya dalam soal visi dan misi ke depan, bukan soal pribadi. Karena itu, saya minta masalah ini benar benar diperhatikan oleh Sekda yang baru,” katanya.

Proses pergantian Sekdakab Pamekasan dari Dr A Jamaludun Karim ke Drs R Hadi Suwarso sempat diwarnai polemik. Pihak Jamaludin menilai pencopotan jabatan dirinya tidak prosedural, sehingga dia mengajukan gugatan ke PTUN Surabaya. Sementara, pihak bupati mengakui bahwa proses yang dilaluinya sudah prosedural.

Menurut Bupati Kholil, dalam proses pergantian Sekdakab harus disikapi dengan bijaksana. Bupati Kholil mengakui bahwa jabatan Sekdakab merupakan jabatan penting karena menjadi eselon tertinggi eksekutif di daerah. Sekdakab, kata dia, harus memiliki kemampuan untuk mengelola dana dengan tepat, sarana dan prasana, serta harus mampu berkoordinasi dengan lembaga lain secara baik. Karena kriteria yang berat itu, Bupati Kholil mengaku berhati-hati sekali menetapkan figur Sekdakab yang diajukan ke gubernur.

Kepada Hadi Suwarso, Bupati Kholil berharap agar dalam menjalankan tugasnya tidak hanya mengandalkan cara berfikirnya sendiri, namun juga harus bisa memperhatikan masukan dan pemikiran staf atau bawahannya. “Pimpinan yang bijaksana adalah tidak hanya bertindak menurut cara pemikirannya sendiri, namun juga menerima masukan dari orang lain atau bawahan,” tandasnya. (mas)

Sumber: Surabaya Post, Kamis, 28 Januari 2010

Kampanye Hitam Bakal Calon Bupati

Selebaran gelap yang sengaja lakukan sesorang untuk menyudutkan bakal calon bupati dan wakil bupati (cabup - cawabup) Sumenep 2010 mendatang, sudah mulai bermunculan. Bahkan propaganda yang terkesan akan mengadu domba antara organisasi massa terbesar di Sumenep dengan para tokoh mulai dimunculkan.

Salah satunya munculnya selebaran hasil istikharah yang dilakukan salah satu ulama kharismatik Sumenep yang terkesan memojokkan nama bakal calon yang selama ini muncul ke permukaan. Hasil istikharah kiai kharismatik itu memunculkan sosok kader Nadhlatul Ulama (NU) yang harus didukung sepenuhnya oleh NU.

Hal itu kontan ditanggapi serius oleh sejumlah tokoh NU, karena selebaran yang beredar di masayarakat tanpa diketahui identitasnya. Isinya dinilai menyesatkan warga NU karena diarahkan untuk memilih salah satu kandidat. “ Padalal seharusnya NU tidak terjebak dukung-mendukung calon. Inilah yang nanti akan timbul konflik di internal NU,” ujar Muchrin Zain dari Forum Komunikasi Generasi Muda Nahdlatul Ulama (FKGMNU).

Sementara itu, kader NU yang berniat maju dalam pemilihan bupati, Drs KH Abuya Busyro Karim M.Si, mengatakan istikharah yang disebarkan dengan selebaran itu dinilai telah dipolitisir atau bahkan dipelintir untuk kepentingan calon tertentu. st2

Sumber: Surya, Rabu, 16 Desember 2009

Dewan 'Ngelencer'

Selama 3 hari DPRD lumpuh, karena anggotanya mengikuti kegiatan di Malang

Kegiatan 45 anggota DPRD Sampang meningkatkan wawasan dan kecakapan kinerja (pendalaman tugas) selama 3 hari di Malang menghabiskan dana APBD sebesar Rp 208 juta mendapat sorotan berbagai pihak. Kepergian para legislator ini lebih terkesan ngelencer yang menghabur-haburkan uang rakyat.

Ketua LSM Study Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (SP2M), Drs Hernandi Kusumahadi, menilai substansi kegiatan pendalaman tugas agar anggota DPRD di Malang agar lebih memahami fungsinya itu, tidak realistis. Justru kegiatan itu mengerdilkan kualitas SDM dari anggota dewan selama ini.

“Bukankah DPRD adalah tempat orang-orang terhormat yang dalam konteksnya, mempunyai kemampuan lebih dibanding masyarakat umumnya. Apalagi masalah kedewanan menjadi tujuan akhir dari sebuah politik,” katanya, Rabu (28/11) pagi tadi.

“Maka seharusnya materi tugas dan fungsi sudah dipahami dan terkondisikan sebelum mereka menjabat menjadi anggota dewan,” tambah Hernandi dengan nada protes.

Menurut Dedet panggilan Hernandi, jika para anggota dewan ingin mengadakan studi banding atau pendalaman kinerja, sebaiknya mencari materi yang lebih krusial menyangkut tatanan kehidupan masyarakat. Ini perlu yang sekaligus untuk merubah stigma masyarakat yang meragukan kemampuan anggota DPRD sebagai wadah untuk menampung aspirasi rakyat.

Disamping itu, anggota KPU D Sampang itu juga mempertanyakan pihak ketiga yang selalu disebut-sebut mendanai kegiatan pendalaman tugas dan fungsi kedewanan tersebut. Karena kegiatan yang difasilitasi pihak ketiga justru malah memancing pertanyaan masyarakat terhadap dampak dari motivasi pihak ketiga tersebut.

“Saya pikir waktunya kurang pas, karena baru seminggu anggota dewan mengadakan reses sehingga banyak agenda yang seharusnya berjalan akhirnya menjadi tertunda karena terbentur kegiatan itu. Padahal beberapa elemen masyarakat sudah secara resmi ingin mengajukan audiensi sebelum masa reses itu berjalan,” katanya.

Kegiatan dewan selama tiga hari di Malang ini juga mengakibatkan kinerja DPRD lumpuh. Keluhan masyarakat kepada wakilnya belum dapat terealisasi, akibat kesibukan kegiatan internal kedewanan yang terlalu padat tersebut. Sehingga aspirasi rakyat banyak terabaikan. “Jadi tolonglah suara rakyat agar juga diperhatikan, jangan lantas sudah duduk lupa berdiri,” tutur Dedet. (rud)

Sumber: Surabaya Post, Sabtu, 28 Nopember 2009

Djamal Lawan SK Pencopotan

Dinilai Tidak Tepat, Menghadap Gubernur

Polemik pemberhentian Sekdakab A. Djamaluddin Karim semakin meruncing. SK pemecatan yang dikeluarkan Bupati Kholilurrahman mendapat perlawanan dari Djamal-sapaan Djamaluddin Karim. Selain langsung mendatangi Gubernur Jawa Timur Soekarwo, dia siap menempuh jalur hukum.

Seperti diberitakan kemarin, bupati mengumumkan pemberhentian Djamal dan digantikan Hadi Soewarso sebagai Plt Sekdakab. Menurut bupati, pemberhentian sementara Djamal dilakukan semata-mata untuk meningkatkan kinerja sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Rapor Jamal versi bupati, tidak terlalu bagus.

Namun, keputusan bupati memangkas karir Djamal yang eselonnya diturunkan, mengagetkan semua pihak. Bahkan, interaktif di salah satu radio swasta kemarin pagi lebih banyak yang menyayangkan kebijakan bupati dibanding mendukung keputusan yang terkesan dipaksakan tersebut.

Sementara Djamal yang merasa pencopotannya menyimpang, melakukan upaya perlawanan untuk mempertahankan jabatan yang telah tiga tahun diembannya. Kemarin dia berkonsultasi dengan gubernur. Dia juga berancang-ancang melakukan upaya administrasi yang telah diatur dalam undang-undang.

Kepada koran ini, Djamal mengatakan, pemecatan dirinya sebagai Sekdakab dan digantikan Hadi Soewarso (Plt) tidak tepat. Bahkan, dia menuding SK bupati memberhentikan sementara dan menempatkan dia di staf ahli yang eselonnya lebih rendah menyimpang dari surat Mendagri yang dilayangkan ke gubernur tentang pemberhentian sebagai Sekkab.

Berdasarkan surat Nomor 535.212.2/2561/SJ per 3 Agustus 2009 tentang konsultasi pemberhentian Sekdakab A. Djamaludin Karim yang ditandatangani Sekretaris Jenderal Mendagri Dian Anggraeni, ada tiga poin penting yang bisa menggugurkan SK bupati. Di surat yang dikirim ke gubernur itu disebutkan, berdasarkan pasal 122 ayat 3 UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa sekretaris kota/kabupaten diangkat/diberhentikan oleh gubernur atas usul bupati/wali kota.

Di poin kedua, tertulis bupati/wali kota berwenang memutasi pejabat struktural di lingkungannya. Dengan catatan, kebijakan tersebut tidak merugikan karir PNS yang bersangkutan. Artinya, tidak ada penurunan pangkat/golongan/eselon.

"Saya kaget. Coba kita berpikir secara logis. Eselon saya sudah IIA, masak mau dimutasi ke eselon IIB. Jelas kebijakan itu sudah tidak sesuai dengan surat Mendagri," kata Djamal saat dihubungi koran ini kemarin siang. Dia mengaku hendak menghadap Gubernur Soekarwo di Surabaya.

Sedangkan poin terakhir menyebutkan, pemberhentian Djamal sepenuhnya wewenang gubernur. Padahal, sebelumnya bupati saat menggelar keterangan pers dengan seluruh wartawan di Pamekasan, mengakui jika belum ada persetujuan dari gubernur terkait pemberhentian Djamal.

Ditanya langkah yang akan ditempuh, Djamal mengatakan terlebih dahulu berkonsultasi dengan gubernur. Itu terkait kepastian surat Mendagri dan SK pemecatan dari bupati. Dia juga akan melakukan upaya administrasi/hukum sesuai prosedur yang ada.

"Saya sekarang sedang menunggu Bapak (gubernur), karena yang bersangkutan masih rapat. Nanti setelah ada perkembangan saya informasikan," katanya kemarin sekitar pukul 11.30.

Sekadar diketahui, meski tidak dijelaskan secara detail akar permasalahan pemberhentian sementara Djamal, bupati menyatakan, kinerja dan komitmen Djamal kurang bagus. Banyak persoalan yang seharusnya dilakukan tidak dilaksanakan.

Bupati mengakui tidak dipasangnya prasasti gedung Islamic Center adalah salah satu faktor ketidakcocokan dengan Djamal. "Banyak kerja-kerja teknis yang seharusnya dilakukan, tapi dibiarkan. Tapi, tidak usah dibuka semua," kata bupati.

Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi dan Monitoring Pamekasan (FKMP) Sahur Abadi menyayangkan sikap bupati. Menurut dia, bupati terlalu gegabah mengambil keputusan yang berujung polemik, baik tingkat masyarakat maupun pemerintahan.

"Persoalannya, jika nanti gubernur tetap menetapkan Djamal sebagai Sekdakab, apa yang akan dilakukan bupati? Tentu, kondisi itu akan memperparah keadaan, bahkan roda pemerintahan akan terganggu," katanya.

Masih Jadi Perdebatan

TAFSIR hukum atas pemberhentian sementara Sekdakab A. Djamaludin masih jadi perdebatan. Satu pihak menilai pemberhentian sah, sedangkan pihak lainnya menilai pemberhentian itu tidak lazim. Sebab, pengangkatan Sekkab harus melalui konsultasi dengan gubernur.

Ketua Komisi A DPRD Pamekasan M. Suli Faris menilai, pemberhentian Sekdakab (sementara) tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Dia merujuk pada UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah bab V pasal 130 ayat 2. Disebutkan, pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dari dan dalam jabatan eselon II (setara Sekdakab) pada pemerintah kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/wali kota setelah berkonsultasi kepada gubernur.

Selain itu, dia membuka Peraturan Pemerintah (PP) No. 09/2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS. Pada bab VI pasal 21 ayat 1 disebutkan, pejabat pembina kepegawaian daerah kabupaten/kota (bupati/wali kota) menetapkan: a. Pemberhentian sementara sekretaris daerah kabupaten/kota.

Menurut dia, dua sumber hukum tersebut telah menjelaskan tidak adanya satu pasal pun yang dilanggar bupati ketika memberhentikan sementara Sekkab. Tapi jika penetapan bersifat definitif, kata Suli, itu yang tidak lazim. Dia menegaskan, pemberhentian Sekkab bersifat sementara oleh bupati adalah sah.

Pria yang tiga periode duduk di komisi A ini menilai, konsultasi dalam UU 32/2004 pasal 130 ayat 2 tidak jelas bentuk konsultasinya. Bisa jadi, kata dia, bupati dalam mengirim surat kepada gubernur bisa termasuk konsultasi. Tapi dalam PP 09/2003 dengan jelas bahwa bupati/wali kota diberi kewenangan untuk memberhentikan (sementara) Sekkab. "Menurut saya, pemberhentian sementara (pada Sekkab) itu konstitusional," tandasnya.

Namun, dari sisi administrasi negara, Dekan FIA Unira Pamekasan Abubakar Basyarahil mengatakan, pemberhentian Sekkab tersebut masih debatable (bisa diperdebatkan). Dia menyatakan, UU 32/2004 pasal 122 ayat 3 menyebut: Sekdakab/kota diangkat dan diberhentikan oleh gubernur atas usul bupati/wali kota.

Merujuk pada pasal tersebut, Abubakar menilai, pemberhentian Sekdakab A. Djamaludin Karim tidak populer. Alasannya, bupati hanya berwenang untuk mengusulkan untuk selanjutnya diangkat dan diberhentikan oleh gubernur. "Saya mendengar Sekdakab (Pamekasan) diberhentikan (sementara) oleh bupati," katanya.

Sementara pengamat hukum dari Unira, Gatot Subroto, juga menilai pemberhentian Sekkab masih debatable. Soal apakah konstitusional atau inkonstitusional, dia yakin berada pada PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara). Dalam kasus pemberhentian Sekkab Pamekasan, Gatot menilai bola berada di tangan gubernur. "Untuk mengakhiri dualisme ini, butuh sikap tegas gubernur," katanya. (nam/abe/mat)

Sumber: Jawa Pos, Kamis, 05 November 2009

Kurang Loyal, Sekdakab Pamekasan Dicopot Bupati

Foto Surabaya Post

Bupati Pamekasan, Drs KH Khalilurrahman, memberhentikan sementara Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan, Dr A Djamaluddin Karim MSi, dari jabatan, Selasa (3/11). Alasannya, selama 1,5 tahun menjabat Djamaluddin dinilai kurang loyal, lemah koordinasi ke bawah, dan tidak maskimal melaksanakan pengawasan.

Setelah mencopot sementara Djamaluddin, bupati mengangkat Inspektur Kabupaten Pamekasan, Drs R Hadi Soewarso, sebagai Plt Sekdakab Pamekasan. Adapun Djamaluddin menolak jabatan baru sebagai staf ahli, dan kini memilih tinggal di rumah seraya menunggu petunjuk Gubernur Jatim Soekarwo.

Pemberhentian sementera Djamaluddin diungkapkan Khalilurrahman, Selasa (3/11) siang. “Karena pemberhentian ini sifatnya sementara dan emergency, kami tidak memberitahu ke dewan. Jika tindakan ini dianggap salah, kami siap digugat ke PTUN,” tegas bupati.

Didampingi Wabup, Drs Kadarisman Sastrodiwirjo, dan Plt Sekdakab, Hadi Soewarso, Bupati Khalilurrahman menjelaskan, dasar pemberhentian sekdakab bukan karena alasan politis. Menurutnya, hal itu karena dirinya semata-mata menginginkan kinerja birokrasi di lingkungan pemkab lebih meningkat di masa depan –- tidak monoton seperti selama ini.

Bupati mengibaratkan sekdakab sebagai kaki tangannya. Namun, lanjutnya, sejak ia menjadi bupati sejak 1,5 tahun lalu seolah tidak memiliki kaki tangan lantaran sekdakab kurang loyal, lemah koordinasi ke bawahan dan tidak maskimal menjalankan pengawasan sehingga sejumlah tugas tidak berjalan dengan baik.

Bupati mengaku sudah berkali-kali menegur sekdakab namun selama ini tidak ada perbaikan. “Bahkan untuk mengatasi persoalan di bawah, saya akhirnya harus turun sendiri. Nah, apakah saya harus seperti itu setiap saat?,” kata Khalilurrahman dengan nada tanya.

Dia juga mengaku tidak serta-merta membuat keputusan untuk Djamaluddin Karim melainkan sudah berkoordinasi dengan Wabup, Kadarisman Sastro Diwirjo. Juga, berkonsultasi dengan Sekjen Depdagri dan Gubernur Jatim sekaligus berkomunikasi dengan para ulama serta tokoh masyarakat.

Karena itulah, lanjut Kholilurrahman, pada 18 Maret 2009 lalu ia mengirim surat ke gubernur, disusul surat kedua, 25 Mei, dan surat ketiga, 8 Oktober 2009. Selain itu, dirinya juga datang ke Kantor Depdagri di Jakarta.

Menolak

Gubernur pun membalas surat bupati, meminta bupati memanggil sekda agar dicarikan jabatan lain sesuai dengan eselonnya. Tetapi, lanjut Khalilurrahman, Djamaluddin Karim ternyata menolak tawaran jabatan baru.

Bupati juga menjelaskan bahwa pada 3 September lalu pihak Depdagri mengirim surat kepada dirinya. Surat yang ditandatangani Sekjen Depdagri, Dian Anggraini, ini menjelaskan pemberhentian sekda atas persetujuan gubernur.

Dikonfirmasi Surya secara terpisah di rumah dinasnya, Djamaluddin Karim menegaskan, karena pemberhentian dirinya tidak prosedural, ia menolak jabatan baru sebagai staf ahli. Dia juga memilih tinggal di rumah seraya menunggu petunjuk gubernur.

“Saat ini saya belum melangkah dulu, karena masih akan konsultasi dengan gubernur. nanti bagaimana dan akan berbuat apa, tergantung jawaban pak gubernur,” papar Djamaluddin Karim. (st30)

Identik Madura, Mas Kawin Yenny Sepuluh Sapi

Bagi masyarakat Madura, sapi tidak sekadar binatang. Namun juga kesatuan budaya dengan Madura. Karena itu, Dhohir Farisi memberikan mas kawin 10 sapi ke Yenny Wahid.

"Pengantin pria memberikan 10 ekor sapi, karena sapi identik dengan orang Madura. Karena itu binatang piaraan orang Madura," kata Humas Panitia Pernikahan Yenny-Farisi, Akuat Supriyanto di kediaman Gus Dur, Jakarta, Kamis (15/10).

Ia menuturkan, Dhohir juga masih merupakan orang Madura. Dijelaskan Akuat, dalam adat pernikahan Madura selalu menyerahkan sapi sebagai mas kawinnya.

"Sebagai tanda kesiapan membangun kehidupan rumah tangga. Jadi sudah punya modal," ujarnya.

Sapi-sapi tersebut, lanjut dia, akan diserahkan secara simbolis melalui sertifikat kepemilikan. Selain itu, dalam acara seserahan akan diberikan perhiasan emas, perlengkapan shalat dan perlengkapan wanita lainnya.

Menurutnya, pernikahan Yenny-Farisi ini menggunakan adat Surakarta. Sehari sebelumnya, ia mengatakan, di kediaman Gus Dur dilangsungkan acara, seperti masang bleketepe yang dilakukan oleh Gus Dur langsung dan serangkaian adat lainnya.

"Kemarin waktu acara adat Yenny itu pake baju kebaya jadul, karena ingin seperti pernikahan ibunya dulu. Dan yang musti diingat ini adalah mantu pertama Gus Dur yang punya trah NU. Karena Farisi sejak kesil suka nganterin majalah NU pake sepeda di Probolinggo," terang Akuat. [jib]

Sumber: inilah.com, 15/10/2009

KPU Bangkalan Serahkan DPT Ke Tim Sukses

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Senin, menyerahkan slinan daftar pemilih tetap (DPT) pada masing-masing tim sukses pasangan capres dan cawapres di wilayah tersebut.

"Salinan DPT Pilpres yang kami serahkan berupa video compact dist (VCD), bukan berupa lembaran," kata Ketua KPU Kabupaten Bangkalan, Fauzan Jakfar.

Fauzan menjelaskan, DPT tersebut berbentuk program PDF. Hal itu dilakukan supaya isi DPT Pilpres tidak bisa diubah. Sehingga jumlah DPT yang diterima antara tim sukses yang satu dengan YANG lain sama.

Memilih model PDF karena data yang berada di dalamnya sulit diubah. Berbeda, dengan program lainnya yang mudah diotak-atik.

Menurut Fauzan, jumlah DPT Pilpres di Kabupaten Bangkalan sebanyak 709.019 orang. "Itu ada penambahan sekitar 10 ribu lebih bila dibandingkan dengan DPT Pemilu Legislatif 2009, yang hanya 698.197 orang," katanya.

"Yang perlu saya pastikan, DPT ini tidak ada yang fiktif. Semuanya ada nomor induk kependudukan (NIK) dan alamatnya jelas," katanya.

Selain DPT yang mengalami perubahan, sambung Fauzan, jumlah tempat pemungutan suara (TPS), juga mengalami perubahan. "Jumlah DPT mengalami penambahan, sedang jumlah TPS mengalami penurunan," katanya.

Pada saat Pemilu Legislatif, jumlah TPS tercatat 1.905 unit, tapi kini hanya berjumlah 1.681. Ini disebabkan DPT pada setiap TPS ditambah, seperti biasanya DPT tiap TPS berjumlah 500 pemilih, sekarang 800 pemilih per TPS, katanya.

Sementara itu, Ketua tim sukses pasangan Capres dan Cawapres Jusuf Kalla-Wiranto (JK-Win) Kabupaten Bangkalan, Aliman Haris, memberikan apresiasi terhadap KPU yang bersedia memberikan DPT Pilpres tersebut.

"Dengan diberikannya DPT ini, berarti KPUD sudah bersikap terbuka dan fair dalam Pilpres 2009. Kami akan melakukan pengecekan terhadap keberadaan DPT ini," kata Aliman Haris.

Sumber: Antara, Selasa, Juni 30

Seratus Enam Santri Al-Amien Tak Masuk DPT

Sebanyak 106 santri Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Amien, Prenduan, Sumenep yang punya hak pilih dalam pilpres 8 Juli dipastikan tidak bisa menggunakan haknya,karena tidak masuk dalam daftar pemilih tetap.

Ketua Panwaslu Sumenep, Drs H Bambang Hermanto MM Msi, mengatakan temuan itu merupakan laporan masyarakat dan panwascam setempat. Ia mengaku belum tahu mengapa hingga ratusan santri terlewat dari pendataan. ”Saya minta KPU bekerja keras untuk memasukkan 106 santri itu ke DPT. Bisa juga usul DPT susulan, sehingga suara santri tidak hilang,” kata Bambang, Jumat (19/6).

Bambang juga mengaku akan menekan para pengawas di lapangan agar menindaklanjuti temuan itu, karena mungkin masih ada warga lain yang tidak masuk DPT.

Anggota KPU Sumenep, Hidayat Andiyanto SH MSi mengatakan, tidak masuknya para santri itu dalam DPT bukan kesalahan petugas pemutakhiran data pemilih (P2DP) dan KPU. ”Sebelum DPT itu ditetapkan dan pada masa pemutakhiran data pemilih, pengasuh Ponpes Al-Amien sudah memberikan data santri yang berhak memilih kepada petugas dan semua sudah terakomodasi. Namun usai penetapan DPT, pengasuh ponpes memberikan data 106 santi itu,” katanya. (st2)

Sumber: Surya, Sabtu, 20 Juni 2009

Wajah Lama Dominasi KPU

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bangkalan baru didominasi wajah lama. Dari lima anggota pelaksana pemilu periode lalu, tiga orang anggota (incumbent) terpilih kembali untuk masa jabatan 2009-2014.

Tiga orang wajah lama yang bercokol kembali adalah Fauzan Jakfar, Syaiful Ismail, dan Muhammad Mansur. Dua anggota yang baru terpilih adalah Abd. Somad dan Tajul. Dua anggota KPU lama yang tidak terpilih lagi, Jasuli Nur (Ketua) dan Taufiqurrahman (anggota), memang tidak mendaftar kembali. Taufiqurrahman kembali menjadi dosen di Unijoyo, Jasuli Nur konsentrasi di pesantrennya.

Ketua DPRD Bangkalan, Syarbini Makki, mengatakan, lima anggota KPU Bangkalan yang baru itu telah lulus fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) di tingkat provinsi. “Tim seleksi mengajukan 10 nama, namun hanya 5 orang yang terpilih menjadi anggota anggota KPU Bangkalan untuk lima tahun ke depan,” ujarnya, Jumat (12/6).

Dia berharap lima anggota KPU bangkalan yang baru itu bisa menjalankan tugas dengan baik agar tercipta suatu pesta demokrasi yang benar-benar jujur, adil dan demokratis di Bangkalan.

“Ini amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab,” kata Syaiful Ismail yang terpilih kembali sebagai anggota KPU Bangkalan. kas

Sumber: Surabaya Post, Sabtu, 13 Juni 2009

Bupati Sampang ‘Pecah’ PKB

Alihkan dana Banpol ke rekening pribadi Sekretaris Dewan Syuro

Intervensi Bupati Sampang, Noer Tjahja, menambah runcing konflik internal DPC PKB Sampang. Partai yang meraih 11 kursi dalam Pemilu Legislatif (Pileg) kemarin, kini telah diambang perpecahan.

Konflik itu menguak setelah Noer Tjahja yang diberangkatkan PKB untuk duduk sebagai bupati, mengeluarkan surat No. 900/672/434.205/2008 tentang pengalihan penyaluran dana bantuan partai politik (Banpol) dari rekening nomor 0242383150 yang ditandatangani Ketua Dewan Tanfidz, KH Mubassyir Mahfud SH dan Bendahara KH Nor Hasan, ke rekening nomor 0241270181 yang ditandatangani H Abdus Salam, Sekretaris Dewan Syuro.

“Padahal Anggaran Dasar partai Bab IX pasal 17 ayat 3 serta Anggaran Rumah Tangga Bab IV pasal 21 ayat 1 dan 9 menyebutkan bahwa yang berhak menerima dana Banpol adalah kami. Anehnya, kok malah bupati merekomindasikan Sekretaris Dewan Syuro yang menerima bantuan itu melalui rekening pribadinya,” ungkap Mubassyir, seusai melaporkan kasus itu kepada penyidik Satreskrim Polres Sampang, Jum’at (29/5).

Mubassyir menegaskan, ia melaporkan pengalihan dana itu kepada aparat kepolisian karena ia dan bendahara merasa tidak pernah menerima dana bantuan yang disalurkan oleh pemerintah tersebut. Pihaknya tidak bisa mempertanggungjawabkan dana Banpol sebesar Rp 332.500.000 yang masuk ke rekening pribadi H Abdus Salam, karena hal itu jelas tidak prosedural.

“Bagaimana mungkin saya mempertanggungjawabkan seluruh pengeluaran dana itu, lha wong saya sendiri tidak pernah menerimanya. Jadi, saya terpaksa melaporkan kepada aparat penegak hukum, karena ada indikasi penyimpangan dan pemalsuan dokumen partai dalam proses pencairan dana tersebut,” tegas anggota DPR Pusat, Komisi IX dan Panitia Anggaran (Panggar) APBN itu.

Lebih jauh dia menyatakan, selama ini pihaknya selalu bersabar terkait dengan berbagai persoalan yang terjadi di dalam internal partai meskipun ia merasa harga dirinya sering diinjak-injak. Hal itu bisa dilihat dari pemotongan honor 19 anggota dewan sebesar Rp 1 juta/bulan, yang masuk ke rekening pribadi Sekretaris Dewan Syuro tanpa melalui persetujuan pengurus harian.

“Jadi, motiviasi saya mengungkap kebobrokan di dalam tubuh partai kepada publik, semata-mata agar pengurus partai yang lain bangun dan bangkit dari tidur panjangnya, serta lebih mengerti dan memahami aturan dan mekanisme yang benar sesuai dengan yang tertuang dalam AD/ART partai,” tandasnya. (rud)

Sumber: Surabaya Post, Sabtu, 30 Mei 2009

Meski Pernah Dikunjungi JK, M Noer Pilih SBY-Boediono

Mantan Gubernur Jatim M.Noer resmi menyatakan dukungannya kepada pasangan SBY-Boediono. Pasangan itu dinilainya yang paling tepat memimpin pemerintahan lima tahun ke depan.

"Saya mendukung sepenuhnya pilih Pak SBY. Sebagai Presiden adalah Bapak SBY dan Boediono sebagai wakilnya," ungkapnya setelah bertemu dengan Cawapres Boediono di Empire Palace Jalan Blauran, Surabaya, Senin (1/6/2009).

Kedua pasangan tersebut kata sesepuh Jatim asli Madura ini adalah pasangan yang tepat untuk memperbaiki kondisi perekonomian yang sedang krisis. "Pak Boediono dengan pengalamannya dan mempunyai nama internasional bisa mengatasi persoalan ini untuk kemajuan bangsa," tandasnya.

Beberapa waktu yang lalu, capres dari Golkar Jusuf Kalla datang ke kediaman pribadi M.Noer. Saat itu M.Noer menyatakan belum menentukan sikap politiknya. Kala itu dia mengungkapkan siap menerima siapa saja yang mengunjunginya.

Sumber: detikcom, Selasa, 2 Juni 2009

JK Gerilya Basis Santri

Lebih dulu start dalam Pilpres 2009 dengna mendeklarasikan berpasangan dengan Wiranto, Jusuf Kalla (JK) langsung tancap gas menggerilya basis santri.

Beberapa hari lalu, capres yang mengusung jargon ’Lebih Cepat Lebih Baik’ ini bertandang ke Kantor PP Muhammadiyah setelah sebelumnya menemui Ketua PB NU Hasyim Muzadi. Rabu (13/5) hari ini, JK dijawalkan bertemu ulama Madura, Surabaya, dan Pasuruan, disertai melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh dan ulama daerah setempat.

Karena langkah JK mengunjungi Muhammadiyah dan NU, pasangan JK-Wiranto sempat disebut politisi PKS Mahfudz Sidiq sebagai alternatif untuk mengalihkan koalisinya, jika SBY ngotot memilih cawapres Boediono. PKS menilai Boediono tak mewakili aspirasi parpol berbasis Islam (PKS, PPP, PAN, PKB) selaku mitra koalisi Demokrat. "Sedangkan JK setidaknya sudah mengunjungi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama," ujar Mahfudz dalam jumpa pers di Gedung DPR Jakarta, kemarin.

Dalam agenda kunjungannya ke Jatim hari ini, JK juga menemui tokoh Jatim sekaligus orang yang sangat dihormati masyarakat Madura, mantan Gubernur HM Noer. JK juga bertemu saudarar dan ulama Madura di RM Agis di dekat Masjid Al Akbar Surabaya.

Selain itu, JK dijadwalkan meresmikan Badan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (BP2B) Nahdhlatul Ulama Jatim di Kantor PWNU Jatim serta melantik tim BP2B NU Jatim dan memberikan bantuan peralatan.

Wapres JK juga dijadwalkan menghadiri Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah di Situbondo. Dengan menggunakan helikopter dari Surabaya, JK akan menghadiri Haul Akbar Pendiri dan Pengasuh Salafiyah Syafi'iyah. JK ditemani Ketua PBNU Hasyim Muzadi yang beberapa hari lalu mengundangnya JK sebagai satu-satunya capres dari NU selama ini.

Rombongan JK tiba di rumah HM Noer di Jl Anwari, Surabaya, sekitar pukul 09.15 tadi dan langsung ditemui tuan rumah. JK didampingi sejumlah orang kepercayaannya seperti Sekjen Golkar Soemarsono, Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso, dan adik iparnya Aksa Mahmud. Wagub Jatim Saifullah Yusuf juga turut mendampingi.

JK hanya tersenyum menanggapi duet SBY-Boediono yang mulai mencuat. Saat ditanya wartawan saat berkunjung ke rumah M. Noer, JK hanya menjawab pendek saat dimintai pendapatnya tentang pesaingnya dalam pilpres tersebut. "Baik,... baik," katanya sembari melambaikan tangannya.

JK langsung menyalami tangan M Noer dan sempat bicara ringan tentang lingkungan di sekitar HM Noer yang cukup rindang itu. Setelah itu, mereka berdialog di ruang tamu selama setengah jam. Usai pertemuan, JK langsung meninggalkan lokasi dan menunju Ponpes Salafiyah Assafi’iyah di Situbondo.

M Noer menjelaskan, JK hanya berdiskusi mengenai dirinya dan pengalamannya. Dia juga menyerahkan sebuah buku biografi mengenai dirinya berjudul ’Pamong Mengabdi Desa’. Penasihat Dewan Pembangunan Madura (DPM) itu hanya menitipkan pesan kepada JK bila memimpin nanti. "Mudah-mudahan Bapak tetap sehat dan mudah-mudahan tetap memperhatikan nasib rakyat," ujarnya.

Namun, dia menyebut JK tidak meminta dukungan atas rencana pencalonannya jadi capres. Apakah akan mendukung JK? ’’Saya tidak tahu, tunggu tanggal 15 (Mei) nanti,’’ ujarnya. Tanggal 15 Mei adalah sehari sebelum batas akhir pendaftaran capres.

Mengawali kunjungannya di Jatim, JK menghadiri kegiatan di Ponpes Miftahussunah, milik Rois Syuriah PWNU Jatim KH Miftachul Akhyar di Jl. Kedung Tarukan 100. Sayangnya, pertemuan tersebut tertutup untuk wartawan.

Namun, Kiai Miftah menjelaskan kehadiran JK hanya untuk bersilaturahmi pada warga ponpes dan NU. Tetapi dia tidak menampik bila JK meminta restu terkait pencapresannya nanti. "Ya kita doakan asalkan jujur dan adil. Kalau yang lainnya, nanti saja," ujarnya tersenyum. (k2)

Sumber: Surabaya Post, Rabu, 13 Mei 2009