Cabup Visioner Azasi Hasan Lolos Konvensi

Kandidat Bakal Calon Bupati Sumenep Azasi Hasan, SE, MM dinyatakan lolos Konvensi dan Rapimcab DPC PPP Sumenep. Ia lolos dalam Penjaringan Bakal Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati 2010-2015 di Aula Gedung RRI Sumenep, Minggu malam (10/01). Pada agenda besar partai berlambang ka’bah ini, Azasi Hasan terpilih bersama kandidat dua nama lain yang mengikuti acara konvensi.

Bersama itu konvensi juga menetapan tiga nama bakal calon yang lolos sebagai bakal calon wakil bupati. Azasi Hasan lolos sebagai kandidat bakal calon bupati karena dianggap memiliki visi-misi untuk mewujudkan perubahan nyata. Dimana pada penyampaian visi-misi Azasi Hasan mampu menguraikan secara singkat, padat dan tepat sararan.

Bahkan saat sambutan, banyak terikan dan tepuk dari peserta, pengurus partai dan undangan sebagai bentuk dukungan. Hadir empat panelis sebagai penanggap atas penguraian visi-misi yang dilontarkan semua bakal calon bupati dan wakil bupati. Diantaranya Hariyadi (Unair), Sri Adiningsih (UGM), Ach. Novel (Unija) dan dr. Kusmuni Dali Ketua IDI Sumenep

Dihadapan peserta dan panelis ia menyampaikan visi-misinya. Azasi Hasan menyampaikan bahwa visinya adalah Mewujudkan Sumenep Sejahtera & Berahlak Melalui penyelenggara Pemerintahan Yang Bersih, Demokratis & Efisien. ”Untuk mewujudkan visi pembangunan seperti dimaksud visi tersebut, kami akan merumuskan misi pembangunan agar tujuannya dapat tercapai,” kata Azasi Hasan yang saat ini sebagai Secretary Corporate Bank BNI 1946

Secara garis besar, misi pembangunan Kabupaten Sumenep Tahun 2010-2015, Azasi Hasan diantaranya, Peningkatan aksebilitas pelayanan pendidikan yang murah, bermutu, disegala bidang demi peningkatan kualitas SDM, yang berdasarkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Meningkatkan aksebilitas pelayanan kesehatan yang murah & memadai untuk peningkatan produktivitas masyarakat.

Selanjutnya, Perluasan lapangan kerja untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan hidup rakyat dengan memberdayakan perekonomian rakyat yang berbasis pertanian, nelayan, pengusaha kecil & menengah. Meningkatkan perekonomian daerah melalui pengembangan industri, perdagangan yang berdaya saing berbasiskan potensi daerah & pengelolaan potensi ekonomi rakyat melalui kemitraan antar pelaku ekonomi.

Ditambahkan juga bahwa, perlunya mengoptimalkan pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) yang produktif, berdaya saing, adil, merata & ramah lingkungan serta berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Perimbangan pembangunan disemua daerah secara terpadu & proporsional. Mewujudkan birokrasi profesional dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Dan terakhir peningkatan keamanan, ketertiban, supremasi hukum, stabilitas politik & HAM.

Sementara dalam rangka mewujudkan visi-misi pembangunan Sumenep kedepan yang telah diuraikan. Tentunya diperlukan kerangka strategis agar proses dan langkah terseut dapat lebih terarahkan. ”Yakni dengan cara menterpadukan secara harmonis penyelenggaraan tugas pemerintahan, tugas pemberdayaan masyarakat dan tugas pembangunan,” jelas pria kelahiran Sumenep, 28 Juli 1968 ini.

Azasi Hasan juga menjelaskan, penyelenggaraan tugas pembangunan harus dengan program-program prioritas dan terarah. Diharapkan dapat mencapai atau mewujudkan visi dan misi pembangunan Sumenep yang telah ditetapkan. ”Adapun strategi pembangunan yang kita terjemahkan diantaranya; Strategi Bidang Pemerintahan, Strategi di Bidang Pembangunan dan Strategi di Bidang Kemasyarakatan,” ujarnya.

Adapun menurutnya strategi tersebut, memerlukan komitmen penyelenggaraan tugas pemerintahan, tugas pemberdayaan masyarakat, dan tugas pelaksanaan pembangunan. ”Secara garis besar dapat dijelaskan dengan, Pengembangan ekonomi sektor riil, Pengembangan Kualitas Pendidikan dan Ponpes, Peningkatan Pelayanan Kesehatan, Penegakan Supremasi Hukum, Otonomi Daerah dan Pengembangan Potensi Daerah,” tandasnya.

Lolosnya Azasi Hasan tidak lepas karena dukungan dari ulama, sesepuh, pengurus Partai. Dimana menghadiri konvensi terlihat hadir diantaranya, tokoh ulama, tokoh masyarakat dan pemuda, tim sukses dan pendukung Azasi Hasan mendampingi dirinya. Turut juga hadir beberapa pengurus Pimpinan Anak Cabang PPP dan sesepuh PPP Sumenep ikut mendampingi dirinya.

Langkah kedapan Sesuai Pasal 5 Juklak Desk Pilkada DPP PPP tentang Pengusulan, Pengajuan dan Penetapan Bakal Calon Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota. Ayat 2 tertulis apabila tidak memenuhi persyaratan untuk mencalonkan paket calon sendiri, maka DPC dapat melakukan koalisi dengan partai politik yang memiliki kesamaan visi, misi dan Khittah Program Perjuangan PPP.

”Kami juga akan terus menggalang komunikasi dan mencari tambahan dukungan koalisi dengan parpol lainnya. Agar dukungan meluas dan merata. Sehingga dengan dukungan tersebut, cita-cita kemenangan yang kita harapkan kemenangan bisa tercapai,” terang Azasi Hasan.

Selanjutnya sebagaimana poin penting pada Pasal 5 ayat 3 menyebutkan, Pertimbangan kemungkinan terpilih sebagaimana pada ayat 2 didasarkan atas kecendrungan pendapat masyarakat yang diantaranya, didapatkan melalui survey pendapat masyarakat yang dilaksanakan Lembaga Survey Opini Publik. Baik yang dikelola oleh Partai maupun Lembaga Survey Indonesia.

Setelah lolos konvensi Azasi Hasan akan terus berkonsentrasi pada membangun komunikasi politik agar bisa lolos pada tahapan konvensi berikutnya. Selain itu ia terus akan menggalang dukungan suara dan melakukan sosialisasi dalam rangka meningkatkan elektabilas. Agar DPW PPP Jawa Timur dan DPP PPP memilih, merekomendasikan dan menetapkan dirinya sebagai satu-satunya Bakal Calon Bupati Sumenep 2010-2015. (adv)

Sumber: Azasi Hasan Center, January 17, 2010

Kampanye Hitam Bakal Calon Bupati

Selebaran gelap yang sengaja lakukan sesorang untuk menyudutkan bakal calon bupati dan wakil bupati (cabup - cawabup) Sumenep 2010 mendatang, sudah mulai bermunculan. Bahkan propaganda yang terkesan akan mengadu domba antara organisasi massa terbesar di Sumenep dengan para tokoh mulai dimunculkan.

Salah satunya munculnya selebaran hasil istikharah yang dilakukan salah satu ulama kharismatik Sumenep yang terkesan memojokkan nama bakal calon yang selama ini muncul ke permukaan. Hasil istikharah kiai kharismatik itu memunculkan sosok kader Nadhlatul Ulama (NU) yang harus didukung sepenuhnya oleh NU.

Hal itu kontan ditanggapi serius oleh sejumlah tokoh NU, karena selebaran yang beredar di masayarakat tanpa diketahui identitasnya. Isinya dinilai menyesatkan warga NU karena diarahkan untuk memilih salah satu kandidat. “ Padalal seharusnya NU tidak terjebak dukung-mendukung calon. Inilah yang nanti akan timbul konflik di internal NU,” ujar Muchrin Zain dari Forum Komunikasi Generasi Muda Nahdlatul Ulama (FKGMNU).

Sementara itu, kader NU yang berniat maju dalam pemilihan bupati, Drs KH Abuya Busyro Karim M.Si, mengatakan istikharah yang disebarkan dengan selebaran itu dinilai telah dipolitisir atau bahkan dipelintir untuk kepentingan calon tertentu. st2

Sumber: Surya, Rabu, 16 Desember 2009

Calon Independen Minimal 33.001 Dukungan

Untuk bisa maju pada bursa cabup-cawabup Sumenep melalui jalur independen pada Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) 2010, dibutuhkan dukungan 33.001 orang. Angka itu merupakan 3 % dari penduduk Sumenep.

Hidayat Andiyanto, anggota KPUD Sumenep mengatakan, jumlah penduduk Sumenep sebanyak 1.100.036 jiwa. Berdasarkan UU 12 tahun 2008 pasal 59 ayat 2b tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 bahwa calon perseorangan (independen) yang maju pada Pilkada di kota/kabupaten yang jumlah penduduknya di atas 1 juta jiwa, harus didukung sekurang-kurangnya tiga persen.

“Sehingga persyaratan jumlah minimal dukungan yang dibutuhkan calon independen yang akan maju pada Pilkada sebanyak tiga persen, yaitu 33.001 orang,” ujarnya, Senin (14/12) pagi tadi.

Lebih lanjut, Andiyanto menjelaskan, dukungan bagi calon perseorangan yang dimaksud UU 12 Tahun 2008 adalah surat dukungan yang disertai salinan kartu tanda penduduk atau surat keterangan penduduk. “Untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan, kami mengimbau calon perseorangan mencari dan menyerahkan bukti dukungan dari 33.001 orang lebih,” ujarnya.

Dalam proses verifikasi di lapangan, lanjut dia, pihaknya berhasil mencoret jumlah dukungan, jika terdapat warga yang menyatakan tidak memberikan dukungan. “Pendaftaran calon perseorangan kita jadwalkan awal Januari 2010,” tegasnya. (iir)

Sumber: Surabaya Post, Senin, 14 Desember 2009

Khofifah: Madura Harus Bebas dari Prostitusi

KOMPAS/SYAMSUL HADI
Calon gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyampaikan pidato kampanye di hadapan masyarakat Jember. Diiringi Rhoma Irama bersama Soneta Group-nya, Khofifah menyampaikan terima kasih kepada Muspida Jember yang memberikan kesempatan kepadanya untuk menyampaikan orasi kampanye di Stadion Notohadinegoro, Jember, Sabtu (12/7).

Calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan, Madura harus bebas dari praktik prostitusi, meski nantinya Madura akan menjadi daerah industri. "Meskipun jembatan Suramadu selesai dan Madura akan menjadi daerah Industri, tapi Madura tetap harus bebas dari praktek Prostitusi sebagaimana hal di Batam. Madura tetap harus bersih dan saya yakin itu bisa terlaksana karena saya tahu masyarakat Madura dikenal sangat agamis," kata Khofifah di Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Selasa (15/7).

Selain itu, lanjut Khofifah, di Madura juga banyak terdapat lembaga pendidikan pondok pesantren yang menjadi benteng pertahanan pendidikan moral warga di Madura. Bahkan pondok pesantren yang ada tersebar di semua daerah mulai dari perkotaan hingga perdesaan.

Cagub Jatim yang juga mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan era Presiden Abdurrahman Wahid itu lebih lanjut menyatakan, meski akulturasi budaya dan tradisi asing nantinya akan tetap terjadi saat Madura menjadi daerah industri, tapi dengan keberadaan pondok pesantren hal itu akan bisa difilter.

Maka, lanjut dia, seharusnya pemerintah memang memberikan perhatian khusus terhadap keberadaan dan perannya dalam pembentukan moralitas masyarakat. "Jika saya diberi kekuatan untuk melakukannya, saya justru bercita-cita lembaga pendidikan pondok pesantren seharusnya menjadi lembaga pendidikan yang favorit di Jawa Timur ini sebagaimana pendidikan negeri lainnya" katanya.

Selama ini, kata Khofifah, pendidikan di lembaga pesantren masih dianggap pendidikan kelas 2 setelah pendidikan negeri. Bahkan ada sebagian masyarakat yang menganggap pesantren sebagai tempat buangan bagi anak-anak yang nakal dan tidak berprestasi. "Image seperti itu mari kita ubah bersama-sama pada saatnya nanti. Pesantren harus menjadi pendidikan favorit, seiring dengan selesainya pembangunan jembatan Suramadu yang Insya Allah akan selesai akhir 2008 ini," tambah Khofifah.

Sumber: Kompas, Rabu, 16 Juli 2008

Polisi Berbahasa Madura Didrop Cegah Konflik Pilgub

Tidak banyak, hanya 100 personel Polres Jember yang dikirim ke Madura untuk pengamanan Pilgub putaran ketiga. Istimewanya personel polisi Jember itu diseleksi secara khusus agar bisa berkomunikasi dengan masyarakat setempat.

“Kami diminta berpartisipasi membantu. Karena itu kami memilih anggota yang bisa berbahasa Madura yang akan kami berangkatkan Senin (19/1),” kata AKBP Ibnu Istischa, Kapolres Jember, Jumat (16/1).

Dasar memilih personel berkemampuan bahasa Madura, menurut Ibnu, akan sangat bermanfaat untuk mengetahui persoalan yang ada di Bangkalan ataupun Sampang. Mengingat pilgub putaran ketiga itu rawan konflik. “Kami sadar putaran ketiga ini rawan konflik, sehingga anggota tidak salah langkah mengambil tindakan apalagi salah paham gara-gara soal bahasa,” terang Istischa.

Untuk keseluruhan aparat keamanan, Polda Jatim akan menurunkan sebanyak 5.540 personel polisi dari jajaran Polda Jatim . Pengamanan yang diberi nama PAM-Gub kali ini hanya untuk mengamankan jalannya pencoblosan ulang saja, tidak ikut mencatat hasil perhitungan suara. “Konsentrasi polisi hanya mengamankan jalannya pencoblosan, satu TPS akan dijaga oleh 2 anggota polisi,” ujar Kombes Puji Astuti, Kabid Humas Polda Jatim, Kamis (15/1).

Total personel 5.540 orang itu berasal dari Polwil Madura sebanyak 945 pasukan, Polda Jatim sebanyak 778 pasukan, Polwiltabes Surabaya 788 personel, Polwil Malang 1.066 personel, Polwil Kediri 685 personel, Polwil Madiun 450 personel serta 953 personel dari Polwil Bojonegoro. “Pengamanan yang kita lakukan adalah pengamanan terbuka dan tertutup di 2.770 TPS. Pasukan mulai digerakkan Senin 19 Januari,” imbuh Puji. (kp/bjt)

Sumber: Surya, Sabtu, 17 Januari 2009

KPPS Boikot Pilgub Ulang

Puluhan anggota KPPS Sampang demonstrasi menolak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) ulang di Sampang. Pasalnya, putusan tersebut telah melecehkan tugas KPPS yang telah melaksanakan Pilgub dengan penuh tanggung jawab.

Mereka menuju DPRD Sampang dan KPU setempat untuk menyuarakan aspirasinya, Kamis (11/12). Mereka menyatakan, bakal memboikot pelaksanaan Pilgub tersebut karena merasa capai dan tidak dihargai.

Taufiq Hidayat, Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPP) Desa Buker Kec. Jrengik, mengungkapkan, Pilgub ulang justru menambah persoalan baru di masyarakat. Pasalnya, masyarakat yang rela meluangkan waktu untuk mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada saat Pilgub putaran dua, kini diharuskan untuk mencoblos kembali.

“Masyarakat sudah jenuh dengan berbagai permasalahan hidup yang tengah dihadapi, tapi kini malah dibenturkan dengan persoalan yang sebenarnya tidak mereka tahu. Padahal masyarakat pemilih sudah berupaya untuk menyukseskan pelaksanaan Pilgub putaran dua, meski harus meninggalkan pekerjaannya untuk bercocok tanam. Padahal mereka sedang dipusingkan dengan masalah kelangkaan pupuk, jadi tolong rakyat jangan dikorbankan hanya mengejar kepentingan kelompok tertentu,“ ujar Taufiq yang membawahi 7 TPS di desanya ditemui disela-sela aksi unjuk rasa.

Senada juga disampaikan salah seorang anggota KPPS Desa Jelgung Kec. Robatal, mereka ikut berbondong-bondong mendatangi kantor KPU untuk menyampaikan aspirasi masyarakat bawah, menolak Pilgub ulang. Karena dampak sosial dan politik yang ditimbulkan justru mengakibatkan konflik interes di masyarakat bawah.

"Pelaksanaan Pilgub putaran dua, sudah berlangsung aman dan damai, tapi kenapa kok tiba-tiba harus diulang. Padahal petugas KPPS telah berupaya berkerja secara optimal tanpa memihak salah satu pasangan calon. Ini berarti kerja kami selama ini tidak dihargai sama sekali," katanya kecewa.

Namun sebaliknya forum Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), justru mengecam aksi unjuk rasa yang mengatasnamakan KPPS tersebut. Pasalnya, tugas KPPS sudah selesai setelah pelaksanaan Pilgub putaran dua berakhir. Sehingga mereka tidak pantas mengatasnamakan lembaga tersebut.

"Kami sangat menyayangkan dengan sikap segelintir orang yang mengatasnamakan KPSS, menolak Pilgub ulang. Karena masa kerja mereka sebagai anggota KPPS sudah berakhir, dan sampai saat ini SK pelantikan kembali masih belum, menunggu hasil keputusan KPU Propinsi Jatim," tandas Hamid, Ketua PPK Robatal.

Sedangkan Ketua KPUD Sampang, KH Abu Achmad Dhofier Syah, juga mempertanyakan, kenapa Sampang termasuk salah satu daerah yang harus mengulang pemilihan.

Padahal menurutnya, saat pelaksanaan Pilgub putaran kedua telah berlangsung aman tanpa adanya gejolak, serta sesuai dengan aturan dan perundangan yang berlaku. Bahkan ketika dilakukan rekapitulasi penghitungan manual, tidak ada persoalan yang berarti, antara jumlah hak pilih dengan jumlah pemilih yang hadir setelah direkap sama.

"Saya tidak bermaksud menolak hasil keputusan MK tersebut, hanya sebatas mempertanyakan. Namun apapun putusan yang sudah ditetapkan oleh lembaga peradilan itu, KPUD tetap menghormati dan siap melaksanakan karena keputusan tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap yang tak bisa diganggu gugat," kata Dhovier.

Sejauh ini, kata Dovier, persiapan pelaksanaan Pilgub ulang masih menunggu perintah dari KPUD Propinsi Jawa Timur. Untuk memastikan kesiapan tersebut, divisi logistik KPUD Sampang, telah melakukan penyortiran barang-barang logistik yang akan dipakai saat pelaksanaan Pilgub ulang.

Ketua Divisi logistik, Mohammad Hasan Jaelani SE, menjelaskan, saat ini petugas logistik tengah melakukan koordinasi internal untuk mempersiapkan pembongkaran sejumlah peralatan Pemilu di gudang logistik. Pelaksanaan pembongkaran itu dimaksudkan untuk menyortir peralatan logistik sisa pelaksanaan Pilgub putaran kedua. Sehingga akan diketahui jumlah peralatan logistik yang masih dapat digunakan untuk Pilgub ulang nanti.

"Barang-barang yang akan di sortir oleh tim logistik KPUD di antaranya tinta, alat coblos dan alat perlengkapan KPPS serta gembok, berdasarkan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 1.325 unit. Sedangkan kotak suara dan bilik suara tetap tiga bilik dan satu kotak di masing-masing TPS," jelas Hasan.

Sementara itu Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Sampang, Khoirul Multazam SAg, menyatakan, mengenai adanya kecurangan-kecurangan yang sempat dituduhkan kepada masing-masing pasangan calon, diakuinya pihak Panwaslu belum mengetahui secara pasti kebenaran tuduhan itu.

"Tapi yang pasti saat pelaksaaan Pilgub putaran kedua, Panwas menemukan sejumlah pelanggaran di antaranya, penghitungan di TPS lebih awal dari jadwal yang sudah ditentukan, serta banyak kertas suara yang tidak sesuai dengan nama pemegangnya. Untuk pelaksanaan Pilgub ulang kami siap melaksanakan tugas, sesuai dengan juklak maupun juknis yang telah ditetapkan," tegasnya. (rud)

Sumber: Surabaya Post, Kamis, 11 Desember 2008

Saling Serang

Di tengah ketidakjelasan pelaksanaan pilkada putaran III di Bangkalan dan Sampang, rivalitas Kaji dan KarSa semakin memanas. Saling tuding besikap negatif pun mengemuka.


KarSa Tuding Rival Gelar Black Campaign

Tim cagub-cawagub Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) menemukan adanya black campaign yang dilakukan oleh tim cagub-cawagub Khofifah Indarparawans-MudJiono (KaJi). Tim KarSa mesinyalir adanya usaha dari KaJi agar konstituen di Bangkalan menjadi golput.

Hal itu diungkap oleh tim KarSa Yunianto Wahyudi yang mengaku menemukan adanya ajakan negatif yang dilakukan kubu Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono (KaJi). ”Kami mensinyalir pihak Kaji melakukan tindakan melawan hukum,” kata Yunianto saat dihubungi Sabtu (13/12).

Lelaki yang akrab dipanggil Masteng tersebut mengatakan ada kegiatan dari kubu KaJi yang mengajak warga Bangkalan untuk tidak menggunakan hak pilihnya saat pilkada ulang nanti. Selain ajakan lisan juga ada selebaran yang menggiring masyarakat untuk tidak mencoblos.

Kampanye golput ini dilakukan di sejumlah kecamatan di Bangkalan seperti Socah, Labang, dan Kamal. Selain itu di kecamatan Ketapang Sampang, praktek serupa juga ditemukan. ”Jelas ini berbanding terbalik dengan pelaksanaan pilkada ulang yang berharap adanya peningkatan partisipasi pemilih,” tuturnya.

Kecurangan kedua yang diduga dilakukan kubu KaJi adalah dengan mengajak masyarakat kecamatan Blega lewat ajang pertaruhan. Modusnya masyarakat diajak untuk bertaruh bahwa kubu KaJi akan memenangkan coblosan ulang. Bila itu terjadi maka warga akan mendapatkan sejumlah imbalan uang.

Dia mengaku geram dengan aksi yang dilakukan oleh kubu KaJi karena kampanye hitam tersebut tak hanya dilakukan di pilkada lanjutan. Pihaknya mengaku sudah memiliki bukti yang cukup banyak tentang pelanggaran yang dilakukan kubu KaJi pada pilkada putaran kedua lalu. ”Saat itu kita tidak punya kesempatan untuk mengungkapkan di hadapan persidangan MK,” keluhnya.

Menurutnya cara ini jelas akan melukai proses membangun kepercayaan masyarakat paska putusan MK yang menyudutkan masyarakat Madura. Selain itu secara langsung merugikan KarSa supaya tetap mendapat pendukung dalam coblosan nanti. ”Jelas ini sudah tidak fair dan merugikan KarSa,” tandas Wakil Sekretaris DPD Partai Demokrat Jatim tersebut.

Oleh karena itu, pihaknya terus memperbanyak bukti-bukti termasuk selebaran yang disebar pada warga Bangkalan. Rencananya bila bukti tersebut dirasa sudah mencukupi akan dilaporkan pada panitia pengawas agar dilakukan penyelidikan dan penindakan.

Pihaknya langsung melakukan sejumlah antisipasi untuk meng-counter aksi kampanye gelap tersebut. Selain mensinergikan jaringan tim kampanye, KarSa aktif melakukan pendidikan politik pada masyarakat agar tetap menggunakan suaranya. ”Kita juga ajak ulama lokal dan ulama musholla untuk ikut melakukan pencerahan pada masyarakat supaya datang ke TPS,” tandasnya. (k2)

KaJi Minta Hormati Proses Hukum

Calon Gubernur (Cagub) Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan maraknya demo penolakan keputusan MK untuk pilgub ulang di Bangkalan dan Sampang, sebagai proses demokrasi. ‘’Saya sangat menghargai proses demokrasi yang sedang berjalan,’’ Kata Khofifah usai pertemuan dengan ratusan jamaah Muslimat NU Bangkalan, di kediaman Ketua II Muslimat NU Kabupaten Bangkalan, Nyai Salimah Holil, Jl. KH. Kholil, Kota Bangkalan, Jumat (12/12) siang.

Dalam kesempatan itu, Khofifah menyerukan kepada masyarakat Bangkalan dan Sampang untuk datang ke tempat pencoblosan (TPS). Meski sebenarnya dengan semakin berkurangnya jumlah pemilih, kemenangan Kaji lebih besar. “Namun demi kepentingan bangsa, menyukseskan agenda reformasi lebih penting,’’ ujarnya. ”Mereka boleh setuju atau tidak. Yang jelas negara kita adalah negara hukum. Proses yang ditempuh Kaji adalah proses yuridis (hukum),” lanjutnya.

Seperti diketahui demo penolakan keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) untuk mengulang pilgub di Bangkalan dan Sampang, dan penghitungan ulang di Pamekasan, beruturut – turut. Diawali dari Sampang, Bangkalan dan Surabaya .

Selain itu Khofifah menjelaskan persiapan menghadapi pilgub putaran dua plus, begitu Khofifah menyebutnya. Yang akan digarap pertama soal saksi, yang selama ini menjadi salah satu titik lemah pasangan Kaji. “Saksi akan dilengkapi. Jadi saksi akan ditambah, baik secara kualitatif dan kuantitatif. Kami ingin pelapisan – pelapisan lebih banyak, khusus Bangkalan dan Sampang,’’ tegasnya.

Dia membagi tugas dengan pasangannya Mudjiono. Semua kekuatan tim suksesnya di Jatim akan dikerahkan ke Madura. Dalam waktu dekat, lanjutnya, akan dibuka posko Kaji di Sampang dan Bangkalan. “Di posko itu nantinya tim bersama simpatisan bisa kooordinasi untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi,’’ katanya.

Sementara itu, Sekretaris tim pemenangan Pemilu KaJi Muhammad Mirdasy mengatkan tim KaJi dipekuat dengan menambah 100 orang tenaga baru. Bila pada Pilgub Jatim putaran pertama dan kedua hanya memiliki 100 tim sukses, kini pada putaran ketiga dipersiapkan sebanyak 200 tim sukses. “Untuk tiga kabupaten di Madura yakni Bangkalan, Sampang dan Pamekasan, kami turunkan 200 tim sukses,” ujar

Penambahan seratus timses baru ini diambilkan dari 12 Parpol pengusung dan pendukung KaJi, 15 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan 24 kuasa hukum KaJi yang berjuang saat sengeka pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK). “Para tim sukses ini diambil dari partai maupun kuasa hukum KaJi. Seperti Pak Wardi (timses di bangkalan sampang, red) ini berasal dari patriot,” kata Mirdasy yang saat dihubungi sedang berada di China.

Menurut Mirdasy, penambahan jumlah tim sukses tersebut sangat diperlukan KaJi untuk mendongkrak perolehan suara. Pasalnya, berdasarkan hasil perolehan suara pada pilgub putaran pertama dan kedua, Madura menjadi lahan suara KarSa. Dengan begitu, KaJi berusaha mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mengungguli suara karSa. (kas,k1)

Sumber: Surabaya Post, Sabtu, 13 Desember 2008

Baca juga:
KPPS Boikot Pilgub Ulang
Siapkan Tuntutan

Warga Madura Jangan Mau Diadu Domba

Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi yang memang mendukung Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono, mengecam wacana hingga gerakan pendukung Soekarwo-Saifullah Yusuf. Ini masih terkait sengketa Pilgub Jatim yang oleh Mahkamah Konstitusi diputuskan agar diulang, khusus untuk Bangkalan dan Sampang di Madura.

“Seluruh warga NU Jatim khususnya di Madura, hendaknya mewaspadai upaya-upaya sistematis yang ingin membalik opini masyarakat dengan menyalahkan Mahkamah Konstitusi dan membenarkan kecurangan, mulai dari wacana, gerakan sampai demo,” kata Hasyim dalam siaran persnya, Jumat (12/12/2008). Ia melarang keras warga NU mengikuti gerakan pembalikan opini ini karena akan merugikan masyarakat sendiri dan membenarkan kecurangan. “Keputusan Mahkamah Konstitusi sudah tepat dan benar sesuai hukum dan konstitusi,” katanya.

Menurut dia, keputusan MK bahkan perlu didukung karena bukan hanya bicara hitung-hitungan angka, namun bicara tentang kejujuran dan keadilan. “Hal ini sangat penting karena rakyat akan menghadapi Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden-Wakil Presiden. Kedua pemilu yang akan datang tidak boleh ada kecurangan,” katanya.

Itu sebabnya, dia mengingatkan, keputusan MK bukan hanya untuk Pilgub Jatim tapi berskala nasional. “Kita masih ada harapan kejujuran dalam pemilu di Indonesia kalau MK berani bicara tentang kejujuran dan keadilan,” ujarnya.

Sekali lagi, Hasyim menyerukan kepada warga Madura agar jangan mau diadu domba dengan MK dan tidak perlu merasa tersinggung karena yang salah bukan masyarakat Madura. “Tetapi beberapa orang yang berbuat curang, kemudian karena takut kalah, merusak nama luhur Madura,” pesannya. (yul)

Sumber: Surya, Jumat, 12 Desember 2008

GEMPA Bangkalan Demo Tolak Pilgub Ulang

Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa dan Pemuda (Gempa) Bangkalan, melakukan unjuk rasa ke KPU Provinsi Jawa Timur (Jatim) di Surabaya, Jumat (12/12).

Mereka meminta KPU menolak pemilihan gubernur ulang di Bangkalan, massa bergerak dari Jalan Raya Darmo menuju kantor KPU Provinsi Jatim di Jalan Tanggulangin dengan berjalan kaki, mereka membawa sejumlah poster dan membagi-bagikan selebaran pernyataan sikap.

Poster yang mereka bawa di antaranya bertuliskan 'Mahfud Jangan Korbankan Kami Demi Popularitas dan Jabatan', 'MK Tidak Paham Tupoksi', 'Mahfud MD Cari Muka', 'KPU Jatim Jangan Semunyi di Ketiak Mahfud MD'.

Kedatangan massa Gempa langsung dihadang aparat kepolisian di pertigaan Jalan Tanggulangin, sehingga mereka tidak bisa masuk ke kantor KPU. Pihak kepolisian hanya mengizinkan delapan orang perwakilannya bertemu anggota KPU.

Perwakilan Gempa diterima dua orang anggota KPU Provinsi Jatim, Arief Budiman SS. S.Sos. dan Nadjib Hamid S.Sos, M.Si, serta satu orang dari sekretariat KPU Provinsi Jatim.

Juru bicara Gempa, Zubairi dalam pernyataannya mengatakan, kalau putusan MK yang memutuskan Pilgub ulang di Sampang dan Bangkalan telah melangkahi kewenangan MK.

“Kami sebagai perwakilan warga Bangkalan merasa terhina, karena tidak dipercaya MK. Yang dilakukan Mahfud adalah manuver sistemik, keputusannya melebihi petitum MK,” katanya.

Zubairi mengemukakan, Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2008 juga membatasi KPU Jatim untuk menyelenggarakan Pilgub ulang, karena pelaksanaan Pilkada hanya dibatasi sampai Desember 2008, sedangkan putusan MK maksimal 60 hari.

Menanggapi pengunjuk rasa, anggota KPU Provinsi Jatim, Arief Budiman mengatakan, putusan MK membatasi pelaksanaan penghitungan ulang maksimal 30 hari dan pemungutan suara ulang maksimal 60 hari.

“Kalau kemudian keputusan ini berdampak, hal itulah yang kami konsultasikan ke KPU pusat,” katanya menjelaskan.

Arief menegaskan, pihaknya menunggu jawaban dari pemerintah pusat, sehubungan dengan pembatasan Pilkada hingga 2008. Selain itu, pihaknya juga tidak sanggup untuk melakukan pengadaan logistik pada 2008.

“Kalau tidak ada Perpres, kami tidak bisa melakukan penunjukkan langsung,” katanya.

Arief juga menyatakan, kecewa dengan keputusan MK, namun pihaknya tidak bisa melakukan banding.

Pada kesempatan yang sama, anggota KPU Provinsi Jatim, Muhammad Nadjib mengatakan, pihaknya hanya sebagai pelaksana Pilgub Jatim. Namun, aspirasi mahasiswa dan pemuda akan dibawa ke rapat pleno. (ant)

Sumber: Surya, Jumat, 12 Desember 2008

Lain Bangkalan, Lain Pula Sampang

Muji seorang penarik becak di Bangkalan, Madura masih bekerja seperti biasa. Kakinya tetap mengayuh pedal becak, mengantarkan penumpang penyewanya. “Apa, pemilihan gubernur diulang,” tanyannya. Wah, kalau tidak tahu soal itu. Saya ndak mengurusi,” kata Muji.

Begitulah. Warga masyarakat di kota Bangkalan ternyata banyak yang tak tahu tentang akan adanya pilgub ulang. Aktivitas kota pun masih seperti biasa. Jalan-jalan masih normal. Kantor KPUD di Jl. Pemuda Kaffa, juga masih kegiatan masih normal. “Bangkalan Bangkalan kondusif, meski ada pilgub ulang,’’ ujar seorang staf KPUD.

Begitu juga dengan kantor Panwaskab di Jalan Letnan Ramli. “Apa yang dijaga. Tidak ada apa-apa,’’ kata Ketua panwaskab Bangkalan Matur Kusairi, tadi siang.

Meski begitu, Polres Bangkalan sudah menerapkan status siaga satu. Satu peleton petugas pengendali massa (dalmas) disiagakan di Mapolres Bangkalan, sejak Selasa (2/12) siang.

“Ini untuk mengantisipasi segala kemungkinan, pasca keputusan MK atas sengketa pilgub,” kata Kapolres Bangkalan, AKBP M Aris Purnomo, Rabu (3/12).

“Namun saya yakin kondisi Bangkalan sampai saat ini aman. Masyarakat lebih dewasa menyikapi setiap permasalahan termasuk keputusan MK, tidak akan melakukan tindakan yang macam-macam,’’ ujarnya.

Sehingga seluruh polsek di Bangkalan juga diperintahkan selalu siaga. Terutama di wilayah yang selama ini menjadi permasalahan. “Jika sewaktu-waktu terjadi sesuatu bisa langsung digerakkan,” tegasnya.

Dia berharap bagi seluruh elemen masyarakat bisa menerima keputusan MK. “Keputusan MK harus pemilu ulang di Bangkalan harus diterima. Kami selalu siap mengamankan proses pemungutan suara ulang di Bangkalan,” katanya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangkalan juga siap menggelar pemungutan suara ulang dalam pemilihan pilgub Jatim. Meski begitu pihaknya belum bisa melangkah terlalu jauh karena masih koordinasi dengan KPU Propinsi Jatim.

“Kami menghormati dan patuh terhadap apapun yang telah diputuskan MK. Kami siap melaksanakan pemungutan suara ulang,’’ kata anggota KPU Bangkalan, Fauzan Jakfar.

Menurut Fauzan KPU Bangkalan belum bisa melangkah jauh. Sebab yang berperkara antara KPU Provinsi dengan KaJi. Dan meskipun ia siap, tapi kebingungan tetap melingkupinya. Karena menurutnya, pilgub di Bangkalan lancar saja. Baik pelaksanaan di lapangan hingga penghitungan suara dari tingkat PPS, PPK hingga KPUD.

“Saya heran apa yang menjadi acuan MK. Apalagi Panwas tidak menemukan kecurangan di Bangkalan,” tegas Fauzan.

Disinggung penilaian MK yang menyatakan pelanggaran dilakukan secara sistematis, masif, dan terkoordinir, dia enggan berkomentar jauh. “Bagi kami selaku penyelenggara pilgub di Bangkalan, pelaksanaannya sesuai aturan,’’ terangnya.

Ketua LSM Lempar, Drs Fathurrahman Said, SH sangat menyayangkan adanya pilkada ulang. “Pilkada ulang merugikan masyarakat. Masyarakt resah, ada apa lagi ini. Masyarakat sebenarnya ingin tenang tidak perlu seperti sekarang ini,’’ ungkapnya.

Dengan pilkada ulang, animo masyarakat untuk hadir dalam pilkada akan turun drastis. “Sebab masyarakat sudah jenuh. Pilgub ini kan sudah putaran ke dua. Sekarng di ulang, bosan masyarakat,’’ tegasnya.

Dia meminta agar pilkada ini tidak ditunggangi preman politik. “Saya meminta polisi untuk turun ke lokasi dan benar-benar melakukan pengamanan. Kasihan masyarakat,” katanya

Sampang Ketat

Lain Bangkalan, lain pula Sampang. Jika di Bangkalan suasana normal masih kental, di Sampang aparat bersenjata lengkap diturunkan ke titik-titik krusial. Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) misalnya serta sejumlah titik rawan di beberapa daerah yang dapat menimbulkan konflik.

Kasat Samapta Polres Sampang, AKP Heri Darsono, mengatakan, kini ia menambahkan kekuatan personil pasukan. Pasalnya, selama ini Sampang dikenal sebagai daerah yang sangat rentan konflik, sehingga seluruh kekuatan pasukan akan selalu disiagakan selama 24 jam.

“Selama proses persiapan pemilihan ulang, pasukan akan melakukan patroli rutin, dalam rangka menciptakan peliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Terutama memperketat wilayah titik rawan yang diperkirakan akan terjadi gesekan antar pendukung pasangan calon,” jelas Heri ditemui saat memantau kesiapan pasukan di kantor KPUD, Rabu (3/12).

Dalam pelaksanaan pencoblosan nanti, tambah dia, satu personel polisi akan menjaga 1 tempat pemungutan suara (TPS). Penjagaan yang cukup ketat itu, bertujuan untuk menghindari terjadinya kecurangan atau pelanggaran yang mengarah pada tindak pidana. Padahal dalam kondisi normal, lanjutnya, satu pasukan bisa memantau 3 atau 4 TPS.

“Namun karena kini kondisinya masuk kategori luar biasa, maka memerlukan pengamanan ekstra ketat. Karena tugas Polisi adalah berupaya bagaimana pelaksanaan pemilihan ulang tersebut berjalan sukses dan lancar,” tandasnya.

Sementara itu persiapan KPU Sampang, untuk menggelar pemilihan ulang masih menunggu instruksi dari KPU Propinsi Jatim. Namun menurut Ketua Pokja logistik, Mohammad Hasan Jaelani SE, pada dasarnya KPU secara teknis maupun administrasi akan selalu siap kapan saja melaksanakan tugas. Karena pihaknya hanya sebatas melanjutkan tahapan-tahapan yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara, Pilgub putaran II di Sampang, dari total suara sebanyak 422.250 suara, pasangan Kaji memperoleh 181.698 suara, sedangkan pasangan Karsa mengantongi suara sebanyak 240.552 suara. Suara tidak sah mencapai 6.122 suara. (rud, kas)

Sumber: Surabaya Post, Rabu, 3 Desember 2008

Madura Siaga Satu

Menjelang Pilgub "putaran III" dan penghitungan ulang, suhu keamanan di Madura pun meningkat

Kapolwil Madura, Kombes Pol Suro Jouhari pun menyatakan, semua kabupaten di Pulau Garam itu berstatus siaga satu. Penetapan siaga satu itu karena secara umum yang terlibat sengketa Pilgub Jatim, mayoritas berada di Madura.

“Hal ini sudah saya sampaikan kepada masing-masing Kapolres di Madura tentang penetapan siaga satu ini,” kata Kapolwil Suro Jouhari kepada ANTARA di Pamekasan, Selasa (2/12) tadi malam.

“Kami juga sudah memerintahkan kepada Polres jajaran agar melakukan penjagaan terhadap saksi-saksi dari Madura yang pernah bersidang di Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai saksi. Ini untuk keamanan mereka,” katanya.

Selain penjagaan saksi-saksi, polisi juga akan melakukan patroli secara intensif. Baik di wilayah perkotaan ataupun di pelosok desa. Sejauh ini menurut Kapolwil situasi di Madura masih terpantau kondusif.

“Tapi kita kan jangan sampai lengah. Kewaspadaan mengantisipasi segala kemungkinan akan terus kami lakukan hingga pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan ulang nantinya. Intinya kami akan all out dalam pengamanan pasca-putusan MK ini,” kata Kapolwil.

Jika pengamanan oleh personel polisi di empat kabupaten di Madura dirasa masih kurang, menurut Kapolwil pihaknya siap menerjunkan semua kekuatan Brimob dari Polda Jawa Timur.

Bahkan kata Kapolwil, saat ini pihaknya sudah merancang sistem pengamanan yang akan diberlakukan di dua kabupaten di Madura yang akan melakukan pemungutan suara ulang tersebut.

Jika pada Pilgub putaran kedua lalu satu polisi mengamankan empat TPS untuk daerah aman atau satu polisi mengamankan dua TPS untuk daerah rawan, pada pencoblosan ulang nanti akan dijaga satu polisi di masing-masing TPS.

“Kami hanya menunggu ketentuan lebih lanjut saja dari KPU Jawa Timur, kapan pencoblosan ulang di Sampang dan Bangkalan ini dilakukan. Termasuk juga penghitungan ulang di Pamekasan," kata Kapolwil Suro Jouhari menjelaskan.

Senada dengan Kapolwil, jajaran Polres Sampang memperketat penjagaan kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), serta sejumlah titik rawan konflik di Sampnag. Aparat dengan bersenjata lengkap itu memang yang telah disiagakan untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk.

Kasat Samapta Polres Sampang, AKP Heri Darsono mengatakan, pihaknya akan menambahkan kekuatan personel pasukan, apabila kondisi mulai tidak kondusif. “Pasalnya, selama ini Sampang dikenal sebagai daerah yang sangat rentan dengan konflik, sehingga seluruh kekuatan pasukan akan selalu disiagakan selama 24 jam,” ujarnya, Rabu (3/12) pagi tadi.

Kesiapsiagaan juga diungkapkan Kapolres Bangkalan, AKBP M. Aris Purnomo. “Penetapan status siaga satu ini adalah tindak lanjut dari perintah langsung Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Jatim untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang bakal terjadi pasca-putusan MK, serta menciptakan iklim kondusif,” kata Kapolres, Selasa.

Dalam keputusan MK itu, lanjut Aris, disebutkan di Kabupaten Bangkalan telah terjadi kecurangan secara sistematis pada pelaksanaan Pilgub Jatim putaran kedua. “Inilah yang menjadi dasar kami meningkatkan kewaspadaan,” ujarnya.

Saat ini, kata Kapolres Aris Purnomo, pihaknya telah mempersiapkan satu peleton pasukan pengendali massa (Dalmas) di Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Bangkalan. Mereka sewaktu-waktu bisa digerakkan apabila terjadi hal-hal tidak diinginkan. (rud, kas, mas)

Sumber: Surabaya Post, Rabu, 3 Desember 2008

Suhu Politik di Madura Naik

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan perhitungan dan pemilihan ulang diprediksi akan memancing eskalasi suhu politik di tiga kabupaten Madura. Sedangkan Polda Jatim sudah menyiapkan 13 ribu personel untuk pengamanan di pulau garam tersebut.

Ketua Desk Pilkada Jatim, Chusnul Arifien Damuri mengatakan pihaknya bakal memberi perhatian penuh terutama dalam hal keamanan. Seperti ditulis sebelumnya, MK memerintahkan perhitungan ulang di Kabupaten Pamekasan dan pemilihan ulang di Kabupaten Sampang dan Bangkalan. ”Prediksi kita (desk pilkada) tentunya kedua belah pihak akan berjuang habis-habisan supaya bisa menang disana,” ujarnya. ditemui wartawan Selasa (2/12).

Mengenai anggaran yang dialokasikan untuk pengamanan, Chusnul mengaku belum bisa memastikan. Pihaknya baru akan melakukan koordinasi antara KPU Jatim, Panwas dan Polda Jatim terkait pelaksanaan coblosan di Pulau Madura. ”Mengenai jumlah personel dan anggaran yang disiapkan, masih dirapatkan dulu,” tukasnya.

Dengan kondisi semacam ini, maka pihaknya berharap ada perhatian khusus dari aparat keamanan untuk menjamin kestabilan keamanan di dua kabupaten itu. Apalagi pelaksanaan pemilihan ulang akan menyedot perhatian nasional. Dia pun berharap ada pengamanan khusus agar situasi tetap kondusif. ”Tapi kita harap tidak sampai berdarah-darah,” ujarnya.

Di sisi lain, Karo Ops Polda Jatim Kombes Pol Majid Tawil mengatakan Polda sudah menyiagakan 13.457 personel yang terbagi dalam tiga wilayah. Yaitu Polwil Madura yang menyiapkan 2.847 personel, 5.484 personel dari Polwiltabes Surabaya serta 5.126 personel dari Polda Jatim.

Dikatakannya, jumlah ini merupakan personel yang sudah disiagakan sejak pilgub putaran pertama lalu. ”Tapi untuk coblosan ulang, memang kita fokuskan untuk di Pulau Madura,” tandasnya.

Kepala Penerangan Kodam V Brawijaya, Letkol Moenharto menambahkan pihaknya juga menyiapkan sejumlah personel untuk membantu pengamanan pelaksanan pilkada ulang di Madura. Setidaknya satu kompi pasukan 516 dan Yon Raider juga bakal diturunkan untuk ikut mengamankan.

Sumber: Surabaya Post, Rabu, 3 Desember 2008

Hari Ini Coblosan

H-1 Banyak Warga Minta Undangan Memilih

Hari H pilkada telah sampai. Hari ini warga Pamekasan yang punya hak pilih bisa mencoblos cabup-cawabupnya.

Ada tiga pasang calon peserta pilkada Pamekasan. Yakni, nomor urut 1 pasangan Achmad Syafii-Sahibudin (Asas) yang diusung PPP, nomor urut 2 pasangan Dwiatmo Hadianto-Supriadi (Dwiadi) yang diusung PKB, dan nomor urut 3 pasangan Kholilurrahman-Kadarisman Sastrodiwirjo (Kondang) yang diusung gabungan parpol.

Hanya, sehari menjelang coblosan masih ada yang mengganjal. Warga di sejumlah kecamatan kemarin mendatangi kantor penitia pemilihan kecamatan (PPK). Mereka memertanyakan hak pilih yang tak diberikan. Padahal, mereka mengaku penduduk sah dan ber-KTP tetapi tak mendapat undangan memilih.

Berdasarkan pantauan koran ini, warga mendatangi sejumlah kantor PPK. Aksi ini terjadi di hampir semua kecamatan, baik di pantura dan selatan. Mereka menggugat hal yang sama; tidak mendapat undangan untuk nyoblos.

Di Kecamatan Kota Pamekasan misalnya, puluhan warga mendatangi kantor kecamatan. Mereka menilai PPK tidak proaktif mengatasi pemilih. Juru bicara warga, Mohammad, menilai PPK tak miliki niat baik dalam pilkada. Indikasinya, dirinya bersama puluhan warga kota lainnya tidak mendapat undangan memilih.

Menurut dia, ini bukan yang pertama datang ke PPK. Sebelumnya dia mendatangi PPK untuk hal yang sama. Dia minta hak pilihnya diberikan, karena itu merupakan haknya. Tapi, PPK berbuat sebaliknya. Sebagian warga yang telah meninggal dan anak-anak justru diberi hak pilih. "Ini jelas tidak adil," ujarnya di kantor PPK di Kecamatan Kota.

Menanggapi hal itu, Ketua PPK Kota Bob Chandra Musthafa berusaha menenangkan massa. Tetapi, massa tetap pada pendiriannya dengan minta undangan memilih. Bahkan, ketua PPK diminta datang ke KPUD untuk minta undangan pemilih.

Bob pun mengalah dan pergi ke KPUD. Saat Bob ke kantor penyelenggara pilkada, warga bertahan di kantor kecamatan kota.

Di kantor KPUD telah ada warga lainnya dari kecamatan pantura. Mereka membawa persoalan sama, mengklaim tidak mendapat undangan memilih.

Ketua KPUD Imaoeddin menjelaskan kepada sejumlah warga dan PPK, soal DPT (daftar pemilih tetap) sudah berlalu. Berdasarkan aturan (PP No. 6/2005 pasal 35 tentang pemilih), pascapenetapan DPT tak boleh lagi ada penambahan pemilih. Kecuali, katanya, pengurangan DPT bila nama yang tercantum tak memenuhi syarat karena meninggal. "Ini pun sudah berlalu juga," katanya.

Diungkapkan, PPK-PPS pascapertemuan dengan tim sukses sudah memerbaiki data pemilih. Usai verifikasi pemilih, ada sekitar 8.879-an orang yang dikeluarkan dari DPT karena tidak memenuhi syarat. Jumlah pemilih di DPT yang semula berjumlah 606.441 berkurang menjadi 597.562 jiwa. Ini berarti, terang Imadoeddin, KPUD, PPK, dan PPS telah mengantisipasi dari awal. "Kami paham. Tapi untuk minta dimasukkan ke DPT saat ini, sudah tak bisa," tegasnya.

Namun, warga tetap bersikeras meminta surat undangan karena merasa berhak memilih. Tetapi, KPUD tak memberi pintu mereka untuk menerima undangan. Akibatnya, massa kesal lalu meninggalkan kantor KPUD.

Tapi, pasca kepulangan massa pantura dan PPK Kota, warga lainnya juga datang. Bahkan, hingga sore hari KPUD kedatangan tamu yang juga menyoal daftar pemilih yang diklaim mereka tidak akurat. (abe/mat)

Sumber: Jawa Pos, Rabu, 05 Mar 2008