Pemutakhiran Data Molor Lagi

SURABAYA - Proses pemutakhiran data Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2013 yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim kembali molor. Sebanyak 23 kabupaten/kota di Jawa Timur belum menyetorkan pemutakhiran data meski batas akhir pada Selasa (18/6) sudah lewat. Akibatnya, sampai saat ini Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilgub Jatim masih belum bisa disusun. Seperti diketahui, deadline awal bagi daerah untuk pemutakhiran data tanggal 10 Juni. Karena belum siap, maka batas waktu akhir itu diundur hingga Selasa kemarin. Lagi-lagi belum semua daerah siap dengan hasil pemutakhiran datanya. Padahal, jadwal pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilgub tanggal 1 Juli mendatang, dua pekan lagi.

”Masih dalam proses kami sudah menunggu semua data dari kabupaten masuk,” kata Komisioner KPU Jatim, Agus Mahfud Fauzi ketika dikonfirmasi, Rabu (19/6) pagi tadi.

Dia mengatakan, ada tambahan satu daerah yang sudah menyetorkan data pemilih pada hari Selasa yakni Kabupaten Bojonegoro, jadi total baru 15 daerah yang sudah menyelesaikan pemutakhiran datanya.

Sedangkan, 14 wilayah sejak awal sudah menyetor adalah Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Nganjuk, Kota Probolinggo, Kota Madiun, Kota Batu, Kota Surabaya, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Magetan, Kota Pasuruan dan Kabupaten Sumenep. ”Kalau ditotal memang ada 15 yang sudah menyerahkan sedangkan yang lainnya masih kita tunggu,” tegasnya.

Sekadar diketahui, pemutakhiran adalah data awal untuk menjadi DPS. Seharusnya sudah dilakukan oleh KPU Jatim pada tanggal 10 Juni lalu. Sedangkan, proses penyusunan DPS dilakukan mulai tanggal 11 Juni sampai 1 Juli mendatang. Untuk jadwal penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) akan dilakukan KPU Jatim mulai tanggal 8 sampai 14 Juli.

Agus menjelaskan, pihaknya akan memberikan tambahan waktu lagi bagi masing-masing daerah untuk segera menyetorkan data tersebut. Pemutakhiran data harus dilakukan secara merata di seluruh kabupaten/kota di Jatim agar tidak ada data pemilih ganda atau yang tidak terdaftar. ”Karena belum dikumpulkan sampai saat ini kami hanya menunggu dan memberikan tambahan waktu lagi,” terangnya.

Agus optimistis meski proses penyusunan DPS tersebut terlambat tidak akan mempengaruhi tahapan Pilgub. ”Karena wilayahnya di Jatim kan luas. Saya kira semua petugas di lapangan akan bekerja secara optimal agar proses pemutakhiran data pemilih segera selesai,” terangnya.

Pengamat politik Universitas Airlangga (Unair), Airlangga Pribadi meminta agar KPU benar-benar serius melalui setiap tahapan dalam menyusun DPT dalam Pilgub Jatim. Jangan sampai potensi kecurangan seperti yang terjadi dalam Pilgub 2008 lalu kembali terulang.”Penyusunan DPS sampai dengan DPT harus diawasi karena itu adalah modal untuk menyelenggaralan pemilihan yang kredibel,” terangnya.

Airlangga meminta agar KPU Jatim bekerja dengan cepat. Pasalnya, waktu penyelenggaraan Pilgub sudah sangat mepet. Dengan selesainya data DPS, maka ada banyak ruang lagi untuk melakukan evaluasi terhadap pemilih di Jatim.”Harus diselesaikan tepat waktu jangan molor terus. Karena masyarakat dan pasangan calon butuh waktu untuk meneliti data pemilih yang keluar,” tandasnya.

Memang, terjadi sejumlah perdebatan dalam penyusunan daftar pemilih di Jawa Timur. Selain belum rampungnya proses e-KTP, jumlah data kependudukan yang akan dijadikan dasar untuk menyusun DPS juga berbeda. Hasil update terakhir dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jatim disebutkan kalau data Pilgub mencapai 29.348.579 jiwa. Jumlah tersebut berbeda dengan data akumulasi dari masing-masing KPU di tingkat kabupaten/kota yang mencapai 32 juta.sty

Sumber: Surabaya Post,Rabu, 19/06/2013

Gubernur Minta Bupati-Wabup Sumenep Rukun

Gubernur Jatim Soekarwo meminta A Busyro Karim-Sungkono Sidik yang telah dilantik sebagai bupati-wakil bupati (Wabup) Sumenep periode 2010-2015 untuk tetap rukun. "Jangan sampai setelah dilantik pada Senin (25/10) ini, Pak Busyro dan Pak Sungkono malah tengkar. Masak hanya rukun sebelum dilantik," kata gubernur di Pendapa Agung Sumenep.

Ia mengatakan, bupati-wabup harus bisa mempertahankan komitmennya untuk selalu bersama dan saling mengisi hingga lima tahun. "Sekali lagi, jangan sampai ’bulan madunya’ hanya berlangsung tiga bulan. Kalau setelah dilantik, bupati-wabup bertengkar alias tidak rukun, itu sama saja mengkhianati rakyat," katanya menegaskan.

Busyro-Sungkono yang dilantik sebagai bupati-wabup Sumenep periode 2010-2015 di Pendapa Agung setempat adalah calon yang diusung koalisi PKB dan PDIP pada Pilbup yang berlangsung hingga dua putaran. Pimpinan Polres Sumenep menyiagakan sedikitnya 520 personel untuk mengamankan pelantikan bupati-wabup.

Sudah jadi rahasia umum ada beberapa bupati-wabup tidak akur di Jatim. Khusus Madura, kasus seperti itu terjadi di Sampang. Bupati Noer Tjahja tidak komunikasi dengan Wabup Fannan Hasib. Puncaknya terjadi ketika Noer Tjahja menangguhkan penyerahan mobil dinas untuk wabup, karena Fannan Hasib tidak menjalankan tugas dengan benar dan tidak pernah masuk kantor. Namun Fannan berkilah, dia tidak ngantor karena tidak mendapat pembagian tugas yang jelas dari bupati. Jika bupati ingin menangguhkan pemberian mobil dinasnya, itu tidak masalah. Karena, Fannan tidak membutuhkan mobil dinas. (ntr,ins)

Sumber: Surabaya, Senin, 25 Oktober 2010

Capek Terobati Antusias Warga

Menjadi tim sukses pasangan cabup dan cawabup, bukan perkara mudah. Fisik dan pikiran terkuras untuk pemenangan calon. Namun, Azis Salim Sabibie yang merupakan tim sukses pasangan BASMALAH (Bambang Mursalin-Saleh Abdullah) merasa enjoy dengan tugas berat yang diembannya.

Memang, kadang-kadang dia bersama anggota tim yang lain tidak tidur pada malam hari, karena banyak tugas yang harus diselesaikan. Namun, Sekretaris DPD Partai Demokrat Sumenep ini menemukan sesuatu yang membuat ia mampu mengusir rasa capek. Meski tiap hari Azis harus turba mendampingi pasangan BASMALAH, mulai pagi hingga malam blusukan ke desa-desa, namun rasa capek itu hilang. Yang membuat capek itu hilang, kata Aziz, adalah sambutan warga.

”Memang capek sih, tapi rasa capek itu terobati dengan antusias warga ketika bertemu cabup dan cawabup kita,” katanya.

Turba ke desa-desa bukan kali pertama dia lakukan. Sebagai tokoh politik di Kabupaten Sumenep, Azis kerap turun ke masyarakat untuk mensosialisasikan program partainya. Pengalaman tersebut yang membantunya memperlancar tugas pemenangan BASMALAH ketika turun ke bawah. (iir)

Sumber: Surabaya Post, Sabtu, 10 April 2010

Busyro Kontrak Politik dengan Kiai

Calon bupati Abuya Busyro Karim berjanji akan berusaha memajukan Nahdhatul Ulama (NU) dan PKB jika nanti diberi amanat Allah sebagai Bupati Sumenep.

Janji ini ditandatangani dalam kontrak politik dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Hotel Utami, Minggu (14/3) disaksikan sejumlah kiai dan pengurus DPC PKB Sumenep.

Busyro juga menyatakan tekatnya untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat.

”Banyak hal yang akan kami kerjakan jika terpilih pimpinan di kabupaten ini. Kita akan membangun kabupaten ini lebih baik dari sebelumnya,” kata Busyro dalam sambutannya.

Sementara itu, Ketua DPC PKB Sumenep, Unais Ali Hisyam, optimis pilkada yang akan digelar 14 Juni 2010 mendatang bakal berlangsung satu kali putaran.

Dengan 11 kursi di DPRD pada pemilu legislatif lalu, maka calon yang diusung PKB bakal menang dalam satu putaran. Apalagi PKB berkoalisi dengan DPC PDI Perjuangan yang mempunyai 6 kursi di parlemen. ”Hitung-hitungan di atas kertas, koalisi PKB dengan PDI Perjuangan sudah mengantongi 180 ribu suara,” terang Unais.

Unais yang juga anggota DPR RI ini memperhitungkan akan mampu meraup suara hingga 40%, sebab berbagai paguyuban sudah menyatakan siap untuk mendukung dan memenangkan pasangan calon bupati dari PKB.

Untuk itu, dia meminta kepada seluruh kader PKB agar solid memperjuangkan cabup PKB dan memenangkan pilkada. ”Soal wakil bupati, kita serahkan pada PDI Perjuangan yang sudah dideklarasikan, Soengkono Sidik,” tegasnya. (iir)

Sumber: Surabaya Post, Senin, 15 Maret 2010

Pilkada Terancam Mundur

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) Kabupaten Sumenep terancam tertunda dari jadwal yang telah ditentukan, yakni 14 Juni 2010. Pasalnya, hingga saat ini, dana hibah dari APBD belum cair karena peraturan bupati (perbup) belum terbit. Padahal, dana itu sangat dibutuhkan untuk pengadaan logistik dan sejumlah tahapan pilkada.

Sebelumnya, KPU mendeadline anggaran pilkada harus cair pada Januari lalu. Namun, hingga lebih satu bulan, anggaran itu belum turun. ”Anggaran belum turun, sehingga sejumlah logistik belum bisa diadakan,” kata anggota KPU Sumenep bagian logistik, Moh. Ilyas, kepada Surabaya Post, Senin (8/3).

Dikatakan Ilyas, proses pengadaan logistik semestinya dimulai sejak pertengahan Februari. ”Sampai sekarang tahapan pilkada belum bisa dilakukan, karena kami tidak punya rujukan mengenai harga satuan barang dan jasa,” kata Ilyas.

Menurut dia, harga satuan barang dan jasa untuk pengadaan logistik pilkada harus tertuang dalam peraturan bupati (perbup). ”Pengadaan logistik merupakan salah satu tahapan penting yang harus direalisasikan tepat waktu. Jika tidak tepat waktu, otomatis akan berpengaruh terhadap pendistribusian,” jelasnya.

Sumenep, kata Ilyas pula, berbeda dengan daerah lain. Sumenep memiliki 27 kecamatan, 9 di antaranya berada di wilayah kepulauan. Daerah ini memiliki banyak pulau yang tentu membutuhkan waktu lama untuk proses pendistribusian logistik karena harus menyesuaikan jadwal kapal.

“Kalau distribusi logistik di wilayah daratan, prosesnya mudah dan bisa diselesaikan dalam waktu tiga hari,” kata Ilyas. ”Kami akan tunggu satu-dua hari ini, perbup tersebut harus sudah kami terima. Sebab, kalau pengadaan logistik melewati pertengahan Maret ini, Pilkada Sumenep terancam mundur,” ungkapnya.

Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Sumenep, Didik Untung Samsidi, saat dikonfirmasi mengatakan, pihak keuangan sudah siap untuk mencairkan dana pilkada dalam bentuk hibah. Namun, ada beberapa prosedur yang harus dilakukan, termasuk penentuan harga satuan barang dan jasa. ”Kami akan berupaya mempercepat pencairan dana itu, jika semua berkas sudah lengkap,” katanya. (iir)

Sumber: Surabaya Post, Selasa, 9 Maret 2010

H Sirmadji Kembali Pimpin PDIP Jatim

Seperti dapat diprediksi sebelumnya, H Sirmadji akhirnya dilantik kembali sebagai Ketua Dewan Pimpinan daerah Partai Demokrasi Perjuangan (DPD PDIP) Jawa Timur periode 2010-2015. Anggota DPRD Jatim ini terpilih seara aklamasi melalui Konfrensi Daerah (Konferda) III PDIP Jawa Timur di Sumenep.

Konferda PDIP di Gedung Zanzibar ini berlangsung relatif singkat. Hanya menghabiskan waktu sekitar 3 jam. Mulusnya nama Sirmadji melenggang ke kursi yang sudah ia duduki 5 tahun terakhir ini tak lepas dari hasil Konfercab PDIP di 38 kabupaten/kota yang semuanya merujuk pada nama Sirmadji.

”Konferda ini berlangsung singkat dan memang sejak awal kita harapkan berlangsung efektif dan efisien. Dengan begitu, kita dapat menyimpan energi untuk kegiatan yang lain,” kata Megawati dalam sambutan akhir Konferda.

Megawati berharap, kepengurusan yang baru lebih solid dan bekerja lebih keras untuk pengembangan partai. ”Kabinet yang baru ini adalah kabinet kerja keras. Diharapkan partai ke depan bisa lebih maju,” katanya.

Sirmadji mengakui tugas partainya ke depan tidaklah mudah. Apalagi, dalam Pemilu lalu perolehan suara PDIP banyak digerus Partai Demokrat yang menjadi partai terbesar di Jatim. “Tidak salah kalau kepengurusan kali ini disebut kabinet kerja keras,” katanya.

Dari hasil rapat tim formatur, Sekretaris DPD PDIP Jatim diamanatkan kepada Kusnadi, sedangkan bendahara tetap dipegang MH. Said Abdullah yang asli Sumenep. Kesembilan belas pengurus baru langsung diambil sumpahnya oleh Ketua DPP PDIP, Puan Maharani.

Mega berharap pengurus baru PDIP Jawa Timur mampu bekerja lebih baik lagi guna membesarkan PDIP di Jawa Timur. DPD PDIP Jawa Timur adalah daerah yang memiliki cabang paling banyak, yakni 38 cabang.

“Kami berharap semua pengurus PDIP Jawa Timur yang baru dilantik, siap untuk lebih bekerja keras,” kata Mega sebelum menutup Konferda III PDIP Jawa Timur.

Sementara itu, Sirmadji mengakui tugas partainya ke depan tidaklah mudah. Apalagi, dalam Pemilu lalu perolehan suara PDIP banyak digerus Partai Demokrat yang menjadi partai terbesar di Jatim. “Tidak salah kalau kepengurusan kali ini disebut kabinet kerja keras,” katanya.

Dari hasil rapat tim formatur, Sekretaris DPD PDIP Jatim diamanatkan kepada Kusnadi, sedangkan bendahara tetap dipegang MH. Said Abdullah yang asli Sumenep. Kesembilan belas pengurus baru langsung diambil sumpahnya oleh Ketua DPP PDIP, Puan Maharani. Ketua DPD PDIP Jawa Timur Sirmadji mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan 38 pengurus cabang PDIP se-Jawa Timur.(osi/ijo)

Sumber: Zona Berita, Sabtu, 6 Maret 2010

Megawati Ramaikan Konferda PDI-P Jatim

Ketua DPP PDI-P, Megawati Soekarnoputri dipastikan seharian penuh akan mengikuti acara Konferensi Daerah (Konferda) di Sumenep, Madura. Acara partai berlambang Banteng Moncong Putih itu akan dimulai Sabtu, 6 Maret 2010 pukul 14.00 WIB.

”Ibu Megawati yang dijadwalkan membuka dan menutup acara itu. Termasuk melantik ketua terpilih dan kepengurusan yang baru,” kata Ketua Pelaksana Konferda III PDIP Jawa Timur, Puguh Wardono dihubungi VIVAnews, Sabtu 6 Maret 2010.

Dikatakan, pemilihan Ketua DPD PDI-P Jawa Timur sebenarnya sudah final dan tinggal pembahasan secara formalitas. Dipastikan Sirmadji akan terpilih menjadi Ketua DPD PDI-P Jatim periode tahun 2010-2015. Itu setelah, seluruh DPC PDI-P se-Jatim telah menetapkan Sirmadji melalui Rakercabsus DPC.

”Pastinya Sirmadji akan terpilih menjadi Ketua DPD PDI-P Jatim,” terang Ketua Infokom DPD PDI-P Jatim ini.

Puguh menambahkan, forum nantinya tidak ada perbedaan yang prinsip dalam pemilihan ketua. Dan yang paling banyak menyita waktu perdebataan adalah masalah program kerja, target pemilu dan pilkada.

”Semoga Rapat Pleno nantinya sesuai rencana dan lancar. Ibu Megawati nantinya akan mengikuti forum Konferda III ini sampai selesai. Ini merupakan wujud dukungan dan dorongan yang besar dari Ketua Umum dalam membesarkan partai,” tegasnya.

Sesuai jadwal, Megawati Soekarnoputri akan tiba di Sumenep siang ini pukul 12.00 Wib, didampingi Sekjen DPP PDI-P, Pramono Anung.

Anggota DPR RI Dapil XI Jawa Timur, Said Abdullah yang didampingi Sekretaris DPC PDIP Sumenep, Dekky Purwanto mengatakan, persiapan Konferda sudah final 100 persen. "Kita telah lakukan gladi bersih untuk mengecek jalannya acara,” katanya.

Dikatakan, panitia lokal sudah menyiapkan segala sesuatunya, menyambut kedatangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri serta peserta konferda lainnya. Data yang ada, utusan peserta penuh berjumlah 34 DPC dan 4 DPC peserta peninjau. Termasuk semua pengurus harian DPD PDIP Jawa Timur.

”Setiap utusan peserta penuh berjumlah 3 orang per DPC dan peserta peninjau 2 orang per DPC. Dan undangan khusus meliputi seluruh Anggota DPR RI dan DPRD Jawa Timur dari PDIP,” terang mantan Sekretaris DPC PDI Sumenep zaman orde baru ini.

Said menambahkan, kedatangan Megawati Soekarnoputri ke Sumenep dirancang lewat jalur darat, dari Surabaya menuju Sumenep, Madura

Diperoleh keterangan, acara Konferda III ini terjadwal untuk memilih ketua dan membentuk kepengurusan DPD PDIP Jawa Timur yang baru.

Selain membahas kepengurusan baru. Konferda juga akan membahas strategi pemenangan partai pada pemilu 2014. Terutama jangka pendeknya adalah memenuhi target kemenangan 18 Pilkada di Jawa Timur.

”Target kami 14 Kabupaten merebut Walikota/Bupati dan 4 Kabupaten merebut Wakil Walikota/Wakil Bupati. Ini merupakan startegi jangka panjang untuk memperkuat PDIP pada 2014,” pungkas pria yang baru mengikuti Paripurna Angket Century ini. (Tudji Martudji)

Sumber: vivanews, Sabtu, 6 Maret 2010

KPU Sumenep Siap Terima Berkas Dukungan Perseorangan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, telah menyiapkan petugas untuk menerima berkas dukungan untuk calon perseorangan yang akan maju pada Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) di wilayah setrempat.

"Kami sudah menyiapkan staf yang bertugas menerima berkas dukungan untuk calon perseorangan mulai 26 Februari," kata anggota KPU Sumenep Hidayat Andiyanto di Sumenep, Selasa. Sesuai jadwal yang ditetapkan KPU Sumenep, penyerahan berkas dukungan calon perseorangan dijadwalkan selama empat hari, yakni tanggal 26 Februari hingga 1 Maret 2010.

"Pencalonan perseorangan harus memiliki dukungan sedikitnya dari 33.001 penduduk yang tersebar di lebih 50 persen jumlah kecamatan di Sumenep atau 14 kecamatan," katanya menambahkan. Hidayat Andiyanto mengemukakan, berkas dukungan yang harus disertakan calon perseorangan itu berupa fotokopi kartu tanda penduduk, kartu keluarga, paspor, atau keterangan domisili.

"Nantinya, berkas dukungan dari sedikitnya 33.001 warga tersebut akan diverifikasi oleh kami melalui panitia pemungutan suara (PPS) dibantu petugas pemutakhiran data pemilih," katanya menambahkan. Verifikasi harus dilakukan guna memastikan dukungan itu riil dan tidak sekadar klaim dari calon perseorangan.

"Kalau dalam verifikasi diketahui ada fakta yang berbeda, yakni warga yang fotokopi KTP-nya menjadi berkas dukungan calon perseorang tertentu ternyata ketika dicek menyatakan tidak mendukung, tentunya dukungan dari warga tersebut akan dicoret," kata Hidayat Andiyanto menuturkan. Hari "H" Pilkada Sumenep pada tanggal 14 Juni 2010.

Sementara pengumuman pendaftaran calon oleh partai politik atau koalisi partai politik dan perseorangan pada tanggal 18-22 Maret 2010, dan pendaftaran calon kepada KPU pada tanggal 23-29 Maret 2010.

Sumber: AntaraJatim, Selasa, 09 Peb 2010

Baliho Pilkada Sumenep

Sumenep - Salah satu alat peraga sosialisasi Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Sumenep, Madura, yang dibuat KPU diletakkan di Kantor DPRD setempat, Jumat (5/2). KPU Sumenep membuat 45 alat peraga sosialisasi pilkada berupa 15 baliho dan 30 spanduk. (FOTO ANTARA/Slamet Hidayat/Oka).

Cabup Visioner Azasi Hasan Lolos Konvensi

Kandidat Bakal Calon Bupati Sumenep Azasi Hasan, SE, MM dinyatakan lolos Konvensi dan Rapimcab DPC PPP Sumenep. Ia lolos dalam Penjaringan Bakal Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati 2010-2015 di Aula Gedung RRI Sumenep, Minggu malam (10/01). Pada agenda besar partai berlambang ka’bah ini, Azasi Hasan terpilih bersama kandidat dua nama lain yang mengikuti acara konvensi.

Bersama itu konvensi juga menetapan tiga nama bakal calon yang lolos sebagai bakal calon wakil bupati. Azasi Hasan lolos sebagai kandidat bakal calon bupati karena dianggap memiliki visi-misi untuk mewujudkan perubahan nyata. Dimana pada penyampaian visi-misi Azasi Hasan mampu menguraikan secara singkat, padat dan tepat sararan.

Bahkan saat sambutan, banyak terikan dan tepuk dari peserta, pengurus partai dan undangan sebagai bentuk dukungan. Hadir empat panelis sebagai penanggap atas penguraian visi-misi yang dilontarkan semua bakal calon bupati dan wakil bupati. Diantaranya Hariyadi (Unair), Sri Adiningsih (UGM), Ach. Novel (Unija) dan dr. Kusmuni Dali Ketua IDI Sumenep

Dihadapan peserta dan panelis ia menyampaikan visi-misinya. Azasi Hasan menyampaikan bahwa visinya adalah Mewujudkan Sumenep Sejahtera & Berahlak Melalui penyelenggara Pemerintahan Yang Bersih, Demokratis & Efisien. ”Untuk mewujudkan visi pembangunan seperti dimaksud visi tersebut, kami akan merumuskan misi pembangunan agar tujuannya dapat tercapai,” kata Azasi Hasan yang saat ini sebagai Secretary Corporate Bank BNI 1946

Secara garis besar, misi pembangunan Kabupaten Sumenep Tahun 2010-2015, Azasi Hasan diantaranya, Peningkatan aksebilitas pelayanan pendidikan yang murah, bermutu, disegala bidang demi peningkatan kualitas SDM, yang berdasarkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Meningkatkan aksebilitas pelayanan kesehatan yang murah & memadai untuk peningkatan produktivitas masyarakat.

Selanjutnya, Perluasan lapangan kerja untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan hidup rakyat dengan memberdayakan perekonomian rakyat yang berbasis pertanian, nelayan, pengusaha kecil & menengah. Meningkatkan perekonomian daerah melalui pengembangan industri, perdagangan yang berdaya saing berbasiskan potensi daerah & pengelolaan potensi ekonomi rakyat melalui kemitraan antar pelaku ekonomi.

Ditambahkan juga bahwa, perlunya mengoptimalkan pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) yang produktif, berdaya saing, adil, merata & ramah lingkungan serta berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Perimbangan pembangunan disemua daerah secara terpadu & proporsional. Mewujudkan birokrasi profesional dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Dan terakhir peningkatan keamanan, ketertiban, supremasi hukum, stabilitas politik & HAM.

Sementara dalam rangka mewujudkan visi-misi pembangunan Sumenep kedepan yang telah diuraikan. Tentunya diperlukan kerangka strategis agar proses dan langkah terseut dapat lebih terarahkan. ”Yakni dengan cara menterpadukan secara harmonis penyelenggaraan tugas pemerintahan, tugas pemberdayaan masyarakat dan tugas pembangunan,” jelas pria kelahiran Sumenep, 28 Juli 1968 ini.

Azasi Hasan juga menjelaskan, penyelenggaraan tugas pembangunan harus dengan program-program prioritas dan terarah. Diharapkan dapat mencapai atau mewujudkan visi dan misi pembangunan Sumenep yang telah ditetapkan. ”Adapun strategi pembangunan yang kita terjemahkan diantaranya; Strategi Bidang Pemerintahan, Strategi di Bidang Pembangunan dan Strategi di Bidang Kemasyarakatan,” ujarnya.

Adapun menurutnya strategi tersebut, memerlukan komitmen penyelenggaraan tugas pemerintahan, tugas pemberdayaan masyarakat, dan tugas pelaksanaan pembangunan. ”Secara garis besar dapat dijelaskan dengan, Pengembangan ekonomi sektor riil, Pengembangan Kualitas Pendidikan dan Ponpes, Peningkatan Pelayanan Kesehatan, Penegakan Supremasi Hukum, Otonomi Daerah dan Pengembangan Potensi Daerah,” tandasnya.

Lolosnya Azasi Hasan tidak lepas karena dukungan dari ulama, sesepuh, pengurus Partai. Dimana menghadiri konvensi terlihat hadir diantaranya, tokoh ulama, tokoh masyarakat dan pemuda, tim sukses dan pendukung Azasi Hasan mendampingi dirinya. Turut juga hadir beberapa pengurus Pimpinan Anak Cabang PPP dan sesepuh PPP Sumenep ikut mendampingi dirinya.

Langkah kedapan Sesuai Pasal 5 Juklak Desk Pilkada DPP PPP tentang Pengusulan, Pengajuan dan Penetapan Bakal Calon Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota. Ayat 2 tertulis apabila tidak memenuhi persyaratan untuk mencalonkan paket calon sendiri, maka DPC dapat melakukan koalisi dengan partai politik yang memiliki kesamaan visi, misi dan Khittah Program Perjuangan PPP.

”Kami juga akan terus menggalang komunikasi dan mencari tambahan dukungan koalisi dengan parpol lainnya. Agar dukungan meluas dan merata. Sehingga dengan dukungan tersebut, cita-cita kemenangan yang kita harapkan kemenangan bisa tercapai,” terang Azasi Hasan.

Selanjutnya sebagaimana poin penting pada Pasal 5 ayat 3 menyebutkan, Pertimbangan kemungkinan terpilih sebagaimana pada ayat 2 didasarkan atas kecendrungan pendapat masyarakat yang diantaranya, didapatkan melalui survey pendapat masyarakat yang dilaksanakan Lembaga Survey Opini Publik. Baik yang dikelola oleh Partai maupun Lembaga Survey Indonesia.

Setelah lolos konvensi Azasi Hasan akan terus berkonsentrasi pada membangun komunikasi politik agar bisa lolos pada tahapan konvensi berikutnya. Selain itu ia terus akan menggalang dukungan suara dan melakukan sosialisasi dalam rangka meningkatkan elektabilas. Agar DPW PPP Jawa Timur dan DPP PPP memilih, merekomendasikan dan menetapkan dirinya sebagai satu-satunya Bakal Calon Bupati Sumenep 2010-2015. (adv)

Sumber: Azasi Hasan Center, January 17, 2010

Administrator Pelabuhan Masuk Bui

Diduga Terbelit Kasus Penyelundupan

Administrator Pelabuhan (Adpel) Kalianget A. Rachem sudah 20 hari tidak ngantor. Dia tercatat tidak masuk di Kantor Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Sumenep sejak 9 Desember 2009. Informasinya, Rachem ditahan Polresta KP3 (Kesatuan Pelaksana Pengamanan Pelabuhan) Tanjung Perak, Surabaya.

Rachem masuk bui diduga terbelit kasus dugaan penyelundupan barang elektronik dari Malaysia. Dia ditengarai menyediakan tempat terhadap Kapal Ratna Jati untuk sandar di Pelabuhan Kalianget.

Moh. Taufikurrachman, salah satu pegawai Kantor Pelabuhan Kalianget, mengatakan, tidak masuknya Rachem berdampak pada kinerja karyawan yang kurang optimal. "Sama seperti anak ayam ditinggalkan induknya. Kami di sini cuma bisa bingung," katanya kepada koran ini kemarin (28/12).

Kenapa A. Rachem tidak ngantor lama? Taufik-panggilan Taufikurrachman-mengungkapkan, pimpinannya itu terbelit kasus dugaan penyelundupan barang elektronik dari Malaysia. Rachem diduga menyediakan tempat bagi Kapal Ratna Jati untuk berlabuh.

"Kapal itu (Ratna Jati, Red) kan memuat baju babebo dari Pelabuhan Pangkal Pinang. Tapi, di dalamnya juga ada barang-barang elektronik yang diduga akan diselundupkan melalui Kalianget," katanya.

Hal yang sama disampaikan Miftahul Arifin, pegawai lainnya. Dia menuturkan, Rachem ditahan berawal dari kasus dugaan penyelundupan barang elektronik yang diangkut Kapal Ratna Jati dan bersandar di Pelabuhan Utara Kalianget 27 November 2009, sekitar pukul 01.00.

"Mulai dari kasus itu Adpel dipanggil tiga kali. Dan, panggilan keempat kalinya langsung ditahan," tuturnya.

Menurut Arifin, penangkapan terhadap pimpinannya itu juga terjadi pada Abdussalam, salah satu agen pelayaran dan pegawai Kantor Bea Cukai Kalianget. Keduanya ditahan karena diduga juga terlibat dalam upaya penyelundupan barang elektronik tersebut.

Sayangnya, baik Kapolsek Kalianget AKP Arifaini maupun Kasatpolair Kalianget AKP Iryanto Agus Subekti enggan membeberkan penahanan Rachem oleh Polresta KP3 Tanjung Perak, Surabaya. Anehnya, keduanya mengaku tidak mengetahui. "Saya tidak tahu kalau Adpel ditangkap. Tidak dengar saya," kata Iryanto.

"Saya sampai sekarang belum menerima informasi itu (penahanan Adpel, Red). Makanya, saya tidak bisa memastikan," aku Arifaini. (uji/mat)

Sumber: Jawa Pos, Selasa, 29 Desember 2009

Tersangka Kembalikan Uang Negara

Achmad Basuki, salah satu tersangka kasus korupsi Pasar Srimangun, mengembalikan uang negara Rp 1 miliar kepada penyidik di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur. Pengembalian untuk kedua kalinya pekan ini menyusul pengembalian pertama senilai Rp 500 juta. Dengan pengembalian uang tersebut, dugaan kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan tersangka telah dikembalikan sebesar Rp 1,5 miliar.

Uang tersebut berasal dari 10 item pekerjaan oleh empat tersangka sebagai adendum dalam kontrak. Iktikad baik salah satu dari empat tersangka ini tidak berarti menghapus unsur pidana yang telah diperbuat. Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim Mohammad Anwar, Selasa (22/12), mengatakan, Achmad Basuki menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Pasar Srimangun di Madura bersama tiga orang lainnya. Mereka adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Pasar dan Aset Kabupaten Sampang Joeniarso Sangidoe, Kepala Bidang Pemberdayaan, Pengembangan, Promosi Dinkes/ PPTK Kabupaten Sampang Syariful Laili, serta konsultan pengawas PT Asta Kencana Arsimetama, Arif Sujono. (BEE)

Sumber: Kompas, Rabu, 23 Desember 2009

Tiga Warga Sumenep Siap Maju Pilkada

Sebanyak 3 warga Kabupaten Sumenep, yakni H. Sugianto, H. Ikhsan Rofi'i, SE, dan Hj. Dewi Khalifah, menyatakan siap maju dan menjadi kandidat dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2010.

H. Sugianto dan H. Ikhsan Rofi’i menyatakan diri akan maju sebagai Bakal Calon Bupati (Bacabup) dan Hj. Dewi Khalifah sebagai Bakal Calon Wakil Bupati (Bacawabup).

H. Sugianto yang Ketua Real Estat Indonesia (REI) Komisariat Madura ini mengatakan, untuk kepentingan Pilkada nanti, pihaknya mulai merapatkan barisan. Sebab, diperkirakan dirinya akan berangkat menggunakan kendaraan Partai Demokrat.

“Insya Allah saya akan maju melalui Partai Demokrat. Dan, akan berkoalisi dengan parpol lainnya. Yang pasti, saya akan maju pada Pilkada nanti melalui partai bukan independent,”terangnya.

Untuk kepentingan itu, kata H. Sugianto, mulai sekarang pihaknya sudah membentuk Tim Sukses.

Hal senada juga diungkapkan Hj. Dewi Khalifah. Namun, terkait dengan kendaraan yang akan digunakan pada Pilkada 2010 mendatang, masih belum bisa dipastikan, parpol manakah yang akan memberangkatkannya sebagai Bacawabup.

“Saat ini, kami baru melakukan komunikasi dengan 3 Bacabup yang melamar kami untuk mendampinginya sebagai Bacawabup,”katanya.

Hj. Dewi Kholifah mengatakan, secara internal, sejumlah orang dekatnya telah siap menjadi Tim Sukses yang akan mendampinginya selama proses Pilkada.

Hj. Dewi Khalifah adalah Ketua Pengurus Cabang (PC) Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Sumenep yang juga mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

Sementara itu, H. Ikhsan Rofi'I, SE sudah mendaftarkan diri sebagai Bacabup pada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sumenep pada tanggal 26 September 2009.

Selain 3 orang tersebut, sejumlah nama juga disebut-sebut akan maju sebagai kandidat Pilkada Sumenep tahun 2010, di antaranya Azasi Hasan (Sekretaris Corporate Social Rensponsibility Bank BNI 1946 Pusat), Drs. KH. Abuya Busyro Karim, M.Si (mantan Ketua DPRD Sumenep), dan K. Ilyasi Siraj, SH, M.Ag (mantan anggota DPR RI).

Berdasarkan keputusan KPU Sumenep, bahwa hari-H Pilkada itu akan digelar pada tanggal 14 Juni 2010 dan proses pendaftaran dan pengambilan formulir Bacabup pada bulan Maret 2010 mendatang. ( Nita, Esha )

Sumber: www.sumenep.go.id Sabtu, 24 Oktober 2009

Pengadilan Negeri Pastikan Aziz Tak Rugikan Negara

Polisi pun Kecewa

Vonis bebas terhadap terdakwa kasus korupsi KAT (komunitas adat terpencil), Aziz Salim Sabibie, oleh Pengadilan Negeri (PN) Sumenep (19/10), mendapat reaksi dari institusi penegak hukum lain. Setelah kejaksaan negeri (kejari) mengaku kecewa, giliran polres yang menyelidiki dan menyidik kasus yang diduga merugikan uang negara sebesar Rp 423 juta itu juga kecewa .

Kepada wartawan, Kapolres Sumenep AKBP Umar Efendi melalui Kasat Reskrim AKP Mualimin mengatakan, selama proses penyidikan kasus KAT, pihaknya sudah mendapatkan cukup bukti. Bahkan, saat itu penyidik polres polisi mendatangkan saksi ahli dari BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) Jawa Timur. BPKP menyatakan ada kerugian Rp 423 juta.

"Tapi, terkait putusan PN, kami tidak ingin berkomentar. Kami akan sampaikan hal ini kepada pimpinan kami," kata Mualimin.

Meski demikian, pihak PN memastikan putusan bebas bagi Azis sudah sesuai fakta yang ada di persidangan. Pernyataan ini disampaikan Ketua PN Achmad Fauzi melalui salah satu majelis hakim dalam sidang kasus tipikor KAT, Iwan Wardhana.

Menurut Iwan, terdakwa Azis tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum (JPU), yakni pasal 2 (1) pasala 18 UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20/2001.

Dijelaskan, putusan bebas Azis tersebut didasarkan pada fakta persidangan yang meliputi keterangan para saksi dan bukti surat yang ada. Dari dua dasar itulah diketahui proyek KAT yang dilaksanakan Aziz sesuai dengan perjanjian yang ada. Bahkan, menurut dia, spesifikasi pengadaan barang sudah sesuai.

"Dugaan kerugian negara sebesar Rp 423 juta dipastikan tidak ada. Sebab, Azis sudah melaksanakan proyek rehabilitasi rumah di daerah terpencil seperti perjanjian yang ada," terang Iwan kepada sejumlah wartawan kemarin.

Sementara Kepala Kejari Sumenep Abd. Azis memastikan melakukan perlawanan terhadap putusan bebas Azis. Yakni, dengan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). "Kami pastikan kasasi," tegasnya.

Sesuai ketentuan, tim JPU dari kejari memiliki kesempatan menyatakan kasasi dalam tempo 14 hari setelah putusan. "Kasasi akan disampaikan oleh tim JPU nantinya ke PN," katanya.

Seperti diberitakan kemarin, dalam amar putusannya, majelis hakim menilai terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan. Majelis hakim juga memerintahkan JPU untuk segera mengeluarkan Azis dari tahanan setelah putusan dibacakan.

Salah satu pertimbangan majelis hakim membebaskan Azis, karena dinilai tidak terbukti melawan hukum. Sebab, semua yang terkait dengan KAT sudah dilakukan sesuai prosedur. Misalnya, soal fisik proyek sudah sesuai dan ada berita acara dengan PPK (pejabat pembuat komitmen). Sebelumnya, JPU menuntut Azis dengan hukuman 2,6 tahun penjara. Selain itu, Azis dibebankan uang pengganti dari dugaan kerugian negara yang timbul.

Sekadar mengingatkan, KAT adalah salah satu program APBD Provinsi Jawa Timur 2005. Secara keseluruhan, dana program KAT yang terbagi dalam sejumlah kegiatan di Kepulauan Kangean, Sumenep. Nilainya mencapai Rp 1,2 miliar. Kegiatan KAT dikerjakan Azis adalah rehabilitasi rumah tidak layak huni senilai Rp 895,7 juta. (c14/mat)

Sumber: Jawa Pos, Rabu, 21 Oktober 2009

Panwaslu Lacak Penyontreng Liar

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sumenep mulai menyelidiki keterlibatan oknum PPS dan KPPS yang diduga menyontreng surat suara terlebih dahulu. Penyontrengan surat suara pada TPS Desa Talang, Kecamatan Saronggi, ini diketahui setelah ada seorang pemilih yang memprotes petugas KPPS. Sehingga pemungutan suara itu harus diulang.

“Dugaan pelanggaran pidana ini tetap kami proses. Saat ini baru pada tahap pemeriksaan saksi,” kata Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Jatim, Sri Sugeng Pudjiatmiko, kepada Surya, Minggu (12/4).

Menurut Sri Sugeng, pencontrengan surat suara terlebih dahulu ini dapat diidentifikasi melalui jalur distribusi logistik. Distribusi logistik ini pada H-3 sudah berada di PPS, sementara distribusi ke KPPS pada H-1. namun di titik mana, dugaan pencontrengan terlebih dahulu ini dilakukan, perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

“Saat berada di PPS, jumlah kotak suara yang berisi surat suara bisa mencapai 10 buah. Sementara jika di KPPS, kotak suara itu hanya 1 buah. Ini yang perlu ditelusuri lebih lanjut,” tandasnya.

Selain di Sumenep, Panwaslu juga menerima laporan adanya dugaan pencontrengan surat suara sebelum diserahkan kepada pemilih. Namun Panwaslu mengaku kesulitan untuk membuktikan kebenaran laporan tersebut. “Laporan yang masuk berasal dari Sampang dan Bangkalan. Tapi Panwaslu kesulitan membuktikannya,” kata Sri Sugeng.

Seperti diberitakan, pengulangan pemungutan suara terjadi di TPS 05 dan 07 Desa Talang, Kecamatan Seronggi, Sumenep. Keputusan pemilu ulang itu disepakati KPU dan Panwaslu karena sesuai hasil keterangan saksi dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suasa (KPPS), di dua TPS itu telah terjadi pelanggaran dan kejanggalan.

Di TPS 05 di Dusun Laok Lorong, Desa Talang, lima saksi parpol menemukan sejumlah surat suara sudah tercontreng. Kemudian menyusul beberapa temuan lain surat suara tercontreng. Di TPS 07 kerancuan terjadi karena sebagian besar dari 306 pemilih didampingi petugas KPPS saat mencontreng. Ada dugaan pendampingan itu untuk mengarahkan pemilih untuk mencontreng partai tertentu. (oen)

Sumber: Surya, Senin, 13 April 2009

Tangkap Dua Perahu Bawa Bom Ikan

Dua perahu layar motor (PLM) Sampurna dan Riski ditangkap Satpolair di perairan Pulau Kangean, Sumenep, Jumat (20/3). Pasalnya kedua perahu tersebut kedapatan membawa bom ikan dan TNT (bahan untuk peledak).

Tertangkapnya kedua perahu motor itu berawal dari kecurigaan petugas. Di mana petugas merasa ada yang janggal ketika melihat dua perahu motor usai mengisi es di perairan Kangean.

Kemudian petugas memberhentikan kedua perahu dan memeriksanya. Hasil dari penggeledahahan ditemukan detonator masing-masing PLM 50 buah dan TNT sekitar 6 ons.

Serta sumbu berupa kabel dan setiap PLM membawa 6 meter serta 20 kilo gram pupuk urea untuk bahan campuran bom ikan yang sudah biasa dilakukan oleh kedua PLM tersebut. Petugas juga menemukan alat selam dan konfresor.

Selanjutnya barang-barang bukti itu diamankan berikut dua nahkoda perahu yakni Mahmudi dan Nasir serta 13 anak buah kapal (ABK). Mereka adalah Jito, Silan, Samsul, Arif, Lakbi dan Junir (PLM Sampurna). Serta Ahmad, Sunaryo, Matnasir, Tolak, Israna, Sakrani, dan Matrasi (PLM Riski).

Kasatpolair Kalianget, AKP Aryanto Agus Subekti membenarkan penangkapan terhadap 2 perahu tersebut. Agus menjelaskan, para tersangka bakal dijerat Undang-Undang Darurat Nomor 12/1951 sub UU 31/2004 tentang perikanan.

“Dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara,” terang Agus pada wartawan saat ditemui di kantornya, Jalan Pelabuhan Kalianget, Sumenep, Jumat (20/3).

Ia menambahkan, penangkapan ikan dengan cara mengebom sangat dilarang. Sebab, akan merusak habitat laut. Pasalnya, ikan yang terkena bom akan mati semua baik besar maupun kecil.

“Saya harap bagi nelayan dalam menangkap ikan gunakan jaring atau pancing saja. Sebab, yang terkena jaring hanya ikan-ikan besar saja. Sementara yang kecil masih bisa tumbuh besar dan berkembang,” ungkapnya. (Syaiful Islam)

Sumber: pulau-madura.com Jumat, 20-3-2009

Penanganan Kasus Dugaan Korupsi di Sumenep

Satu Kelar, Dua Tunggu Audit BPKP

Selama 2007 Polres fokus pada penuntasan tiga kasus dugaan korupsi yang sudah masuk tahap penyidikan. Hasilnya, satu kasus selesai dan sekarang dalam proses sidang di Pengadilan Negeri (PN) Sumenep. Sedangkan dua kasus lainnya, polisi masih menunggu audit dari tim BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Jatim di Surabaya.

Kapolres Sumenep AKBP Darmawan menyatakan, penanganan kasus dugaan korupsi merupakan salah satu atensi dari Kapolri Jenderal Pol Sutanto. Jadi, polisi tetap akan menempatkan pemberantasan kasus dugaan korupsi sebagai prioritas. "Penanganan kasus dugaan korupsi ini khusus. Artinya, kita butuh waktu, ketelitian, dan kecermatan yang lebih," katanya kepada koran ini.

Darmawan mengungkapkan, pada 2007 pihaknya telah menuntaskan kasus dugaan korupsi di Dinas Pengairan Sumenep dan sekarang sidangnya belum selesai. Sedang dua kasus yang masuk tahap penyidikan dan belum selesai, masih ada dua. "Selain itu, satu kasus dugaan korupsi di dinas pertanian dan tanaman pangan masih dalam tahap penyelidikan," ujarnya.

Adapun kasus yang masuk tahap penyidikan dan belum selesai adalah proyek rehab SDN Paberasan II Kecamatan Kota Sumenep. Kemudian, bantuan rehab rumah warga di Desa Gellaman, Kecamatan Arjasa, yang merupakan program komunitas adat tertinggal (KAT). "Untuk satu kasus yang sedang kita selidiki, belum bisa dibeber agak rinci," kelitnya.

Sedang Kasat Reskrim AKP Mualimin menjelaskan, untuk kasus rehab SDN di Paberasan dan rumah di Gellaman, pihaknya masih menunggu kedatangan tim audit dari BPKP. "Kita terus koordinasi dengan BPKP untuk mengetahui angka kerugian negara dari dua kasus ini. Kita tidak mungkin melimpahkan dua kasus ini tanpa hasil audit kerugian negara dari BPKP," katanya.

Penanganan kasus dugaan korupsi yang merupakan tindak pidana khusus, lanjutnya, agak beda dengan tindak pidana umum lainnya. Sejumlah kendala yang sering dihadapi penyidik biasanya ada tiga poin. "Dua poin berada di luar dan satu di internal. Tapi, sejumlah kendala ini bukan berarti kita akan menyerah dalam menangani kasus dugaan korupsi," tandasnya.

Mualimin menjelaskan, biasanya barang bukti (BB) sebuah kasus dugaan korupsi, dikuasai oleh tertuduh/tersangka. Kondisi itu membuat penyidik butuh waktu agak lama untuk memeroleh BB. "Lalu, keterlibatan instansi lain untuk menghitung angka kerugian negara (BPKP, Red) sebagai saksi ahli. Ini juga butuh waktu yang cukup lama," terangnya.

Salah satu contoh polisi butuh waktu untuk memeroleh hasil audit BPKP terjadi pada kasus dugaan korupsi di dinas pengairan yang sekarang sedang disidang di PN. Polisi melakukan koordinasi dengan BPKP secara resmi sejak November 2006. Polisi baru menerima hasil audit BPKP pada Juni 2007. "Kita tidak bisa mengintervensi BPKP," katanya.

Sedang di internal penyidik sendiri, keterbatasan personel masih sering jadi kendala tersendiri. Sebab, penyidik kasus dugaan korupsi yang dimiliki Polres Sumenep juga menangani tindak pidana umum lainnya. "Penyidik kita yang sudah terbatas jumlahnya, tidak hanya bertugas khusus menangani kasus dugaan korupsi," dalih Mualimin. (yat/mat)

Sumber: Jawa Pos, Rabu, 02 Jan 2008