Seratus Enam Santri Al-Amien Tak Masuk DPT

Sebanyak 106 santri Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Amien, Prenduan, Sumenep yang punya hak pilih dalam pilpres 8 Juli dipastikan tidak bisa menggunakan haknya,karena tidak masuk dalam daftar pemilih tetap.

Ketua Panwaslu Sumenep, Drs H Bambang Hermanto MM Msi, mengatakan temuan itu merupakan laporan masyarakat dan panwascam setempat. Ia mengaku belum tahu mengapa hingga ratusan santri terlewat dari pendataan. ”Saya minta KPU bekerja keras untuk memasukkan 106 santri itu ke DPT. Bisa juga usul DPT susulan, sehingga suara santri tidak hilang,” kata Bambang, Jumat (19/6).

Bambang juga mengaku akan menekan para pengawas di lapangan agar menindaklanjuti temuan itu, karena mungkin masih ada warga lain yang tidak masuk DPT.

Anggota KPU Sumenep, Hidayat Andiyanto SH MSi mengatakan, tidak masuknya para santri itu dalam DPT bukan kesalahan petugas pemutakhiran data pemilih (P2DP) dan KPU. ”Sebelum DPT itu ditetapkan dan pada masa pemutakhiran data pemilih, pengasuh Ponpes Al-Amien sudah memberikan data santri yang berhak memilih kepada petugas dan semua sudah terakomodasi. Namun usai penetapan DPT, pengasuh ponpes memberikan data 106 santi itu,” katanya. (st2)

Sumber: Surya, Sabtu, 20 Juni 2009

Wajah Lama Dominasi KPU

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bangkalan baru didominasi wajah lama. Dari lima anggota pelaksana pemilu periode lalu, tiga orang anggota (incumbent) terpilih kembali untuk masa jabatan 2009-2014.

Tiga orang wajah lama yang bercokol kembali adalah Fauzan Jakfar, Syaiful Ismail, dan Muhammad Mansur. Dua anggota yang baru terpilih adalah Abd. Somad dan Tajul. Dua anggota KPU lama yang tidak terpilih lagi, Jasuli Nur (Ketua) dan Taufiqurrahman (anggota), memang tidak mendaftar kembali. Taufiqurrahman kembali menjadi dosen di Unijoyo, Jasuli Nur konsentrasi di pesantrennya.

Ketua DPRD Bangkalan, Syarbini Makki, mengatakan, lima anggota KPU Bangkalan yang baru itu telah lulus fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) di tingkat provinsi. “Tim seleksi mengajukan 10 nama, namun hanya 5 orang yang terpilih menjadi anggota anggota KPU Bangkalan untuk lima tahun ke depan,” ujarnya, Jumat (12/6).

Dia berharap lima anggota KPU bangkalan yang baru itu bisa menjalankan tugas dengan baik agar tercipta suatu pesta demokrasi yang benar-benar jujur, adil dan demokratis di Bangkalan.

“Ini amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab,” kata Syaiful Ismail yang terpilih kembali sebagai anggota KPU Bangkalan. kas

Sumber: Surabaya Post, Sabtu, 13 Juni 2009

Meski Pernah Dikunjungi JK, M Noer Pilih SBY-Boediono

Mantan Gubernur Jatim M.Noer resmi menyatakan dukungannya kepada pasangan SBY-Boediono. Pasangan itu dinilainya yang paling tepat memimpin pemerintahan lima tahun ke depan.

"Saya mendukung sepenuhnya pilih Pak SBY. Sebagai Presiden adalah Bapak SBY dan Boediono sebagai wakilnya," ungkapnya setelah bertemu dengan Cawapres Boediono di Empire Palace Jalan Blauran, Surabaya, Senin (1/6/2009).

Kedua pasangan tersebut kata sesepuh Jatim asli Madura ini adalah pasangan yang tepat untuk memperbaiki kondisi perekonomian yang sedang krisis. "Pak Boediono dengan pengalamannya dan mempunyai nama internasional bisa mengatasi persoalan ini untuk kemajuan bangsa," tandasnya.

Beberapa waktu yang lalu, capres dari Golkar Jusuf Kalla datang ke kediaman pribadi M.Noer. Saat itu M.Noer menyatakan belum menentukan sikap politiknya. Kala itu dia mengungkapkan siap menerima siapa saja yang mengunjunginya.

Sumber: detikcom, Selasa, 2 Juni 2009

Parpol-KPU Debat Kusir

Pertemuan antara aliansi parpol, di antanya PD, PSI, dan PDP dengan KPU Bangkalan, Jumat (17/4), nyaris diwarnai baku hantam. Itu disebabkan perwakilan parpol dan KPU sama-sama mempertahankan argumentasinya dalam menyikapi pelaksanaan pemilu legislatif (pileg), 9 April lalu.

Perwakilan partai politik menuding banyak pelanggaran dalam pileg di Dapil V dan VI. Sedangkan KPU belum pernah menerima pengaduan pelanggaran dari panwas.

“Di dapil V dan VI telah terjadi pelanggaran. Karena banyaknya pelanggaran, kami meminta untuk dua dapil ini diadakan pemilu ulang atau paling tidak hitung ulang,” kata Ketua Partai Demokrat, Muzakki.

Ketua KPU Bangkalan, Jasuli Nur, mengatakan tidak semudah itu melakukan hitung ulang, apalagi diadakan pemilu ulang. Ada prosedur yang harus dilalui. “Seharusnya, bila menemukan pelanggaran, baik di TPS maupun di PPK, saksi langsung melaporkan pada panwas. Bila benar-benar terjadi pelanggaraan dan harus dihitung ulang, itu bisa dilakukan. Ini sudah terjadi di PPK Modung. Panwascam-nya merekomendasi hitung ulang, dan akhirnya dilakukan hitung ulang,” kata Jasuli Nur.

Perwakilan parpol merespon penjelasan Jasuli itu dengan mengatakan kalau saksinya di TPS dan PPK tidak mendapatkan berkas model C (untuk saksi). “Saya mempunyai bukti adanya pelanggaran, tetapi panwascam tidak pernah menggubrisnya,” kata perwakilan Partai Serikat Indonesia (PSI).

Jasuli Nur mengatakan, dalam aturan, saksi diberi waktu tiga hari untuk melaporkan masalah ini ke panwas. Penjelasan ini pun diprotes perwakilan parpol hingga akhirnya terjadi debat kusir. Beberapa perwakilan parpol lantas maju mendekati meja anggota KPU. Polisi yang berjaga langsung menghalau mereka.

Meski begitu, perdebatan sengit masih terus berlangsung. Kedua pihak masih mempertahankan argumentasinya dengan saling berteriak sehingga suasana tampak kacau. Karena sudah memasuki waktu salat Jumat, Jasuli Nur meninggalkan tempat. Sementara itu, koordinator aliansi parpol, Jimhur Saros, meminta KPU tidak lepas dari tanggung jawab. “Kami tidak akan berhenti. Kami akan mendatangkan massa pada pelaksanaan rekap kabupaten,” katanya.

Sumber: Surabaya Post, Sabtu, 18 April 2009

DPT Kacau, Parpol Tuntut Pemilu Ulang

Puluhan pengurus partai politik mendatangi Kantor Panitia Pengawas Pemilu Bangkalan, Madura, Selasa (14/4). Mereka menuntut pemilu ulang karena banyak kekacauan dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Sebagai bukti, para pengurus partai menyerahkan berkas kecurangan yang dihimpun saat pemilu legislatif 9 April lalu. Berkas diserahkan kepada Ketua Panwaslu Bangkalan, M Fajar. Kecurangan itu diantaranya dalam catatan daftar pemilih tetap ada 589 pemilih yang ikut mencontreng. Padahal, pemilik nama tersebut adalah warga yang sudah meninggal atau pindah tempat.

Menurut salah seorang pengurus parpol, beberapa daerah lainnya juga mmempermasalahkan kasus serupa, yakni soal DPT. Namun, temuan mereka tak diperhatikan sehingga perbaikan DPT tak pernah terlaksana sampai pemilu akhirnya digelar.(IKA/Salli Nawali)

Sumber: Liputan6.com, Rabu, April 15, 2009

Persaingan Ketat Protes Marak

Caleg Menyoal Pertambahan Suara

Rekapitulasi perolehan suara di sejumlah panitia pemilihan kecamatan (PPK) mulai memanas. Seperti yang terlihat pada penghitungan manual di PPK Kota Pamekasan kemarin.

Berdasarkan pantauan koran ini, rekapitulasi perolehan suara sementara awalnya berjalan lancar. Namun, setelah memasuki rekapitulasi tingkat DPRD ketegangan mulai tampak.

Saksi dan salah satu caleg PKB, Thoriq Sya'rani, melancarkan protes terhadap anggota PPK yang sedang membacakan perolehan suara. Mereka protes karena perolehan suara yang dibacakan PPK tidak sesuai dengan data yang tercantum di model C.

Saat itu, penghitungan manual sedang berlangsung untuk PPS Desa Laden. Berdasarkan data yang dimiliki Thoriq, diduga caleg di bawahnya (nomor urut 7) digelumbungkan.

"Seharusnya mendapat 27 suara, kenapa harus ditulis 72 suara? Ini bukan lagi ketelisut, tapi sudah ada indikasi tidak beres terkait rekapitulasi suara ini," kata Thoriq.

Tak ayal protes yang dilancarkan Thoriq dan saksinya sempat membuat suasana tegang. Untuk membahas protes Thoriq, PPK sempat membahasnya. Pembahasan protes Thoriq mengakibatkan penghitungan manual tertunda sekitar 30 menit. "Saya harap buka lagi kotak suara itu dan hitung ulang," ujar Thoriq.

Menurut Thoriq, titik permasalahan protesnya tidak ada sangkut pautnya dengan kalah atau menang. Melainkan, ingin menegakkan kebenaran. "Ini masih dalam satu parpol, sehingga cepat diketahui. Intinya, dalam rekapitulasi perolehan suara diharapkan berjalan normal dan sesuai fakta," harapnya.

Sementara, Ketua PPK Kota Pamekasan Suto Wijoyo mengatakan, sebenarnya tidak ada masalah dengan protes Thoriq. "Setelah kami kroscek dan disaksikan oleh semua, ternyata tidak ada kesalahan. Suara Thoriq tetap, caleg yang disoal tetap 72 suara. Jadi, tidak ada kesalahan dalam pencatatan jumlah perolehan suara," katanya. (nam/zid)

Sumber: Jawa Pos, Selasa, 14 April 2009

Panwaslu Lacak Penyontreng Liar

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sumenep mulai menyelidiki keterlibatan oknum PPS dan KPPS yang diduga menyontreng surat suara terlebih dahulu. Penyontrengan surat suara pada TPS Desa Talang, Kecamatan Saronggi, ini diketahui setelah ada seorang pemilih yang memprotes petugas KPPS. Sehingga pemungutan suara itu harus diulang.

“Dugaan pelanggaran pidana ini tetap kami proses. Saat ini baru pada tahap pemeriksaan saksi,” kata Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Jatim, Sri Sugeng Pudjiatmiko, kepada Surya, Minggu (12/4).

Menurut Sri Sugeng, pencontrengan surat suara terlebih dahulu ini dapat diidentifikasi melalui jalur distribusi logistik. Distribusi logistik ini pada H-3 sudah berada di PPS, sementara distribusi ke KPPS pada H-1. namun di titik mana, dugaan pencontrengan terlebih dahulu ini dilakukan, perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

“Saat berada di PPS, jumlah kotak suara yang berisi surat suara bisa mencapai 10 buah. Sementara jika di KPPS, kotak suara itu hanya 1 buah. Ini yang perlu ditelusuri lebih lanjut,” tandasnya.

Selain di Sumenep, Panwaslu juga menerima laporan adanya dugaan pencontrengan surat suara sebelum diserahkan kepada pemilih. Namun Panwaslu mengaku kesulitan untuk membuktikan kebenaran laporan tersebut. “Laporan yang masuk berasal dari Sampang dan Bangkalan. Tapi Panwaslu kesulitan membuktikannya,” kata Sri Sugeng.

Seperti diberitakan, pengulangan pemungutan suara terjadi di TPS 05 dan 07 Desa Talang, Kecamatan Seronggi, Sumenep. Keputusan pemilu ulang itu disepakati KPU dan Panwaslu karena sesuai hasil keterangan saksi dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suasa (KPPS), di dua TPS itu telah terjadi pelanggaran dan kejanggalan.

Di TPS 05 di Dusun Laok Lorong, Desa Talang, lima saksi parpol menemukan sejumlah surat suara sudah tercontreng. Kemudian menyusul beberapa temuan lain surat suara tercontreng. Di TPS 07 kerancuan terjadi karena sebagian besar dari 306 pemilih didampingi petugas KPPS saat mencontreng. Ada dugaan pendampingan itu untuk mengarahkan pemilih untuk mencontreng partai tertentu. (oen)

Sumber: Surya, Senin, 13 April 2009

Pasien Rumah Sakit Ditolak

Sebanyak 34 pasien RSD Bangkalan dan keluarganya ditolak melakukan penyontrengan, Kamis (9/4) pagi tadi, meskipun membawa kartu model C4. Andang Pradana, Ketua KPPS 34 Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, yang khusus menangani pasien dan keluarga pasien serta petugas rumah sakit, menjelaskan kalau mereka tak bisa menyontreng karena tidak membawa kartu A5 (mutasi pemilih dari TPS asalnya).

“Meskipun membawa kartu C4, sampeyan tidak bisa memilih karena tak membawa kartu A5. Aturannya menyebutkan demikian,” kata Andang.

Sementara itu, warga RT 2/ RW 3 Perumahan Telang Indah, Desa Telang, Kecamatan Kamal, memprotes pelaksana pemilu di kecamatan, Kamis (9/4) pagi tadi, karena sekitar 200 warga tidak mendapatkan surat undangan untuk bisa memilih atau kartu model C4.

Ternyata, dalam DPT di TPS setempat (TPS 8), nama 200 warga perumahan tersebut tidak tercantum. “Saya heran, warga satu RT tidak satu pun yang mendapatkan undangan C4,” kata Bambang, seorang warga yang ikut protes.

Sedangkan di TPS 10 Desa Kwanyar Barat, Kecamatan Kwanyar, Bangkalan, penyontrengan dihentikan sementara karena sepidol warna merah yang digunakan untuk menyontreng tidak ada di dalam kotak suara. Di tempat lain, Bupati Bangkalan RKH Fuad Amin S.Pd seusai menyontreng mengatakan, sistem pemilu saat ini beda dengan sebelumnya. “Saya menyontreng memakan waku 5 menit. Padahal jam 12 siang sudah tutup,” katanya. (kas)

Sumber: Surabaya Post, Kamis, 9 April 2009

Ribuan Surat Suara Rusak Batal Dimusnahkan

Sebanyak 6.710 surat suara rusak batal dimusnahkan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bangkalan, Rabu (18/3). Sebab ketika dilakukan pemusnahan, KPUD setempat mendapatkan telepon dari anggota KPUD lain agar jangan dibakar dulu.

“Kemudian, saya langsung mengkroscek dengan menelpon Ketua KPUD Propinsi Jatim. Beliau juga mengatakan agar jangan dimusnahkan dulu,” terang Ketua Pokja Logistik KPUD Kabupaten Bangkalan, Fauzan Jakfar, pada wartawan saat ditemui di gudang logistik, Desa Langkap, Kecamatan Burneh.

Sehingga, sambung Fauzan, pihaknya membatalkan pemusnahan surat suara yang rusak. Padahal, sudah mengundang panitia pengawas pemilu (Panwalu) Kabupaten Bangkalan dan anggota Polres setempat untuk menyaksikan pemusnahan surat suara rusak.

Ia mengaku, tidak tahu secara pasti alasan KPUD Propinsi Jatim menunda pemusnahan surat suara rusak. Pasalnya, pihak KPUD Propinsi maupun anggota KPUD lain tidak menjelaskan secara detail. Kini, pihaknya masih menunggu petunjuk selanjutnya dari KPUD Propinsi maupun KPU Pusat terkait surat suara yang rusak.

Fauzan menjelaskan, surat suara yang rusak meliputi DPR RI, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten, dan DPD. Untuk surat suara DPR RI yang rusak berjumlah 1.110, surat suara DPD yang rusak mencapai 3.085. Sementara surat suara DPRD Propinsi yang rusak berjumlah 2.515 buah.

Sedangkan untuk surat suara DPRD Kabupaten belum diketahui secara pasti. Sebab, belum dilakukan penghitungan. Namun, surat suara yang rusak untuk DPRD Kabupaten mencapai ribuan.

Menurut Fauzan, pihaknya sudah menyampaikan kerusakan surat suara tersebut pada posko logistik KPU Propinsi dan KPU Pusat. Hal itu dilakukan supaya segera dilakukan pengiriman pengganti logistik yang rusak.

“Kami berharap kekurangan surat suara ini secepatnya dikirim. Agar segera dilakukan penyortiran. Selanjutnya akan didistribusikan pada PPK (Panitia Pelaksana Kecamatan),” ungkapnya. (Syaiful Islam)

Sumber: pulau-madura, Rabu, 18-3-2009

Prabowo Bertemu Ulama Madura di Gedung Bioskop

Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Prabowo Subianto, mengadakan silaturahim dengan sekitar seribu warga, tokoh masyarakat dan ulama se-Madura, Rabu (25/2). Uniknya, pertemuan dilakukan di gedung bioskop.

Mantan Komandan Pasukan Khusus (Kopasus) TNI di era Presiden Soeharto itu bersama rombongan tiba di Pamekasan, Madura, Jawa Timur, sekitar pukul 12.40 WIB dengan pengawalan ketat aparat kepolisian dan TNI dari Kodim 0826 Pamekasan.

Sesampainya di Pamekasan purnawirawan TNI itu langsung menuju gedung Bioskop Irama di Jalan Slamet Riadi, tempat pertemuan itu berlangsung.

Menurut Ketua Panitia Pelaksana, Fathorrahman, kegiatan silaturahim Ketua mum Gerindra itu, sebagai upaya untuk mendekatkan hubungan dengan masyarakat Madura, baik tokoh masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab), serta para ulama di Madura.

"Yang kami undang semunya 1.250 dengan para pengurus Partai Gerindra di Madura," katanya.

Acara silaturahim dengan ulama dan tokoh masyarakat di Madura itu diadakan oleh pengasuh Pondok Pesantren Sumber Baru Pegantenan, K.H. Muaffa Asy`ari.

Hadir pada acara itu, antara lain, anggota dewan pertimbangan pusat dan sekaligus dewan pembina pengurus cabang Front Pembela Islam (FPI) Pamekasan, K.H. Munif Sayuti, serta sejumlah tokoh kharismatik lainnya. (ant)

Sumber: kontekaja.com

Buruh Pelipat Surat Suara Mogok Kerja

Minta KPUD Naikkan Upah

Ratusan pekerja lepas alias buruh pelipat surat suara (SS) pemilu legislatif di Sampang mogok kerja, kemarin (4/2). Buruh yang dipekerjakan KPUD Sampang tersebut menuntut kenaikan upah yang dinilai sangat minim.

Pantauan koran ini, pagi hari buruh pelipat SS ini datang ke lokasi pelipatan SS di gedung BPU sebagaimana biasanya. Tiba-tiba mereka memilih berdiam diri di depan gedung BPU. Akibatnya, aktivitas pelipatan yang seharusnya dikerjakan sejak pukul 08.00 terpaksa molor.

"Kita minta agar KPUD memperhatikan nasib kita. Karena kerja kita itu sehari penuh dan ternyata upahnya hanya Rp 50 per SS," ujar salah seorang pekerja yang enggan disebutkan namanya.

Keputusan mogok kerja tersebut dipicu informasi yang beredar lewat pesan singkat via telepon genggam. Isinya menyebutkan bahwa upah pelipatan SS di beberapa daerah lain lebih mahal. "Di salah satu kabupaten katanya ada yang diupah Rp 75 hingga Rp 100 untuk setiap SS. Lah kita kok hanya Rp 50," imbuhnya.

Ratusan buruh tersebut bisa kembali diaktifkan setelah ada kesepakatan yang telah ditetapkan oleh KPUD Sampang dengan utusan kelompok para buruh, beberapa jam setelah aksi mogok dilakukan.

Anggota KPUD Sampang Pokja Logistik Moh. Hasan Djailani kepada koran ini tidak membantah adanya tuntutan tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa pemberian upah tersebut sudah berdasar kesepakatan antara empat kabupaten yang ada di Madura.

"Ini sudah keputusan semua KPUD di Madura. Bohong kalau di Madura ada yang memberi upah lebih dari yang kita berikan," ujar Mamak -sapaan Moh. Hasan Djailani.

Pihaknya menilai terjadinya mogok kerja tersebut lantaran ada provokasi dari beberapa pihak yang dengan sengaja menghembuskan isu tingginya upah di beberapa daerah di Madura. "Kalau dibanding dengan kota lain tentu berbeda. Setiap wilayah itu punya kebijakan masing-masing dalam menentukan upah maksimal. Dan kita di Madura sepakat memberi upah Rp 50 per SS," terang Mamak.

Atas insiden tersebut Mamak, terpaksa kehilangan puluhan pekerja lepas yang enggan bergabung kembali. Namun dia menilai bahwa terjadinya pengunduran diri beberapa buruh belum mempengaruhi proses pelipatan SS. "Kita sudah tegaskan, bagaimanapun kita tidak bisa menaikkan upah ini. Kalau memang tidak mau diupah sebesar itu, boleh mengundurkan diri," tegas Mamak. (ri/ed)

Gelar Bimbingan Teknis dan Simulasi Pencontrengan

KPUD Sampang kemarin (4/2) menggelar bintek (bimbingan teknis) dan simulasi pencontrengan untuk pemilu legislatif (pileg) yang akan berlangsung 9 April mendatang. Kegiatan tersebut dipusatkan di aula pondok wisata pantai Camplong. Sebanyak seratus anggota PPK se-Kabupaten Sampang dilibatkan.

Ketua KPUD Sampang KH Abu Ahmad M. Dhoveir Shah kepada koran ini mengungkapkan, pihaknya cukup legawa dengan dilaksanakannya simulasi tersebut. "Kebetulan bintek ini tadi dipimpin langsung oleh anggota KPUD Jatim, dan saya harap ini nantinya bisa memaksimalkan pelaksanaan pileg," ujar Dhoveir -sapaannya.

Simulasi pencontrengan yang dilaksanakan tersebut nantinya diharapkan mampu meminimalisasi surat suara yang tidak sah. Sehingga anggota PPK yang dilibatkan sudah bisa menyosialisasikan ke tingkat terbawah. "Sebenarnya simulasi ini untuk pileg dan pilpres. Tapi kita optimalkan dulu simulasi untuk pileg, karena pilpres masih jauh," terang Dhoveir yang mengawasi langsung proses simulasi. (ri/ed)

Sumber: Jawa Pos, Kamis, 05 Maret 2009

Said: Petani Butuh Bibit MSP

MH Said Abdullah menilai sejumlah petani Madura memerlukan bibit padi alternatif. Alasannya, selama ini petani menanam bibit yang kurang efektif. Bibit padi itu menghasilkan kurang dari 1 ton per hektare. Sedangkan bibit MSP (Mari Sejahterakan Petani) bisa menghasilkan 12 hingga 14 ton per hektare.

Berdasar data di pusat data SAI (Said Abdullah Institute), bibit padi lain memerlukan waktu 120 hari, dari menyemai hingga panen. Sedangkan bibit MSP hanya butuh waktu 100 hingga 105 hari. Keunggulan bibit padi MSP juga terletak pada pembibitan selama 14 hari.

Bibit MSP ditanam di empat kabupaten di Madura. Di Bangkalan mencapai 10 hektare, Sampang 25 hektare, Pamekasan 50 hektare, dan Sumenep 315 hektare. Di Madura, sebagian petani menyebut MSP sebagai bibit lokal unggul Mega.

Tokoh di balik penyebaran bibit padi MSP di Madura, MH Said Abdullah mengatakan, MSP jenis varietas alternatif. Selain inovasi baru, MSP merupakan bibit lokal yang pada tahun - tahun sebelumnya belum dicoba petani.

Dalam musim padi akhir tahun lalu, menurut anggota DPR RI asal PDI Perjuangan ini, petani di empat kabupaten tersebut menggunakan bibit MSP. Dalam usia 90 hari, petani bisa menyaksikan hasilnya yang lebih efektif, efisien, dan kaya beras.

Sebagai tanaman, bibit MSP memerlukan pemupukan, air, dan perawatan lainnya. Selama pembibitan 14 hari, petani harus benar - benar mengikuti anjuran. Sebab, tim MSP tidak hanya memberikan bibit kepada petani, juga menyerahkan modul pemeliharaan dan perawatan MSP.

Petani yang mengikuti tatacara penanaman padi sesuai petunjuk MSP akan menuai hasil banyak sekitar 14 ton per hektare. "Kalau hasilnya kurang dari 14 ton, bisa saja tatacara menanamnya menggunakan pola lama," kata Said yang juga caleg DPR RI dari dapil XI (Madura) ini.

Untuk kawasan Sumenep, padi MSP tersebar di Kecamatan Ganding, Lenteng, Dasuk, Manding, Batu Putih, Rubaru, Pasongsongan, dan Kota Sumenep. Total produksi mencapai 315 hektare dengan hasil panen rata - rata 14 ton per hektare.

Di Pamekasan, hasil panen rata - rata 12 ton per hekatre. Sampang dan Bangkalan berada di kisaran 10 hingga 12 ton per hektare.

Setiap hektare petani memerlukan 5 kg hingga 6 kg bibit. Karena yang memopulerkan bibit MSP ini PDI Perjuangan, sebagian petani menyebut MSP dengan Mega Sejahterakan Petani. "Setuju - setuju saja (dengan sebutan Mega Sejahterakan Petani)," kata Said.

Saat berdialog dengan KTNA (kontak tani nelayan andalan), Ketua KTNA Sampang Abd. Muhyi mengajak Said Abdullah terjun langsung ke areal padi berbibit MSP di Desa Beruh, Kecamatan Kota Sampang. Saat itu Muhyi memerlihatkan hasil bibit padi MSP. Menurut dia, bibit padi MSP tidak rewel dan mudah dipelihara.

Selain itu, dia mengakui hasil panen lebih banyak dibanding menggunakan bibit padi lain. Dia bangga karena sosialisasi MSP disertai pemberian bibit, modul cara menanam padi, pelatihan, dan pemberdayaan petani. "Ini hasilnya, jauh lebih unggul kan?" kata Muhyi. (abe/mat/adv)

Sumber: Jawa Pos, Jum'at, 13 Februari 2009

Batik Tanjung Bumi Berumur 200 Tahun

Batik Tanjung Bumi ternyata sudah dibuat sejak ratusan tahun lalu. Buktinya, seorang kolektor batik di Bangkalan mempunyai batik Tanjung Bumi yang sudah berumur 200 tahun. RR Siti Maimuna, sang kolektor batik tersebut, memiliki 5 koleksi batik kuno. Semuanya dibuat 200 tahun lalu. Menurut Mei-sapaan Siti Maimuna, 5 koleksi batik khas Tanjung Bumi-nya tersebut telah diuji oleh museum tekstil di Jakarta.

Desainer sekaligus kolektor batik kuno berumur 37 tahun ini banyak dikenal kalangan pejabat dan pengelola museum, baik di Indonesia maupun luar negeri, seperti di Jepang. Banyak koleksi batik kunonya yang dipinjam untuk dipamerkan di hadapan khalayak. Batik kuno yang dipamerkan hingga ke luar negeri tersebut merupakan peninggalan buyutnya. "Saya punya 5 batik yang usianya 200 tahun. Penetapan umur batik itu bukan saya yang menentukan, tapi sudah diteliti oleh museum tekstil di Jakarta," kata Mei ketika dikonfirmasi koran ini.

Dijelaskan, penetapan umur batik didasarkan pada bahan kain serta pewarna yang dijadikan bahan untuk membatik. "Untuk pewarnanya alamiah semua. Bahan dari nila. Ada yang menyebutnya tom atau dâun tarom (Madura, Red)," jelasnya.

Kelima koleksi batik yang dimilikinya adalah jenis mano’ juduh tarpotè kellengan, tarpotè bangan, burubur", rawan mèra, dan tana pasèr mèra. Semuanya berusia 200 tahun. Dari koleksi itu, jenis mano’ juduh tarpotè kellengan yang banyak diminati para kolektor dan pemilik museum. "Ada yang menawar Rp 60 juta. Tapi tidak saya jual, karena itu warisan dari buyut saya," ujarnya. (tra)

Sumber: Jawa Pos, 22/05/2007