‘Incumbent’ Kuat, Ketua Dewan Tidak Siap Maju

Meskipun hingga kini ini belum ada deklarasi pasangan calon bupati (cabub) dan calon wakil bupati (cawabup) Pamekasan yang akan maju dalam Pemilukada 2013 mendatang, namun Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang (DPC PBB) Pamekasan memprediksi maksimal nanti akan ada empat pasangan calon.

M Suli Faris, Sekretaris DPC PBB Pamekasan yang juga Ketua Fraksi PBB DPRD Pamekasan mengatakan jumlah pasangan itu dilihat dari partai politik yang ada di parlemen dan syarat 15% untuk bisa mengusung pasangan calon. Pihaknya masih belum bisa memprediksi apakah incumbent akan mencalonkan lagi atau tidak.

“Soal saudara Bupati yang ingin mencalonkan kembali, kami masih belum melakukan rapat internal, sebab meski berangkat dari PBB pada Pilkada tahun lalu, pasti melalui mekanisme yang diatur partai, yang menentukan semuanya adalah masyakarat karena masyarakat telah matang dalam persoalan politik,” katanya, Senin (6/2).

Sementara itu menghadapi pemilukada Pamekasan 2013 medantang, tampaknya calon terkuat saat ini masih didominasi oleh pihak incumbent atau Bupati Pamekasan saat ini Drs KH Khalilurrahman SH, MSi.

Khairul Kalam, Wakil Ketua DPRD Pamekasan mengatakan, sampai saat ini belum ada calon yang muncul dari partai politik. “Realita masih belum ada calon yang mendeklarasikan dirinya untuk maju,” ungkapnya.

Hal senada juga dikatakan Ketua Komisi B DPRD Pamekasan yang juga legislator asal Partai Amanat Nasional (PAN), Drs Ec Hosnan Ahmadi. Dia bilang, dari realitas pelaksanaan Pemilukada di sejumlah daerah, calon incumbent memang memiliki kesempatan besar untuk menang. Sampai saat ini partainya masih belum melakukan konsolidasi internal terkait dengan Pemilukada Pamekasan 2013 mendatang.

Sementara itu Drs Holil Asyari, Kader PPP yang saat ini menjabat ketua DPRD Pamekasan mengaku tidak siap menjadi Calon Bupati pada Pilkada Kabupaten Pamekasan 2013 mendatang. Kholil Asyari di hadapan sejumlah wartawan mengatakan, bahwa kapasitas dan kemampuan dirinya menjadi kepala daerah tidak ada. Termasuk kesiapan dirinya untuk mencalonkan diri, juga belum terfikirkan.

Dia mengaku sampai saat ini PPP, partainya sendiri belum melakukan koordinasi berkenaan dengan pencalonan tersebut. Sekalipun secara internal partai, dirinya ramai diperbincangkan untuk pencalonan kepala daerah. “Sampai saat ini, saya belum membicarakan ini dengan partai. Saya pribadi, tidak ada kesiapan untuk mencalonkan diri,” kata Kholil.

Sebelumnya, Iskandar, Wakil Ketua Bidang Politik DPC PPP Pamekasan mengatakan, partainya akan memberangkatkan 3 calon kepala daerah dalam pilkada tahun 2013 mendatang. Masing-masing, K.Mujahhid Ansori yang kini menjadi Pengurus PPP Provinsi Jawa Timur, K. Kholil Muhammad , Mantan Ketua PPP Pamekasan serta Kholil Asyari, Ketua DPRD Pamekasan Fraksi PPP. (mas)

Sumber: Surabaya Post, Senin, 06/02/2012

Dewan 'Ngelencer'

Selama 3 hari DPRD lumpuh, karena anggotanya mengikuti kegiatan di Malang

Kegiatan 45 anggota DPRD Sampang meningkatkan wawasan dan kecakapan kinerja (pendalaman tugas) selama 3 hari di Malang menghabiskan dana APBD sebesar Rp 208 juta mendapat sorotan berbagai pihak. Kepergian para legislator ini lebih terkesan ngelencer yang menghabur-haburkan uang rakyat.

Ketua LSM Study Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (SP2M), Drs Hernandi Kusumahadi, menilai substansi kegiatan pendalaman tugas agar anggota DPRD di Malang agar lebih memahami fungsinya itu, tidak realistis. Justru kegiatan itu mengerdilkan kualitas SDM dari anggota dewan selama ini.

“Bukankah DPRD adalah tempat orang-orang terhormat yang dalam konteksnya, mempunyai kemampuan lebih dibanding masyarakat umumnya. Apalagi masalah kedewanan menjadi tujuan akhir dari sebuah politik,” katanya, Rabu (28/11) pagi tadi.

“Maka seharusnya materi tugas dan fungsi sudah dipahami dan terkondisikan sebelum mereka menjabat menjadi anggota dewan,” tambah Hernandi dengan nada protes.

Menurut Dedet panggilan Hernandi, jika para anggota dewan ingin mengadakan studi banding atau pendalaman kinerja, sebaiknya mencari materi yang lebih krusial menyangkut tatanan kehidupan masyarakat. Ini perlu yang sekaligus untuk merubah stigma masyarakat yang meragukan kemampuan anggota DPRD sebagai wadah untuk menampung aspirasi rakyat.

Disamping itu, anggota KPU D Sampang itu juga mempertanyakan pihak ketiga yang selalu disebut-sebut mendanai kegiatan pendalaman tugas dan fungsi kedewanan tersebut. Karena kegiatan yang difasilitasi pihak ketiga justru malah memancing pertanyaan masyarakat terhadap dampak dari motivasi pihak ketiga tersebut.

“Saya pikir waktunya kurang pas, karena baru seminggu anggota dewan mengadakan reses sehingga banyak agenda yang seharusnya berjalan akhirnya menjadi tertunda karena terbentur kegiatan itu. Padahal beberapa elemen masyarakat sudah secara resmi ingin mengajukan audiensi sebelum masa reses itu berjalan,” katanya.

Kegiatan dewan selama tiga hari di Malang ini juga mengakibatkan kinerja DPRD lumpuh. Keluhan masyarakat kepada wakilnya belum dapat terealisasi, akibat kesibukan kegiatan internal kedewanan yang terlalu padat tersebut. Sehingga aspirasi rakyat banyak terabaikan. “Jadi tolonglah suara rakyat agar juga diperhatikan, jangan lantas sudah duduk lupa berdiri,” tutur Dedet. (rud)

Sumber: Surabaya Post, Sabtu, 28 Nopember 2009

Bupati Minta Dukungan PKB

ENTAH apa penyebabnya, setiap kebijakan Bupati Noer Tjahja, selalu menunai kritikan tajam. Itu bisa datang dari DPRD, maupun LSM maupun ormas yang kerap berbicara minor.

Setelah pengangkatan pejabat Sekkab, kali ini terkait mutasi massal pada penataan struktur organisasi pemerintahan. Menyadari posisi rawan menjadi sasaran tembak, Bupati Noer Tjahja rupanya tidak tinggal diam.

Dia pun lantas meminta agar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang memberangkatkan dia sebagai bupati terpilih tetap mendukung jalannya pemerintahan. Karena selama ini kebijakan yang dikeluarkan tidak menyimpang dari jalur dan mekanisme yang ada. Sebaliknya dia berjanji akan tetap mendukung garis kebijakan partai demi kebesaran PKB. “Saya hanya birokrat murni yang tidak begitu paham dengan dunia politik. Jadi saya mengharapkan didukungan dari PKB selama menjalankan roda pemerintahan,” kata Bupati Noer, saat memberikan sambutan pembukaan pelantikan 14 Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) se Kabupaten Sampang periode 2008-2013.

Acara pelantikan itu sendiri dihadiri para pengurus DPC PKB, antara lain, ketua Dewan Tanfidz, KH Mubassyir Mahfud SH dan Ketua Dewan Syuro, KH A Chalid El Bushairy AM, serta jajaran Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB Jatim, sejumlah ulama serta simpatisan dan kader PKB.
Lebih lanjut, Noer Tjahja, mengakui, sebagai bupati pertama yang dipilih oleh rakyat secara langsung, memang tidak memiliki back ground politik. Tetapi dia berasal dari kalangan birokrat yang bergerak di bidang perbankan.

Meski demikian, dia berupaya bisa menjalankan pemerintahan sebaik mungkin dengan hasil pencapaian pembangunan berbasis kerakyatan. Itu tentunya bisa tercapai jika didukung situasi politik yang aman dan kondusif supaya dapat menjalankan roda pemerintahan secara optimal. “Jawa Timur merupakan barometer nasional dari sisi apapun, baik dilihat dari jumlah penduduk, ekonomi dan terutama dunia politik. Itu merupakan tugas kita bersama di Sampang,” ujarnya. (rud)

Sumber: Surabaya Post, Selasa, 6 Januari 2009

Jabatan Sekretaris Kabupatem Rekayasa

Ketua Tim Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sampang, Mohammad Ilyas Mustofa, mengungkapkan, dari hasil investigasi ke instansi terkait, pihaknya sudah menemukan titik terang tentang berbagai dugaan penyimpangan dalam pengangkatan Drh Hermanto Subaidi M.Si, sebagai Sekkab Sampang. Mantan Kepala Dinas Peternakan Blitar itu, dituding oleh tim Pansus terkesan dipaksakan menduduki jabatan paling strategis dijajaran birokrasi.

“Setelah kita telusuri ke Pemkab Blitar, ternyata saudara Hermanto belum pernah menduduki 2 kali jabatan struktural eselon II/B yang berbeda. Padahal Kabiro kepegawaian Depdagri yang telah kita minta klarifikasinya, ternyata penjelasan dalam pasal 1 ayat 2 b, wajib dipenuhi,” kata M. Ilyas, dikonfirmasi Jumat (2/1) siang tadi.

Artinya calon Sekkab, lanjut dia diharuskan menduduki sekurang-kurangnya 2 kali jabatan eseloan II/B yang berbeda. “Kecuali daerah pemekaran boleh mengabaikan ketentuan tersebut, karena keterbatasan pejabat di eselon itu,” ungkapnya.

Ironisnya, tambah Ilyas, data yang diperoleh dari Depdagri, jabatan yang dicantumkan sebagai salah satu persyaratan yang diajukan, dia malah diangkat sebagai staf ahli Bupati Sampang justru tanpa mengunakan Surat keputusan (SK). Sehingga tim Pansus semakin penasaran ada apa dibalik semua kebijakan yang diambil Bupati Noer Tjahja tersebut, karena tidak memenuhi persyaratan administrasi, tapi anehnya hermanto malah diloloskan dalam skoring penilaian, bahkan mengalahkan 2 kandidat calon lainnya, yaitu Maryoso dan Toni Moerdiwanto.

“Ibarat seseorang yang ingin mengikuti tes CPNS, maka terlebih dahulu harus memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan. Jika persyaratan itu tidak dipenuhi tentu saja tidak boleh mendaftar sebagai peserta apalagi diterima sebagai PNS. Oleh karena itu kita sebagai anggota dewan berhak mempertanyakan tentang kejanggalan pengangkatan Sekkab tersebut,” tegasnya.

Lebih jauh Ilyas menyatakan untuk merampungkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan tim Pansus, maka dalam waktu dekat pihaknya akan mendatangi kembali Depdagri. Selanjutnya akan meminta dukungan kepada Komisi I DPR RI, agar gerakan yang dilakukan tim Pansus semakin kuat. Mengingat kebijakan yang dilakukan Bupati disenyalir adalah kebohongan publik, sehingga kasus itu harus terkuak supaya masyarakat Sampang tidak selalu dibodohi. (rud)

Sumber: Surabaya Post, Jumat, 2 Januari 2009

Baca juga:
Tim Pansus Dituding Parsial