Mahfud M.D. Janji Hindari Politik

FOTO: MUHAMAD ALI /JAWA POS
GANTI NAKHODA: Pimpinan Rapat Maruarar Siahaan (tengah) mengangkat tangan Mahfud M.D. (kiri) dan Jimly Asshiddiqie setelah pemungutan suara pemilihan ketua Mahkamah Konstitusi di gedung MK Jakarta kemarin.

Kalahkan Jimly, Pimpin Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memiliki pimpinan baru. Prof Dr Moh. Mahfud M.D. terpilih sebagai ketua baru periode 2008-2011. Di ruang sidang pleno gedung MK, Jakarta, kemarin (19/8), dia berhasil menumbangkan calon incumbent Prof Dr Jimly Asshiddiqie melalui proses pemungutan suara yang diikuti sembilan hakim konstitusi.

Guru besar hukum tata negara (HTN) Universitas Islam Indonesia (UII) tersebut akan didampingi Prof Dr Abdul Mukthie Fadjar sebagai wakil ketua. Mukthie berhasil mengungguli hakim Maruarar Siahaan dalam pemilihan terpisah. Mahfud sendiri unggul tipis satu suara atas Jimly. Mahfud mendapatkan lima suara, sedangkan Jimly empat.

Pemilihan ketua baru MK itu berlangsung dalam dua tahap. Pada tahap pertama, calon ketua MK sudah mengerucut ke dua nama tersebut. Komposisi suara ketika itu, empat mendukung Mahfud, empat hakim mendukung Jimly, serta seorang hakim abstain.

Namun, pada pemilihan tahap kedua, kondisi berimbang tadi berbalik menyerang Jimly. Ketua MK dua periode tersebut akhirnya takluk atas menteri pertahanan era Gus Dur tersebut. Begitu dinyatakan menang, Mahfud menghampiri Jimly dan merangkulnya.

Sejatinya, menurut aturan mahkamah, pemilihan ketua tersebut bakal dilangsungkan secara aklamasi. Baru kemudian apabila tidak muncul kata sepakat, dilakukan pemungutan suara. Tapi, rapat permusyawarakatan hakim (RPH) ternyata berkehendak lain. Pemilihan harus melalui proses langsung secara terbuka.

Proses pemilihan itu merupakan perkembangan maju. Sebab, ketika MK berdiri pada 2003, pemilihan pimpinan berlangsung tertutup di ruang ketua Mahkamah Agung (MA). Ketika itu, terpilih Jimly Asshiddiqie dan Laica Marzuki. Pada 2006, Jimly kembali terpilih secara aklamasi melalui sidang tertutup juga.

Sebelum pemilihan menegangkan tersebut berlangsung, rapat hakim konstitusi yang dipimpin Maruarar Siahaan menyilakan para hakim konstitusi untuk mengungkapkan pandangannya mengenai MK nanti. Mimbar tersebut sekaligus menjadi saluran hakim untuk menyampaikan misinya. Sebab, menurut UU MK, seluruh hakim berhak dicalonkan sebagai pimpinan.

Abdul Mukthie Fadjar, yang mendapatkan giliran pertama, memberikan kritik pedas terhadap perkembangan MK. "Saya kira, semua hakim konstitusi punya kesempatan sama sebagai pimpinan. Yang pasti, MK perlu pendewasaan diri. Sebab, selama lima tahun terakhir tidak pernah jeda dari acara," jelasnya. Kritik itu dilontarkan karena MK selama ini selalu padat kegiatan. Di situ peran sosok pimpinan begitu menonjol.

Mukthie juga mengkritik bahwa seorang pemimpin bukan hanya pandai bicara, lalu menampilkan diri sebagai selebriti. Dia juga mengharapkan seorang hakim membatasi diri dalam berbicara di muka umum. Setelah hakim wakil pemerintah, selanjutnya hakim lain berkesempatan sama.

Mahfud M.D. juga memberikan refleksi mengenai pemilihan ketua baru tersebut. "Saya mengibaratkan pemilihan ketua MK seperti pemilihan rektor atau dekan. Artinya, tidak akan terjadi apa-apa apabila kemudian ada perubahan," terang Mahfud. Sewaktu Mahfud melontarkan pendapat tersebut, wartawan memprediksi bahwa Mahfud akan menjadi penantang kuat Jimly.

Bahkan, Akil Mochtar sebagai hakim termuda terang-terangan mencalonkan diri sebagai wakil ketua MK. "Saya bersedia menjadi pendamping ketua menjalankan tugas," ungkap mantan politikus Partai Golkar tersebut. Yang tidak kalah menarik adalah drama pemilihan wakil ketua lembaga penjaga konstitusi tersebut. Kemenangan Abdul Mukthie Fadjar sebagai pendamping Mahfud pun juga didapatkan secara alot hingga tiga tahap pemilihan.

Sebelumnya, masuk empat kandidat, yakni Maruarar Siahaan, M. Arsyad Sanusi, Abdul Mukthie Fadjar, dan Akil Mochtar. Pada tahap kedua, calon mengerucut menjadi tiga, minus Arsyad Sanusi.

Pada tahap penentuan, hakim konstitusi akhirnya menetapkan Abdul Mukthie Fadjar setelah mengungguli Maruarar dengan selisih tipis, yakni 5 suara berbanding 4.

Sesudah pemilihan, Mahfud berjanji menjaga netralitas hakim. Pertanyaan tentang itu mengemuka karena Mahfud pernah berkiprah di partai politik. "Tidak ada kebijakan baru. Hakim harus tetap menjaga independensi. Ini yang paling penting," ujar mantan wakil ketua umum DPP PKB itu. (git/tom/iro)

Sumber: Jawa Pos, Rabu, 20 Agustus 2008

Mahfud MD Pimpin MK

KOMPAS/ALIF ICHWAN / Kompas Images
Mahfud MD (kiri) terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008-2011, menggantikan Jimly Asshiddiqie (kanan), dalam pemungutan suara oleh sembilan hakim konstitusi di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (19/8). Mahfud mengangkat tangan bersama pemimpin Rapat Permusyawaratan Hakim Terbuka, Maruarar Siahaan, seusai memperoleh suara terbanyak dalam pemungutan suara tersebut.

Pimpinan MK Jangan Banyak Bicara seperti Selebriti

Mahfud MD dan Mukthie Fadjar memimpin Mahkamah Konstitusi atau MK. Mahfud terpilih sebagai Ketua MK menggantikan Jimly Asshiddiqie yang telah menjabat Ketua MK selama dua periode. Pada putaran kedua, Jimly mengumpulkan empat suara, sementara Mahfud berhasil meraih lima suara.

Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi ini dilakukan secara terbuka di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (19/8). Pemilihan dipimpin Maruarar Siahaan. Sembilan hakim konstitusi terdiri dari Mukthie Fadjar, Ahmad Sodiki, Maria Farida, Mohammad Mahfud MD, Akil Mochtar, Muhammad Alim, Arsyad Sanusi, Maruarar Siahaan, dan Jimly Asshiddiqie.

”Berdasarkan musyawarah hakim diputuskan bahwa pemilihan ini tak melewati proses aklamasi, melainkan langsung ke pemungutan suara,” kata Maruarar.

Sebelum melakukan pemungutan suara, para hakim konstitusi diminta menyampaikan harapan-harapannya kepada pimpinan Mahkamah Konstitusi yang baru.

Hakim Mukthie Fadjar yang mendapat kesempatan pertama mengatakan, pimpinan Mahkamah Konstitusi ke depan bukan hanya bisa tampil bicara dan tampil sebagai selebriti, tetapi harus bisa membawa Mahkamah Konstitusi sebagai institusi yang terpercaya.

”Kalau lima tahun pertama Mahkamah Konstitusi tampil begitu meriah, nyaris tanpa jeda, diharapkan lima tahun ke depan adalah era pendewasaan. Hakim konstitusi hakikatnya adalah hakim, dan hakim adalah profesi yang kesepian. Oleh karena itu, pimpinan Mahkamah Konstitusi ke depan mengurangi wawancara dengan media,” kata Mukthie.

Akil Mochtar dalam pidatonya mengatakan, Mahkamah Konstitusi haruslah mampu menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil dan menghindari terjadinya tafsir yang bermacam-macam terhadap konstitusi. ”Spirit Mahkamah Konstitusi bisa dilihat dari putusan Mahkamah Konstitusi. Seorang hakim tidak saja harus mengurangi bicara, menjaga tingkah laku, tetapi yang terpenting menjaga independensinya,” kata Akil.

Jimly Asshiddiqie mengatakan, pimpinan yang akan datang dapat melanjutkan apa yang sudah baik dan memperbaiki apa yang masih kurang. ”Lima tahun ke depan memang berbeda dengan lima tahun yang lalu,” kata Jimly.

Seusai pidato sembilan hakim konstitusi, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Janedri M Gafar menyiapkan tata cara pemilihan dan kotak suara yang terbuat dari kaca. Tata cara pemilihan ada dua model, yaitu melalui aklamasi dan melalui pemungutan suara secara tertutup. Namun, musyawarah hakim sebelumnya telah memutuskan tidak akan menggunakan model aklamasi sehingga pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara tertutup.

Pada putaran pertama terjaring dua calon yang akan dipilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Calon itu adalah Jimly Asshiddiqie mendapat empat suara dan Mahfud MD empat suara, serta abstain satu suara.

Mahkamah Konstitusi kemudian menggelar putaran kedua. Pada putaran kedua, Mahfud memperoleh lima suara dan Jimly meraih empat suara.

Setelah pemungutan suara untuk Ketua Mahkamah Konstitusi, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi mengumumkan dilangsungkannya pemilihan wakil ketua. Pemilihan berlangsung dua putaran. Pada putaran ketiga dengan dua calon, Mukthie Fadjar mendapat lima suara dan Maruarar meraih empat suara. (VIN)

Sumber: Kompas, Rabu, 20 Agustus 2008

Baca juga:
Mahfud MD Janji Hindari Politik

Strategi Khusus untuk Madura

PW NU terkait Pilgub Putaran Kedua

Kepastian adanya putaran kedua dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2008, membuat PW NU Jatim yang selalu dijadikan rebutan pasangan calon menyusun strategi khusus. Itu agar NU tidak lagi terperosok ke dalam lubang yang sama.

Aplagi, pada pilgub Jatim kali ini NU sebagai organisasi terbesar di Jawa Timur sedang berada di atas angin. Dua kader terbaiknya memiliki peluang yang sama untuk memimpin provinsi ini. Mereka hanya tinggal memilih NU akan menjadi gubernur (Khofifah Indar Parawansa) atau hanya cukup di posisi wakil gubernur (Saifullah Yusuf).

"Siapa pun sebenarnya tetap NU yang jadi. Jadi, bagi kita tidak ada masalah siapa pun yang terpilih nantinya," kata KH Mutawakkil Alallah, ketua Tanfidz PW NU Jatim, saat menghadiri Harlah NU ke-85 di Alun-Alun Utara Bangkalan kemarin malam.

Ketika ditanya kepastian sikap resmi PW NU, Mutawakkil tetap akan berupaya secara kelembagaan NU akan selalu di tengah. Menjadi wasit dan juri pertarungan dua kader terbaiknya.

"Namun, secara nurani, kita tentu lebih bangga bila kadernya jadi terbaik. Ini peluang besar yang harus kita ambil. Jadi, sampeyan kan sudah mengerti siapa yang kita dukung. Pokoknya kita akan maksimal," tuturnya.

Menurut dia, kesempatan besar bagi NU untuk besar adalah pada tahun ini. Peluang kader terbaik NU memimpin Jawa Timur mungkin baru datang kembali pada 25 tahun mendatang. Karena itu, dia berharap warga NU tidak lagi terjebak dan terperosok ke lubang yang sama untuk ke sekian kalinya.

"Selama ini NU kan hanya diambil suaranya saja. Lalu akan dilupakan ketika mereka sukses terpilih. Sekarang NU harus tegas mendukung kadernya menjadi yang terbaik," tandasnya.

Namun, kata Mutawakkil, dukungan dari setiap pribadi pengurus NU terhadap salah satu calon jangan diartikan dukungan. Tapi lebih merupakan bentuk amar makruf nahi mungkar dan bagian dakwah. "Yang jelas, bagi NU akan lebih mudah melakukan siar bila kita memang yang terbaik," katanya.

Sedangkan untuk warga nahdliyin di Pulau Madura, PW NU Jatim mengaku akan menyiapkan strategi khusus dalam pilgub putaran kedua nanti. Itu karena pasangan Karsa (Soekarwo-Syaifullah Yusuf) lebih unggul dari pasangan Kaji (Khofifah Indar Parawans-Mudjiono). "Kita kan tetap tidak ingin warga NU di Madura terpecah. Pada putaran satu kemarin, Karsa lebih unggul dari Kaji. Jadi, memang perlu ada strategi khusus menyiasati pemilih di Madura," katanya.

Pada putaran kedua nanti, PW NU juga akan mengantisipasi adanya aksi beberapa golongan yang mengajak masyarakat Jawa Timur untuk golput. Menurut dia, ajakan tersebut hanyalah provokasi dari pihak luar untuk menghancurkan NU.

"Untuk mengantisipasinya, PW NU akan membuat edaran ke seluruh cabang se Jawa Timur untuk mengajak warga nahdliyin menggunakan hak suaranya pada pilgub putaran kedua nanti," terangnya. (ale/mat)

Sumber: Jawa Pos, Kamis, 07 Agustus 2008