Kejari Pamekasan Tangani Tujuh Kasus Korupsi

Pemeriksaan Maraton, Jaksa Diminta Lembur

Mempertahankan predikat terbaik memang butuh kerja keras. Ini pula yang dilakukan Kejari Pamekasan dalam mempertahankan predikat sebagai institusi terbaik nasional dalam penanganan korupsi.

PRESTASI tidak datang dari langit. Ia butuh kerja keras dan kesungguhan serta sedikit pengorbanan. Tanpa itu semua, mustahil prestasi akan diraih. Hal itulah yang menjadi prinsip Kejari Pamekasan dalam menangani kasus dugaan korupsi.

Wujud dari prinsip itu sangat tampak dari keseharian di gedung kejari. Kantor yang terletak di Jalan Panglegur itu penuh aktivitas. Hampir di semua ruang aktivitas sangat padat. Terutama, di ruang seksi pidana khusus (pidsus) dan ruang seksi intelijen (intel).

Di dua ruang itulah kasus-kasus korupsi ditangani. Umumnya, kasus korupsi yang ditangani diawali dari penyelidikan di intel. Setelah diyakini memenuhi unsur, barulah naik ke pidsus. Naiknya status juga diikuti aktivitas para staf dan jaksa yang turun naik pula. Maklum, ruang intel di lantai bawah, sedangkan ruang pidsus di lantai atas.

Namun, ada juga kasus korupsi yang langsung ditangani pidsus. Meski tahap awalnya berasal dari penyelidikan, namun pidsus bisa langsung melakukannya sendiri tanpa harus melalui intel. Di kejari disebut lid pidsus.

Di kedua seksi itulah aktivitas padat cukup terasa. Bahkan, saking padatnya, pernah suatu ketika koran ini melihat pemeriksaan yang berlangsung bersamaan di dua ruang. Di ruang intel berlangsung penyelidikan, di ruang pidsus penyidikan.

Beberapa waktu terakhir, peningkatan aktivitas semakin terasa. Setiap hari ada saja mobil plat merah yang parkir di halaman kejari. Kedatangan pejabat sudah biasa ke kejari untuk menjalani pemeriksaan.

Apalagi, saat ini sedang berlangsung penyidikan sejumlah kasus korupsi. Dari data di pidsus, tak kurang dari tujuh kasus dugaan korupsi sedang dalam penyidikan. Semuanya sudah ada tersangkanya.

Sedangkan di tingkat penyelidikan intel, saat ini juga sedang berlangsung penanganan sejumlah kasus korupsi. Salah satunya dugaan korupsi sewa kontrak pemkab dengan PT KAI (Kereta Api Indonesia).

"Kalau yang penyelidikan intel nanti dulu. Kami lengkapi data terlebih dahulu," ujar Kajari Pamekasan Kadarsyah di ruang kerjanya kemarin siang.

Sedangkan tingkat penyidikan, kasus yang ditangani termasuk kasus-kasus relatif berat. Antara lain, kasus dugaan korupsi PKPRI lanjutan dengan tersangka Abd. Kadir dan Abdusrai, dugaan korupsi P2SEM (program penanganan sosial ekonomi masyarakat) dengan tersangka Abdul Hamid dan kawan-kawan, dugaan korupsi bantuan panti sosial dengan tersangka RH M. Sholeh, mantan Kasi kessos dan kawan-kawan.

Selain itu, kejari juga tengah menyidik dugaan penyimpangan raskin di Desa Bulangan Haji, Kecamatan Pegantenan; dan Desa Trasak, Kecamatan Larangan. Juga kasus dugaan penyimpangan dana TKP (tunjangan kesejahteraan perangkat) di Desa Pademawu Timur, Kecamatan Pademawu.

"Untuk yang penyidikan, umumnya kasus dengan nilai nominal besar. Kasus PKPRI sekitar Rp 280 juta, kasus P2SEM sekitar Rp 250 juta dan yang panti sosial totalnya Rp 2 miliar," ungkap Kadarsyah didampingi Kasi Pidsus Tito Prasetyo.

Mengingat banyaknya kasus korupsi yang masuk penyidikan, Kadarsyah memerintahkan personelnya untuk bekerja maraton. Pemeriksaan terhadap saksi maupun tersangka korupsi pun berlangsung maraton. "Ini agar penanganannya cepat tuntas," tandasnya.

Penanganan perkara yang dilaksanakan maraton berakibat pada penambahan jam kerja staf dan jaksa. Mereka harus selalu meluangkan waktu untuk kerja lembur. "Kalau terpaksa kami minta agar staf dan jaksa lembur. Ini agar penanganan korupsi bisa efektif," papar Kadar. (AKHMADI YASID)

Sumber: Jawa Pos, Kamis, 23 April 2009