Parpol-KPU Debat Kusir

Pertemuan antara aliansi parpol, di antanya PD, PSI, dan PDP dengan KPU Bangkalan, Jumat (17/4), nyaris diwarnai baku hantam. Itu disebabkan perwakilan parpol dan KPU sama-sama mempertahankan argumentasinya dalam menyikapi pelaksanaan pemilu legislatif (pileg), 9 April lalu.

Perwakilan partai politik menuding banyak pelanggaran dalam pileg di Dapil V dan VI. Sedangkan KPU belum pernah menerima pengaduan pelanggaran dari panwas.

“Di dapil V dan VI telah terjadi pelanggaran. Karena banyaknya pelanggaran, kami meminta untuk dua dapil ini diadakan pemilu ulang atau paling tidak hitung ulang,” kata Ketua Partai Demokrat, Muzakki.

Ketua KPU Bangkalan, Jasuli Nur, mengatakan tidak semudah itu melakukan hitung ulang, apalagi diadakan pemilu ulang. Ada prosedur yang harus dilalui. “Seharusnya, bila menemukan pelanggaran, baik di TPS maupun di PPK, saksi langsung melaporkan pada panwas. Bila benar-benar terjadi pelanggaraan dan harus dihitung ulang, itu bisa dilakukan. Ini sudah terjadi di PPK Modung. Panwascam-nya merekomendasi hitung ulang, dan akhirnya dilakukan hitung ulang,” kata Jasuli Nur.

Perwakilan parpol merespon penjelasan Jasuli itu dengan mengatakan kalau saksinya di TPS dan PPK tidak mendapatkan berkas model C (untuk saksi). “Saya mempunyai bukti adanya pelanggaran, tetapi panwascam tidak pernah menggubrisnya,” kata perwakilan Partai Serikat Indonesia (PSI).

Jasuli Nur mengatakan, dalam aturan, saksi diberi waktu tiga hari untuk melaporkan masalah ini ke panwas. Penjelasan ini pun diprotes perwakilan parpol hingga akhirnya terjadi debat kusir. Beberapa perwakilan parpol lantas maju mendekati meja anggota KPU. Polisi yang berjaga langsung menghalau mereka.

Meski begitu, perdebatan sengit masih terus berlangsung. Kedua pihak masih mempertahankan argumentasinya dengan saling berteriak sehingga suasana tampak kacau. Karena sudah memasuki waktu salat Jumat, Jasuli Nur meninggalkan tempat. Sementara itu, koordinator aliansi parpol, Jimhur Saros, meminta KPU tidak lepas dari tanggung jawab. “Kami tidak akan berhenti. Kami akan mendatangkan massa pada pelaksanaan rekap kabupaten,” katanya.

Sumber: Surabaya Post, Sabtu, 18 April 2009