Khofifah: Madura Harus Bebas dari Prostitusi

KOMPAS/SYAMSUL HADI
Calon gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyampaikan pidato kampanye di hadapan masyarakat Jember. Diiringi Rhoma Irama bersama Soneta Group-nya, Khofifah menyampaikan terima kasih kepada Muspida Jember yang memberikan kesempatan kepadanya untuk menyampaikan orasi kampanye di Stadion Notohadinegoro, Jember, Sabtu (12/7).

Calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan, Madura harus bebas dari praktik prostitusi, meski nantinya Madura akan menjadi daerah industri. "Meskipun jembatan Suramadu selesai dan Madura akan menjadi daerah Industri, tapi Madura tetap harus bebas dari praktek Prostitusi sebagaimana hal di Batam. Madura tetap harus bersih dan saya yakin itu bisa terlaksana karena saya tahu masyarakat Madura dikenal sangat agamis," kata Khofifah di Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Selasa (15/7).

Selain itu, lanjut Khofifah, di Madura juga banyak terdapat lembaga pendidikan pondok pesantren yang menjadi benteng pertahanan pendidikan moral warga di Madura. Bahkan pondok pesantren yang ada tersebar di semua daerah mulai dari perkotaan hingga perdesaan.

Cagub Jatim yang juga mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan era Presiden Abdurrahman Wahid itu lebih lanjut menyatakan, meski akulturasi budaya dan tradisi asing nantinya akan tetap terjadi saat Madura menjadi daerah industri, tapi dengan keberadaan pondok pesantren hal itu akan bisa difilter.

Maka, lanjut dia, seharusnya pemerintah memang memberikan perhatian khusus terhadap keberadaan dan perannya dalam pembentukan moralitas masyarakat. "Jika saya diberi kekuatan untuk melakukannya, saya justru bercita-cita lembaga pendidikan pondok pesantren seharusnya menjadi lembaga pendidikan yang favorit di Jawa Timur ini sebagaimana pendidikan negeri lainnya" katanya.

Selama ini, kata Khofifah, pendidikan di lembaga pesantren masih dianggap pendidikan kelas 2 setelah pendidikan negeri. Bahkan ada sebagian masyarakat yang menganggap pesantren sebagai tempat buangan bagi anak-anak yang nakal dan tidak berprestasi. "Image seperti itu mari kita ubah bersama-sama pada saatnya nanti. Pesantren harus menjadi pendidikan favorit, seiring dengan selesainya pembangunan jembatan Suramadu yang Insya Allah akan selesai akhir 2008 ini," tambah Khofifah.

Sumber: Kompas, Rabu, 16 Juli 2008

Polisi Berbahasa Madura Didrop Cegah Konflik Pilgub

Tidak banyak, hanya 100 personel Polres Jember yang dikirim ke Madura untuk pengamanan Pilgub putaran ketiga. Istimewanya personel polisi Jember itu diseleksi secara khusus agar bisa berkomunikasi dengan masyarakat setempat.

“Kami diminta berpartisipasi membantu. Karena itu kami memilih anggota yang bisa berbahasa Madura yang akan kami berangkatkan Senin (19/1),” kata AKBP Ibnu Istischa, Kapolres Jember, Jumat (16/1).

Dasar memilih personel berkemampuan bahasa Madura, menurut Ibnu, akan sangat bermanfaat untuk mengetahui persoalan yang ada di Bangkalan ataupun Sampang. Mengingat pilgub putaran ketiga itu rawan konflik. “Kami sadar putaran ketiga ini rawan konflik, sehingga anggota tidak salah langkah mengambil tindakan apalagi salah paham gara-gara soal bahasa,” terang Istischa.

Untuk keseluruhan aparat keamanan, Polda Jatim akan menurunkan sebanyak 5.540 personel polisi dari jajaran Polda Jatim . Pengamanan yang diberi nama PAM-Gub kali ini hanya untuk mengamankan jalannya pencoblosan ulang saja, tidak ikut mencatat hasil perhitungan suara. “Konsentrasi polisi hanya mengamankan jalannya pencoblosan, satu TPS akan dijaga oleh 2 anggota polisi,” ujar Kombes Puji Astuti, Kabid Humas Polda Jatim, Kamis (15/1).

Total personel 5.540 orang itu berasal dari Polwil Madura sebanyak 945 pasukan, Polda Jatim sebanyak 778 pasukan, Polwiltabes Surabaya 788 personel, Polwil Malang 1.066 personel, Polwil Kediri 685 personel, Polwil Madiun 450 personel serta 953 personel dari Polwil Bojonegoro. “Pengamanan yang kita lakukan adalah pengamanan terbuka dan tertutup di 2.770 TPS. Pasukan mulai digerakkan Senin 19 Januari,” imbuh Puji. (kp/bjt)

Sumber: Surya, Sabtu, 17 Januari 2009

Bupati Minta Dukungan PKB

ENTAH apa penyebabnya, setiap kebijakan Bupati Noer Tjahja, selalu menunai kritikan tajam. Itu bisa datang dari DPRD, maupun LSM maupun ormas yang kerap berbicara minor.

Setelah pengangkatan pejabat Sekkab, kali ini terkait mutasi massal pada penataan struktur organisasi pemerintahan. Menyadari posisi rawan menjadi sasaran tembak, Bupati Noer Tjahja rupanya tidak tinggal diam.

Dia pun lantas meminta agar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang memberangkatkan dia sebagai bupati terpilih tetap mendukung jalannya pemerintahan. Karena selama ini kebijakan yang dikeluarkan tidak menyimpang dari jalur dan mekanisme yang ada. Sebaliknya dia berjanji akan tetap mendukung garis kebijakan partai demi kebesaran PKB. “Saya hanya birokrat murni yang tidak begitu paham dengan dunia politik. Jadi saya mengharapkan didukungan dari PKB selama menjalankan roda pemerintahan,” kata Bupati Noer, saat memberikan sambutan pembukaan pelantikan 14 Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) se Kabupaten Sampang periode 2008-2013.

Acara pelantikan itu sendiri dihadiri para pengurus DPC PKB, antara lain, ketua Dewan Tanfidz, KH Mubassyir Mahfud SH dan Ketua Dewan Syuro, KH A Chalid El Bushairy AM, serta jajaran Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB Jatim, sejumlah ulama serta simpatisan dan kader PKB.
Lebih lanjut, Noer Tjahja, mengakui, sebagai bupati pertama yang dipilih oleh rakyat secara langsung, memang tidak memiliki back ground politik. Tetapi dia berasal dari kalangan birokrat yang bergerak di bidang perbankan.

Meski demikian, dia berupaya bisa menjalankan pemerintahan sebaik mungkin dengan hasil pencapaian pembangunan berbasis kerakyatan. Itu tentunya bisa tercapai jika didukung situasi politik yang aman dan kondusif supaya dapat menjalankan roda pemerintahan secara optimal. “Jawa Timur merupakan barometer nasional dari sisi apapun, baik dilihat dari jumlah penduduk, ekonomi dan terutama dunia politik. Itu merupakan tugas kita bersama di Sampang,” ujarnya. (rud)

Sumber: Surabaya Post, Selasa, 6 Januari 2009

Mutasi Menuai Kritikan

MUTASI pejabat secara massal terkait penataan struktur organisasi (SO) pemerintahan berdasarkan PP 41 tahun 2007, yang dijalankan Bupati Noer Tjahja, menunai pertanyaan berbagai pihak. Bahkan ada yang menuding kebijakan mutasi ini lebih pada sekadar coba-coba.

Kata lain, kompetensi, kapabilitas mengedepankan profesionalisme, lebih diabaikan dalam pergeseran pejabat di lingkungan Pemkab Sampang tersebut. Sehingga banyak pihaknya akhirnya meragukan kinerja birokrasi ke depan bisa mencapai topform, sesuai target Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Keraguan itu diungkapkan Ketua LSM Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan (LPML) Drs Rasyad Manaf. Dia mengkritisi dari jumlah Satuan Kerja (Satker) dimasing-masing dinas maupun badan serta bagian terlalu gemuk dan tidak terarah.

Sehingga dalam penataan SO ini sangat tidak efisien dan efektif menjalankan roda pemerintahan yang membutuhkan mobilitas tinggi, untuk mengejar ketertinggalan dalam berbagai sektor.

“Jika diamati dari personal yang menempati jabatan strategis, ternyata bupati lebih mengacu kepentingan tanpa melihat suatu kebutuhan. Sehingga penempatan jabatan yang tidak sesuai tersebut malah menjadi fokus terhadap program pembangunan yang diharapkan akan terjadi perubahan yang cukup signifakan dalam segala bidang, “ ungkap Rasyad.

Bahkan Rasyad menuding, dalam penyusunan lembaga teknis tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) No 41/2007, tentang organisasi perangkat daerah. Dia menilai susunan SO tidak sesuai dengan semangat perubahan yang dicanangkan Noer Tjahja. Karena susunannya terlalu gemuk, sehingga kinerja aparat birokrasi tidak efektif dan optimal dalam menjalankan fungsi pelayanan publik. Menurut dia, akibat membengkaknya susunan SO tersebut, tentu akan menyedot sebagian besar APBD dalam pos anggaran biaya rutin dan operasional.

”Seharusnya Bupati lebih memperhatikan potensi, karakteristik, kebutuhan, serta kemampuan daerah dan juga memperhitungkan beban kerja yang akan dipikul aparatur pemerintahan. Tetapi kenyataannya, malah hanya berdasarkan keinginan dan kepentingan yang tidak jelas parameternya,” kritiknya.

Perombakan susunan SO meliputi, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, Dinas Pemukiman Wilayah, Dinas Prasarana Wilayah, Dinas Pengairan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Kelautan dan Peternakan, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Sedangkan susunan badan dan kantor, antara lain, Inspektorat Kabupaten, Bappeda, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Badan Lingkungan Hidup, Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, serta Rumah Sakit Umum Daerah. (ACHMAD HAIRUDIN)

Sumber: Surabaya Post, Selasa, 6 Januari 2009

Jabatan Sekretaris Kabupatem Rekayasa

Ketua Tim Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sampang, Mohammad Ilyas Mustofa, mengungkapkan, dari hasil investigasi ke instansi terkait, pihaknya sudah menemukan titik terang tentang berbagai dugaan penyimpangan dalam pengangkatan Drh Hermanto Subaidi M.Si, sebagai Sekkab Sampang. Mantan Kepala Dinas Peternakan Blitar itu, dituding oleh tim Pansus terkesan dipaksakan menduduki jabatan paling strategis dijajaran birokrasi.

“Setelah kita telusuri ke Pemkab Blitar, ternyata saudara Hermanto belum pernah menduduki 2 kali jabatan struktural eselon II/B yang berbeda. Padahal Kabiro kepegawaian Depdagri yang telah kita minta klarifikasinya, ternyata penjelasan dalam pasal 1 ayat 2 b, wajib dipenuhi,” kata M. Ilyas, dikonfirmasi Jumat (2/1) siang tadi.

Artinya calon Sekkab, lanjut dia diharuskan menduduki sekurang-kurangnya 2 kali jabatan eseloan II/B yang berbeda. “Kecuali daerah pemekaran boleh mengabaikan ketentuan tersebut, karena keterbatasan pejabat di eselon itu,” ungkapnya.

Ironisnya, tambah Ilyas, data yang diperoleh dari Depdagri, jabatan yang dicantumkan sebagai salah satu persyaratan yang diajukan, dia malah diangkat sebagai staf ahli Bupati Sampang justru tanpa mengunakan Surat keputusan (SK). Sehingga tim Pansus semakin penasaran ada apa dibalik semua kebijakan yang diambil Bupati Noer Tjahja tersebut, karena tidak memenuhi persyaratan administrasi, tapi anehnya hermanto malah diloloskan dalam skoring penilaian, bahkan mengalahkan 2 kandidat calon lainnya, yaitu Maryoso dan Toni Moerdiwanto.

“Ibarat seseorang yang ingin mengikuti tes CPNS, maka terlebih dahulu harus memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan. Jika persyaratan itu tidak dipenuhi tentu saja tidak boleh mendaftar sebagai peserta apalagi diterima sebagai PNS. Oleh karena itu kita sebagai anggota dewan berhak mempertanyakan tentang kejanggalan pengangkatan Sekkab tersebut,” tegasnya.

Lebih jauh Ilyas menyatakan untuk merampungkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan tim Pansus, maka dalam waktu dekat pihaknya akan mendatangi kembali Depdagri. Selanjutnya akan meminta dukungan kepada Komisi I DPR RI, agar gerakan yang dilakukan tim Pansus semakin kuat. Mengingat kebijakan yang dilakukan Bupati disenyalir adalah kebohongan publik, sehingga kasus itu harus terkuak supaya masyarakat Sampang tidak selalu dibodohi. (rud)

Sumber: Surabaya Post, Jumat, 2 Januari 2009

Baca juga:
Tim Pansus Dituding Parsial