Entas Kemiskinan, Perlu Keselarasan Strategi

Persoalan pengentasan kemiskinan yang terjadi di semua wilayah di republik ini, menjadi persoalan yang tidak hanya harus diatasi oleh pemerintah saja. Juga butuh peranserta semua pihak agar persoalan kemiskinan itu bisa dikikis habis.

Saat ini, untuk mengentas kemiskinan secara nasional, Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah membentuk sebuah lembaga yang dinamai Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Republik Indonesia (TKPKRI). Alur ke bawah mulai dari provinsi hingga ke tingkat kabupaten/kota. Di kabupaten, tim dinamai TKPK daerah (TKPKD) yang mendapat surat keputusan (SK) dari bupati/wali kota setempat. Anggotanya selain dari instansi di lingkungan pemerintah daerah setempat, juga para stakeholders yang memiliki kepedulian terhadap pengentasan kemiskinan, diantaranya adalah lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Secara nasional pula, hingga kini data tentang warga miskin sudah ada. Baik yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) hingga data dari instansi pemerintah yang menangani persoalan kemiskinan, seperti KBKS, kantor kessos, hingga dinas kesehatan. Hanya, data tersebut masih terpisah, khususnya yang dikeluarkan oleh BPS dengan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah. Perbedaan itu terletak pada personal dan keluarga.

"Untuk data yang dikeluarkan oleh BPS merupakan data personel warga. Sedangkan yang dikeluarkan oleh instansi-instansi merupakan data keluarga sebagai objek keluarga-keluarga miskin yang harus ditangani. Nah, dari 2 data inilah yang akan disatukan untuk ditangani secara komprehensif oleh tim yang masuk dalam TKPKD itu," papar Program Officer Driving Change LSM Madura Mandiri, Humron Maula.

Dalam pelaksanaannya, penanggulangan kemiskinan dilakukan secara sendiri-sendiri, tidak dilakukan secara terprogram dengan baik. Sehingga keberhasilan itu bisa dilihat atau tidak masih memerlukan jawaban yang harus berdasarkan data.

Dengan adanya TKPKD, nantinya akan dibentuk pula SPKD (strategi penanggulangan kemiskinan daerah) yang di dalamnya akan dilakukan pula langkah partisipatory poverty assisment (PPA). Yakni, keterlibatan masyarakat dalam menangani persoalan kemiskinan dan masalah ukuran indikator kemiskinan lokal.
Menurut Humron Maula, data kemiskinan yang ada di pemerintah pusat, memang berasal dari daerah. Hanya, data tersebut masih terpisah antara satu dengan yang lain. Selain itu, kevalidan data kemiskinan itu juga masih harus dikuatkan lagi.

"Sebab, ada suatu program penanggulangan kemiskinan yang melihat dari indikator bila suatu rumah keluarga tidak berlantai merupakan keluarga miskin. Itu bisa benar bisa tidak. Sebab, di Madur,a ukuran kemiskinan itu tidak bisa diukur dari lantai rumah. Artinya, rumah yang tidak berlantai tegel itu bukan suatu ukuran," terangnya.

Karena itu, menurut Humron, dengan dibentuknya TKPKD, kelak akan dilakukan suatu cara yang masuk dalam SKPD untuk mencari akar kemiskinan itu sendiri, dengan pola indikator kemiskinan local. Yaitu, cara mencari tahu penyebab kemiskinan yang didata dari objek miskin itu sendiri. "Dengan indikator kemiskinan lokal ini, nantinya diketahui penyebab kemiskinan sekaligus bagaimana cara penanggulangannya ke depan. Sebab, cara ini melibatkan keluarga miskin itu sendiri untuk menyampaikan persoalan kemsikinannya," tutur Humron. (rusli djunaidi)

BIODATA
Nama : Humron Maula Muhammad, SHI
Tempat dan lahir: Bangkalan, 16 April 1974

Keluarga
- KH Muhammad bin Hadiri (Ayah)
- Hj Nafiah Rofii (Ibu)
- Ahmad Fahad SE, Muflihatul Milah (saudara)

Pendidikan
1. Pondok Pesantren Salafiyah Ploso Kediri
2. Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Tebuireng Jombang
3. IAIN Sunan Ampel Surabaya (S1)
4. IAIN Sunan Ampel Surabaya (S2/belum selesai)

0rganisasi
1.PMII
2.Mantan Seketaris LDNU PC NU Bangkalan
3.Wakil Ketua PC GP ANSOR Bangkalan
4. LSM Madura Mandiri
5.Program Officer Program Driving Change Kerjasama LSM Madura Mandiri dan Oxfam GB

Sumber: Jawa Pos, 20/05/2007