Buruh Pelipat Surat Suara Mogok Kerja

Minta KPUD Naikkan Upah

Ratusan pekerja lepas alias buruh pelipat surat suara (SS) pemilu legislatif di Sampang mogok kerja, kemarin (4/2). Buruh yang dipekerjakan KPUD Sampang tersebut menuntut kenaikan upah yang dinilai sangat minim.

Pantauan koran ini, pagi hari buruh pelipat SS ini datang ke lokasi pelipatan SS di gedung BPU sebagaimana biasanya. Tiba-tiba mereka memilih berdiam diri di depan gedung BPU. Akibatnya, aktivitas pelipatan yang seharusnya dikerjakan sejak pukul 08.00 terpaksa molor.

"Kita minta agar KPUD memperhatikan nasib kita. Karena kerja kita itu sehari penuh dan ternyata upahnya hanya Rp 50 per SS," ujar salah seorang pekerja yang enggan disebutkan namanya.

Keputusan mogok kerja tersebut dipicu informasi yang beredar lewat pesan singkat via telepon genggam. Isinya menyebutkan bahwa upah pelipatan SS di beberapa daerah lain lebih mahal. "Di salah satu kabupaten katanya ada yang diupah Rp 75 hingga Rp 100 untuk setiap SS. Lah kita kok hanya Rp 50," imbuhnya.

Ratusan buruh tersebut bisa kembali diaktifkan setelah ada kesepakatan yang telah ditetapkan oleh KPUD Sampang dengan utusan kelompok para buruh, beberapa jam setelah aksi mogok dilakukan.

Anggota KPUD Sampang Pokja Logistik Moh. Hasan Djailani kepada koran ini tidak membantah adanya tuntutan tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa pemberian upah tersebut sudah berdasar kesepakatan antara empat kabupaten yang ada di Madura.

"Ini sudah keputusan semua KPUD di Madura. Bohong kalau di Madura ada yang memberi upah lebih dari yang kita berikan," ujar Mamak -sapaan Moh. Hasan Djailani.

Pihaknya menilai terjadinya mogok kerja tersebut lantaran ada provokasi dari beberapa pihak yang dengan sengaja menghembuskan isu tingginya upah di beberapa daerah di Madura. "Kalau dibanding dengan kota lain tentu berbeda. Setiap wilayah itu punya kebijakan masing-masing dalam menentukan upah maksimal. Dan kita di Madura sepakat memberi upah Rp 50 per SS," terang Mamak.

Atas insiden tersebut Mamak, terpaksa kehilangan puluhan pekerja lepas yang enggan bergabung kembali. Namun dia menilai bahwa terjadinya pengunduran diri beberapa buruh belum mempengaruhi proses pelipatan SS. "Kita sudah tegaskan, bagaimanapun kita tidak bisa menaikkan upah ini. Kalau memang tidak mau diupah sebesar itu, boleh mengundurkan diri," tegas Mamak. (ri/ed)

Gelar Bimbingan Teknis dan Simulasi Pencontrengan

KPUD Sampang kemarin (4/2) menggelar bintek (bimbingan teknis) dan simulasi pencontrengan untuk pemilu legislatif (pileg) yang akan berlangsung 9 April mendatang. Kegiatan tersebut dipusatkan di aula pondok wisata pantai Camplong. Sebanyak seratus anggota PPK se-Kabupaten Sampang dilibatkan.

Ketua KPUD Sampang KH Abu Ahmad M. Dhoveir Shah kepada koran ini mengungkapkan, pihaknya cukup legawa dengan dilaksanakannya simulasi tersebut. "Kebetulan bintek ini tadi dipimpin langsung oleh anggota KPUD Jatim, dan saya harap ini nantinya bisa memaksimalkan pelaksanaan pileg," ujar Dhoveir -sapaannya.

Simulasi pencontrengan yang dilaksanakan tersebut nantinya diharapkan mampu meminimalisasi surat suara yang tidak sah. Sehingga anggota PPK yang dilibatkan sudah bisa menyosialisasikan ke tingkat terbawah. "Sebenarnya simulasi ini untuk pileg dan pilpres. Tapi kita optimalkan dulu simulasi untuk pileg, karena pilpres masih jauh," terang Dhoveir yang mengawasi langsung proses simulasi. (ri/ed)

Sumber: Jawa Pos, Kamis, 05 Maret 2009