Ribuan Surat Suara Rusak Batal Dimusnahkan

Sebanyak 6.710 surat suara rusak batal dimusnahkan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bangkalan, Rabu (18/3). Sebab ketika dilakukan pemusnahan, KPUD setempat mendapatkan telepon dari anggota KPUD lain agar jangan dibakar dulu.

“Kemudian, saya langsung mengkroscek dengan menelpon Ketua KPUD Propinsi Jatim. Beliau juga mengatakan agar jangan dimusnahkan dulu,” terang Ketua Pokja Logistik KPUD Kabupaten Bangkalan, Fauzan Jakfar, pada wartawan saat ditemui di gudang logistik, Desa Langkap, Kecamatan Burneh.

Sehingga, sambung Fauzan, pihaknya membatalkan pemusnahan surat suara yang rusak. Padahal, sudah mengundang panitia pengawas pemilu (Panwalu) Kabupaten Bangkalan dan anggota Polres setempat untuk menyaksikan pemusnahan surat suara rusak.

Ia mengaku, tidak tahu secara pasti alasan KPUD Propinsi Jatim menunda pemusnahan surat suara rusak. Pasalnya, pihak KPUD Propinsi maupun anggota KPUD lain tidak menjelaskan secara detail. Kini, pihaknya masih menunggu petunjuk selanjutnya dari KPUD Propinsi maupun KPU Pusat terkait surat suara yang rusak.

Fauzan menjelaskan, surat suara yang rusak meliputi DPR RI, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten, dan DPD. Untuk surat suara DPR RI yang rusak berjumlah 1.110, surat suara DPD yang rusak mencapai 3.085. Sementara surat suara DPRD Propinsi yang rusak berjumlah 2.515 buah.

Sedangkan untuk surat suara DPRD Kabupaten belum diketahui secara pasti. Sebab, belum dilakukan penghitungan. Namun, surat suara yang rusak untuk DPRD Kabupaten mencapai ribuan.

Menurut Fauzan, pihaknya sudah menyampaikan kerusakan surat suara tersebut pada posko logistik KPU Propinsi dan KPU Pusat. Hal itu dilakukan supaya segera dilakukan pengiriman pengganti logistik yang rusak.

“Kami berharap kekurangan surat suara ini secepatnya dikirim. Agar segera dilakukan penyortiran. Selanjutnya akan didistribusikan pada PPK (Panitia Pelaksana Kecamatan),” ungkapnya. (Syaiful Islam)

Sumber: pulau-madura, Rabu, 18-3-2009

Tangkap Dua Perahu Bawa Bom Ikan

Dua perahu layar motor (PLM) Sampurna dan Riski ditangkap Satpolair di perairan Pulau Kangean, Sumenep, Jumat (20/3). Pasalnya kedua perahu tersebut kedapatan membawa bom ikan dan TNT (bahan untuk peledak).

Tertangkapnya kedua perahu motor itu berawal dari kecurigaan petugas. Di mana petugas merasa ada yang janggal ketika melihat dua perahu motor usai mengisi es di perairan Kangean.

Kemudian petugas memberhentikan kedua perahu dan memeriksanya. Hasil dari penggeledahahan ditemukan detonator masing-masing PLM 50 buah dan TNT sekitar 6 ons.

Serta sumbu berupa kabel dan setiap PLM membawa 6 meter serta 20 kilo gram pupuk urea untuk bahan campuran bom ikan yang sudah biasa dilakukan oleh kedua PLM tersebut. Petugas juga menemukan alat selam dan konfresor.

Selanjutnya barang-barang bukti itu diamankan berikut dua nahkoda perahu yakni Mahmudi dan Nasir serta 13 anak buah kapal (ABK). Mereka adalah Jito, Silan, Samsul, Arif, Lakbi dan Junir (PLM Sampurna). Serta Ahmad, Sunaryo, Matnasir, Tolak, Israna, Sakrani, dan Matrasi (PLM Riski).

Kasatpolair Kalianget, AKP Aryanto Agus Subekti membenarkan penangkapan terhadap 2 perahu tersebut. Agus menjelaskan, para tersangka bakal dijerat Undang-Undang Darurat Nomor 12/1951 sub UU 31/2004 tentang perikanan.

“Dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara,” terang Agus pada wartawan saat ditemui di kantornya, Jalan Pelabuhan Kalianget, Sumenep, Jumat (20/3).

Ia menambahkan, penangkapan ikan dengan cara mengebom sangat dilarang. Sebab, akan merusak habitat laut. Pasalnya, ikan yang terkena bom akan mati semua baik besar maupun kecil.

“Saya harap bagi nelayan dalam menangkap ikan gunakan jaring atau pancing saja. Sebab, yang terkena jaring hanya ikan-ikan besar saja. Sementara yang kecil masih bisa tumbuh besar dan berkembang,” ungkapnya. (Syaiful Islam)

Sumber: pulau-madura.com Jumat, 20-3-2009

Prabowo Bertemu Ulama Madura di Gedung Bioskop

Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Prabowo Subianto, mengadakan silaturahim dengan sekitar seribu warga, tokoh masyarakat dan ulama se-Madura, Rabu (25/2). Uniknya, pertemuan dilakukan di gedung bioskop.

Mantan Komandan Pasukan Khusus (Kopasus) TNI di era Presiden Soeharto itu bersama rombongan tiba di Pamekasan, Madura, Jawa Timur, sekitar pukul 12.40 WIB dengan pengawalan ketat aparat kepolisian dan TNI dari Kodim 0826 Pamekasan.

Sesampainya di Pamekasan purnawirawan TNI itu langsung menuju gedung Bioskop Irama di Jalan Slamet Riadi, tempat pertemuan itu berlangsung.

Menurut Ketua Panitia Pelaksana, Fathorrahman, kegiatan silaturahim Ketua mum Gerindra itu, sebagai upaya untuk mendekatkan hubungan dengan masyarakat Madura, baik tokoh masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab), serta para ulama di Madura.

"Yang kami undang semunya 1.250 dengan para pengurus Partai Gerindra di Madura," katanya.

Acara silaturahim dengan ulama dan tokoh masyarakat di Madura itu diadakan oleh pengasuh Pondok Pesantren Sumber Baru Pegantenan, K.H. Muaffa Asy`ari.

Hadir pada acara itu, antara lain, anggota dewan pertimbangan pusat dan sekaligus dewan pembina pengurus cabang Front Pembela Islam (FPI) Pamekasan, K.H. Munif Sayuti, serta sejumlah tokoh kharismatik lainnya. (ant)

Sumber: kontekaja.com

Buruh Pelipat Surat Suara Mogok Kerja

Minta KPUD Naikkan Upah

Ratusan pekerja lepas alias buruh pelipat surat suara (SS) pemilu legislatif di Sampang mogok kerja, kemarin (4/2). Buruh yang dipekerjakan KPUD Sampang tersebut menuntut kenaikan upah yang dinilai sangat minim.

Pantauan koran ini, pagi hari buruh pelipat SS ini datang ke lokasi pelipatan SS di gedung BPU sebagaimana biasanya. Tiba-tiba mereka memilih berdiam diri di depan gedung BPU. Akibatnya, aktivitas pelipatan yang seharusnya dikerjakan sejak pukul 08.00 terpaksa molor.

"Kita minta agar KPUD memperhatikan nasib kita. Karena kerja kita itu sehari penuh dan ternyata upahnya hanya Rp 50 per SS," ujar salah seorang pekerja yang enggan disebutkan namanya.

Keputusan mogok kerja tersebut dipicu informasi yang beredar lewat pesan singkat via telepon genggam. Isinya menyebutkan bahwa upah pelipatan SS di beberapa daerah lain lebih mahal. "Di salah satu kabupaten katanya ada yang diupah Rp 75 hingga Rp 100 untuk setiap SS. Lah kita kok hanya Rp 50," imbuhnya.

Ratusan buruh tersebut bisa kembali diaktifkan setelah ada kesepakatan yang telah ditetapkan oleh KPUD Sampang dengan utusan kelompok para buruh, beberapa jam setelah aksi mogok dilakukan.

Anggota KPUD Sampang Pokja Logistik Moh. Hasan Djailani kepada koran ini tidak membantah adanya tuntutan tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa pemberian upah tersebut sudah berdasar kesepakatan antara empat kabupaten yang ada di Madura.

"Ini sudah keputusan semua KPUD di Madura. Bohong kalau di Madura ada yang memberi upah lebih dari yang kita berikan," ujar Mamak -sapaan Moh. Hasan Djailani.

Pihaknya menilai terjadinya mogok kerja tersebut lantaran ada provokasi dari beberapa pihak yang dengan sengaja menghembuskan isu tingginya upah di beberapa daerah di Madura. "Kalau dibanding dengan kota lain tentu berbeda. Setiap wilayah itu punya kebijakan masing-masing dalam menentukan upah maksimal. Dan kita di Madura sepakat memberi upah Rp 50 per SS," terang Mamak.

Atas insiden tersebut Mamak, terpaksa kehilangan puluhan pekerja lepas yang enggan bergabung kembali. Namun dia menilai bahwa terjadinya pengunduran diri beberapa buruh belum mempengaruhi proses pelipatan SS. "Kita sudah tegaskan, bagaimanapun kita tidak bisa menaikkan upah ini. Kalau memang tidak mau diupah sebesar itu, boleh mengundurkan diri," tegas Mamak. (ri/ed)

Gelar Bimbingan Teknis dan Simulasi Pencontrengan

KPUD Sampang kemarin (4/2) menggelar bintek (bimbingan teknis) dan simulasi pencontrengan untuk pemilu legislatif (pileg) yang akan berlangsung 9 April mendatang. Kegiatan tersebut dipusatkan di aula pondok wisata pantai Camplong. Sebanyak seratus anggota PPK se-Kabupaten Sampang dilibatkan.

Ketua KPUD Sampang KH Abu Ahmad M. Dhoveir Shah kepada koran ini mengungkapkan, pihaknya cukup legawa dengan dilaksanakannya simulasi tersebut. "Kebetulan bintek ini tadi dipimpin langsung oleh anggota KPUD Jatim, dan saya harap ini nantinya bisa memaksimalkan pelaksanaan pileg," ujar Dhoveir -sapaannya.

Simulasi pencontrengan yang dilaksanakan tersebut nantinya diharapkan mampu meminimalisasi surat suara yang tidak sah. Sehingga anggota PPK yang dilibatkan sudah bisa menyosialisasikan ke tingkat terbawah. "Sebenarnya simulasi ini untuk pileg dan pilpres. Tapi kita optimalkan dulu simulasi untuk pileg, karena pilpres masih jauh," terang Dhoveir yang mengawasi langsung proses simulasi. (ri/ed)

Sumber: Jawa Pos, Kamis, 05 Maret 2009