Terdakwa Korupsi Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bebas

Tiga terdakwa dugaan korupsi di Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Sumenep yang mendudukkan tiga terdakwa yakni Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah, Ahmad Masuni, Komisaris BPRS Moh Toha dan Direktur BPRS Abdul Sukkur, akhirnya diputus bebas dalam sidang putusan sela di Pengadilan Negeri (PN) Sumenep, Kamis (13/3).

Sidang yang dipimpin oleh ketua majelis hakim Harsono SH secara tegas menerima eksepsi atau keberatan kuasa hukum terdakwa, dan menolak semua dakwaan jaksa penuntut umum (JPU). Majelis hakim membebaskan terdakwa dari segala tuntutan tindak pidana korupsi seperti yang didakwakan JPU. Majelis hakim juga memerintahkan agar ketiga terdakwa dibebaskan dari rumah tahanan (rutan) Sumenep yang telah dijalani sekitar enam bulan.

Sebelumnya terdakwa disangka terlibat dalam proyek akusisi dan penyertaan modal ke BPR Dana Merapi Sidoarjo yang menggunakan uang APBD Pemkab Sumenep tahun 2002 sebesar Rp 15 miliar. Atas penyertaan modal itu negara diperkirakan mengalami kerugian sebesar Rp 4 miliar.

Atas putusan itu, anggota tim JPU Sukaris Edi SH yang ditemui usai sidang mengaku terkejut dan berkonsultasi dengan Aspidsus dan Kajati Jatim. "Kita masih punya waktu 14 hari untuk berpikir terhadap putusan itu," ujar Sukaris Edi. st2

Sumber: Surya, Friday, 14 March 2008

Jaksa Rahasiakan Kerugian Negara

Kasus Dugaan Korupsi Pelabuhan Rakyat

Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur menyatakan ada kerugian negara dalam dugaan korupsi proyek pelabuhan rakyat (pelra) di Kalianget. Sayangnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep merahasiakan angka kerugian negara tersebut.

Padahal, pekan lalu BPKP sudah mengaudit dan menemukan adanya kerugian negara. Bahkan, dua pejabat BPKP sudah diperiksa sebagai saksi ahli.

Ketika itu Kasi Pidsus Kejari E. R. Chandra mengatakan kepada koran ini bahwa anggka kerugian negara akan dikirim BPKP melalui faksimile. Anehnya, saat dikonfirmasi lagi kemarin Chandra menyatakan jumlah kerugian negara dirahasiakan. "Nominal kerugian negara belum bisa diekspose. Itu rahasia dan kebijakan pimpinan," kelitnya.

Kendati kerugian negara sudah ditemukan, namun tim penyidik belum bisa melimpahkan berkas tersebut ke Pengadilan Negeri (PN) Sumenep. Alasannya, penyidik masih membutuhkan keterangan dari tiga tersangka.

"Ketiga tersangka akan dipanggil lagi sebagai saksi bagi tersangka yang lain, mulai Senin, Selasa, dan Rabu," dalihnya. Sehingga, pelimpahan berkas ke PN diperkirakan masih lama.

Sebelumnya diberitakan, tim audit dari BPKP Jatim menyatakan, ada penyimpangan dan kerugian negara dalam kasus pelra yang menghabiskan dana APBD Jatim 2005 sebesar Rp 3 miliar itu. Kejaksaan mengaku telah menerima hasil audit dari BPKP pekan lalu. Bahkan, juga memeriksa dua anggota BPKP sebagai saksi ahli, Erwahyudi dan Irwan.

Chandra menerangkan, kerugian pertama ditemukan pada bestek luas pekerjaan dari cause way. Sebab, setelah diukur oleh tim ahli dari ITS, ternyata ada selisih 12,84 m². "Jika selisih itu diuangkan, maka terdapat kerugian kepada negara," terangnya.

Kemudian ada rangkap pekerjaan tahap I dan II yang dikerjakan oleh satu perusahaan, yakni PT Aneka Buana Perkasa Surabaya. Padahal, proyek tahap II tidak perlu ada mobilisasi dan demobilisasi. Jika dianggarkan, itu juga merugikan keuangan negara.

"Dengan dua item itu sudah ditemukan adanya kerugian negara. BPKP sudah memberikan sinyal positif bahwa kasus pelra tersebut menimbulkan kerugian negara dan siap untuk disidangkan," katanya ketika itu.

Ketiga tersangka yang akan dipanggil, antara lain Irwan Jaya Wangsa Gunawan (direktur PT ABP Surabaya), Andreas Srijono (pengendali kegiatan proyek), dan Prijonggo (konsultan pengawas dari PT DEA Surabaya).

Sekadar diketahui, proyek pembangunan fasilitas pelra dibagi dua tahap. Tahap pertama adalah pembangunan cause way, filter cloth, dan gorong-gorong dengan alokasi dana Rp 1.950.346.000. Sedangkan tahap kedua adalah pembangunan lanjutan cause way dengan alokasi Rp 973.645.000.

Proyek tersebut digarap oleh PT ABP Surabaya dengan konsultan pengawas PT DEA Surabaya. Namun, dalam pelaksanaan proyek diduga ada penyimpangan. Menurut jaksa, terdapat kerugian keuangan negara Rp 408.309.203. Untuk memastikan angka kerugian keuangan negara, jaksa minta bantuan BPKP. (zr/mat)

Sumber: Jawa Pos, Jumat, 14 Mar 2008

Kondang Unggul dalam Pilkada Pamekasan

Di luar dugaan, pasangan bakal calon bupati (bacabup) dan bakal calon wakil bupati (bawacabup), Drs KH Khalilurrahman SH dan Drs H Kadarisman M si, yang dikenal dengan nama Kondang, untuk sementara unggul dalam hasil penghitungan sementara Pilkada Pamekasan, yang digelar Rabu (5/3). Pasangan Kondang, yang diberangkatkan Partai Golkar, Partai Bulan Bintang (PBB) yang berkoalisi dengan 11 partai lain Kaolisi Pamekasan Bersatu, rata-rata meraup perolehan suara cukup besar di Pamekasan utara, di antaranya Batumar-mar, Pasean, Pakong, Kadur dan Pegantenan.

Hasil perhitungan sementara yang diperoleh Surya dari Pusdikom Tim Kondang hingga pukul 18.30 WIB di 818 tempat pemungutan suara (TPS) dari total 1.352 TPS dengan jumlah hak pilih 597.562 jiwa, Kondang memperoleh suara 121.628 atau 52.20%, pasangan Drs H Achmad Syafii M.si yang berpasangan dengan Shahibudin (Asas) mendapat suara 81.068 atau sekitar 34.79% suara.

Sedangkan pasangan Drs H Dwiatmo Hadianto Msi dan Drs Drs Supriadi SE (Dwiadi) memperoleh suara 30.318 atau 13.01%. Jumlah itu dipastikan akan bertambah mengingat jumlah TPS yang belum masuk masih separuh, atau sekitar 53.39% suara.
Perolehan suara sangat fantastis diperoleh pasangan Kondang di Kecamatan Batu Marmar yang mencatat 23.788 suara, Asas 6.553 suara dan Dwiadi hanya meraup 1.166 suara. Sedangkan pasangan Asas hanya unggul di satu kecamatan yakni Kecamatan Pademawu yang memperoleh 14.285 suara, Dwiadi 11.940 suara dan Kondang 9.539 suara.

Kemenangan pasangan Kondang memang diluar dugaan, mengingat suara yang berkembang di masyarakat, yang diprediksi akan bersaing ketat adalah pasangan Achmad Syafii - Sahibudin dan Dwiatmo Hadianto - Supriadi. Hal itu dikarenakan Syafii merupakan calon incumbent dan Dwiatmo Hadianto juga pernah menjadi Bupati Pamekasan 1998 - 2003.

Ketua tim sukses Kondang, Boy Suhari Sajidin kepada Surya mengatakan, perolehan suara yang diperolehnya berasal dari sediktnya 7 kecamatan dari 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Pamekasan. Seperti halnya dari Kecamatan Pasean, Batu Marmar, Waru, Pagantenan, Kadur dan Kecamatan Proppo.

"Khusus untuk wilayah kota dan Kecamatan Pademawu memang sejak dulu diprediksi berat. Sehingga dua kecamatan perolehan suara untuk Kondang memang dipastikan tipis," tandas Boy saat ditemui di sekretariat tim sukses Kondang di Jl KH Agussalim, Pamekasan.

Suasana penghitungan di kubu Kondang terlihat seria, hampir setiap jam ketua tim sukses Boy Suhari dan anggotanya menyampaikan perkembangan perolehan suara Kondang kepada wartawan yang hingga pukul 18.30 WIB masih menunggu dengan setia di kantor tim sukses Kondang.

Berbeda sekali dengan beberapa orang anggota tim sukses pasangan Syafii-Sahibuddin (Asas) dan Dwiatmo Hadianto - Supriadi (Dwiadi) yang terlihat lesu dan bahkan ada sebagian orang yang keluar masuk sekretariat tim sukses itu nampak kurang bergairah. Kendati demikian, sebagian dari mereka masih terus menerima laporan perolehan suara jagonya.

Pemukulan

Suasana Pilkada Kabupaten Pamekasan sempat diwarnai insiden pemukulan terhadap anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Supardi (35), warga Dusun Pandean, Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Pamekasan, Rabu dini harinya.
Supardi terpaksa dilarikan ke Klinik Kesehatan Kepolisian Wilayah Madura karena ia menderita luka-luka serius. Luka terbuka di bibir bagian atas dan wajahnya lebam. Selain itu, hasil pemeriksaan dokter, korban juga mengalami gegar otak ringan. Namun karena dirasa lukanya tidak mengkhawatirkan, korban akhirnya dipulangkan.

Kepada wartawan, Supardi menceritakan penganiayaan itu terjadi ketika dia hendak pulang ke rumahnya setelah semalam suntuk menyelesaikan bilik TPS di dusunnya. "Karena suasana masih gelap, sehingga saya kesulitan mengenali siapa pelakunya," tandas Supardi.

Kasatreskrim Polres Pamekasan, AKP Arif Radinata membenarkan kejadian itu, dan pihaknya hingga kini masih terus memburu siapa pelaku penganiayaan itu. Polisi juga masih belum mengetahui pasti apa motif dibalik penganiayaan itu. "Kami baru memeriksa korban dan tengah memburu pelakunya," ujar Arif. (st2/st30)

Sumber: Surya, Thursday, 06 March 2008

Kasus Beras Untuk Keluarga Miskin

Dijual di Luar Ketentuan Harga Baku

Pemerintah beberapa kali melakukan perbaikan sistem penyaluran beras untuk keluarga miskin (raskin). Tapi, ternyata penyimpangan masih saja terjadi. Bahkan, pemkab menganggarkan dana transport raskin Rp 800 juta dalam setiap tahunnya. Dana itu diberikan agar petugas tidak menjual raskin di atas harga yang telah ditentukan. Namun, ternyata dana itu terbuang sia-sia.

Sebab, masih ada petugas raskin tingkat desa yang menjual raskin di atas ketentuan, yakni Rp 2.000 per kilogram. Sedang pemerintah telah mematok harga raskin per kilogram Rp 1.600.

Dugaan penyimpangan itu terjadi di Desa Paliat, Pagerungan dan Sepanjang, Kecamatan Sapeken. Warga miskin yang membutuhkan beras raskin harus menebus Rp 2.000 per kilogram. Malah ada yang dijual hingga Rp 2.500 per kilogram.

Hal ini diungkapkan anggota DPRD asal kepulauan, Badrul Aini yang mendapatkan laporan dari penerima manfaat. Kata dia, di Desa Paliat harga raskin sebesar Rp 2.000 per kilogram. Sedangkan di Desa Pagerungan dan Desa Sepanjang, raskin dijual dengan harga Rp 2.500 per kilogram.

"Kami mendapat laporan valid, masing-masing kades menjual harga raskin di atas ketentuan," katanya. Penjualan itu menurut Badrul, untuk tambahan biaya pengiriman. Karena hingga saat ini subsidi transport raskin belum cair.

Namun, tegas Badrul, belum turunnya dana transport tidak bisa dijadikan alasan kades menaikkan harga jual. Karena ketentuan harga itu sudah baku dan harus dipatuhi. "Harga jual itu jelas melanggar aturan. Sebab kenaikan harga itu membebani masyarakat penerima," ujarnya.

Kepala Bagian Perekonomian Pemkab Sumenep, Achmad Sadik juga berkomentar sama. Dia juga menilai, ketentuan harga jual Rp 1.600 per kilogram sudah baku. "Tidak boleh ada yang menjual di atas ketentuan itu," paparnya.

Untuk kasus yang terjadi di tiga desa di Kecamatan Sapeken, Sadik meminta masyarakat untuk melaporkan masalah ini dengan bukti-bukti yang otentik.

"Jika ada bukti penjualan raskin di atas ketentuan, silakan melaporkan ke polisi. Kami dengan polres sudah berkomitmen untuk menuntaskan penyimpangan raskin," tegasnya.

Sadik juga tidak membenarkan tindakan aparat desa yang menaikkan harga raskin dengan alasan dana transport raskin belum cair. "Itu tidak beralasan. Karena yang terlambat pencairan hanya subsidi transport raskin dari titik distribusi ke titik sasaran.

Proses pencairan dana transport itu, lanjutnya, harus menunggu pengesahan APBD. Sedangkan subsidi transport pengiriman dari gudang Dolog ke titik distribusi, jelasnya, bersamaan dengan penebusan raskin. "Jika memang laporan itu benar. Silakan laporkan ke polisi," pintanya.

Untuk tahun ini, jatah raskin per penerima 15 kg per bulan. Pemberian itu hanya dilakukan dalam 10 bulan. (zr/ed)

Sumber: Jawa Pos, Kamis, 06 Mar 2008

Hari Ini Coblosan

H-1 Banyak Warga Minta Undangan Memilih

Hari H pilkada telah sampai. Hari ini warga Pamekasan yang punya hak pilih bisa mencoblos cabup-cawabupnya.

Ada tiga pasang calon peserta pilkada Pamekasan. Yakni, nomor urut 1 pasangan Achmad Syafii-Sahibudin (Asas) yang diusung PPP, nomor urut 2 pasangan Dwiatmo Hadianto-Supriadi (Dwiadi) yang diusung PKB, dan nomor urut 3 pasangan Kholilurrahman-Kadarisman Sastrodiwirjo (Kondang) yang diusung gabungan parpol.

Hanya, sehari menjelang coblosan masih ada yang mengganjal. Warga di sejumlah kecamatan kemarin mendatangi kantor penitia pemilihan kecamatan (PPK). Mereka memertanyakan hak pilih yang tak diberikan. Padahal, mereka mengaku penduduk sah dan ber-KTP tetapi tak mendapat undangan memilih.

Berdasarkan pantauan koran ini, warga mendatangi sejumlah kantor PPK. Aksi ini terjadi di hampir semua kecamatan, baik di pantura dan selatan. Mereka menggugat hal yang sama; tidak mendapat undangan untuk nyoblos.

Di Kecamatan Kota Pamekasan misalnya, puluhan warga mendatangi kantor kecamatan. Mereka menilai PPK tidak proaktif mengatasi pemilih. Juru bicara warga, Mohammad, menilai PPK tak miliki niat baik dalam pilkada. Indikasinya, dirinya bersama puluhan warga kota lainnya tidak mendapat undangan memilih.

Menurut dia, ini bukan yang pertama datang ke PPK. Sebelumnya dia mendatangi PPK untuk hal yang sama. Dia minta hak pilihnya diberikan, karena itu merupakan haknya. Tapi, PPK berbuat sebaliknya. Sebagian warga yang telah meninggal dan anak-anak justru diberi hak pilih. "Ini jelas tidak adil," ujarnya di kantor PPK di Kecamatan Kota.

Menanggapi hal itu, Ketua PPK Kota Bob Chandra Musthafa berusaha menenangkan massa. Tetapi, massa tetap pada pendiriannya dengan minta undangan memilih. Bahkan, ketua PPK diminta datang ke KPUD untuk minta undangan pemilih.

Bob pun mengalah dan pergi ke KPUD. Saat Bob ke kantor penyelenggara pilkada, warga bertahan di kantor kecamatan kota.

Di kantor KPUD telah ada warga lainnya dari kecamatan pantura. Mereka membawa persoalan sama, mengklaim tidak mendapat undangan memilih.

Ketua KPUD Imaoeddin menjelaskan kepada sejumlah warga dan PPK, soal DPT (daftar pemilih tetap) sudah berlalu. Berdasarkan aturan (PP No. 6/2005 pasal 35 tentang pemilih), pascapenetapan DPT tak boleh lagi ada penambahan pemilih. Kecuali, katanya, pengurangan DPT bila nama yang tercantum tak memenuhi syarat karena meninggal. "Ini pun sudah berlalu juga," katanya.

Diungkapkan, PPK-PPS pascapertemuan dengan tim sukses sudah memerbaiki data pemilih. Usai verifikasi pemilih, ada sekitar 8.879-an orang yang dikeluarkan dari DPT karena tidak memenuhi syarat. Jumlah pemilih di DPT yang semula berjumlah 606.441 berkurang menjadi 597.562 jiwa. Ini berarti, terang Imadoeddin, KPUD, PPK, dan PPS telah mengantisipasi dari awal. "Kami paham. Tapi untuk minta dimasukkan ke DPT saat ini, sudah tak bisa," tegasnya.

Namun, warga tetap bersikeras meminta surat undangan karena merasa berhak memilih. Tetapi, KPUD tak memberi pintu mereka untuk menerima undangan. Akibatnya, massa kesal lalu meninggalkan kantor KPUD.

Tapi, pasca kepulangan massa pantura dan PPK Kota, warga lainnya juga datang. Bahkan, hingga sore hari KPUD kedatangan tamu yang juga menyoal daftar pemilih yang diklaim mereka tidak akurat. (abe/mat)

Sumber: Jawa Pos, Rabu, 05 Mar 2008

Pelantikan Bupati-Wakil Bupati Bangkalan

Undangan dari Luar Banyak, Penyeberangan Lancar

Sekitar 3 ribu orang dari berbagai lapisan hadir dalam pelantikan Bupati Fuad Amin-Wabup M. Syafik Rofii kemarin. Pendapa Agung penuh orang. Begitu juga di luar pendapa. Bagaimana suasananya?

Sejak pukul 07.30 tamu mulai berdatangan. Lambat laun lahan parkir di Alun-Alun dipenuhi mobil dan sepeda motor undangan. Semakin siang lahan parkir semakin padat.

Undangan yang hadir juga banyak dari luar Bangkalan. Para pejabat Pemprov Jawa Timur juga hadir. Yang pasti, Gubernur Jatim Imam Utomo hadir untuk melantik bupati-Wabup Bangkalan hasil pilkada 23 Januari 2008 lalu tersebut.

Kendaraan dengan plat nomor dari luar Bangkalan terlihat banyak di terlihat di antara ratusan mobil di lahan parkir. Banyak juga mobil berplat nomor Surabaya.

Meski kemarin pagi banyak kendaraan, termasuk rombongan gubernur yang menyeberang lewat Dermaga Ujung-Kamal, penyeberangan tetap lancar. Padahal, di Pelabuhan Kamal banyak kendaraan yang digunakan untuk mengantar dan menjemput undangan pelantikan bupati dan Wabup.

Berdasarkan pantauan koran ini, ada sekitar 200 kendaraan yang masuk Madura. "Sampai saat ini (kemarin pagi, Red) kita masih bisa mengontrol. Semua lancar dan teratasi," ujar staf Bagian Oprasional PT ASDP Indonesia Fery Pelabuhan Kamal Yoyok Sutardjo.

Tidak ada perlakuan khusus untuk memfasilitasi tamu undangan. Bahkan, tidak ada penambahan jumlah kapal. Semua penumpang kapal, termasuk VIP, VVIP maupun undangan biasa, menggunakan fasilitas yang sama dengan penumpang pada umumnya. Artinya, mereka juga tetap membayar tiket. "Kita di sini hanya mengatur alur masuk keluar mereka saat turun dari kapal," terang Yoyok.

Untuk mengantisispasi kemacetan, jalur transportasi yang biasa digunakan sebagai jalan keluar kendaraan penumpang sementara dialihkan sebagai jalan masuk kendaraan undangan ke kapal. "Paling tidak waktu yang diperlukan hanya 10 menit. Yang pasti sebelum masuk areal pelabuhan, masing-masing protokol dihimbau segera lapor melalui handytalky," katanya.

Di dalam kapal pun para rombongan undangan pelantikan diangkut bersamaan dengan penumpang biasa. Yang membuat beda, hanya terlihat pada penggunaan dermaga. Umumnya rombungan gubernur menggunakan dermaga III yang landasannya lebih landai. Ini karena rombongan banyak yang menggunakan kendaraan jenis sedan.

"Umumnya landasan landai tersebut dimanfaatkan kendaraan jenis sedan agar bamper-nya tidak terlalu terbentur dengan landasan saat akan masuk kapal," terang Yoyok.

Sementara di Area Pendapa Agung, sejumlah insan pers yang meliput acara pelantikan bupati dan Wabup Bangkalan tidak lepas dari pemeriksaan ketat. Sama seperti undangan lain, wartawan yang diperbolehkan masuk hanyalah yang memiliki kartu tanda pengenal pers. Bahkan, harus tiba 15 menit sebelum acara dimulai.

Pemeriksan dari tim Gegana Brimob Polda Jatim menyatakan, pemeriksaan dilakukan sebagai antisipasi untuk menjaga keamanan. Sebab, areal pelantikan dipenuhi undangan yang jumlahnya ribuan. "Toh ini juga demi keamanan bersama," ujar Iwan, salah satu reporter dari media televisi nasional.

Ketika di area liputan, wartawan tidak boleh seenaknya melangkah. Ada tempat khusus yang disiapkan. Ini karena objek liputan merupakan acara formal yang butuh disiplin protokoler di setiap rangkaian acara.

Hasanuddin Buchori, koordinator penerima tamu, mengatakan, semuanya sengaja diatur sedemikian rupa agar pelantikan berjalan dengan khidmat.

Dia berterima kasih atas peran insan pers yang tidak bertindak ricuh selama rangkaian acara pelantikan. "Bagaimanapun peran wartawan sangat berharga," katanya. (SILAVIA RATNA D)

Sumber: Jawa Pos, Selasa, 04 Mar 2008