Lain Bangkalan, Lain Pula Sampang

Muji seorang penarik becak di Bangkalan, Madura masih bekerja seperti biasa. Kakinya tetap mengayuh pedal becak, mengantarkan penumpang penyewanya. “Apa, pemilihan gubernur diulang,” tanyannya. Wah, kalau tidak tahu soal itu. Saya ndak mengurusi,” kata Muji.

Begitulah. Warga masyarakat di kota Bangkalan ternyata banyak yang tak tahu tentang akan adanya pilgub ulang. Aktivitas kota pun masih seperti biasa. Jalan-jalan masih normal. Kantor KPUD di Jl. Pemuda Kaffa, juga masih kegiatan masih normal. “Bangkalan Bangkalan kondusif, meski ada pilgub ulang,’’ ujar seorang staf KPUD.

Begitu juga dengan kantor Panwaskab di Jalan Letnan Ramli. “Apa yang dijaga. Tidak ada apa-apa,’’ kata Ketua panwaskab Bangkalan Matur Kusairi, tadi siang.

Meski begitu, Polres Bangkalan sudah menerapkan status siaga satu. Satu peleton petugas pengendali massa (dalmas) disiagakan di Mapolres Bangkalan, sejak Selasa (2/12) siang.

“Ini untuk mengantisipasi segala kemungkinan, pasca keputusan MK atas sengketa pilgub,” kata Kapolres Bangkalan, AKBP M Aris Purnomo, Rabu (3/12).

“Namun saya yakin kondisi Bangkalan sampai saat ini aman. Masyarakat lebih dewasa menyikapi setiap permasalahan termasuk keputusan MK, tidak akan melakukan tindakan yang macam-macam,’’ ujarnya.

Sehingga seluruh polsek di Bangkalan juga diperintahkan selalu siaga. Terutama di wilayah yang selama ini menjadi permasalahan. “Jika sewaktu-waktu terjadi sesuatu bisa langsung digerakkan,” tegasnya.

Dia berharap bagi seluruh elemen masyarakat bisa menerima keputusan MK. “Keputusan MK harus pemilu ulang di Bangkalan harus diterima. Kami selalu siap mengamankan proses pemungutan suara ulang di Bangkalan,” katanya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangkalan juga siap menggelar pemungutan suara ulang dalam pemilihan pilgub Jatim. Meski begitu pihaknya belum bisa melangkah terlalu jauh karena masih koordinasi dengan KPU Propinsi Jatim.

“Kami menghormati dan patuh terhadap apapun yang telah diputuskan MK. Kami siap melaksanakan pemungutan suara ulang,’’ kata anggota KPU Bangkalan, Fauzan Jakfar.

Menurut Fauzan KPU Bangkalan belum bisa melangkah jauh. Sebab yang berperkara antara KPU Provinsi dengan KaJi. Dan meskipun ia siap, tapi kebingungan tetap melingkupinya. Karena menurutnya, pilgub di Bangkalan lancar saja. Baik pelaksanaan di lapangan hingga penghitungan suara dari tingkat PPS, PPK hingga KPUD.

“Saya heran apa yang menjadi acuan MK. Apalagi Panwas tidak menemukan kecurangan di Bangkalan,” tegas Fauzan.

Disinggung penilaian MK yang menyatakan pelanggaran dilakukan secara sistematis, masif, dan terkoordinir, dia enggan berkomentar jauh. “Bagi kami selaku penyelenggara pilgub di Bangkalan, pelaksanaannya sesuai aturan,’’ terangnya.

Ketua LSM Lempar, Drs Fathurrahman Said, SH sangat menyayangkan adanya pilkada ulang. “Pilkada ulang merugikan masyarakat. Masyarakt resah, ada apa lagi ini. Masyarakat sebenarnya ingin tenang tidak perlu seperti sekarang ini,’’ ungkapnya.

Dengan pilkada ulang, animo masyarakat untuk hadir dalam pilkada akan turun drastis. “Sebab masyarakat sudah jenuh. Pilgub ini kan sudah putaran ke dua. Sekarng di ulang, bosan masyarakat,’’ tegasnya.

Dia meminta agar pilkada ini tidak ditunggangi preman politik. “Saya meminta polisi untuk turun ke lokasi dan benar-benar melakukan pengamanan. Kasihan masyarakat,” katanya

Sampang Ketat

Lain Bangkalan, lain pula Sampang. Jika di Bangkalan suasana normal masih kental, di Sampang aparat bersenjata lengkap diturunkan ke titik-titik krusial. Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) misalnya serta sejumlah titik rawan di beberapa daerah yang dapat menimbulkan konflik.

Kasat Samapta Polres Sampang, AKP Heri Darsono, mengatakan, kini ia menambahkan kekuatan personil pasukan. Pasalnya, selama ini Sampang dikenal sebagai daerah yang sangat rentan konflik, sehingga seluruh kekuatan pasukan akan selalu disiagakan selama 24 jam.

“Selama proses persiapan pemilihan ulang, pasukan akan melakukan patroli rutin, dalam rangka menciptakan peliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Terutama memperketat wilayah titik rawan yang diperkirakan akan terjadi gesekan antar pendukung pasangan calon,” jelas Heri ditemui saat memantau kesiapan pasukan di kantor KPUD, Rabu (3/12).

Dalam pelaksanaan pencoblosan nanti, tambah dia, satu personel polisi akan menjaga 1 tempat pemungutan suara (TPS). Penjagaan yang cukup ketat itu, bertujuan untuk menghindari terjadinya kecurangan atau pelanggaran yang mengarah pada tindak pidana. Padahal dalam kondisi normal, lanjutnya, satu pasukan bisa memantau 3 atau 4 TPS.

“Namun karena kini kondisinya masuk kategori luar biasa, maka memerlukan pengamanan ekstra ketat. Karena tugas Polisi adalah berupaya bagaimana pelaksanaan pemilihan ulang tersebut berjalan sukses dan lancar,” tandasnya.

Sementara itu persiapan KPU Sampang, untuk menggelar pemilihan ulang masih menunggu instruksi dari KPU Propinsi Jatim. Namun menurut Ketua Pokja logistik, Mohammad Hasan Jaelani SE, pada dasarnya KPU secara teknis maupun administrasi akan selalu siap kapan saja melaksanakan tugas. Karena pihaknya hanya sebatas melanjutkan tahapan-tahapan yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara, Pilgub putaran II di Sampang, dari total suara sebanyak 422.250 suara, pasangan Kaji memperoleh 181.698 suara, sedangkan pasangan Karsa mengantongi suara sebanyak 240.552 suara. Suara tidak sah mencapai 6.122 suara. (rud, kas)

Sumber: Surabaya Post, Rabu, 3 Desember 2008