Blok Ojong Hasilkan 6.000 Barel per Hari

Santos Eksploitasi Minyak di Madura, Blok Ojong Hasilkan 6.000 Barel per Hari

Mulai Juni 2007 mendatang, PT Santos mulai melakukan eksploitasi sumur migas di Blok Ojong, Sampang, Madura. Dari sumur itu, Santos bakal mendapatkan minyak sebesar 6.000 barel setiap harinya. Arie Nauvel I, External Relations Manager PT Santos, mengatakan saat ini pihaknya sedang menunggu alat production unit (PU) yang disewa dari Batam. Untuk peralatan eksploitasi lainya seperti, tempat penyimpanan minyak sementara dan tanker sudah terpasang semua. “Sekarang ini kami memasuki tahap persiapan terakhir sebelum eksploitasi dimulai,” kata Arie, di Surabaya, Selasa (17/4)

Berdasarkan perkiraan, Santos akan melakukan eksploitasi minyak di sumur Ojong selama lima hingga enam tahun ke depan. Ini sesuai dengan data cadangan minyak saat dilakukan eksplorasi sebelum mulai langkah eksploitasi. “Kalaupun nanti perkiraan itu ternyata meleset dan cadangan minyak lebih besar dari perkiraan, itu akan lebih baik. Tapi bila yang terjadi sebaliknya, ya itu sebagai risiko,” ujar Arie.

Menurutnya, di blok Ojong tersebut Santos melakukan pengeboran pada lima sumur minyak dan dua sumur gas. Akan tetapi, lanjut Arie, khusus untuk sumur gas baru mulai dieksploitasi tahun depan. Penyebabnya, karena belum selesainya pembangunan pipa gas sepanjang 60 kilometer menuju ke PLTU Grati di Pasuruan.

Dijelaskan Arie, PLTU Grati yang berkapasitas 700 MW (mega watt) nantinya akan menjadi satu-satunya konsumen gas Santos. Dari ladang gas Ojong, Santos akan mengeksploitasi sebesar 50 juta kaki kubik per hari. Sehingga pembangunan pipa dilakukan sendiri oleh Santos dan tidak menggunakan pipa milik pertamina. Sayangnya, Arie tidak bisa menyebutkan nilai investasi pembangunan pipa sepanjang 60 kilometer melalui bawah laut tersebut. “Silakan ke BP Migas saja bila ingin mengetahui nilai investasi yang kami keluarkan,” tukasnya.

Sementara pasca penghentian pengoperasian pipa pertamina yang terendam lumpur Lapindo di Porong Sidoarjo, kata Arie, pasokan Santos ke PGN wilayah Jatim kini hanya sebesar 50 juta kaki kubik per hari. Sebelumnya, pasokan gas ke PGN melalui pipa Pertamina mencapai 70 juta kaki kubik per hari. “Penurunan pasokan itu atas permintaan PGN yang disesuaikan dengan kapasitas pipa yang ada,” tutur Arie. (aru)

Sumber: Surya, 17/04/07

Potret Sukses Desa Kwanyar Barat, Bangkalan

Potensi Hasil Laut Besar, Modal Kurang

SUDAH sejak dulu, Kecamatan Kwanyar, lebih sempitnya lagi Desa Kwanyar Barat, dikenal sebagai tempat penghasil krupuk kwanyar atau krupuk sangngar. Yakni, krupuk yang digoreng dengan menggunakan pasir, bukan dengan minyak.

Saking terkenalnya, krupuk sangngar ini banyak dibeli oleh berbagai kalangan, mulai dari masyarakat desa hingga kalangan pemerintah, untuk oleh-oleh khas dari Kwanyar. Itu karena krupuk sangngar satu-satunya produksi krupuk di Bangkalan yang digoreng pasir.

Selain krupuk sangngar, ternyata warga Desa Kwanyar Barat memproduksi krupuk lain yang kualitasnya tidak kalah, seperti krupuk udang. Produksi rumah tangga atau home industry lain yang ada adalah pembuatan terasi, ikan asin, dan ebi (udang kering). Hasil industri rumah tangga ini tidak lain karena Desa Kwanyar Barat berada dipesisir laut. Di Selat Madura inilah nelayan menagkap udang.

Dari penelusuran koran ini, memang terlihat hampir di setiap rumah warga Desa Kwanyar Barat melakukan usaha produksi hasil laut. JIka tidak krupuk sangngar, ya krupuk udang.

Menurut Kepala Desa Kwanyar Barat Mudafri, hampir 80 persen warganya berprofesi sebagai nelayan. Lalu, di desa yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 3 ribu jiwa atau 850 kepala keluarga (KK) dengan 8 dusun ini, sebagian warganyaadalah petani dan pedagang. Sedangkan usaha wiraswasta di bidang usaha hasil laut tersebut, banyak dilakukan oleh para nelayan sendiri dan menjadi andalan masyarakat sejak bertahun-tahun lalu.

Dengan andalan usaha dari hasil laut, ada beberapa kendala yang dialami masyarakat setempat. Terutama dalam mencari bahan baku produksi, para nelayan mengenal musiman dalam menangkap udang. "Udang jadi idola nelayan di sini. Namun, kemunculan udang ini ada musimannya," tutur Mudafri.

Kendala lainnya, soal harga dan pemasaran. Sampai saat ini, krupuk hasil produksi masyarakat Desa Kwanyar Barat tidak bisa menembus pasar luar daerah dan bersaing dengan daerah lain, seperti krupuk Sidoarjo dan sebagainya. "Salah satu kendalanya adalah karena harga hasil produksinya yang mahal," terang Mudafri.

Selain itu, modal para pelaku usaha industri tangga di desa ini sangat terbatas. Sehingga, betul-betul mengharapkan kucuran modal dari pihak-pihak yang bisa membantu.

Camat Kwanyar M. Musleh SSos dalam kesempatan wawancara dengan koran ini mengatakan, sejauh ini pihak pemerintah daerah melalui kecamatan sudah melakukan koordinasi dengan instansi, untuk mengusahakan bantuan bagi pelaku industri rumah tangga dari hasil laut di Desa Kwanyar Barat tersebut. (rusli djunaidi)

Sumber: Jawa Pos, 15 Apr 2007

Globalisasi Versus Gombalisasi Budaya Madura

Tanggal 09-11 Maret lalu, tokoh-tokoh Madura hadir pada sebuah acara akbar bertajuk Kongres Kebudayaan Madura (KKM). Sebuah manual yang digelar atas nama keprihatinan terhadap kebudayaan Madura yang akhir-akhir ini mulai tergerus modernitas. Dalam hal ini, budaya Madura terkesan mudah berubah (bahkan lenyap) manakala generasi Madura sendiri tidak mempunyai perhatian serius terhadap kebudayaan Madura yang diwariskan para leluhur.

KKM, hadir sebagai langkah awal untuk mentradisikan kebudayaan lokal yang mulai tergerus. Mohammad Suhaidi RB (Radar Madura, Minggu, 28/1) dalam tulisannya Menyongsong Masa Depan Peradaban, berusaha mempertegas bahwa ketergerusan budaya lokal benar-benar hadir dan lahir di tanah ini.

Kekayaan budaya yang telah lama bernafas di Madura, pada dasarnya merupakan keniscayaan yang perlu kita dipikirkan. Sebab, budaya merupakan kekayaan etnik yang tidak bisa kita diperjualbelikan. Sedang kebudayaan, hasil cipta-karya yang lahir dari pertautan nenek moyang. Kebudayaan, juga merupakan salah satu ikon sentral untuk memperkenalkan ciri, warna dan karakteristik warga Madura. Sehingga pelestarian nilai-nilai kebudayaan di Pulau Garam ini merupakan sebuah kewajiban mutlak. Sejenis kewajiban yang tidak lahir dari rasa keterpaksaan. Tetapi melestarikan budaya harus benar-benar timbul dari lubuk hati. Jika muncul stereotipe dan "mengganggu" arus kebudayaan Madura, tak ada yang "lari". Melainkan, bertanggungjawab dengan cara merawat dan melestarikan budaya nenek moyangnya.

Tawaran penyelamatan budaya seperti yang dicetuskan beberapa tokoh Madura dalam KKM, penting digarisbawahi. Mengingat kerja aktif globalisasi yang akan memunculkan paradigma baru dan warna lain tentang kebudayaan Madura. Di sinilah ancaman bagi otensitas budaya Madura.

Globalisasi, merupakan racun terselubung yang dapat menghilangkan esensial kebudayaan. Pada akhirnya mengakibatkan budaya lokal mengalami pembaruan yang cukup tragis. Maka jika hal ini dibiarkan begitu saja, akan muncul Madura baru dengan spirit perubahan terutama di sektor budaya, meminjam istilah Mohammad Suhaidi RB.

Lalu, bagaimana untuk mencari jalan keluar dalam menawar ancaman globalisasi mengingat globalisasi akhir-akhir ini telah menyetir akulturasi Madura sedemikian parah. Bahkan, memoles budaya Madura dengan lipstik tebal beraroma kontemporer dalam artian kehadiran globalisasi yang datang tanpa undangan, telah mendarah daging dan sulit ditepis akibat tuntutan zaman dan kemajuan IPTEK yang semakin kompleks. Hatta pada akhirnya, kedatangan globalisasi merupakan persoalan krusial yang tidak bisa dielakkan dari panorama kehidupan, lebih-lebih dalam hal kebudayaan.

Secara subtansial, kehadiran globalisasi penting untuk kita telaah bersama. Sebab globalisasi tidak sepenuhnya memunculkan spirit baru yang akan merubah secara total kemurnian khasanah kebudayaan Madura. Akan tetapi, penting diketahui bahwa globalisasi juga mengandung sejuta materi tentang siasat bagaimana membangun budaya ke arah masa depan. Karena untuk saat ini, melestarikan budaya di tingkat lokal yang tetap berdasarkan kepada "leluhur" secara keseluruhan rasa-rasanya tidak memungkinkan. Sebab madura, akan mempunyai jembatan Suramadu yang dijadwalkan selesai tahun 2010. Maka, sudah dapat dipastikan akan membwa banyak perubahan dalam segala bidang.

Dalam mentradisikan nilai-nilai kebudayaan, tak harus terfokus pada kejumudan nilai-nilai lokal. Akan tetapi orang Madura harus mampu membaca situasi masa lalu, masa kini dan masa depan. Globalisasi (mungkin) perlahan dan pasti dapat mengubah paradigma khazanah kebudayaan Madura. Walau bagaimana pun, globalisasi tetap menjadi ancaman berat bagi keberlangsungan Madura yang mendatang.

Untuk itu, setidaknya kita harus mampu mencari solusi altematif yang lebih konkrit. Yaitu dengan membawa budaya lokal ke ruanglingkup global. Seperti pepatah, untuk bisa memasuki lubang buaya maka terlebih dahulu harus berubah wujud menjadi seekor buaya. Di sinilah sebenamya jalan pintas yang harus kita tempuh. Budaya Madura harus tampil fleksibel di ruang globalisasi. Dengan berlandaskan pada kaidah berwajah global namun tetap berhati lokal. Ini, agar kebudayaan lokal Madura menjadi teman akrab globalisasi, mengikuti apa saja yang menjadi kerja aktifnya namun tetap menjunjung nilai-nilai lokal sebagai bagian dari siasat pelestarian budaya yang lebih praktis.

Uraian di atas penting diterapkan dalam rangka membawa budaya Madura ke arah masa depan. Karena melestarikan budaya dengan metode klasik (waris-mewarisi) merupakan bentuk pelestarian yang terkesan primitif. Ketika dihadapkan pada era global, kebudayaan akan terpojokkan bukan karena tidak ada yang peduli melainkan terpojokkan akibat kalah bersaing.

Kebudayaan Madura yang berada di tengah-tengah kita harus dijaga utuh. Melalui penempatan budaya lokal pada global dengan catatan tidak meninggalkan nilai-nilai lokal yang telah menjadi ikon Madura sebagaimana qaidah al muhafazhah ala al qadim al shaleh wa al akhdzu bi al-jadid al-ashlah (memelihara budaya lama yang baik dan mengambil budaya yang baru yang lebih baik dan bermanfa’at) seperti yang ditulis KH Idris Djauhari di koran ini (Minggu, 1/4) lalu.

Maka, aspek al ashlah harus dipegang erat sebagai acuan dan referensi pengembangan budaya Madura selanjutnya. Sehingga, budaya Madura selalu tanggap terhadap perubahan dan tuntutan zaman dengan berwawasan global namun bercirikan lokal. Sehingga kita harus menjunjung tinggi kebudayaan Madura agar tetap shalihun fi kulli zamanin wamakanin, selalu kontekstual! (Fathorrahman Hasbul)

Penulis: pemerhali pendidikan dan kebudayaan, penggiat pers pesantren di Sumenep

Sumber: Jawa Pos, 15 Apr 2007

Djoko Subroto Serius lewat PKB

Surabaya, Seputar Indonesia – Mantan Pangdam V Brawijaya Djoko Subroto menyatakan serius maju pemilihan gubernur (pilgub) 2008 lewat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Bahkan, anggota DPR RI ini minta didukung penuh jika sudah resmi mendaftar menjadi calon gubernur (cagub). Pernyataan ini diungkapkan Djoko seusai silaturrahmi dengan pengurus DPW PKB Jatim di kantor Jln Ketintang Baru, Surabaya,kemarin. Djoko tiba sekitar pukul 16.00 WIB ditemani sejumlah kiai Madura dan Pasuruan.Di antaranya KH Nawawi Abdul Jalil (pimpinan pondok pesantren Sidogiri Pasuruan), KH Muchdor (Pasuruan), KH Ilyas Khotib, KH Badrus Soleh, KH Mudatsir ketiganya dari Bangkalan, serta KH Abdurrahman Hafidz (MUI).

Kedatangan Djoko disambut sekretaris Dewan Syuro yang juga anggota Majelis Kebangkitan KH Abdul Salam Mujib, Ketua DPW PKB Imam Nahrawi dan pengasuh ponpes Sidogiri Pasuruan KH Nawawi Abdul Jalil. Menurut Djoko, kedatangannya ke PKB didukung penuh para kiai Madura dan Pasuruan. Dia mengakui, pertemuan itu baru bersifat silaturrahmi, belum ada pembicaraan lebih lanjut. ”Ini baru silaturrahmi, semoga nanti ada tindak lanjutnya,” terang Djoko, petang kemarin. Dia akan terus berupaya jika direstui para kiai. Namun dia yakin, para kiai yang turut mengantarnya ke PKB itu serius mendukungnya.” Saya akan berupaya. Semoga saya tak hanya direstui jadi calon gubernur, tapi direstui jadi (jadi gubernur),”ujarnya.

Disinggung statusnya yang hingga sekarang masih kader Golkar, Djoko yakin tak menjadi kendala niatnya maju lewat PKB. Alasannya, Partai Golkar akan memberi kesempatan dan mengizinkan kadernya kemana saja. ”Apalagi saya maju ini sudah diizinkan kiai,” tuturnya. Jenderal asal Madura ini mengaku sudah minta izin DPD Partai Golkar Jatim. Dia juga mengaku lebih sreg mencalonkan diri menjadi cagub melalui pintu PKB. ”Yang jelas, saya sudah izin DPD. Saya tidak berani begini jika tak dapat izin,” tegasnya. Abdul Salam Mudjib mengakui, kedatangan Djoko murni silaturrahmi dan belum membicarakan agenda politik. Hanya saja, Mudjib mengatakan, Djoko yang memang berambisi maju pilgub itu baru akan mendaftar hari ini.

”Dia juga minta maaf karena kemungkinan besar tidak bisa mendaftar sendiri, melainkan diwakilkan,” katanya. Pihaknya meminta kepada Djoko untuk segera melepaskan diri dari Golkar jika sudah resmi dan menyatakan pilihan politiknya ke PKB. ”Bilad ia sudah resmi daftar ke PKB, maka harus lepas dari Golkar,” kata Mudjib. Sementaraitu, ImamNahrawi menjelaskan, jika status Djoko saat mendaftar cagub masih kader Golkar, maka akan menjadi catatan khusus Majelis Kebangkitan. Namun secara etika, kata Nahrawi, jika sudah ada pilihan politik maka harus melepas salah satu.”Yang jelas, semuanya akan kita serahkan para kiai,” tegas Nahrawi. (masdarul kh)

Sumber: Seputar Indonesia, 17/04/07

Hak Garap Hanya 10 Hektare

Bakorwil Usulkan Solusi Adat

Sumenep, Jawa Pos - Upaya mediasi yang dilakukan Bakorwil IV Madura atas munculnya rekomendasi Komisi II DPR RI tertanggal 27 September 2006 lalu, ternyata belum selesai. Rencananya, dalam waktu dekat, bakorwil menggelar pertemuan kembali untuk membahas dan menuntaskan realisasi dari poin-poin rekomendasi Komisi II. Utamanya, pada poin petani garam dilibatkan atau diberikan hak garap untuk memproduksi garam.

Kepala Bakorwil IV Madura H Makmun Dasuki menjelaskan, pihaknya memang diberi mandat oleh Gubernur Jatim H Imam Utomo agar menggelar pertemuan dengan Pemkab se Madura (kecuali Bangkalan), PT Garam, dan petani garam untuk membahas realisasi dari rekomendasi dari Komisi II DPR RI. "Awal Maret lalu, kita telah duduk bersama. Tapi, pertemuan itu memang belum membuahkan hasil," terangnya di Sumenep, kemarin.

Dalam pertemuan di awal Maret itu, ungkap Makmun, PT Garam ternyata hanya akan memberikan "secuil" lahan pegaraman untuk digarap oleh petani garam se Madura. Rinciannya, hak garap bagi petani di Sumenep hanya seluas 10 hektare, 78 hektare di Pamekasan, dan 48 hektare di Sampang.

"PT Garam secara prinsip agak keberatan menyerahkan lahan pegaramannya untuk digarap para petani," tukasnya.

Makmun juga mengungkapkan, pihaknya sebenarnya mengusulkan sebuah solusi yang lebih bernuansa adat. Yakni, pengelolaan lahan pegaraman milik PT Garam menggunakan sistem paron dan pertelon (Madura, Red) alias bagi hasil. "Kalau paron, petani yang menggarap termasuk membiayai proses produksi garam dan hasilnya dibagi 2 dengan PT Garam. Saya menilai ini win-win solution," paparnya.

Sedang dengan sistem pertelon, lanjutnya, PT Garam yang membiayai proses produksi dan petani hanya menggarap. Lalu, sepertiga dari produksi garam menjadi jatah petani. "Selama mekanisme adat yang digunakan untuk pengelolaan lahan pegaraman ini, PT Garam tetap punya kewajiban menampung produksi garam dengan harga sesuai mekanisme pasar. Tapi, usulan ini belum disetujui oleh manajemen PT Garam," urainya.

Menurut Makmun, usulan dengan mekanisme adat yang dilontarkannya dalam pertemuan itu, sama-sama menguntungkan. Petani bisa all out menggarap lahan pegaraman. Sedang PT Garam tak akan kehilangan fungsi untuk ikut memproduksi garam untuk memenuhi kebutuhan garam nasional.

"Dalam pertemuan kali pertama itu, PT Garam menyatakan pikir-pikir dulu atas usulan ini. Sedang petani menyetujuinya," terangnya.

Kapan dilakukan pertemuan lagi? Makmun bilang, pihaknya tetap harus melakukan koordinasi dulu dengan Pemprov Jatim sebelum menggelar pertemuan kali kedua. Diharapkan, PT Garam maupun petani bisa bersikap lebih tenang dalam proses pembahasan realisasi rekomendasi Komisi II DPR.

"Secepatnya akan kita gelar pertemuan lagi. Kita ingin ini cepat selesai. Sehingga, tak ada lagi polemik lahan pegaraman," pungkasnya.

Sekadar mengingatkan, pada 27 September 2006 lalu, Komisi II DPR RI mempertemukan petani garam dengan PT Garam dalam sebuah rapat dengar pendapat (RDP). Hasil dari RDP itu menyimpulkan sejumlah poin penting sebagai upaya penyelesaian masalah pegaraman di Madura. Antara lain, Komisi II DPR RI mendorong terwujudnya skema kerjasama yang sinergi dan menguntungkan antara petani garam dengan PT Garam.

Lalu, petani garam dilibatkan atau diberikan hak garap sebagai penggarap lahan pegaraman dengan memproduksi garam. Sedang PT Garam sebagai pemilik lahan memberikan bimbingan teknis terhadap kualitas dan kuantitas produksi garam nasional. Untuk mewujudkan kerjasama itu, Komisi II DPR RI meminta Pemprov Jatim bersama Pemkab Sumenep, Pemekasan, dan Sampang memfasilitasi pelaksanaan musyawarah. (yat)

Sumber: Jawa Pos, 18 Apr 2007

Pementasan Drama Babat Tanah Sampang

Rato Èbhu Tak Tega Ratusan Wanita Madura Jadi Janda

Drama kolosal yang menceritalan suasana Madura pada abad XVI, dimainkan dengan penuh ekspresi oleh anak-anak Damrio Teater, Sekar Poteh Teater, Nina Bobok Teater, dan Blossom Art Community SMAN 1 Sampang. Mereka mampu memainkan konsep teater tradisi semi ketoprak ala Bahasa Madura. Bagaimana jalan ceritanya?

"Akeh ingkang goro-goro, udan salah amangsa prapti. Akeh lindu lan grahana, dalajate salin-salin. Pepati tanpa aji." Secuil puisi Jawa (sinom, Red) ini terdengar merdu dikidungkan oleh sutradara drama kolosal Babat Tanah Sampang, Untung Rifa’i. Drama ini dipentaskan dalam acara pamungkas peringatan Hari Jadi Kabupaten Sampang ke 383 tahun ini kemairn malam yang dipusatkan di alun-alun Wijaya Kusuma Kota Sampang.

Drama ini menyuguhkan cuplikan penyerangan Sultan Agung dari Kejaraan Mataram ke Kerajaan Blega, Kerajaan Pamekasan, Kerajaan Songenep, dan Kerajaan Arosbaya yang berkedudukan di Kampung Madegan Kelurahan Polagan, Kota Sampang.
Tujuan Sultan Agung menyerang kerajaan-kerajaan Madura saat itu, untuk melemahkan

strategi VOC atau penjajah Belanda yang sudah menguasai Nusantara. Tapi, pada akhirnya, strategi tersebut justru menimbulkan bencana bagi rakyat Madura.

"Dinda...! Bara api di dadaku sulit dipadamkan. Dendam kesumatku pada londo-londo anjing VOC sulit kukendalikan," ujar Sultan Agung yang diperankan oleh Salas Auladi, siswa kelas 11 IPA 5 SMAN 1 Sampang ini penuh penjiwaan.

Setelah pertempuran usai, satu-satunya keturunan bangsawan kerajaan Madura yang masih hidup adalah Raden Praseno. Di kemudian hari, Raden Praseno yang menjadi tawanan perang ini, dinobatkan oleh Sultan Agung menjadi Raja Madura Barat yang bergelar Pangeran Cakraningrat I.

Lakon drama ini hanya menceritakan cuplikan penyerangan prajurit Mataram ke Kerajaan Arosbaya yang diakhiri dengan ending penculikan Raden Praseno oleh prajurit Mataram.

Saat penculikan terjadi, ibunda Raden Praseno, Rato Èbhu, yang diperankan oleh Halimatus Sa’diyah berteriak histeris sambil menangis sesunggukan. Rato Èbhu sangat bersedih karena kehilangan anak dan suaminya, Pangeran Tengah, yang juga Raja Arosbaya.

Rato Èbhu ternyata tidak tega melihat ratusan wanita-wanita Madura menjadi janda, karena kehilangan suaminya. Sebab, akibat penyerangan prajurit Mataram tersebut, banyak anak-anak Madura yang menjadi yatim.

"Anakkuuuu… Raden Praseno!. Tolong jangan sakiti anakku… Kembalikan anakku!. Ètembâng potè mata, ango'an potè tolang," teriak siswi kelas 12 IPA 1 SMAN 1 Torjun ini histeris.

Alur cerita drama kolosal Babat Tanah Sampang ini sangat komunikatif dengan penonton. Buktinya, saat pemeran Rato Èbhu dan wanita-wanita Madura menangis penuh traumatis, banyak ibu-ibu terbawa emosi dan ikut-kutan menangis meneteskan air mata.

Menurut sutradara Babat Tanah Sampang Untung Rifi’i, pagelaran drama ini bertujuan untuk memberikan apresiasi bagi generasi muda Sampang agar mempunyai sikap progresif terhadap kondisi yang terjadi di Kabupaten Sampang. Khususnya, di bidang seni dan budaya yang bermuatan local genius Madura.
"Seni budaya Madura sangat kaya akan nilai-nilai budi pekerti dan spiritual. Karena itu, akar budaya bangsa ini wajib dipelihara dan dilindungi dalam konteks edukasi masyarakat Madani," imbau Konselor Traumatik dan Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja (PKRR) Kabupaten Sampang ini. (TAUFIQ RIZQON)

Sumber: Jawa Pos, 09/04/2007

Hj Kulsum Memilih Mewarnai Batik

Tidak semua orang terampil mewarnai, apalagi materi yang harus diberi warna berupa kain. Perlu kemauan juga ketelatenan. Semua itu ada pada Hj Kulsum (54).
Sejak kecil Kulsum belajar mewarnai batik. Langkah itu ditempuhnya ketimbang membatik yang telah lebih dulu ditekuni orangtuanya. "Saya tidak bisa membatik, sulit. Lebih baik mewarnai saja," ujarnya, Jumat (30/3).

Akhirnya keterampilan mewarnai batik tersebut menjadi satu-satunya andalan untuk berbelanja keperluan sehari-hari untuk keluarga. Beruntung beban yang ditanggung kini tidak terlalu berat karena empat anaknya tidak tinggal di rumah lagi.
Dalam satu bulan Kulsum bisa menyelesaikan pewarnaan 50 lembar batik. Ongkos masing-masing batik bervariasi, berdasarkan tingkat kerumitan motif dan warna yang dikehendaki.

Untuk itu ongkosnya berkisar Rp 30.000 dengan masa kerja antara 10 hari sampai 20 hari. Untuk penyelesaikan tiap lembar batik, dia mendapat keuntungan sekitar Rp 10.000. "Syukurlah, masih banyak yang menitipkan batiknya untuk saya warnai," ujarnya.

Banyaknya orang yang menitipkan batik untuk diwarnai itu cukup menyita hari Kulsum. Setiap hari mulai pukul 07.00 pagi sampai petang dia terus bekerja. Rupanya, kata dia, banyak orang yang enggan mewarnai sendiri karena jadi kotor semua. "Kalau saya sih sudah telanjur begini, ya diteruskan saja, apalagi kami juga perlu makan," ucap Kulsum. (BEE)

Sumber: Kompas, 04/04/07

Berawal dari Legenda

Oleh: Fabiola Ponto

Sang surya belum lagi mencurahkan sinarnya. Hanya embusan angin mengiringi tapak-tapak menembus gelap yang sunyi. Hingga jejak-jejak kaki itu mencapai tepian menuju laut dan berhenti.

Suasana berubah menjadi ingar-bingar. Para perempuan Desa Telaga Biru mengantar suami mereka masing-masing untuk melaut. Laut sudah bersahabat, berarti tiba waktunya untuk kembali ke sana dan mencari ikan untuk menafkahi keluarga.
Sementara menunggu suami pulang ke rumah, para istri melanjutkan aktivitas sehari-hari. Seperti berbelanja dan memasak, mengurus segala keperluan rumah tangga, juga anak. Malam harinya mereka mulai menyalurkan keterampilan dengan membatik.

Entah benar atau tidak, kisah tersebut melatarbelakangi industri batik Tanjung Bumi di Bangkalan, Madura. Membatik sudah menjadi mata pencaharian utama sampai sekarang.
Beberapa industri yang tergolong besar menampung hasil kreasi para perajin batik di desa tersebut. Sekurang-kurangnya ada industri kecil "Batik Tulis Annis" dan "Puteri Madura". Sisanya merupakan perajin batik rumahan dan tukang warna.

Membatik di sana rupanya sudah menjadi pekerjaan turun-temurun. Seperti dituturkan Hj Toyibah (53). Seperampat abad lebih dia menekuni usaha membatik yang kini menopang kehidupan seluruh keluarga. "Saya sudah membatik sejak masih di sekolah dasar (SD), belajar dari orangtua," ujarnya, Jumat (30/3).

Dengan empat pegawai yang menangani batik cetak dan hampir 100 perajin yang mengerjakan batik tulis, "Batik Tulis Annis" mengerjakan batik sesuai pesanan. Satu stel batik paling murah dihargai Rp 500.000. Harga itu berlaku untuk batik berbahan katun dan hasil cetak. "Kalau kain sutra dan batik tulis, harganya bisa sampai Rp 2 juta," kata Toyibah.

Tingginya harga batik tulis, kata ibu tiga putra itu, karena proses yang cukup rumit. Satu stel batik memerlukan waktu hingga berbulan-bulan untuk selesai karena dengan motif berbahan alam, kain perlu direndam sampai satu bulan agar hasilnya maksimal.

Motif dan warna menjadi ciri khas tersendiri. Umumnya motif batik Tanjung Bumi bersentuhan dengan alam, yaitu burung, bunga, atau daun. Semuanya itu digambarkan dengan indah dan berpadu kombinasi warna merah dan hitam. "Batik ini biasanya memang berwarna merah dan hitam, tapi banyak juga warna lain," ujar Hendy Muarif (20), pemilik "Puteri Madura".

Kini Hendy menangani bisnis orangtuanya. Di sana mereka bukan hanya melayani pesanan batik tulis dan batik cetak, tetapi juga menyediakan bahan mentah. "Ada cat, canting, juga obat-obatannya," tuturnya.

Walaupun batik menjadi legenda di sana, sang ibu belajar membatik di Solo saat memutuskan menekuni usaha batik. Membatik menjadi mata pencaharian karena sang ayah tidak lagi menjadi nelayan.

Batik Tanjung Bumi sudah banyak dikenal. Namun, kondisi perekonomian tidak pandang bulu. Beberapa perajin kecil yang mencoba memasarkan sendiri tidak bertahan lama. Seperti kata Toyibah, perajin batik memerlukan dukungan pemerintah agar pembeli asing mau datang lagi dan menjadi pelanggan tetap.

Sumber: Kompas, 04/04/07

Baca juga:
Hj Kulsum Memilih Mewarnai Batik

halaman depan

Tak Ada Alasan Menolak

Ketua Yayasan Tanah Leluhur (YTL), Masrawi merasa lega menyusul segera diselesaikannya MoU kerjasama saling menguntungkan antara petani garam dengan PT Garam (Persero). Untuk itu, Masrawi meminta semua pihak, supaya segera melaksanakan hasil keputusan agar petani segera dapat mengais rezeki dari hasil garam.

"Petani garam adalah yayasan yang selama ini berjuang untuk mendapatkan hak garap. Penegasan bahwa petani garam adalah yayasan itu sudah diperjelas pada pertemuan 25 Januari 2007 antara petani garam dengan komisi II," tegas Masrawi.

Kepada PT Garam, Masrawi berharap tidak lagi menambah persoalan baru, dengan menolak wadah petani garam yang tergabung dalam yayasan. Karena diakui atau tidak, ribuan petani yang tergabung dalam YTL akan terus berjuang mendapatkan hak garap di lahan PT Garam.

Menurut Masrawi, komisi II DPR RI telah menyatakan yang dimaksud petani garam adalah mereka yang mempunyai kaitan dengan tuntutan atas tanah pegaraman. Hal itu dikuatkan dengan rekomendasi tim penanganan permasalahan tanah pegaraman Madura DPRD Jatim.

Untuk Kabupaten Sumenep ada Yayasan Tanah Leluhur (YTL), Pamekasan Komite Pemulihan Hak Azasi Manusia (KPHAM) dan Sampang Yayasan Bina Sejahtera Mandiri (BSM). "Tidak ada alasan PT Garam menolak yayasan petani garam," tegasnya. (st2)

Sumber: Surya, 03/04/2007

Tolak Melibatkan Yayasan

Kuasa hukum PT Garam, Wiyono Subagyo SH, menyatakan PT Garam akan patuh terhadap keputusan pemerintah sebagaimana yang telah direkomendasikan Komisi II DPR dalam dengar pendapat dengan Menteri BUMN dan rekomendasi Komisi II dengan Sekprov Jawa Timur, Deputi BUMN Jatim dan Dirut PT Garam.

Hanya saja menurut Wiyono, PT Garam hanya akan melakukan kontrak kerja saling menguntungkan dengan petani garam, bukan kelompok atau yayasan. Hal itu sesuai rekomendasi Komisi II DPR RI tanggal 27 Desember 2006 yang tidak menyebutkan yayasan tetapi langsung kepada petani.

"Kita akan konsisten dengan rekomendasi itu yang tidak menyebutkan kelompok, tetapi langsung petani. Makanya, kami tidak mau diseret kepada sebuah tindakan diluar isi rekom itu," tandas Wiyono.

Dikatakan, PT Garam bersedia menandatangani kerjasama dengan petani garam sesuai daftar yang telah direkap oleh koordinatornya. Koordinator itu bukan yayasan yang selama ini memperjuangkan hak petani garam, tetapi mereka yang telah ditunjuk oleh aparat atau kepala desa masing-masing.

Selain itu, lanjut Wiyono, lahan pegaraman yang akan dikerjasamakan dengan petani merupakan lahan pegaraman yang non produktif. Selama ini lahan pegaraman yang produktif masih dikelola secara penuh oleh PT Garam. Apalagi PT Garam masih tetap dibebani untuk memberikan keuntungan kepada pemerintah. (st2)

Sumber: Surya, 03/04/2007

Perlu dibaca:

Tak Ada Alasan Menolak

Berebut Tanah di Lahan Pegaraman

Sumenep, Surya - Setelah berjuang selama beberapa tahun, perjuangan petani garam untuk mendapatkan lahan pegaraman PT Garam membuahkan hasil. Petani garam rencananya akan diberikan lahan garapan di lokasi pegaraman yang tidak produktif. Bagaimana liku-liku perjuangannya. Berikut liputannya.

"Bismillah, kami berjuang mendapatkan hak garap di lahan PT Garam, karena tanah ini memang punya leluhur kami yang dipinjam pakai oleh Bupati Sumenep saat itu. Dan saat ini sudah selesai pinjam pakainya," tegas Sekretaris Yayasan Tanah Leluhur (YTL), Masrawi dihadapan ribuan petani garam, 30 Agustus 1998 lalu.

Teriakan Masrawi saat itu seakan menjadi sugesti ribuan petani garam yang tergabung dalam YTL untuk berjuang merebut kembali lahan pegaraman milik nenek moyangnya yang telah 50 tahun dipakai PT Garam. Mulai saat itu pula, organisasi yang dipimpin almarhum Hosen Arsidik itu aktif melakukan pendekatan ke pemerintah.

Upaya mendapatkan kembali sekitar 5.000 hektare lahan pegaraman PT Garam itu sesuai akte kesepakatan antara petani garam Desa Pinggir Papas dan Karang Anyar, Kecamatan Kalianget, Sumenep. Kesepakatan pada 3 Agustus 1936 itu hanya menyewakan lahan selama 50 tahun kepada PT Garam yang saat itu bernama Perusahaan Negara (PN) Garam.

Karena itu, seharusnya tanah yang sebagian besar berada di Desa Karang Anyar dan Pinggir Papas itu seharusnya sudah dikembalikan lagi kepada rakyat tanggal 7 Agustus 1986.

Menurut Masrawi, dalam perjanjian 3 Agustus 1936 itu, Kepala Desa Karang Anyar, Sastro Wijoyo dan Kepala Desa Pinggir Papas, Sastro Sudirso menyerahkan lahan pegaraman kepada Bupati Sumenep saat itu Raden Panji Samadikoen. Lahan itu rencananya akan dijadikan sebagai lahan pegaraman oleh pemerintah sebagai tempat produksi garam.

Lahan pegaraman rakyat itu dikelola perusahaan nasional milik pemerintah yang saat itu disebut PN Garam, dan pekerjanya akan melibatkan rakyat eks pemilik lahan. Lahan tanah pegaraman itu dijanjikan akan dikembalikan kepada rakyat setelah 50 tahun, atau setelah lahan pegaraman itu siap dikelola oleh masyarakat.

Namun, kenyataannya hingga batas waktu yang tertera dalam perjanjian itu, lahan pegaraman tidak pernah dikembalikan. Bahkan tanpa sepengetahuan eks pemilik, lahan pegaraman itu telah disertifikatkan oleh PN Garam sebagai aset miliknya serta menolak akte perjanjian yang tertulis dalam tulisan dengan huruf Jawa.

"Siapapun mengakui, kalau akte perjanjian antara pemerintah zaman dulu dengan rakyat sah dan asli. Jadi, perjuangan untuk merebut kembali lahan milik leluhurnya sangat tepat," tegas Masrawi.

Selain Yayasan Tanah Leluhur (YTL), Yayasan Al-Jihad juga mengaku punya hak dalam merebut kembali lahan yang saat ini dikuasai PT Garam. Yayasan Al-Jihad merupakan kumpulan petani garam yang pada tahun 1975 lalu lahan pegaraman miliknya dibebaskan oleh PT Garam untuk kepentingan modernisasi produksi garam di Sumenep. Saat itu lahan milik warga dibeli dengan harga antara Rp 1 - Rp 2 juta/hektare.

"Kami adalah keluarga pemilik lahan yang tahun 1975 lalu dibebaskan paksa oleh pemerintah untuk kepentingan modernisasi. Pada saat itu kami tidak bisa berkutik, karena saat itu rezim Orde Baru masih sangat kuat," ujar Ketua Yayasan Al-Jihad, Imam Sutardjo.

Namun, petani garam khususnya yang tergabung dalam Yayasan Al-Jihad kemudian menyadari, ternyata rencana modernisasi pegaraman tidak pernah terwujud. Tanah pegaraman seluas 982 hektare yang sebelumnya menjadi milik sekitar 800 orang petani hanya digunakan untuk proses pembuatan garam secara tradisional.

Dikatakan, sejak pembebasan lahan pegaraman oleh PT Garam, perekonomian masyarakat eks pemilik tanah hancur. Mereka yang sebelumnya banyak menggantungkan hidupnya lewat pegaraman akhirnya hidupnya terpuruk. Pengangguran merajalela, bahkan banyak anak-anak putus sekolah karena tidak ada biaya lagi. "Yang lebih menyakitkan lagi, sejak saat itu eks pemilik lahan hanya menjadi buruh penggarap dan buruh angkut hasil garam PT Garam," ungkap Imam Sutarjo.

Akumulasi masalah yang dihadapi masyarakat petani garam Sumenep itu kemudian menumbuhkan keinginan untuk merebut kembali lahan yang sebelumnya diakui miliknya. Kondisi itu mencapai puncaknya pascareformasi akhir 1998 dan awal 1999. Berbagai aksi dilakukan untuk menekan pemerintah (PT Garam) mengembalikan lahan yang diakui menjadi milik petani.

Jatuh bangun perjuangan petani garam baik yang dilakukan Yayasan Al-Jihad maupun YTL seakan tak pernah padam. Hingga akhirnya Al-Jihad mendapatkan pintu masuk dengan mendapatkan hak garap di lahan milik PT Garam tahun 2000 sekitar 200 hektare.

Lahan PT Garam yang diberikan kepada Yayasan Al-Jihad khususnya lahan yang kurang produktif dengan catatan lahan itu bukan dikembalikan, tetapi diberikan hak garap saja. Hal itu juga sesuai SK Nomor 1222 tahun 1975 yang mengamanatkan selama modernisasi pegaraman belum dilaksanakan, petani pemilik tanah diperbolehkan menggarap lahannya.

Keberhasilan perjuangan Yayasan Al-Jihad semakin mendorong YTL berjuang mendapatkan haknya. Hanya saja upaya YTL yang telah berulangkali unjuk rasa tidak digubris PT Garam. Akibatnya, massa YTL beberapa kali melakukan tindakan anarkis menghadang pegawai PT Garam yang akan masuk kantor serta menggarap paksa sejumlah lahan milik PT Garam.

Akhirnya tahun 2002, YTL mendapat hak garap lahan milik PT Garam di musim penghujan saja. Petani garam yang tergabung dalam YTL diperbolehkan mempergunakan lahan PT Garam di waktu musim hujan untuk tambak udang atau bandeng. Hanya saja, ketika memasuki musim garam, harus diserahkan lagi ke PT Garam.

Perjuangan untuk mendapatkan hak garap itu tidak pernah surut. Selain unjuk rasa, YTL juga melakukan lobi-lobi dan pendekatan kepada Pemkab Sumenep, Pemprov Jatim hingga pemerintah pusat, termasuk menyampaikan aspirasi ke DPRD hingga DPR RI di Jakarta.

Perjalanan panjang itu akhirnya membuahkan hasil. Karena pada 27 September 2006 lalu petani garam memperoleh angin segar setelah Komisi II DPR memberikan sinyal ada kerjasama sinergi yang saling menguntungkan antara PT Garam (Persero) dan petani garam.

Dengar pendapat Komisi II DPR dipimpin Priyo Budi Santoso (F-PG) dengan Timja Pertanahan Komisi II, Sekretaris Provinsi Jawa Timur, Deputi BUMN Jawa Timur, Direktur PT Garam dan petani garam yang bertempat di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta.

Dalam dengar pendapat itu diputuskan petani garam akan dilibatkan atau diberikan hak sebagai penggarap lahan dengan memproduksi garam. Sedangkan PT Garam sebagai pemilik lahan memberikan bimbingan teknis terhadap kualitas dan kuantitas produksi garam.

Untuk mempermudah penyelesaian itu, Komisi II meminta kepada Pemprov Jatim bersama-sama dengan pemkab dan Deputi Bidang Usaha Jasa Kementerian BUMN sesuai dengan kewenangan masing-masing berperan aktif dalam mewujudkan skema kerjasama yang sinergi.

"Kerjasama penyelesaian itu diharapkan paling lambat 31 Maret 2007," ujar Masrawi, Ketua YTL yang hadir dalam pertemuan itu. Namun hingga 3 April 2007 kerjasama itu masih belum terwujud
karena ada beberapa penafsiran hasil kesepakatan yang berbeda dari PT Garam dan YTL.

Menguntungkan Semua Pihak

Bupati Sumenep, KH Moh Ramdlan Siraj SE MM, mengaku tetap berkomitmen untuk menyelesaikan kasus sengketa lahan pegaraman antara petani yang diwakili yayasan dengan PT Garam. Bupati Ramdlan yang mengaku tidak diundang dalam pertemuan penyelesaian sengketa lahan pegaraman di Pemprov Jatim, juga berjanji akan bekerjasama dengan tiga bupati lainnya yakni Pamekasan dan Sampang.

"Itu tujuan kami, supaya persoalan antara petani dan PT Garam selesai. Sehingga tidak ada riak-riak lagi yang bisa menghalangi proses penyelesaian ini," tandas Ramdlan.

Menurutnya, proses penyelesaian itu harus dilakukan sesuai acuan dari rekomendasi Komisi II DPR RI, bahwa yang memfasilitasi penyelesaian adalah pemprov bersama-sama dengan Pemkab Sumenep, Sampang dan Pamekasan. "Bukan hanya pemkab sendiri, tetapi semua pihak yang disebutkan dalam rekomendasi itu," tegasnya.

Ramdlan berharap menyusul hasil rekomendasi itu, semua pihak berlapang dada, karena hasil itu menjadi amanat dan keputusan terbaik yang menguntungkan semua pihak. Karena itu, Bupati Ramdlan tak ingin melihat petani garam justru dijadikan alat untuk mencari keuntungan dibalik sengketa lahan pegaraman. (st2)

Sumber: Surya, 03/04/2007

Baca juga:

Tolak Melibatkan Yayasan

Kebudayaan Madura dan Globalisasi

oleh: MH SAID ABDULLAH

Kegelisahaan utama berbagai kelompok masyarakat di belahan dunia mana pun adalah bagaimana mempertahankan identitas jati dirinya. Bagaiaamana suatu suku bangsa memelihara dan menjaga kelestarian nilai-nilai adiluhung yang diwariskan sehingga identitas tetap eksis di antara suku bangsa lain.

Persoalan-persoalan seperti itulah yang menantang saya ketika merenungkan kebudayaan Madura. Masyarakat Madura ada di mana-mana di negara ini. Bahkan di manca negara dengan tampilan dan gaya yang khas. Tapi satu hal yang mencemaskan adalah label kekerasan yang melekat dalam diri orang Madura.

Kegelisahan tersebut mendorong penyelenggaraan Kongres Kebudayaan Madura (KKM) yang digelar di kota Sumenep, 09-11 Maret 2007 lalu. Ini merupakan diskusi yang secara spesifik menyoroti kebudayaan Madura. Selain menggelar berbagai kesenian khas Madura, kongres juga para budayawan dan pengamat Madura dalam dan luar negeri. Selama berlangsungnya kongres, problem yang menjadi sorotan utama adalah bagaimana merevitalisasi nilai-nilai adiluhung kebudayaan Madura, supaya menghapus citra negatif masyarakat Madura yang terbangun selama ini.

Tantangan kultural tersebut semakin krusial seiring dengan menguatkan arus globalisasi. Globalisasi merupakan suatu proses mempersatukan manusia sejagat. Kini dunia menjadi semacam global village, desa dunia. Jarak antara satu tempat dengan tempat lain diperpendek dengan teknologi informasi. Dunia terasa semaakin sempit. Hampir tidak ada lagi bagian dunia yang hidup terpencil.

Pesatnya perkembangan teknologi informasi membuat dunia seakan tanpa batas. Pesatnya penggunaan internet memungkinkan kita berkomunikasi dengan siapa saja tanpa batasan tempat dan waktu. Infrastruktur komunikasi yang semakin modern memungkinkan kita berhalo-halo secara leluasa. Aneka kegiatan manusia di berbagai pelosok dunia sudah bisa diketahui terang benderang hanya dengan duduk manis dengan duduk di depan TV, membuka internet, mendengar radio, dan berhalo-halo lewat telepon.

Arus globalisasi mebuat pintu rumah dan jendela hati kita terbuka lebar-lebar bagi orang lain, terlepas dari Anda menghendakinya atau tidak. Proses saling mempengaruhi antar budaya tidak terelakkan lagi. Dalam kondisi ini tidak relevan lagi klain eksklusivitas kultural. Semua kebudayaan dunia menjadi milik bersama. Terjadi proses seleksi alamiah terhadap unsur-unsur kebudayaan yang ada.

Barometer kebudayaan adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan kecanggihan teknologi serta kemakmuran sosial dan ekonomi. Yang tidak sepadan dengan tren kebudayaan global akan ditinggalkan masyarakat pendukungnya. Konsekuensinya, banyak nilai tradisional yang tergusur.

Dampak yang paling mengkhawatirkan dari arus globalisasi adalah terhadap agama dan tatanan nilai lainnya dalam masyarakat Madura. Kehidupan agama pada zaman ini mau tidak mau memang akan terus ditantang. Dunia di luar dia adalah dunia persaingan. Karena itu, orang mencari perlindungan pada agama dan kedamaian pada agama.

Tetapi ironisnya, orang sering menjauhkan diri dari upacara-upacara yang dirasakan membosankan dan terlalu lama. Dalam sikap beragama orang ingin cenderung serba cepat, efisien, dan efektif, tetapi menyentuh pribadi.

Di tengah kencangnya arus globalisasi terdapat juga upaya untuk membentuk kelompok kecil dengan basis identitas primordial. Orang merasa lebih dekat pada rasa kesukuan, keagamaan, atau kebudayaan tertentu. Orang mengelompokkan diri berdasarkan kesamaan darah (kesukuan) dan sejarah. Semangat membesar-besarkan kebudayaan sendiri menguat dalam kelompok ini. Mereka merasa kebudayaannya superior, lebih baik dan lebih unggul, sementara kebudayaan bangsa lain diabaikan dan diremehkan. Tidak ada lagi penghargaan terhadap kelompok lain. Tidak ada solidaritas antar kelompok yang berbeda. Semangat tersebut, gilirannya, menyulut orang-orang melakukan kekerasan, berperang atas nama suku maupun agama.

Beragam Kultur
Negera Kesatuan Republik Indonesia dibangun di ata keserbaragaman kultural. Sebagai suatu negara bangsa, kita sepakat membangun suatu identitas sosial bersama, yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa yaitu Pancasila. Namun, Pancasila tidak menegasi eksistensi kebudayaan-kebudayaan lokal. Mereka justru menjadi pilar-pilar utama yang menopang Pancasila. Sebab, Pancasila menjadi tidak lengkap tanpa kebudayaan suku Madura, Jawa, Sunda, Dayak, Irian, Flores, Ambon, dan sebagainya. Sebaliknya, tanpa Pancasila keberadaan kebudayaan-kebudayaan lokal tidak mempunyai arti apa-apa. Jadi, keduanya saling mendukung dan menyempurnakan.

Semangat yang dibangun lewat Kongres Kebudayaan Madura ini adalah Madura untuk Indonesia. Sebab, tidak mungkin ada Madura tanpa Indonesia. Tanpa kebudayaan Madura kebudayaan Indonesia tidak lengkap.

Saya selalu menyebut Madura sebagai taman sarinya Indonesia. Kalau banyak daerah di Indonesia terkoyak-koyak oleh konflik berbau suku, agama, ras, maupun antar golongan, di tanah Madura kehidupan warganya aman-aman saja. Padahal, masyarakat yang tinggal di Madura berasal dari berbagai suku, agama, dan ras. Anehnya, masyarakat Madura yang sangat mencekam, yakni kekerasan. Mungkin hanya karena keterlibatan segelintir warga keturunan Madura di perantauan. Tantangan kultural yang mengemuka dalam Kongres Kebudayaan Madura kali ini adalah merevitalisasikan nilai-nilai kebudayaan Madura yang adiluhung dengan memperbaiki masyarakat Madura.

Di bawah tekanan kekuatan kebudayaan global yang sudah menjalar ke dalam kehidupan sosial sebagian besar masyarakat Indonesia, kita perlu membangun idealisme baru. Tata kehidupan masyarakat yang terlalu dikuasai oleh ekonomi, yang lebih pragmatis dan mementingkan keuntungan, perlu diimbangi dengan upaya membangun semangat dan rasa solider antar warga masyarakat sebangsa dan setanah air maupun sedunia.

Dalam rasa solider itu, perbedaan kultural itu tetap dipertahankan. Namun kita tidak boleh terikat rasa kesukuan, keagamaan atau kebudayaan tertentu. Marilah kita menyerap kebudayaan global tanpa meninggalkan nilai-nilai adiluhung yang diwariskan leluhur kita. Tugas kita adalah memberikan perspektif baru pada nilai-nilai tradisional agar tetap relevan dengan dinamika hidup manusia masa depan.

Penulis adalah Wakil Ketua Komisi VIII DPR, anggota DPR Dapil X Madura

Sumber: Surabaya Post

Hari Jadi Kabupaten Sampang

Penelusuran Hari Jadi Butuh Waktu 20 Tahun

Ide awal penelusuran dan pencarian Hari Jadi Kabupaten Sampang kali pertama disampaikan oleh sekelompok budayawan Sampang kepada lembaga legislatf pertengahan tahun 1973 silam. Bagaimana perjalanannya?

Tonggak penelusuran dan pencarian Hari Jadi Kabupaten Sampang tercetus dalam sidang paripurna Pengesahan Pemakaian Lambang Daerah pada bulan Oktober 1973. Saat itu, semua fraksi di DPRD Sampang sepakat bahwa penelusuran hari jadi dianggap penting dalam rangka memperkokoh jati diri dan melegitimasi status Kabupaten Sampang.

Lalu, 2 tahun kemudian, pada Agustus 1975, lembaga legislatif membentuk Tim Perencana Penelusuran dan Penetapan Hari Jadi Kabupaten Sampang yang diketuai sekretaris daerah waktu itu. Tim tersebut di bawah koordinasi Ahmad Putrodihardjo dan beranggotakan Moh. Iksan Tohir, Drs Herman Effendi, Drs Moh. Yasid, Drs Ali Daud Bey, dan Drs Soetopo.

Meskipun tidak didukung tenaga pakar, mereka bertekad menerbitkan buku sejarah pemerintah di Sampang. Pengumpulan data-datanya dilakukan melalui wawancara langsung dengan pejabat pemerintah maupun tokoh ulama. Antara lain, RPH Moh. Noer (gubernur Jawa Timur saat itu), Soenarto (residen Madura), KH Zubair Abdullah, KH Nahrawi, dan Moh. Kurdi Adra’i.

Selain itu, mereka melakukan pengkajian terhadap sejumlah referensi. Antara lain, buku Sejumlah Pemerintahan di Madura, Madura Selayang Pandang, Pangeran Trunojoyo Panembahan Maduretno, dan Cerita Pangeran Bangsacara.

Setelah melalui penelusuran dan pencarian yang melelahkan selama 3 tahun, pada pertengahan tahun 1978, tim lima berhasil menerbitkan buku Sejarah Pemerintahan Kabupaten Sampang.

Untuk menindaklanjuti hasil kerja tim, pada tahun 1981 Pemkab Sampang mengundang beberapa pakar sejarah dari Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur untuk memberikan penilaian terhadap keabsahan dan kebenaran teknis penulisan buku Sejarah Pemerintahan Kabupaten Sampang tersebut.

Hasilnya, para pakar sejarah yang diketuai kepala Bidang Museum Sejarah dan Kepurbakalaan Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur itu menilai, kebenaran isi buku tersebut masih lemah dan tingkat keabsahannya diragukan. Padahal, untuk menetapkan Hari Jadi Kabupaten Sampang, tingkat keabsahan dan kebenarannya harus valid.

Buku tersebut dinilai lemah, karena tidak ditulis oleh pakar sejarah. Isinya tidak didukung dengan bukti-bukti fisik di lapangan. Seperti prasasti atau batu bertulis, serta surya atau candra sankala di situs-situs kepurbakalaan.

Secercah harapan muncul kembali, ketika tahun 1982 Pemkab Sampang melalui dana APBN mengadakan kegiatan proyek penelitian kepurbakalaan. Penelitian yang dipimpin oleh pakar sejarah dari IKIP Malang, Drs Goenadi Brahmatyo, ini, pada tahun itu juga berhasil menerbitkan sebuah buku Sejarah Sampang.

Mereka juga berhasil melengkapi hasil penelitiannya dengan bukti-bukti fisik di lapangan. Sehingga, tingkat keabsahan dan kebenarannya memenuhi persyaratan ilmiah kepurbakalaan.

Untuk mempercepat penelusuran dan pencarian Hari Jadi Kabupaten Sampang, pada tahun 1993 bupati Sampang mengubah tim teknis menjadi kelompok kerja (pokja) melalui SK Bupati Sampang Nomor: 144 Tahun 1993. Tim pokja yang diketuai Sekdakab Udijanto SH ini, mempunyai tugas mencari Hari Jadi Kabupaten Sampang, mengadakan kegiatan seminar, dan membuat buku Sejarah Sampang.

Dalam melakukan tugasnya, mereka bekerjasama dengan pakar sejarah dari Suaka Sejarah Kepurbakalaan Trowulan Mojokerto, Jurusan Sastra Arkeologi dan Sejarah Universitas Gajah Mada Jogjakarta, dan Bidang Museum dan Kepurbakalaan Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pemprov Jawa Timur.

Pada tanggal 20 Juni 1994, tim pokja mengadakan seminar di kampus Bulak Sumur Universitas Gajah Mada Jogjakarta. Hasilnya, mereka berhasil menemukan era atau dekade kurun waktu Sampang sebagai statu komunitas yang berstruktur. Dekade ini merupakan momentum historis yang bisa dijadikan kebanggaan (pride) oleh masyarakat Sampang untuk dipilih dan disepakati sebagai Hari Jadinya.

Untuk memutuskan finalisasi Hari Jadi Kabupaten Sampang yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, pada tanggal 21 Juli 1994 tim pokja mengadakan seminar sehari. Seminar tersebut melibatkan 6 akademisi pakar sejarah, 2 pakar sejarah dari Suaka Sejarah dan Kepurbakalaan Trowulan Mojokerto, dan 2 pakar sejarah dari Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pemprov Jawa Timur.

Hasilnya, para pakar sejarah sepakat dan memutuskan Hari Jadi Kabupaten Sampang jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal atau tanggal 23 Desember 1624 Masehi yang bertepatan dengan Grebek Maulid Kerajaan Mataram. Momentum tersebut merupakan hari pengangkatan dan pelantikan Raden Praseno yang bergelar Pangeran Cakraningrat I oleh Raja Mataram Sultan Agung, sebagai penguasa Madura Barat yang berkedudukan di Sampang.

Hasil seminar tersebut kemudian dikukuhkan melalui Keputusan Bupati Sampang Nomor: 203A Tahun 1994 dan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Sampang Nomor: 12 Tahun 1994. Sedangkan penetapan Hari Jadi Kabupaten Sampang ditetapkan melalui SK Bupati Sampang Nomor: 188.45/286/KEP/434.013/2004.

Situs Rato Ebuh Jadi Acuan

Munculnya kembali keinginan mengangkat warisan budaya nenek moyang, berangkat dari keinginan untuk menetapkan Hari Jadi Kabupaten Sampang. Penentuannya pun memerlukan beberapa referensi berupa batu bertulis (prasasti). Termasuk, pitutur atau legenda masyarakat.

Menurutta Tim Perencana Penelusuran dan Penetapan Hari Jadi Kabupaten Sampang, Drs H Ali Daud Bey, referensi-referensi tersebut merupakan bukti sejarah yang paling akurat dan bisa dipertanggungjawabkan dalam menentukan Hari Jadi Kabupaten Sampang.

Sangkala Memet yang terdapat di situs Sumur Dhaksan di Jalan Syuhadak Kelurahan Dalpenang menjadi prasasti yang pertama. Di situs itulah, ditemukan Candra Sangkala atau angka tahun Saka (C,) yang berbunyi: "Kudo Kalih Ngrangsang Ing Butho".

Seorang ahli sansekerta menafsirkan, situs Sumur Dhaksan dibuat sekitar tahun 757 C, yang bertepatan dengan tahun 835 Masehi. Berarti, situs tersebut dibuat jauh sebelum berdirinya Dinasti Syailendra.

"Saat itu, di Sampang sudah ada komunitas masyarakat yang berstruktur dan memiliki padepokan agama Hindu-Budha," terangnya.

Berdasarkan penjelasan Direktorat Sejarah dan Kepurbakalaan Depdikbud RI, pada jaman itu padepokan tersebut merupakan tempat untuk menggodok kerohanian masyarakat.

Prasasti kedua adalah Sangkala Memet pada situs Buju’ Nandi di Desa Kemoning, Kecamatan Kota Sampang. Pada prasasti tersebut, tertulis Negara Gata Bhuana Agong atau 1301 C, yang bertepatan dengan tahun 1379 Masehi. Sangkala Memet tersebut diperkirakan bekas peninggalan padepokan Hindu-Budha.

Sedangkan prasasti yang ketiga adalah prasasti Bangsacara yang terletak di Kampung Madeggan, Kelurahan Polagan, Kota Sampang. Situs tersebut ditemukan di dasar umpak atau candi belum jadi yang tertulis angka 1305 C, atau bertepatan dengan tahun 1383 Masehi.

"Konon, di daerah ini juga sudah berdiri padepokan Hindu-Budha yang kebenaran berdirinya didukung oleh pitutur atau legenda masyarakat setempat," terangnya.

Prasasti yang keempat adalah situs Pangeran Santo Merto yang merupakan paman Raden Praseno atau Pangeran Cakraningrat I yang menjadi penguasa Madura Barat. Pada situs ini, terdapat tulisan Candra Sangkala bertuliskan huruf Hijaiyah tahun 1496 C, atau tahun 1574 Masehi.

Sedangkan situs terakhir adalah Makam Rato Ebuh yang juga terletak di Kampung Madeggan. Di situs tersebut, tertulis angka tahun Saka dan tulisan berbunyi "Naga Kapaneh Titis Ing Midi" yang dibuat pada tahun 1545 C, atau tahun 1624 Masehi yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi Kota Sampang.

Berangkat dari temuan prasasti dan situs itulah, akhirnya Pemkab Sampang menggelar Seminar Penentuan Hari Jadi Kabupaten Sampang. Yang di undang sebagai pembicara antara lain, peneliti sejarah dari Fakultas Sastra Jurusan Arkeologi Universitas Gajah Mada (UGM) Jogjakarta.

Kesimpulan seminar, situs Sumur Daksan, Buju’ Nandi, Bangsacara, dan Pangeran Santo Merto dinyatakan tidak bisa dijadikan sebagai referensi. Alasannya, tidak ada bukti atau referensi kepustakaan otentik yang mendukung.

Khusus prasasti Pangeran Santo Merto, sebenarnya disertai bukti tulisan ahli sejarah asal Belanda, HJ De Graff. Tapi, tulisan tersebut dinyatakan tidak representatif dijadikan dasar penetapan Hari Jadi Kabupaten Sampang.

"Setelah melalui adu argumentasi dan pengkajian ilmiah secara mendalam, akhirnya situs Makam Rato Ebuh yang ditetapkan sebagai acuan untuk menentukan Hari Jadi Kabupaten Sampang," jelas Ali Daud Bey.

Grebeg Maulid Simbol Hari Jadi
Dibandingkan referensi yang lain, situs Makam Rato Ebuh dilengkapi dan didukung dengan daftar kepustakaan hasil karya ahli sejarah Belanda HJ De Graff. Sehingga, sangat representatif dijadikan dasar penetapan Hari Jadi Kabupaten Sampang.

DALAM bukunya De Op Komst Van R Trunojoyo (1940), HJ De Graaf menyebutkan bahwa pada tanggal 12 Rabi’ul Awal 1039 Hijriyah yang bertepatan dengan 23 Desember 1624 Masehi, Raja Mataram saat itu Sultan Agung mengangkat dan menetapkan Raden Praseno yang bergelar Pangeran Cakraningrat I menjadi penguasa Madura Barat yang kerajaannya dipusatkan di Sampang.

De Graff menerangkan, dalam surat titahnya, Sultan Agung juga menegaskan bahwa Pangeran Cakraningrat I berhak menerima payung kebesaran kerajaan dan upeti sebesar 20 ribu Gulden.

Secara de jure maupun de facto, surat tersebut merupakan bukti otentik yang menjadi pride (kebanggaan) masyarakat Madura Barat yang cakupan kekuasaannya meliputi Sampang, Arosbaya, dan Bangkalan atas terpilihnya Raden Praseno sebagai Raja Madura Barat.

Saat itu, masyarakat Mataram ikut merayakan pengangkatan dan penetapan Pangeran Cakraningrat I dengan melakukan kegiatan Gebreg Maulid.

Sebenarnya, Pangeran Cakraningrat I adalah salah seorang tawanan Sultan Mataram saat berlangsungnya perang antara masyarakat Madura dengan Mataram. Tapi, Sultan Agung kemudian mengangkat Raden Praseno yang saat itu masih berumur 6 tahun sebagai anak asuhnya.

Setelah puluhan tahun dibesarkan di lingkungan keluarga Keraton Mataram, akhirnya Raden Praseno menjadi anak emas Sultan Agung dan dipercaya menjadi Raja Madura Barat.

Meskipun menjadi penguasa Madura Barat, Pangeran Cakraningrat I konon jarang berada di Sampang. Sebab, saat itu tenaganya sangat dibutuhkan Sultan Agung untuk mengawal Kerajaan Mataram. Praktis, jalannya roda pemerintahan di Kerajaan Madura Barat seringkali diwakilkan kepada pamannya, Pangeran Santo Merto.

Beberapa tahun kemudian, Pangeran Cakraningrat I dan putranya Pangeran Mloyo Kusumo atau Raden Maluyo akhirnya mangkat di medan perang saat berusaha menghentikan pemberontakan Pangeran Pekik yang merongrong kepemimpinan Sultan Agung.

Jasad Pangeran Cakraningrat I kemudian dikebumikan di makam raja-raja Mataram di Imogiri, Jawa Tengah. Perang saudara tersebut akhirnya melengserkan tahta kekuasaan Sultan Agung. Setelah itu, mahkota Kerajaan Mataram diserahkan kepada Sultan Amangkurat.

Peralihan kekuasaan dari Sultan Agung kepada Sultan Amangkurat ini, berimbas pada jalannya roda pemerintahan di Kerajaan Madura Barat. Mahkota kerajaan yang seharusnya diserahkan kepada Raden Nila Prawita atau Pangeran Trunojoyo, justru diserahkan kepada Pangeran Cakraningrat II.

Karena tidak terima dengan keputusan Raja Mataram Sultan Amangkurat, Pangeran Trunojoyo akhirnya melakukan pemberontakan. Konon, kepemimpinan Pangeran Cakraningrat II ini dilakukan secara sewenang-wenang, korup, dan bejat.

Merasa tidak aman dengan ancaman dan pemberontakan Pangeran Trunojoyo, akhirnya pusat Kerajaan Madura Barat dipindah dari Madeggan ke daerah Kwanyar, Bangkalan. Beberapa saat kemudian, tahta kerajaan dipindah lagi ke daerah Arosbaya, Bangkalan.

Kegigihan perjuangan Pangeran Trunojoyo akhirnya membuahkan hasil. Tidak hanya Kerajaan Madura Barat saja yang berhasil digulingkan. Tapi, tahta Kerajaan Mataram pun akhirnya berhasil direbut.

Meskipun berhasil melengserkan kekuasaan Sultan Amangkurat sebagai Raja Mataram, tapi Pangeran Trunojoyo menolak menjadi penguasa dan menduduki singgasana Kerajaan Mataram. Yang dia inginkan, hanyalah menjadi penguasa Kerajaan Madura Barat. Akhirnya, Pangeran Trunojoyo resmi dinobatkan menjadi Raja Madura Barat dengan gelar Panembahan Maduretno.

Walaupun menolak menduduki tahta Kerajaan Mataram, Panembahan Maduretno tetap membawa mahkota Kerajaan Mataram. Dia menolak menyerahkan simbol kekuasaan Kerajaan Mataram, selama Sultan Amangkurat tidak bersedia memutuskan kerjasama dengan Belanda. Setelah tuntutan itu dipenuhi, akhirnya mahkota Kerajaan Mataram pun dikembalikan.

Selama menjadi penguasa Kerajaan Madura Barat, Pangeran Trunojoyo meninggalkan monumen bersejarah bagi masyarakat Kabupaten Sampang. Diantaranya adalah Monumen Trunojoyo yang dijadikan sebagai pusat latihan kelaskaran prajurit Kerajaan Madura Barat.

Sampai saat ini, Monumen Pebabaran sebagai tempat kelahiran Pangeran Trunojoyo yang terlokasi di Jalan Pahlawan Gg VIII Kota Sampang masih terawat dengan baik. Menurut legenda masyarakat setempat, di lokasi inilah ari-ari pahlawan rakyat Madura tersebut ditanam oleh kedua orangtuanya. (TAUFIQ RIZQON)

Sumber: Jawa Pos, 31/03/07

Canangkan Decentralized Basic Education

Sampang, Jawa Pos - Untuk memperbaiki kondisi pembelajaran di Kabupaten Sampang, dinas P dan K bekerja sama dengan United States Agency International Development (USAID) Amerika Serikat menggelar program desentralisasi pendidikan dasar atau decentralized basic education (DBE). Pesertanya berasal dari kalangan kepala sekolah, komite sekolah (KS), dan stakeholder pendidikan se Kecamatan Camplong.

Kemarin, program yang dipusatkan di auditorium PKPRI Camplong ini dibuka Kadis P dan K Sampang, Drs H Moh. Syahid. Materi pelatihan, desentralisasi manajemen dan tata pelayanan pendidikan (good governance), peningkatan mutu pembelajaran, dan peningkatan pengetahuan murid sekolah pendidikan formal dan nonformal.

Kepada wartawan, Koordinator Wilayah DBE Sampang, Akhid Afnan M.Pd, mengatakan, tujuan program DBE adalah untuk mengembangkan kapasitas, memberikan inovasi, mempromosikan dan memperluas contoh-contoh yang konkret (good practices) dalam penerapan suatu pelajaran. Juga memberikan masukan teknis, kajian sistem, fasilitasi pelatihan, dan pendampingan pasca pelatihan kepada peserta.

Sehingga, diharapkan bisa memperkuat kapasitas individu, organisasi, dan institusi. "Tentunya, dengan mengubah cara kerja, manajemen, dan tata pelayanan pendidikan," ujarnya.

Di tempat terpisah, Kadis P dan K, H Moh. Syahid, mengatakan, program DBE merupakan kemitraan Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) yang sudah dirajut sejak tahun 2005 hingga 2010 mendatang. Sumber dananya dari hibah masyarakat AS, dengan dukungan nonfinansial masyarakat RI di Negara Paman Sam tersebut.

"Sedangkan penandatanganan persetujuan strategis (strategic objective agreement) ini, dilakukan oleh Menko Kesra dan perwakilan USAID di Jakarta pada 7 Juli 2005 di Jakarta lalu," ujarnya.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar di Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Sampang pada khususnya. Sedangkan untuk Kecamatan Sampang, tercatat ada 2 kecamatan yang menjadi lokasi objek, yakni Camplong dan Kedungdung. Untuk Kecamatan Camplong, ada 14 sekolah yang menjadi lokasi program DBE. Sedangkan di Kecamatan Kedungdung, hanya ada 10 sekolah.

Dijelaskan, program ini dirancang pemerintah Indonesia bersama USAID pada tahun 2004. Tapi, mobilisasinya dilakukan mulai April 2005. Untuk Indonesia, tercatat ada 7 provinsi yang menjadi sasaran program ini. Diantaranya adalah, Sumatra Utara, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Untuk Provinsi Jawa Timur sendiri, tercatat ada 10 kabupaten/kota yang menjadi lokasi terapan proyek. Diantaranya, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, dan Kota Mojokerto. Juga Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Tuban. (fiq)

Sumber: Jawa Pos, Rabu, 21 Mar 2007

SMPN 1 Pamekasan Sekolah Bertaraf Internasional

Jelang ujian nasional (unas) April mendatang, selalu ditandai persiapan PSB (penerimaan siswa baru). Tetapi, untuk tahun pelajaran baru kali ini, di Pamekasan benar-benar ada yang baru. Sebab, mulai tahun pelajaran ini, ada SMP SBI (Sekolah Bertaraf Internasional) yang dipusatkan di SMPN 1. Siswanya pun, hanya 24 orang dari seluruh Madura. Mengapa?

Akhir tahun lalu, Depdiknas melengkapi SBI di Indonesia sampai mencapai 100 buah. 23 SBI diantaranya, berada di Jawa timur. Sedangkan untuk Madura, hanya ada 1 SBI yang dipusatkan di SMPN 1 Pamekasan. Kapasitasnya, dipatok 1 kelas yang terdiri atas 24 orang yang lulus seleksi PSB mendatang. Para siswa tersebut diperkirakan berasal dari seluruh kabupaten di Madura yang dinilai memenuhi syarat.

Tetapi, 1 ruang kelas yang akan ditempati siswa SMP SBI tersebut, masih belum dibuka untuk umum. Sebab, desain ruangan digarap langsung oleh pihak terkait di Depdiknas. Termasuk, desain ruang pembelajaran yang menggunakan konsep sekolah sehari (full day system).

Selain itu, pengaturan ruang belajar dan sarana pembelajaran di dalam kelas, akan ditata ahlinya juga. Pasalnya, kelas di ruang belajar SBI didesain berbeda dengan sekolah reguler yang sejauh ini ada di setiap kota.

Saat koran ini meminta Kepala SMPN 1, Sugeng Hari Widodo, untuk memperlihatkan seperti apa ruang yang diproyeksikan menjadi ruang belajar bagi siswa SBI, dia belum berkenan memperlihatkannya. Tetapi, pihaknya telah mempersiapkan sebuah ruang kelas yang spesifik bagi ruang belajar 24 siswa SBI.

Kelengkapan sarana pembelajaran diproyeksikan dari pemerintah pusat, Pemprov Jatim, dan Pemkab Pamekasan. Dia menyadari bahwa dari kelasnya saja SBI berbeda. Misalnya, menggunakan AC, laptop, LCD, TV, VCD, sound system, OHP, internet, radio, dan tape recorder. "Bahasa resmi pembelajarannya, sebagian besar menggunakan Bahasa Inggris," katanya.

Dia menambahkan, dari perspektif ciri khas SBI, dapat ditandai dengan beberapa perbedaan dibanding sekolah reguler selama ini. Diantaranya, kurikulum berstandar SSN (sekolah standar nasional) plus, full day system, KBM (kegiatan belajar mengajar) berbasis ICT (information and communication technology), bahasa pengantar Bahasa Inggris, pembinaan kompetensi sains dan hampir semua soal berbahasa Inggris. "Konsep yang kami terima begitu," papar pria asal Mojokerto ini.

Jauh sebelum ditetapkan sebagai penyelenggara SBI di Madura, SMPN 1 telah survei. Diantaranya, mengenai standar isi, proses, tenaga pendidik, dan kependidikan. Selain itu, sarana dan prasarana, pembiayaan, manajemen, dan standar kelulusan. Dari sekian survei yang dilakukan pemerintah, SMPN 1 dinilai layak menyelenggarakan SMP SBI. Peluang ini, dinilai mantan kepala SMPN 4 itu sebagai tantangan dan peluang. "Mohon dukungan dan doa restu agar SBI ini sukses," harapnya.

Ketua Komisi D DPRD Pamekasan, Abdurahman, memandang baik ada SBI di Pamekasan. Dia bilang, kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat harus ditindaklanjuti secara serius. Terutama, kata kader PKB ini, menyangkut SDM. Apalagi, dalam KBM, bahasa yang berlangsung di ruang belajar SBI, menggunakan Bahasa Inggris.

Atau, dia menduga untuk tahap awal dengan cara bilingual. Tetapi, pada akhirnya tetap mengendepankan bahasa asing serendah-rendahnya Bahasa Inggris.

Persaingan ketat menjadi siswa SBI di SMPN 1 untuk Madura, diinginkan Abdurahman tidak mengecewakan karena faktor guru yang kurang profesional. "Kami mendukung. Berarti akan ada kemajuan baru dalam pendidikan di kota ini (Pamekasan, Red)," ujarnya. (ABRARI)

Sumber: Jawa Pos, Sabtu, 24 Mar 2007

Potret Sukses Desa Klampar

Andalkan Potensi Batik, Sukses Berkat Dukungan Pemuda

TAK sulit untuk menjangkau Desa Klampar, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan. Meski cukup terpencil dan jauh dari keramaian, tapi jalan akses menuju Desa Klampar begitu mudah. Dari arah Kota Pamekasan, desa ini hanya berjarak sekitar 5 km ke arah utara. Suasana desanya asri, di samping jalan desa tumbuh aneka pepohonan menghijau.

Dilihat secara geografis, Desa Klampar berbatasan dengan 4 desa yang menjadi tetangga desa. Yaitu, Desa Angsana (batas utara), Desa Samadan (batas barat), Desa Nyalabu Daya (batas timur) dan Desa Nyalabu Laok (batas selatan).

Bagi warga Pamekasan, Desa Klampar memiliki keistimewaan sendiri. Yakni, potensi lokal yang memang khas dan tidak semua desa memilikinya. Apalagi kalau bukan potensi industri rumah tangga batik.

Sejak turun temurun, batik menjadi primadona yang selalu diandalkan masyarakat Desa Klampar. Karenanya, desa berpenghuni 3.500 jiwa ini begitu akrab di sebagian besar warga. Warga yang mengenal Desa Klampar pasti mengenal potensi batiknya.
Kepala Desa Klampar H Abd. Syukur menjelaskan, potensi batik Klampar telah ada sejak zaman dulu. Tak jelas sejak tahun berapa potensi batik ini ada di Desa Klampar. Diakuinya, batik Klampar merupakan batik tradisi yang sejak dulu berkembang.

Tak heran, menurut pria yang juga pengurus Perkasa (Persatuan Kepala Desa) Pamekasan ini, separuh lebih warganya memilih membatik sebagai profesi kesehariannya. "Kini, potensi batik disini (Klampar, Red) sudah menasional. Terbukti, beberapa kali hasil produksi batik telah mengikuti pameran tingkat nasional," katanya.

Sukses Desa Klampar mengembangkan potensi batik tak lepas dari peran dari kaum pemuda setempat. Sebab, jelas Syukur, berkat pemudalah potensi batik makin dikenal warga di tingkat regional, hingga nasional. "Banyak pemuda yang menjadi pengusaha batik sukses dan mampu mengangkat harkat industri rumah tangga batik Klampar," tukasnya.

Syukur mengakui, potensi batik Desa Klampar juga banyak mendapat dukungan dari pemerintah. Misalnya, dibantu dengan pelatihan-pelatihan, permodalan, hingga upaya membuka pasar melalui pameran-pameran. "Bantuan untuk pengembangan batik banyak kita rasakan dari pemerintah. Mudah-mudahan terus berlanjut ke depannya," harapnya.

Sukses potensi batik, rupanya, juga diikuti sukses di bidang pembangunan lainnya. Misalnya, pembangunan bidang sarana dan prasarana desa. Beberapa waktu terakhir Desa Klampar banyak mendapat sentuhan pembangunan infrastruktur.

"Baru-baru ini sudah dibangun polindes dalam rangka menunjang fasilitas kesehatan warga Klampar," jelas Syukur.

Pembangunan bidang lainnya juga sukses dilakukan. Misalnya, pembangunan dan peningkatan sarana jalan, jembatan, hingga perbaikan dam dalam rangka memperbaiki sistem pengairan. "Tetapi, memang masih ada jalan yang belum dibangun. Namun, kemungkinan dalam waktu dekat sudah beres semua," katanya.

Bagaimana dengan potensi lainnya? Syukur mengakui, dibandingkan dengan batik, potensi lainnya memang tidak terlalu dominan. Di sana juga ada industri rumah tangga lainnya. Seperti, pembuatan kripik tette (kripik dari singkong yang ditumbuk), usaha penambangan batu gamping, dan lainnya.

Sedangkan bidang pertanian, menurut pria yang hobi mengoleksi bonsai ini, bisa dibilang sebagai potensi kedua setelah batik. Pertanian yang ada seperti tanaman padi, tembakau, jagung, dan lainnya. "Tetapi, untuk pertanian tidak terlalu diharapkan. Sebab, lahan teknis hanya ada sekitar 14 hektare saja," ungkapnya.

Dilihat dari potensi sosial, menurut Syukur, di desanya itu banyak berkembang beberapa organisasi. Mulai dari organisasi kepemudaan, sampai organisasi keagamaan. Untuk sarana pendidikan, ada pendidikan formal maupun informal. Mulai dari TK, SD, hingga sekolah keagamaan seperti Raudlatul Athfal (RA), maupun madrasah ibtidaiyah (MI).

"Untuk sektor pendidikan, masih ada sekolah yang perlu mendapat sentuhan pembangunan," pungkas Syukur. (akhmadi yasid)

Sumber: Jawa Pos, Minggu, 25 Mar 2007