Kejari Pamekasan Tangani Tujuh Kasus Korupsi

Pemeriksaan Maraton, Jaksa Diminta Lembur

Mempertahankan predikat terbaik memang butuh kerja keras. Ini pula yang dilakukan Kejari Pamekasan dalam mempertahankan predikat sebagai institusi terbaik nasional dalam penanganan korupsi.

PRESTASI tidak datang dari langit. Ia butuh kerja keras dan kesungguhan serta sedikit pengorbanan. Tanpa itu semua, mustahil prestasi akan diraih. Hal itulah yang menjadi prinsip Kejari Pamekasan dalam menangani kasus dugaan korupsi.

Wujud dari prinsip itu sangat tampak dari keseharian di gedung kejari. Kantor yang terletak di Jalan Panglegur itu penuh aktivitas. Hampir di semua ruang aktivitas sangat padat. Terutama, di ruang seksi pidana khusus (pidsus) dan ruang seksi intelijen (intel).

Di dua ruang itulah kasus-kasus korupsi ditangani. Umumnya, kasus korupsi yang ditangani diawali dari penyelidikan di intel. Setelah diyakini memenuhi unsur, barulah naik ke pidsus. Naiknya status juga diikuti aktivitas para staf dan jaksa yang turun naik pula. Maklum, ruang intel di lantai bawah, sedangkan ruang pidsus di lantai atas.

Namun, ada juga kasus korupsi yang langsung ditangani pidsus. Meski tahap awalnya berasal dari penyelidikan, namun pidsus bisa langsung melakukannya sendiri tanpa harus melalui intel. Di kejari disebut lid pidsus.

Di kedua seksi itulah aktivitas padat cukup terasa. Bahkan, saking padatnya, pernah suatu ketika koran ini melihat pemeriksaan yang berlangsung bersamaan di dua ruang. Di ruang intel berlangsung penyelidikan, di ruang pidsus penyidikan.

Beberapa waktu terakhir, peningkatan aktivitas semakin terasa. Setiap hari ada saja mobil plat merah yang parkir di halaman kejari. Kedatangan pejabat sudah biasa ke kejari untuk menjalani pemeriksaan.

Apalagi, saat ini sedang berlangsung penyidikan sejumlah kasus korupsi. Dari data di pidsus, tak kurang dari tujuh kasus dugaan korupsi sedang dalam penyidikan. Semuanya sudah ada tersangkanya.

Sedangkan di tingkat penyelidikan intel, saat ini juga sedang berlangsung penanganan sejumlah kasus korupsi. Salah satunya dugaan korupsi sewa kontrak pemkab dengan PT KAI (Kereta Api Indonesia).

"Kalau yang penyelidikan intel nanti dulu. Kami lengkapi data terlebih dahulu," ujar Kajari Pamekasan Kadarsyah di ruang kerjanya kemarin siang.

Sedangkan tingkat penyidikan, kasus yang ditangani termasuk kasus-kasus relatif berat. Antara lain, kasus dugaan korupsi PKPRI lanjutan dengan tersangka Abd. Kadir dan Abdusrai, dugaan korupsi P2SEM (program penanganan sosial ekonomi masyarakat) dengan tersangka Abdul Hamid dan kawan-kawan, dugaan korupsi bantuan panti sosial dengan tersangka RH M. Sholeh, mantan Kasi kessos dan kawan-kawan.

Selain itu, kejari juga tengah menyidik dugaan penyimpangan raskin di Desa Bulangan Haji, Kecamatan Pegantenan; dan Desa Trasak, Kecamatan Larangan. Juga kasus dugaan penyimpangan dana TKP (tunjangan kesejahteraan perangkat) di Desa Pademawu Timur, Kecamatan Pademawu.

"Untuk yang penyidikan, umumnya kasus dengan nilai nominal besar. Kasus PKPRI sekitar Rp 280 juta, kasus P2SEM sekitar Rp 250 juta dan yang panti sosial totalnya Rp 2 miliar," ungkap Kadarsyah didampingi Kasi Pidsus Tito Prasetyo.

Mengingat banyaknya kasus korupsi yang masuk penyidikan, Kadarsyah memerintahkan personelnya untuk bekerja maraton. Pemeriksaan terhadap saksi maupun tersangka korupsi pun berlangsung maraton. "Ini agar penanganannya cepat tuntas," tandasnya.

Penanganan perkara yang dilaksanakan maraton berakibat pada penambahan jam kerja staf dan jaksa. Mereka harus selalu meluangkan waktu untuk kerja lembur. "Kalau terpaksa kami minta agar staf dan jaksa lembur. Ini agar penanganan korupsi bisa efektif," papar Kadar. (AKHMADI YASID)

Sumber: Jawa Pos, Kamis, 23 April 2009

Demokrat Lapor Mahkamah Konstitusi

Setelah Protes ke Panwaslu Tak Berhasil

Protes rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten terus berlanjut. Partai politik (parpol) yang merasa ada perbedaan angka perolehan suara caleg dan partai kembali mendatangi panwaslu.

Tapi mereka kecewa. Akhirnya Partai Demokrat memilih melaporkan sengketa pemilu tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Massa Demokrat kemarin mendatangi kantor panwaslu di Jalan Pemuda Kaffa. Massa dipimpin Ketua Dewan Pakar Partai Demokrat Fathurrahman Said dan Ketua DPC Partai Demokrat Bangkalan Muzakki. Mereka protes pelaksanaan rekapitulasi tingkat kabupaten yang berakhir Selasa (21/4) dini hari kemarin.

Mereka juga melaporkan dugaan pelanggaran dan kecurangan yang terjadi saat rapat pleno terbuka rekapitulasi yang dilakukan KPUD Bangkalan kepada panwaslu.

Demokrat kembali menuntut penghitungan ulang surat suara di dapil V (Sepuluh, Kokop, Tanjung Bumi). Dalihnya, bukti-bukti yang mereka miliki terjadi perbedaan angka perolehan suara Partai Demokrat. Mereka menyayangkan protes saksi saat rekapitulasi tingkat kabupaten tidak mendapatkan tanggapan dan penyelesaian dari pimpinan sidang. Sehingga, saat itu saksi Demokrat dan PKB memilih walk out dan tidak mau membubuhkan tanda tangan pengesahan.

"Apa gunanya saksi dari kami, kalau ketika kami protes ada yang tidak beres pimpinan sidang tidak mau menerima keberatan kami," ujar Fathurrahman.

Demokrat menilai rapat pleno KPUD Bangkalan untuk penetapan hasil rekapitulasi tingkat kabupaten cacat hukum. Sebab, saat rapat pleno tersebut dua anggota KPUD Bangkalan, Fauzan Djakfar dan Syaiful Ismail, memilih meninggalkan ruang sidang.

"Sudah jelas kan dalam peraturan KPU, bahwa minimal empat dari lima anggota KPUD harus hadir. Buktinya, pada dini hari itu (Selasa 21/4, Red) kan cuma tiga orang. Kalau di KPUD sendiri pecah, berarti ada yang tidak beres," tudingnya.

Selain Partai Demokrat, caleg Partai Golkar dari dapil 1, Afif Mahfud Hadi, juga mendatangi panwaslu. Dia mempertanyakan nasib suaranya yang sangaja atau tidak sengaja tidak dimasukkan beberapa KPPS di Kelurahan Pejagan, Kecamatan Kota Bangkalan. "Padahal, malam itu (Senin, 20/4) kan sangat jelas bahwa ada pelanggaran yang menyebabkan perbedaan angka suara saya. Itu jelas. Banyak orang melihat, termasuk panwas. Bukti nyata juga sudah lengkap," ujarnya.

Afif menilai KPUD dan panwaslu tidak becus bekerja. Dia menuding mereka memilih tutup mata terhadap pelanggaran pemilu. "KPUD dan panwas yang punya kekuasaan saja tidak mau menegakkan kebenaran dan keadilan. Lalu bagaimana nasib kami yang di bawah ini?" kecamnya.

Namun, Ketua Panwaslu Fajar Hariyanto bergeming. Kepada pihak Demokrat dan Afif dia mengatakan, pihaknya tidak dapat berbuat banyak. "Laporan ini kan sudah kedaluwarsa. Kami bekerja sesuai aturan yang jelas. Jadi, kami tidak bisa berbuat banyak," ujarnya.

Karena tidak mendapat jawaban memuaskan dari panwaslu, Demokrat akhirnya memilih melanjutkan laporan pelanggaran dan kecurangan pemilu di Bangkalan ke MK. Ketua DPC Partai Demokrat Bangkalan Muzakki menyatakan, amburadulnya Pemilu 2009 di Bangkalan tidak dapat ditoleransi lagi.

"Ini benar-benar tidak beres. Masak kami laporkan kecurangan, katanya sudah kedaluwarsa karena lebih tiga hari. Padahal, KPPS dan PPK yang nggak beres. Masak saksi kita baru dapat sertifikat hasil setelah penghitungan lewat dua atau tiga hari. Bagaimana kami bisa protes," tandasnya. (ale/mat)

Sumber: Jawa Pos, Kamis, 23 April 2009

Gerindra Menang di Bangkalan

PKB Duduki Peringkat Tujuh

BANGKALAN-Meski partai baru, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mampu unggul di Bangkalan untuk tingkat DPR RI. Hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten yang dilakukan KPUD Bangkalan di Aula PKPRI kemarin, parpol nomor urut lima ini menjadi pengumpul suara terbanyak.

Gerindra mengalahkan Partai Demokrat. Bahkan, PKB yang dalam dua pemilu terakhir (1999 dan 2004) menguasai Bangkalan kalah jauh. Malah, perolehan suara PKB kalah dari PPP, PKNU, dan PAN.

Berdasarkan rekapitulasi perolehan suara DPR RI tingkat Kabupaten Bangkalan yang berakhir Sabtu (18/4), pukul 23.00, Gerindra mengumpulkan total 85.624 suara. Disusul Demokrat 75.384 suara dan PPP di peringkat ketiga dengan total 51.661 suara. Dua parpol lagi yang masuk dalam lima besar di Bangkalan untuk suara DPR RI adalah PKNU dengan 35.177 suara dan PAN meraup 31.715 suara.

Perolehan PAN yang mengantarkan partai berlambang matahari tersebut masuk lima besar juga cukup mengagetkan. Parpol nomor urut sembilan ini berhasil mengalahkan PKB yang selama ini menjadi penguasa di Kabupaten Bangkalan. PKB sendiri hanya mampu mengumpulkan total 27.309 suara dan hanya berada di peringkat enam.

Di bawah PKB juga Partai Hanura yang mengumpulkan 18.130 suara. Hanura berhasil mengalahkan perolehan tiga partai besar lainnya yakni Partai Golkar, PKS, dan PDI-P. Tiga partai terakhir secara berurutan berada di peringkat 8, 9, dan 10. Golkar meraih 17.667 suara, PKS 14.494 suara, dan PDI-P 11.100 suara.

Penghitungan suara tingkat DPR RI sendiri membutuhkan waktu sekitar 12 jam. Perhitungan yang dimulai sekitar pukul 11.00 baru tuntas pada pukul 23.00. Selain setiap panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan saksi penuh kehati-hatian dalam merekapitulasi suara, kondisi fisik dan stamina yang drop juga mempengaruhi lambannya tahapan ini.

Bagaimana dengan perolehan suara para caleg DPR RI? Hingga berita ini ditulis pukul 19.00, koran ini belum menerima data dari KPUD. Mereka beralasan masih harus meminta tanda tangan saksi dan membutuhkan waktu untuk mengandakan hasil rekapitulasi. Padahal, rekapitulasi untuk DPR RI dan DPD sudah selesai Sabtu dini hari.

Sementara itu, mulai kemarin pagi KPUD Bangkalan merekapitulasi penghitungan suara DPRD Provinsi Jatim. Data sementara yang berhasil koran ini kumpulkan hingga kemarin siang, Demokrat menjadi pengumpul suara terbanyak dengan total 22.842. Disusul kemudian PAN 11.156 suara, PKPI 5.496 suara, PPP 5.373 suara, dan PKNU 5.155 suara.

Partai lain yang sementara masuk dalam jajaran sepuluh besar pengumpul suara DRPD Jatim adalah Golkar 4.618 suara, PKB 4.081 suara, PDI-P 3.205 suara, PKS 3.166 suara, dan Gerindra 2.999 suara.

Diperkirakan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten untuk DPRD Jatim akan tuntas tadi malam sekitar pukul 21.00. KPUD Bangkalan menjadwalkan akan meneruskan pada rekapitulasi caleg DPRD Bangkalan setelah menuntaskan DPRD Jatim. (ale/mat)

Sumber: Jawa Pos, Senin, 20 April 2009

Massa Mengamuk Tuntut Pemilu Ulang

Seratusan simpatisan berbagai partai politik memaksa masuk ke Kantor Panitia Pemilihan Kecamatan Galis, Bangkalan, Madura, baru-baru ini. Mereka menuntut pemilihan diulang karena pemilu legislatif beberapa waktu lalu banyak kecurangan. Barisan polisi tanpa seragam dan bersenjata api berusaha menghalau massa yang terus merangsek masuk.

Dalam waktu hampir bersamaan, massa tiba-tiba masuk ke Kantor PPK Tanah Merah. Mereka langsung membuka kotak berisi ribuan daftar pemilih tetap (DPT) dan membakarnya di halaman kantor. Sejumlah peralatan, seperti kursi dan meja dirusak. Bahkan, jendela kantor pecah hingga berserakan di lantai. Petugas kini telah memberi garis polisi di sekitar Kantor PPK Tanah Merah. Hingga saat ini belum ada pihak yang mengaku bertanggungjawab atas kerusuhan tersebut. (IKA/Salli Nawali)

Sumber: liputan6.com, 17/04/2009

Parpol-KPU Debat Kusir

Pertemuan antara aliansi parpol, di antanya PD, PSI, dan PDP dengan KPU Bangkalan, Jumat (17/4), nyaris diwarnai baku hantam. Itu disebabkan perwakilan parpol dan KPU sama-sama mempertahankan argumentasinya dalam menyikapi pelaksanaan pemilu legislatif (pileg), 9 April lalu.

Perwakilan partai politik menuding banyak pelanggaran dalam pileg di Dapil V dan VI. Sedangkan KPU belum pernah menerima pengaduan pelanggaran dari panwas.

“Di dapil V dan VI telah terjadi pelanggaran. Karena banyaknya pelanggaran, kami meminta untuk dua dapil ini diadakan pemilu ulang atau paling tidak hitung ulang,” kata Ketua Partai Demokrat, Muzakki.

Ketua KPU Bangkalan, Jasuli Nur, mengatakan tidak semudah itu melakukan hitung ulang, apalagi diadakan pemilu ulang. Ada prosedur yang harus dilalui. “Seharusnya, bila menemukan pelanggaran, baik di TPS maupun di PPK, saksi langsung melaporkan pada panwas. Bila benar-benar terjadi pelanggaraan dan harus dihitung ulang, itu bisa dilakukan. Ini sudah terjadi di PPK Modung. Panwascam-nya merekomendasi hitung ulang, dan akhirnya dilakukan hitung ulang,” kata Jasuli Nur.

Perwakilan parpol merespon penjelasan Jasuli itu dengan mengatakan kalau saksinya di TPS dan PPK tidak mendapatkan berkas model C (untuk saksi). “Saya mempunyai bukti adanya pelanggaran, tetapi panwascam tidak pernah menggubrisnya,” kata perwakilan Partai Serikat Indonesia (PSI).

Jasuli Nur mengatakan, dalam aturan, saksi diberi waktu tiga hari untuk melaporkan masalah ini ke panwas. Penjelasan ini pun diprotes perwakilan parpol hingga akhirnya terjadi debat kusir. Beberapa perwakilan parpol lantas maju mendekati meja anggota KPU. Polisi yang berjaga langsung menghalau mereka.

Meski begitu, perdebatan sengit masih terus berlangsung. Kedua pihak masih mempertahankan argumentasinya dengan saling berteriak sehingga suasana tampak kacau. Karena sudah memasuki waktu salat Jumat, Jasuli Nur meninggalkan tempat. Sementara itu, koordinator aliansi parpol, Jimhur Saros, meminta KPU tidak lepas dari tanggung jawab. “Kami tidak akan berhenti. Kami akan mendatangkan massa pada pelaksanaan rekap kabupaten,” katanya.

Sumber: Surabaya Post, Sabtu, 18 April 2009

Lintas Partai Duduki KPU Membawa Bukti

Kecurangan, Tuntut Contreng Ulang

Protes terhadap rekapitulasi perolehan suara di beberapa daerah pemilihan (dapil) terus berlanjut. Malah kini tidak lagi tuntutan hitung ulang, tapi mengarah ke pencontrengan ulang.

Puluhan orang dari lintas parpol dan caleg kemarin (16/4) mendatangi kantor panwaslu dan KPU lagi. Mereka melaporkan temuan indikasi kecurangan pemilu.

Sejumlah caleg dan pengurus dari Partai Demokrat, PDP, PKPB, PNBK, PSI, Partai Golkar, dan PKB mendatangi kantor panwaslu sekitar pukul 13.00. Massa berorasi di kantor di Jalan Pemuda Kaffa tersebut. Mereka juga membawa bukti-bukti dugaan kecurangan yang dilakukan panitia pelaksana pemilu di dapil III, V, dan VI.

Mereka menuntut segala kecurangan itu mendapat tanggapan dari Panwaslu Bangkalan. Di antaranya, tidak diberikannya formulir C-1 oleh KPPS kepada saksi mereka. Massa juga menuntut diusutnya perbedaan suara antara formulir C-1 dan data rekapitulasi di tingkat panitia pemilihan kecamatan (PPK).

"Banyak sekali kecurangan yang dilakukan panitia pemilu. Masak mereka menghitung per desa. Padahal, kami punya formulir C-1 per TPS. Mereka juga menyalahi aturan dengan menghitung dari DPRD kabupaten. Seharusnya kan dari DPR," kecam Jayus, caleg asal PDP di dapil V.

Karena itu, mereka menuntut panwaslu membuat rekomendasi agar ada pemungutan ulang di tiga dapil tersebut. Namun, meski sudah membawa setumpuk bukti dugaan, Ketua Panwaslu Bangkalan Fajar Hariyanto meminta massa menyampaikan keberatannya langsung ke KPU.

Merasa dipingpong, salah seorang korlap aksi, Fathurrahman Said, akhirnya "memaksa" ketua panwaslu untuk ikut bersama pengunjuk rasa menemui KPU. Massa pun berjalan sekitar 25 meter arah barat kantor panwaslu menuju Kantor KPU Bangkalan. Namun, mereka harus kecewa. Sebab, tak seorang pun di antara lima anggota KPU Bangkalan ada di kantornya.

Menurut informasi dari bagian sekretariat KPU, Ketua KPU Bangkalan Djazuli Nur dan Moh. Mansur (anggota) sedang di Surabaya untuk mengikuti rapat. Tiga anggota KPU lain, Taufikurrahman, Syaiful Ismail, dan Fauzan Djakfar, sedang memantau di lapangan.

Merasa tidak puas, massa mengancam akan terus menduduki kantor KPU hingga tuntutan mereka dipenuhi. Mereka juga mengancam agar rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten yang direncanakan besok ditunda.

Ketua KPU Bangkalan Djazuli Nur mengungkapkan, pihaknya tetap akan bertindak sesuai aturan yang sudah ada. Mengenai banyaknya tuntutan agar ada pemilihan maupun penghitungan ulang, dia menegaskan segala tuntutan itu harus memenuhi segala mekanisme dan prosedur yang berlaku.

"Kalau mereka memaksa melakukan hal itu dan kami mau, berarti kami menyalahi undang-undang," katanya melalui sambungan telepon kemarin sore. (ale/jpnn/zen)

Sumber: Jawa Pos, Jum'at, 17 April 2009

DPT Kacau, Parpol Tuntut Pemilu Ulang

Puluhan pengurus partai politik mendatangi Kantor Panitia Pengawas Pemilu Bangkalan, Madura, Selasa (14/4). Mereka menuntut pemilu ulang karena banyak kekacauan dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Sebagai bukti, para pengurus partai menyerahkan berkas kecurangan yang dihimpun saat pemilu legislatif 9 April lalu. Berkas diserahkan kepada Ketua Panwaslu Bangkalan, M Fajar. Kecurangan itu diantaranya dalam catatan daftar pemilih tetap ada 589 pemilih yang ikut mencontreng. Padahal, pemilik nama tersebut adalah warga yang sudah meninggal atau pindah tempat.

Menurut salah seorang pengurus parpol, beberapa daerah lainnya juga mmempermasalahkan kasus serupa, yakni soal DPT. Namun, temuan mereka tak diperhatikan sehingga perbaikan DPT tak pernah terlaksana sampai pemilu akhirnya digelar.(IKA/Salli Nawali)

Sumber: Liputan6.com, Rabu, April 15, 2009

Persaingan Ketat Protes Marak

Caleg Menyoal Pertambahan Suara

Rekapitulasi perolehan suara di sejumlah panitia pemilihan kecamatan (PPK) mulai memanas. Seperti yang terlihat pada penghitungan manual di PPK Kota Pamekasan kemarin.

Berdasarkan pantauan koran ini, rekapitulasi perolehan suara sementara awalnya berjalan lancar. Namun, setelah memasuki rekapitulasi tingkat DPRD ketegangan mulai tampak.

Saksi dan salah satu caleg PKB, Thoriq Sya'rani, melancarkan protes terhadap anggota PPK yang sedang membacakan perolehan suara. Mereka protes karena perolehan suara yang dibacakan PPK tidak sesuai dengan data yang tercantum di model C.

Saat itu, penghitungan manual sedang berlangsung untuk PPS Desa Laden. Berdasarkan data yang dimiliki Thoriq, diduga caleg di bawahnya (nomor urut 7) digelumbungkan.

"Seharusnya mendapat 27 suara, kenapa harus ditulis 72 suara? Ini bukan lagi ketelisut, tapi sudah ada indikasi tidak beres terkait rekapitulasi suara ini," kata Thoriq.

Tak ayal protes yang dilancarkan Thoriq dan saksinya sempat membuat suasana tegang. Untuk membahas protes Thoriq, PPK sempat membahasnya. Pembahasan protes Thoriq mengakibatkan penghitungan manual tertunda sekitar 30 menit. "Saya harap buka lagi kotak suara itu dan hitung ulang," ujar Thoriq.

Menurut Thoriq, titik permasalahan protesnya tidak ada sangkut pautnya dengan kalah atau menang. Melainkan, ingin menegakkan kebenaran. "Ini masih dalam satu parpol, sehingga cepat diketahui. Intinya, dalam rekapitulasi perolehan suara diharapkan berjalan normal dan sesuai fakta," harapnya.

Sementara, Ketua PPK Kota Pamekasan Suto Wijoyo mengatakan, sebenarnya tidak ada masalah dengan protes Thoriq. "Setelah kami kroscek dan disaksikan oleh semua, ternyata tidak ada kesalahan. Suara Thoriq tetap, caleg yang disoal tetap 72 suara. Jadi, tidak ada kesalahan dalam pencatatan jumlah perolehan suara," katanya. (nam/zid)

Sumber: Jawa Pos, Selasa, 14 April 2009

Panwaslu Lacak Penyontreng Liar

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sumenep mulai menyelidiki keterlibatan oknum PPS dan KPPS yang diduga menyontreng surat suara terlebih dahulu. Penyontrengan surat suara pada TPS Desa Talang, Kecamatan Saronggi, ini diketahui setelah ada seorang pemilih yang memprotes petugas KPPS. Sehingga pemungutan suara itu harus diulang.

“Dugaan pelanggaran pidana ini tetap kami proses. Saat ini baru pada tahap pemeriksaan saksi,” kata Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Jatim, Sri Sugeng Pudjiatmiko, kepada Surya, Minggu (12/4).

Menurut Sri Sugeng, pencontrengan surat suara terlebih dahulu ini dapat diidentifikasi melalui jalur distribusi logistik. Distribusi logistik ini pada H-3 sudah berada di PPS, sementara distribusi ke KPPS pada H-1. namun di titik mana, dugaan pencontrengan terlebih dahulu ini dilakukan, perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

“Saat berada di PPS, jumlah kotak suara yang berisi surat suara bisa mencapai 10 buah. Sementara jika di KPPS, kotak suara itu hanya 1 buah. Ini yang perlu ditelusuri lebih lanjut,” tandasnya.

Selain di Sumenep, Panwaslu juga menerima laporan adanya dugaan pencontrengan surat suara sebelum diserahkan kepada pemilih. Namun Panwaslu mengaku kesulitan untuk membuktikan kebenaran laporan tersebut. “Laporan yang masuk berasal dari Sampang dan Bangkalan. Tapi Panwaslu kesulitan membuktikannya,” kata Sri Sugeng.

Seperti diberitakan, pengulangan pemungutan suara terjadi di TPS 05 dan 07 Desa Talang, Kecamatan Seronggi, Sumenep. Keputusan pemilu ulang itu disepakati KPU dan Panwaslu karena sesuai hasil keterangan saksi dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suasa (KPPS), di dua TPS itu telah terjadi pelanggaran dan kejanggalan.

Di TPS 05 di Dusun Laok Lorong, Desa Talang, lima saksi parpol menemukan sejumlah surat suara sudah tercontreng. Kemudian menyusul beberapa temuan lain surat suara tercontreng. Di TPS 07 kerancuan terjadi karena sebagian besar dari 306 pemilih didampingi petugas KPPS saat mencontreng. Ada dugaan pendampingan itu untuk mengarahkan pemilih untuk mencontreng partai tertentu. (oen)

Sumber: Surya, Senin, 13 April 2009

Rudy Dituntut Percobaan Satu Tahun Enam Bulan

Rudy Candra Setiawan, anak mantan KASAD Jendral (Purn) R Hartono, terdakwa kasus penganiayaan terhadap Muhammad Al Amin, mantan karyawannya, dituntut masa percobaan 1 tahun 6 bulan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu (8/4). Tuntutan ini jauh lebih ringan dibanding dakwaan sebelumnya yakni 2 tahun 8 bulan.

Sidang beragendakan pembacaan tuntutan ini dipimpin Ketua Majelis Hakim, Binsar Manopo Pakpahan. “Terdakwa kita tuntut selama 9 bulan dengan masa percobaan selama 1 tahun 6 bulan,” kata JPU Beny Hermanto.

Beny menjelaskan, pihaknya menganggap tuntutan yang diberikan terhadap bos SPBU di kawasan Gentengkali itu sesuai dan ia berharap hakim bisa menyetujui tuntutan yang diajukannya. Beny mengelak jika tuntutan yang dibuat mendapat tekanan dari pihak ketiga. “Yang kita lihat fakta dalam persidangan. Sedangkan di dakwaan kita hanya melihat dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepolisian," ujarnya. (faz)

Sumber: Surabaya Post, Kamis, 9 April 2009

Pasien Rumah Sakit Ditolak

Sebanyak 34 pasien RSD Bangkalan dan keluarganya ditolak melakukan penyontrengan, Kamis (9/4) pagi tadi, meskipun membawa kartu model C4. Andang Pradana, Ketua KPPS 34 Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, yang khusus menangani pasien dan keluarga pasien serta petugas rumah sakit, menjelaskan kalau mereka tak bisa menyontreng karena tidak membawa kartu A5 (mutasi pemilih dari TPS asalnya).

“Meskipun membawa kartu C4, sampeyan tidak bisa memilih karena tak membawa kartu A5. Aturannya menyebutkan demikian,” kata Andang.

Sementara itu, warga RT 2/ RW 3 Perumahan Telang Indah, Desa Telang, Kecamatan Kamal, memprotes pelaksana pemilu di kecamatan, Kamis (9/4) pagi tadi, karena sekitar 200 warga tidak mendapatkan surat undangan untuk bisa memilih atau kartu model C4.

Ternyata, dalam DPT di TPS setempat (TPS 8), nama 200 warga perumahan tersebut tidak tercantum. “Saya heran, warga satu RT tidak satu pun yang mendapatkan undangan C4,” kata Bambang, seorang warga yang ikut protes.

Sedangkan di TPS 10 Desa Kwanyar Barat, Kecamatan Kwanyar, Bangkalan, penyontrengan dihentikan sementara karena sepidol warna merah yang digunakan untuk menyontreng tidak ada di dalam kotak suara. Di tempat lain, Bupati Bangkalan RKH Fuad Amin S.Pd seusai menyontreng mengatakan, sistem pemilu saat ini beda dengan sebelumnya. “Saya menyontreng memakan waku 5 menit. Padahal jam 12 siang sudah tutup,” katanya. (kas)

Sumber: Surabaya Post, Kamis, 9 April 2009

Puasa Sebelum Teguk Racun

Diduga Terkait Leasing Mobil

Dua pasutri yang tewas di Wisma Prambanan Jl Letjen Sutoyo Bungurasih, Kecamatan Waru, Sidoarjo, diduga kuat menjadi korban pembunuhan terkait kredit mobil.

Korban diduga dibunuh dengan cara dilibatkan dalam ritual penggandaan uang. Dalam ritual ini, korban diberi minuman ramuan berwarna cokelat berisi racun. Pembunuhan dilakukan karena pelaku mengembat uang cicilan yang seharusnya disetor ke diler di Surabaya.

Dugaan itu terungkap setelah tim otopsi dari Instalasi Kedokteran Forensik RSU Dr Soetomo Surabaya yang diketuai Prof dr Med Soekry Erfan Kusuma SpFDFM memberikan keterangan pers di Polres Sidoarjo, Selasa (7/4).

Tim mengatakan, lambung empat korban (pasutri Nahrawi - Ny Samawiyah dan Bohnan - Ny Miwati) tidak banyak berisi makanan. Diperkirakan mereka diminta puasa dulu sebelum diberi minum cairan mirip kopi. “Cairan itu kami kirim ke Labfor untuk diuji,” tutur Soekry.

Setelah mengonsumsi cairan itu, para korban mengalami pelebaran pembuluh darah di lambung. Ada sisa bahan warna cokelat kemerahan. Racun tidak berbau, beda dengan racun serangga. Arsenik? “Arsenik tak berbau. Selain itu, luminal dan valium juga tidak berbau. Hanya saja cairan itu berbau kopi,” jelasnya.

Pembuluh darah di kepala melebar. Paru-paru dua korban membesar dua kali lipat, melebihi normal, berat 300 gram - 400 gram. Berat paru paru Miwati 450 gram, sedangkan Nahrawi 600 gram.

Hanya Samawiyah yang tidak muntah. Mulut korban tak berbusa diduga karena diminta sang dukun untuk menahan walau pun rasanya pahit. Akibatnya, busa masuk ke saluran trachea.

Sumber di kepolisian meyakini kasus pembunuhan ini melibatkan dukun atau orang yang diklaim sebagai dukun yang pintar menggandakan uang. Diduga ini melibatkan Musleh dan Asnah alias Dewi (istri kedua Musleh), orang yang check out lebih dulu dari wisma.

Menurut Musleh, korban Nahrawi punya utang pada Dewi Rp 800.000 dan dijanjikan dikembalikan Rp 1 juta jika uang yang digandakan berhasil. Namun, polisi justru curiga kenapa Musleh dan Dewi check out lebih dulu dari wisam, Rabu (1/4) pukul 10.00 WIB, kalau memang ingin uang Rp 800.000 dikembalikan. Jenazah keempat korban ditemukan Kamis (2/4) pukul 13.00 WIB di kamar 25 dan 35.
Sementara itu, menurut keluarga korban, Nahrawi sudah lama berbisnis dengan Musleh. Dua tahun lalu, mereka bisnis jual beli mobil pikap yang dibeli secara kredit di diler Surabaya.

Moh Rusdi Hasan, Kades Kalikatak, Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean, Sumenep, menduga kemungkinan besar Musleh terlibat. “Dua tahun lalu, korban Nahrawi membeli pikap di diler di Surabaya dengan cara kredit. Perantaranya adalah Musleh, warga Desa Lenteng Timur,” ujarnya.

Seiring perjalanan waktu, korban Nahrawi rutin membayar cicilan mobil lewat Musleh. Belakangan kredit itu bermasalah. “Kemungkinan uang cicilan pikap itu diembat Musleh sehingga diler mobil di Surabaya mengancam mengeksekusi mobil jika cicilan tidak dilunasi,” lanjutnya.

Keberangkatan mereka ke Surabaya dipastikan mengecek keuangan yang mereka bayar ke diler. “Kabarnya bayaran cicilan korban tidak disampaikan ke diler. Entah dikemanakan oleh Musleh,” imbuh Rusdi. Pihak keluarga korban berharap polisi memeriksa Musleh. “Tak mungkin keponakan saya saya bunuh diri, karena dia orang baik dan taat beribadah,” tutur Sari, kerabat korban. (mif/st2)

Sumber: Surya, Rabu, 8 April 2009

Partisipasi Politik Madura pada Pemilu 2009

Kegiatan ini diikuti sekitar 200 peserta yang meliputi para kiai, ustadz, santri dan santriwati di lingkungan Pondok Pesantren Al-Amien, dan tokoh masyarakat sekitar lingkungan Pondok Pesantren. Kegiatan yang dilaksanakan sesudah salat Jumat ini dibuka secara resmi oleh KH Idris Jauhari, pengasuh Pondok Pesantren Al-Amien, Prenduan, Sumenep.

Ada empat pembicara yang dihadirkan dalam seminar tersebut, yaitu Dr Basri Asyari MAg, staf pengajara STAIN Pamekasan, Ir HM Hazin Mukti MM, staf pengajar Unira Pamekasan, Drs Moh Roeslan MHum, Kadis Bakesbang Sumenep dan Hidayat Andiyanto SE, anggota KPU Sumenep. Seminar itu dimoderatori Zamhari SIP, anggota Dewan Pembina Madura Fondation.

KH Idris Jauhari mengatakan, seminar sosialisasi partisipasi politik dalam pemilu ini harus dimanfaatkan dengan baik, karena ini merupakan momen penting dan sangat bermanfaat bagi semua elemen pondok pesantren dan masyarakat secara umum. “Biasanya kita harus mencari ilmu, namun kali ini ilmu datang sendiri ke pondok ini, maka manfaatkanlah dengan baik,” ajaknya.

Materi yang menarik perhatian peserta di antaranya adalah tentang teknis penyontrengan atau pemberian tanda yang benar dan sah. Penjelasan dari Hidayat Andiyanto dari KPU Sumenep benar-benar bisa membuat para peserta puas dan faham tentang cara menandai atau menyontreng yang benar dan sah. “Sebenarnya tidak sulit, namun sebelum kita tahu bagaimana caranya, kita bisa bingung,” kata dia.

Materi lain yang menarik adalah pernyataan Dr Basri Asari MAg. Dosen STAIN Pamekasan mengatakan bahwa menurut Islam politik merupakan jalan atau media untuk mengelola, menata dan berbuat baik bagi masyarakat. Karena itu politik bukan hal yang haram bagi umat Islam, bahkan harus dilakukan dengan baik. Para kiai dan santri harus berpartisipasi aktif, karena Rasulullah Muhammad SAW juga melakukan praktek politik.

“Hanya saja praktek politik yang diajarkan dan dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah semata-mata bertujuan untuk kepentingan membangun dan menata kehidupan kemasyarakatan dan kebangsaan dengan baik untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi para politisi dan golongan saja,” katanya.

Monhari Bariel, Direktur Eksekutif Madura Fondation, mengatakan, setelah di Sumenep, sosialisai serupa juga akan dilaksanakan di Sampang, Sabtu (4/4) sore ini. “Sedianya kegiatan yang di Sampang itu akan dilaksanakan di Bangkalan, namun karena kurang dukungan dari KPUD Bangkalan, maka akhirnya kita laksanakan di Sampang,” katanya. (mas)

Sumber: Surabaya Post, Sabtu, 4 April 2009

Tadah Mesin Mobil Curian, Sukron Diringkus Polisi

Diduga membeli barang hasil curian, Sukron Makmun (31) warga Troket, Pamekasan diringkus. Sukron diamankan di Dermaga Ujung saat membawa barang-barang tersebut ke dalam kapal ferry.

"Tersangka kami amankan karena kami curiga dengan barang-barang yang ada di dalam mobil tersangka," ujar Kasat Reskrim Polres KP3 Tanjung Perak, AKP Ernesto Saiser kepada wartawan di mapolres, Jalan Kalianget, Minggu (5/4/2009).

Setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui jika salah satu mesin mobil L 300 yang dibawa Makmun milik Subiyanto (55), warga Kaliombo, Kediri yang hilang digelapkan tahun 2007 lalu. Saat itu, kata Ernesto, mobil bernopol AG 1463 AC tersebut dipinjam selama 3 hari lantas dijual oleh Purnomo (54), warga Tinalan, Kediri.

"Setelah nomor mesin kami cocokkan, ternyata itu betul adalah nomor mesin mobil milik korban yang hilang 2 tahun lalu," tambah Ernesto.

Sementara Sukron mengaku bahwa mesin mobil itu dia beli seharga Rp 6,5 juta dari Inul di Pasar Loak Comboran, Malang. Selain membeli mesin mobil, Sukron juga membeli berbagai bagian mobil seperti ban, jok, radiator, mesin mobil, shock breaker, gardan dan lain-lain. Rencananya bagian-bagian mobil bekas itu akan dia jual kembali di Pasar Gurem, Pamekasan.

"Saya 4-5 tahun jualan barang bekas khusus mobil. Saya nggak tahu kalau
mesin mobil itu barang curian," tukas Sukron

Sumber: detikcom, 05/04/09

Mega Kritisi DPT-BLT

Mantan Presiden RI Megawati Soekarnoputri mengritisi DPT dan BLT kemarin. Ketua umum DPP PDIP itu menilai DPT belum akurat. Sedangkan BLT dinilai mekanismenya perlu diperbaiki, akrena memunculkan antrean, desakan, dan membahayakan.

Hal ini disampaikan saat menghadiri bati sosial yang digelar caleg PDIP di Kota Sumenep kemarin. Putri Bung Karno itu mengaku heran dengan DPT. Menurut dia, sejumlah data pemilih di berbagai KPU kabupaten/kota pantas diduga tidak valid. Indikasinya, ada beberapa data di DPT yang memunculkan nama ganda, pemilih di bawah umur, dan pemilih yang sudah wafat. Akibatnya, DPT menggelembung. Itu terjadi di hampir secara nasional.

Dia meminta KPU segera memerbaiki DPT di seluruh Indonesia. Dia menengarai, indikasi tidak beresnya DPT diawali sejak pilgub Jawa Timur. Di luar Jatim, dia menduga hal yang sama juga terjadi. Mega menduga terjadi pembiaran DPT hingga menjelang pelaksanaan pemilu. Akibatnya, KPU kabupaten/kota, provinsi, dan pusat repot menjelang pemilu 9 April mendatang. "Coba kalau verfikasi DPT dilakukan sejak awal, pasti hasilnya lebih baik," terangnya.

Terkait BLT, Mega minta tidak ada pengalihan isu. Seolah-olah, katanya, dia tidak setuju BLT. Padahal, dia hanya mengritisi realisasi BLT. Menurut dia, selama ini BLT diberikan kepada warga miskin yang tidak terukur indikasi kemiskinannya. Pencairannya terkesan tidak teratur.

Buktinya, kata dia, BLT diberikan dalam situasi yang berdesakan dan dapat mengancam lansia. Mestinya, pemerintah mengevaluasi BLT apakah harus diberikan seperti selama ini atau ada cara lain yang lebih pas.

Dia mengusulkan BLT direalisasikan dalam bentuk fisik yang lebih bermanfaat untuk umum. "Saya tidak menolak BLT karena dianggarkan APBN. Hanya mekanismenya (yang perlu diperbaiki)," ujarnya didampingi mantan menperindag Rini Suwandi dan anggota DPR RI MH Said Abdullah.

Saat ditanya wartawan mengenai pilpres, Megawati hanya tersenyum. Sebagai partai politik, PDIP dipastikan mengajukan calon presiden.

Dalam jangka pendek, Mega berulangkali minta KPU melakukan perbaikan data dan komponen lainnya terkait pelaksanaan pemilu 9 April mendatang. Jika DPT harus dilindungi aturan, dia berharap KPU lebih peka demi pemilu yang aman, tepat, dan tidak merugikan siapa pun.

Megawati hadir di Sumenep memenuhi undangan SAI (Said Abdullah Institute), DPC PDIP, dan Pontren SAY (Said Abdullah Yes). Mega bersama rombongan seharusnya landing di Lapangan Terbang Trunojoyo pukul 10.00. Tapi karena mengikuti acara lain di Surabaya, Mega baru mendarat di Sumenep pukul 11.00. Pukul 11.30, Mega bersama rombongan tiba di sekretariat pontren SAY Jl Halim Perdana Kusuma.

Meski hujan deras, ribuan massa dan simpatisan PDIP tetap bertahan menunggu Mega berorasi. Pukul 12.45, Mega berpamitan menuju Surabaya. (abe/mat)

Sumber: Jawa Pos, Rabu, 01 April 2009

Gelar Baksos, Mega Puji Said

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri memuji kadernya, MH Said Abdullah. Rupanya, Mega tidak hanya mendengar Said aktif di kegiatan sosial, tapi kemarin dia merasa menyaksikannya sendiri.

Mega menyampaikan hal itu saat menghadiri bakti sosial (baksos) yang digelar SAI (Said Abdullah Institute), SAY (Said Abdullah Yes), PDIP bersama PMI di markas Pontrend SAY Jl Halim Perdana Kusuma Sumenep.

Selan itu, Mega datang ke Sumenep untuk memberikan dukungan kepada kader PDIP maupun warga secara umum. Dia mengatakan, SAI, SAY, dan PDIP telah memberi ruang kebersamaan dalam bentuk bakti sosial. Dia berharap warga bisa berinteraksi untuk kepentingan bersama pula.

Mega juga menyinggung soal Jembatan Suramadu. Dia yakin Suramadu akan memberi manfaat kepada masyarakat Madura. Saat menjadi presiden, dia ikut andil dan turut serta dalam pemancangan tiang Jembatan Suramadu.

Hanya, menurut dia, belakangan proses penyelesaian jembatan agak lamban. Seharusnya, Suramadu bisa lebih cepat selesai dan dioperasikan. "Betapapun, Madura masih terus memerlukan percepatan pembangunan," ujarnya.

Sebelumnya, MH Said Abdullah menyampaikan laporan. Caleg DPR RI nomor urut 1 dapil XI Madura ini mewajibkan caleg PDIP mendonorkan darahnya. Alasannya, warga Madura masih kekurangan darah untuk warga lainnya yang memerlukan.

Menurut dia, nasionalis sejati harus bisa memberi manfaat kepada sesamanya. Karena itu, dia menilai donor dan sunatan masal terlalu kecil dibanding kegiatan lain yang lebih besar. "Dengan bakti sosial ini, mudah-mudahan di antara kita semakin bermakna," harapnya.

Said memaparkan, berdasarkan data, jumlah anak yang disunat gratis 600-an anak. Sebagian besar dari Kabupaten Sumenep dan lainnya berasal dari ujung timur Pamekasan yang berbatasan dengan Sumenep.

Sedangkan pendonor darah dari kader PDIP dan masyarakat umum. "Selain bakti sosial, kami juga mengawal padi MSP (Mari Sejahterakan Petani)," katanya.

Said berterima kasih kepada Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri yang meluangkan waktu hadir di baksos. Meski sibuk dengan berbagai acara menjelang pemilu, tetapi mega hadir di tengah bakti sosial. "Terima kasih Ibu (Megawati), terima kasih Mbak Rini (Rini Suwandi, mantan Menperindag)," ujarnya.

Acara Baksos juga dimeriahkan kelompok musik pecah-belah (Lentera STKIP) dan Ul-Daul. Tampak hadir Ketua DPC PDIP Sumenep Hunain Santoso, caleg PDIP untuk DPRD Jatim Moh. Imam, dan caleg lainnya dari PDIP di seluruh Madura. (abe/advertorial)

Sumber: Jawa Pos, Rabu, 01 April 2009