Menunggu Laporan Masyarakat

Sumenep, Surabaya Post - Polres Sumenep, ketika menjebloskan mantan Kepala PU Dinas Pengairan, Ir R Eddy Mustika Msi, dan Mulyadi, kedalam tahanan, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan mesin penggerak dan pompa turbin senilai Rp 2,5 miliar, masyarakat mulai sedikit percaya dengan kepemimpinan Kapolres Sumenep, Drs AKBP Darmawan.

Pasalnya kasus dana gratifikasi DAU yang pernah ditangani Polres Sumenep, lebih dari setahun tak pernah tuntas. Ahirnya Kejari Sumenep, atas perintah Kejati Jatim, mengabil alih kasus itu dan menjebloskan mantan Sekretaris Kabupaten Sumenep, Drs Akhmad Hadlori, kepenjara selama 8 bulan. Namun langkah penangkapan R Edy Mustika dan Mulyadi, dinilai banyak pihak sebagai langkah politis dan tebang pilih. Karena kasus lainnya yang lebih besar, banyak masih nyantol di polisi.

Ditanya soal tebang pilih kasus korupsi, Kasat Reskrim Polres Sumenep, AKP Muallimin, mengatakan, siapa bilang tebang pilih. Polisi melakukan penyelidikan hingga penyidikan dengan profesional. Sebab yang akan diperiksa adalah manusia juga punya perasaan. Sehingga pihaknya perlu hati-hati memeriksa orang. Tidak asal main panggil dan periksa, tanpa ada data kuat.

Kasat Reskrim menganggap, hanya kasus PU Pengairan yang layak untuk dilanjutkan, sementara kasus lain yang masuk, harus dilengkapi bukti kuat. "Kami tengah mencari bukti-bukti itu. Kalau lengkap pasti kami lakukan langkah penyidikan," ujarnya.

Menyinggung tentang dugaan penyalahgunaan anggaran pada pembangunan bedungan. Ia menegaskan, hal
itu bagus laporannya, dan ia segera melakukan pemeriksaan. Ia senang jika data laporan masyarakat lengkap, sehingga cepat melakukan penyelidikan. Terkadang masayarakat hanya sekadar berasumsi dalam melaporkan kasus dugaan korupsi. Sehingga ketika kasusnya didalami, ternyata menghadapi kendala memperoleh data dan di lapangan. Bahkan tidak menemukan apa-apa. Ini tak sedikit yang ngawur. "Untuk kasus PU Pengairan, datanya kami temukan sendiri. Bukan atas laporan siapa-siapa," tegasnya.

Ia meminta kepada masyarakat. Silahkan masyarakat yang menemukan data mengarah pada tindakan korupsi, segera dilaporkan, pihaknya cepat melakukan langkah. ”Itu perintah Pak Kapolres. Untuk itu masyarakat Sumenep jangan khawatir, kami siap kerja keras mewujudkan keinginan masyarakat dalam penegakan hukum, khususnya tindak pidana korupsi," katanya. (far)

Sumber: Surabaya Post, Selasa 26/06/2007

Dugaan Korupsi di Sumenep

Penegak Hukum Tebang Pilih?
Di usutnya kasus dugaan korupsi di Kantor Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM), Bank BPRS dan PU Pengairan Sumenep, menimbulkan tanda tanya besar masyarakat. Sebab jauh sebelum ketiga kasus tersebut diungkap penegak hukum, banyak kasus yang serupa telah dilaporkan ke Polisi ataupun ke Kejaksaan. Namun hingga kini nasibnya tidak ketahuan rimbanya. Bagaimana kini nasibnya?

Ketegangan sungguh terlihat diwajah sejumlah pejabat Pemkab Sumenep, setelah usai acara pelantikan Kajari Sumenep yang baru, Masnunah SH Mhum, oleh Wakil Kepala Kejati, Iskamto SH MHum, Rabu (20/6). Sebab pada saat itu Iskamto SH Mhum, dengan terang-terangan menyampaikan kekecewaannya kepada mantan Kejari Sumenep, (Abdussomad Mudhar SH Mhum ) karena selama kepemimpinannya, hanya mengungkap satu kasus, yakni kasus gratifikasi DAU Pemkab tahun 2003, yang menjebloskan Sekkab Sumenep, Drs Akhmad Hadlori MM kepenjara selama 8 bulan.

Itupun, kata Iskamto, tidak memenuhi target pimpinan. "Kajari Sumenep hanya mengungkap satu korupsi, itupun tidak memenuhi target pimpinan," ujarnya, dihadapan Kajari se Madura dan pejabat Pemkab Sumenep.

Ungkapan Iskamto cukup beralasan, pasalnya dibalik kasus itu mestinya perlu ditelusuri lebih dalam bahwa pelaku gratifikasi DAU sebesar Rp 3 miliar, tidak hanya dilakukan Akhmad Hadlori. Karena ada 13 pejabat Pemkab lain yang dalam persidangan mengakui telah melakukan pengiriman dana ke sebuah rekening pribadi, milik pejabat di lingkungan Pemkab, dengan nomor rekening: 030018.113264 di Bank Jatim Sumenep. Kendati belakangan hari, diakui dana tersebut kemudian dikembalikan ke kas kantornya masing-masing

Ketegangan lainnya, pada saat yang sama, mantan Kepala PU Pengairan, Ir H R Eddy Mustika, yang kini menjabat Kadis Pariwisata dan Budaya, dijebloskan ke ruang tahanan Polres Sumenep, karena ditetapkan sebagai tersangka korupsi proyek pengadaan mesin penggerak dan pompa turbin pada tahun 2005 senilai Rp 2,5 miliar. Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jatim di Surabaya, Eddy Mustika dkk, diperkirakan merugikan negara sekitar Rp 523.072.183.

Sekretaris Front Pembela Islam (FPI) Sumenep, Ir H Herman Pratikto, yang ikut hadir dalam acara pelantikan tersebut, mengaku masih kecewa dengan langkah penegak hukum, yang selama ini terkesan setengah hati dan tebang pilih dalam menuntaskan kasus korupsi di Sumenep. Sebab jauh sebelumnya laporan masyarakat Sumenep banyak ditulis sejumlah media, namun hingga kini tidak ketahuan ujung pangkalnya. Mestinya, lanjut pengurus Asosiasi Pedagang Indonesia (APSI) itu, jika tidak cukup bukti, segera diumumkan dan dihentikan kasusnya. "Kami bingung dengan penegakan hukum di Sumenep, sebab hampir semua kasus hanya ramai di koran. Setelah itu lenyap," ungkap Herman dengan nada kecewa.

Ia berharap penegasan waka Kejari Jatim, bisa segera diwujudkan oleh Kajari Masnunah, dengan membuka file laporan warga dan file kasus gratifikasi DAU. Dari data itu, diharap dapat mengungkap kasus korupsi yang lebih besar lagi di Sumenep. "Yang kita saksikan kali ini hanya terinya yang ditangkap, kapan giliran kakapnya yang ditangkap” tanya Herman.

Ketua LSM SANGO, H. Dayat, ternyata tidak terlalu gembira atas pernyataan waka Kejati Jatim. Karena menurutnya, pemberantasan korupsi butuh keberanian penegak hukum. "Ya keberanian tidak hanya sekadar berani mengungkap, tapi juga harus berani menolak setiap ajakan untuk jalan damai," ujarnya.

Sebab tidak berlanjutnya puluhan kasus dugaan korupsi di Sumenep yang mencapai puluhan miliar, diduga ada main mata antara calon tersangka dengan penegak hukum. Karena berdasarkan laporan masyarakat dan LSM, yang terkait dengan dugaan korupsi di Sumenep, hampir seluruhnya akurat, baik dari fakta dokumen dan fakta fisik di lapangan. "Artinya penegak hukum sebenarnya tidak perlu susah-susah cari data lain, karena masyarakat punya data lengkap. Tapi ternyata penegak hukum kesulitan mengusut kasus dugaan korupsi hingga ke pengadilan," paparnya.

Akibatnya, penegak hukum dinilai warga hanya tebang pilih. Hanya kasus kecil seperti ESDM, Bank BPRS, dan PU Pengairan yang di ungkap. Sedangkan lainnya tidak tersentuh serius. "Saya tidak akan pecaya dengan siapa pun Kajarinya atau Kapolresnya, jika kasus korupsi di Sumenep yang lama tidak pernah diangkat dan dituntaskan. Sebab itu awal kebobrokan pemerintahan era reformasi,” ujarnya.

Sementara itu Azam Khan SH, dari kantor pengacara Asosiasi Advokad Indonesia (AAI) Sumenep, tidak terlalu optimis atas kinerja penegak hukum di Sumenep di masa depan. Sebab disamping pola kerja penegak hukum yang ditempatkan di Sumenep kurang profesional, pejabat di lingkungan Pemkab terkenal jago lobi ke pejabat pusat. "Mereka menggunakan uang dan keluarganya yang menjabat di pusat untuk menutup kasusnya, sehingga banyak kasus macet di tengah jalan," paparnya.

Mantan pengacara Bom Bali itu, membeberkan, pengungkapan kasus ESDM, Bank BPRS, dan PU Pengairan, hanya sekadar penghibur lara masyarakat Sumenep yang haus dengan keadilan. Sehingga tetap ada kesan masih ada penegak hukum di Sumenep. ”Saya pengacara, dari Barat ke Timur, masyarakat selalu bertanya, mengapa kasus korupsi di Sumenep tidak pernah tuntas. Saya tak bisa menjawab," ujarnya.

Namun ia memberikan resep kepada warga Sumenep, jika ingin kasus korupsi tuntas, maka masyarakat Sumenep segera minta kepada Kapolri Jenderal Sutanto, agar diberi Kapolres yang berani dan lurus. "Pak Tanto (Kapolri, Red) kan pernah jadi Kapolres Sumenep, saya pikir jika kita minta, pasti diberi. Karena ia punya historis di kota ini," ungkapnya.

Jika Kapolres Sumenep nantinya pilihan Jenderal Sutanto, Azam Khan yakin, tidak akan ada tebang pilih dalam kasus korupsi di Sumenep. Dan uang pejabat yang akan digunakan suap, tidak akan mempan lagi menutup kasusnya.

Sementara itu Waka Kejati Jatim Iskamto SH Mhum membantah, intitusinya tebang pilih dalam mengusut kasus korupsi. Sekarang kasus korupsi yang kami tangani harus ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Itu perintah Kejagung," ujarnya.

Ketika ditanya tentang kasus lanjutan gratifikasi DAU Sumenep dan kasus dugaan korupsi lainnya, seperti kasus pembelian mess Pemkab, bus, SPBU, kapal laut, dan Dispenda. "Wah itu kasus lama sebelum saya di Kejati Jatim, nanti saya tanyakan," pungkasnya. (Faruok Abdillah)

Sumber: Surabaya Post, Selasa 26/06/2007

Keliling Dunia Bawa Batik

Pasar internasional akan mengajarkan banyak hal. Bicara kualitas batik, konsumen kerap memerhatikan jenis kain yang diperkirakan pantas dikenakan, termasuk kekhasan motifnya. Ada saja konsumen yang tetap mengidamkan keklasikan, tetapi ada juga konsumen yang justru menginginkan warna-warna trendi.

Kualitas tetaplah membutuhkan sistem pemasaran bahasa tutur yang baik. Pelajaran penting itulah yang diperoleh Sri Nurbayani (30), perajin batik Madura. Bagi Sri, kualitas boleh saja dikenal dan dihargai, bahkan dibangga-banggakan oleh para konsumen.

Lihat saja, orang-orang pada umumnya mengenal batik cuma berasal dari Pekalongan atau Solo. Padahal, batik Madura juga sudah bisa dipasarkan di dunia internasional. "Bagi saya sih, kualitas percuma saja bagus, kalau kita tidak bisa memasarkan dengan baik. Kalau saya bukan hanya mempertahankan kualitas, tetapi juga mengutamakan cara memasarkan. Modalnya, paling enggak bahasa Inggris deh," kata Sri pada akhir acara "Indonesian Festival" yang diselenggarakan di Teheran, Iran, akhir Juli lalu. Sri adalah salah satu peserta yang ikut ambil bagian membuka stan khusus kain batik Madura. Perempuan kelahiran Tanjung Bumi, Bangkalan, Madura, 1 Januari 1976, ini mengakui, bahasa Inggris menjadi modal pendukungnya untuk bisa terjun di kancah internasional.

Mengapa? Sepintas batik Solo atau Pekalongan memang patut diakui kualitasnya. Jarang sekali orang memalingkan mata untuk memerhatikan batik Madura. Menurut Sri, kendala yang kerap dihadapi perajin dalam memasarkan produknya adalah bahasa. Misalnya saja, kain batik.

Konsumen asing yang sangat awam dengan kerajinan batik tentunya sulit memahami kekhasan batik. Mereka biasanya mempertanyakan perbedaan dan tingkat kesulitan antara pembuatan batik tulis dan batik cap. Akibat sulitnya memahami, konsumen pun seenaknya menawar dengan harga yang tidak masuk akal. Murah, bahkan terlalu murah ditawarnya, sehingga membuat perajin kecewa karena hasil produksinya seakan tidak punya harga sama sekali. Untuk batik yang asal-asalan diproduksi, mungkin saja penawaran harga yang dilakukan konsumen bisa diterima oleh perajin.

Motif dan Pewarnaan

Akan tetapi, bagaimana dengan selembar kain batik yang harus diproses sekitar satu tahun untuk memperoleh motif dan pewarnaan yang khas dan berkualitas? Apa jadinya, kalau perajin batik mendengar rendahnya penawaran harga yang diajukan konsumen? Karena itulah, menurut Sri, penjelasan yang akurat sangat diperlukan bagi konsumen.
Singkat dan padat, tetapi juga harus mudah dan cepat dipahami. Konsumen asing akan lebih respek dan menaruh minat jika perajin mampu menjelaskan dengan menggunakan bahasa Inggris. "Syukur-syukur sih kita bisa menjelaskan dengan bahasa masyarakat setempat. Seperti di Iran, kita mestinya pakai bahasa Persia," ujar Sri.

Perlahan-lahan Sri memaparkan proses pembuatan batik kepada para konsumen di Iran. Mulai dari pemilihan kain, penggunaan canting sebagai alat khusus untuk melukis motif-motif batik, serta cairan lilin khusus batik yang biasa disebut malan.
"Lihat ini. Inilah proses membatik pertama, kedua, dan ketiga," ujar Sri sambil menunjukkan satu per satu kain yang sudah dilukis cairan malam. Lama proses pembuatan batik pun dijelaskan oleh Sri. Mulai dari mempersiapkan zat warna, pencelupan kain, penjemuran, hingga akhirnya dihasilkan kain batik nan anggun. Kemudian, Sri mengambil salah satu kain batik.

Seusai mendengarkan penjelasannya, konsumen pun tersenyum dan segera menanyakan harga jualnya. Ternyata, secarik kain yang diminati seorang konsumen seharga Rp 300.000. Lagi-lagi, Sri harus memberitahukan ekuivalen harga jual dalam rupiah itu ke dalam mata uang Iran. Kalau dihitung-hitung, harga secarik kain batik itu setara dengan 300.000 rial. "Kalau kebetulan ada yang menanyakan harganya dalam dollar, ya saya harus menyebutkan ekuivalennya," ujar Sri, lulusan sarjana pariwisata di sekolah tinggi pariwisata swasta di Jakarta.

Tanah Abang

Tanpa dinyana, Sri kaget bukan kepalang. Salah satu kain batik Madura yang ditawarkan seharga 300.000 rial Iran justru ditawar oleh konsumen senilai 10 persennya alias seharga 30.000 rial Iran atau Rp 30.000 doang. Sri pun tersenyum kecut. Sudah diterangkan cara membuat batik yang begitu rumit saja, konsumen masih menawar rendah sekali. "Yang bikin saya kaget, salah satu orang Iran bilang harganya kok mahal sekali, enggak seperti di Pasar Tanah Abang," ujar Sri, yang terkejut karena Tanah Abang begitu terkenal di Iran.

Iran bukanlah negara pertama yang dikunjungi Sri. Urusan melanglang buana tetaplah menjadi pengalaman menarik. Sri mengakui, promosi batik Madura diawalinya dengan ikut-ikutan orangtuanya berpameran di anjungan Jawa Timur, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), pada tahun 1980-an. Hasilnya cukup lumayan. Bagi Sri, pemasaran hasil kerajinan Indonesia tidak akan berkembang jika cara menawarkannya hanya menggunakan bahasa isyarat dan kalkulator. Karena itulah, bahasa Inggris harus diperkuat. "Dari situlah, saya memberanikan diri untuk belajar bahasa Inggris," kata Sri.

Di zaman Orde Baru, Sri meneruskan usaha orangtuanya. Saat di bangku kuliah, Sri lebih memperdalam kebolehannya dalam berbahasa Inggris. Sejak itulah, salah satu keluarga Cendana mengajak untuk berpameran keliling Eropa dan Amerika. Hampir setiap negara memiliki kekhasan permintaannya. Dari sanalah, batik Madura berkembang dan menarik minat konsumen. Kita tidak bisa memaksakan konsumen untuk tertarik pada batik, tetapi kita mesti memperkenalkan batik sebagai kekayaan Indonesia. (Stefanus Osa Triyatna)

Sumber: Kompas, Senin, 07 Agustus 2006

Kabupaten Bangkalan

Secara geografis daerah ini memang strategis. Letaknya paling dekat dengan Pulau Jawa, atau Jawa Timur (Jatim) persisnya. Karena berada paling barat di Pulau Madura, ia menjadi pintu gerbang untuk berbagai kegiatan-terutama lalu lintas barang dan jasa-yang menghubungkan Jawa dan Madura. Tak bisa dimungkiri, kesibukan sehari-hari di daerah ini banyak bergantung pada keberadaan Pelabuhan Kamal di Kecamatan Kamal. Pe-labuhan tersebut selama 24 jam melayani angkutan penyeberangan feri dari Dermaga Ujung, Surabaya. Jalur penyeberangan ini begitu penting. Sedikit saja ada gangguan di Kamal, seperti aksi mogok sejumlah feri pada Oktober tahun 2001, kegiatan ekonomi Bangkalan dan kabupaten lain di Madura bisa lumpuh total.

Bagi yang sudah pernah mengunjungi kabupaten lain di Madura (Sampang, Pamekasan, dan Sumenep), terasa betul bahwa wilayah yang berhari jadi 24 Oktober 1531 ini, jauh lebih pesat perkembangannya. Lebih ramai. Sarana dan prasarana lebih banyak. Kehadiran Universitas (Negeri) Trunojoyo Madura - sebelumnya bernama Universitas Bangkalan - turut mengukuhkan kesan kemajuan itu. Aktivitas ekonomi umumnya berlangsung di Kota Bangkalan.

Meski tanahnya tidak terlalu subur, pertanian merupakan sektor yang dominan dalam perekonomian Bangkalan. Hingga tahun 2000, subsektor tanaman bahan makanan menyumbang 34,51 persen dari total pertanian. Padi masih menjadi hasil utama, biarpun selama lima tahun terakhir produksinya tidak meningkat. Pada tahun 1997, dari luas panen 40.454 hektar, produksinya sempat mencapai 190.917 ton. Tahun 2001 dihasilkan hanya 175.862 ton untuk luas panen 39.924 hektar. Burneh, Geger, dan Blega tercatat sebagai kecamatan penghasil padi yang cukup tinggi jumlahnya.
Selain padi, jagung juga cukup besar walau produksinya selama lima tahun terakhir tidak berkembang, yaitu 156.895 ton (1997) dan 159.438 ton (2001). Hasil padi kebanyakan masih untuk kebutuhan lokal, sedangkan jagung selain untuk konsumsi setempat juga diolah menjadi pakan burung dan banyak dijual ke Jawa. Hasil pertanian lain yang juga berpeluang menjadi komoditas perdagangan adalah salak, rambutan, dan melinjo.

Di luar pertanian, subsektor lain yang cukup punya andil dalam kegiatan ekonomi adalah perdagangan. Sampai tahun 2000 perdagangan menyumbang 21,82 persen dari total perdagangan, hotel, dan restoran. Jenis usaha yang terlihat menonjol adalah perdagangan di pasar, pertokoan, dan industri rumah tangga seperti batik, kerupuk udang, jamu tradisional, suvenir (pecut madura), tikar, maupun sangkar burung. Semua itu rata-rata merupakan usaha skala kecil dengan nilai investasi Rp 67,8 milyar tahun 2001.

Bagi Bangkalan, predikat pintu gerbang Madura sebetulnya tidak lepas dari rencana pemerintah untuk mengembangkan industri di pulau itu. Di tahun 1976 muncul ide untuk membangun sejumlah daerah di Jawa Timur dalam bentuk kawasan Gerbangkertasusila-Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan.

Inti dari konsep kawasan itu adalah pembangunan di sektor pertanian, industri, pertambangan, perhubungan, dan pariwisata. Industrialisasi tersebut dicanangkan akan dimulai di Bangkalan, dan untuk itulah ditetapkan pembangunan jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) sepanjang 5 kilometer pada April 1995. Boleh dibilang proyek jembatan ini bagian dari industrialisasi Madura sekaligus realisasi untuk menyatukan kawasan Gerbangkertasusila itu. Ternyata, rencana tinggal rencana. Ide jembatan tidak pernah terwujud selama sekian tahun, dan baru tahun ini mulai terlihat ada "tanda-tanda" proyek akan dikerjakan. Kecamatan Labang, sekitar 30 menit dari Kota Bangkalan, menjadi lokasi tiang pancang jembatan tersebut.

Akan seperti apa industrialisasi itu sendiri memang belum bisa dibayangkan karena yang kini sedang seru-serunya dibahas adalah urusan jembatan. Yang jelas, arah pembangunan Bangkalan masih diprioritaskan pada sektor transportasi. Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2001, disediakan anggaran Rp 11,7 milyar untuk sektor transportasi, sementara pertanian Rp 1,7 milyar, perdagangan Rp 2,8 milyar, dan industri Rp 335 juta. Prioritas itu memang terlihat dari jalan aspal yang rata-rata mulus dan lebar seperti jalan menuju Kecamatan Tanjung Bumi yang juga merupakan sentra industri batik terkenal di Bangkalan.

Sambil menunggu realisasi pembangunan jembatan, Pemerintah Kabupaten Bangkalan sudah siap dengan setum-puk rencana. Mulai dari terminal induk, pusat perbelanjaan, pelabuhan, rumah sakit, rumah potong hewan, hingga pengembangan obyek pariwisata. Termasuk dalam rencana itu adalah usaha penyediaan air baku di daerah Pocong untuk suplai air bersih, dan mengoptimalkan temuan bahan galian C berupa batu kapur, fosfat, marmer, dan dolomit. Semua bahan itu berlokasi di Kecamatan Socah, Kamal, Labang, Modung, Blega, dan Galis.

Kalau jembatan jadi berdiri, pamor kabupaten ini bisa makin berkibar. Setidaknya, jangan sampai bernasib seperti sangkar burung yang terkenal dari Kecamatan Socah. Dalam kondisi bahan mentah, sangkar berbahan bambu itu banyak dijual ke Surabaya dengan harga rata-rata Rp 200.000. Di Surabaya, setelah dipoles sana-sini, nilainya bisa mencapai Rp 3 juta-Rp 6 juta. Itu pun orang kebanyakan tahunya sangkar burung tersebut produksi Surabaya, bukan Bangkalan. (Krishna P Panolih/ Litbang Kompas)

Sumber: Kompas, Jumat, 26 April 2002

Baca juga: Kabupaten Bangkalan

Anggap Sebagai Tantangan

Bagi Titik Syamsiyah, Kepla Desa Buddih, Kecamatan Pademawu, penilaian yang mempertanyakan kemampuan kepala desa perempuan merupakan sebuah tantangan dalam melaksanakan tugas. Dia menilai pandangan itu akan menjadi pemicu untuk bisa menunjukkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas. "Saya akan tunjukkan bahwa saya mampu. Saya akan berusaha sesuai dengan ilmu yang saya miliki," tandasnya
saat dihubungi Surabaya Post, Selasa (19/6) sore.

Yang pasti, Titik, mantan guru SDN Plamban II Kecamatan Camplong, Sampang ini mengaku dirinya mencalonkan dalam Pilkades bukan karena ambisi, namun memenuhi permintaan masyarakat. Dia juga mengaku, permintaan masyarakat untuk maju dalam Pilkades terkait dengan posisi almarhum ayahnya, Sumoharjo, yang juga mantan kepala desa di desanya. "Warga meminta saya. Mereka bilang, insya allah saya akan bisa seperti ayah saya," ujar Titik menirukan perkataan orang-orang yang mendukungnya.

Mantan guru ini berkisah, semasa hidupnya, Sumoharjo selalu berpesan jika menjadi seorang pemimpin jadilah pemimpin yang baik, pemimpin yang mengabdi pada masyarakat, utamakan kepentingan masyarakat dan tidak mengedepankan kepentingan pribadi. Lantas apa yang akan dilakuannya untuk membangun desa?

Titik mengaku, dalam kepemimpinannya nanti akan berupaya meningkatkan pembangunan fisik dan nonfisik. Untuk fisik, dia akan berupaya memperbaiki sarana dan prasarana desa. Sedangkan untuk nonfisik, dia bertekad untuk mengembangkan sumber daya manusia, pendidikan, menghidupkan kembali PKK yang selama ini mati tak pernah berkembang, serta menghidupkan karang taruna, dan mengupayakan lainnya untuk tingkatkan kesejahteraan warga Desa Buddih.

Apakah tidak khawatir ada kendala pemerintahan mengingat sebagian besar masyarakatnya rata-rata pendidikan lemah atau menengah ke bawah? Dia mengaku tidak. Alasannya, karena jika seorang pemimpin benar–benar mengetahui bagaimana memimpin yang benar dan memahami hati nurani rakyat, nanti akan tahu cara menghadapi rakyat, menghadapi yang keras, yang kurang pendidikan dan lain sebagainya. "Kami akan libatkan semua elemen masyarakat, melanjutkan rencana pembangunan sebelumnya dan membuat program baru sebagai pengembangan," katanya. Kepada masyarakat dia
berharap agar berperan aktif untuk membantu mendukung kepemimpinannya guna melaksanakan tugas pembangunan di desanya. Itu semua dilakukan, kata dia, untuk kepentingan peningkatan kesejahteran masyarakat, dan bukan semata-mata untuk kepentingan kepala desa. (mas)

Sumber: Surabaya Post, Rabu 20/06/2007

Diawali Tampilnya Srikandi

Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan, Dr HM Djamaluddin Karim MSi, memiliki pandangan tersendiri terkait maraknya banyak kepala desa perempuan di Pamekasan. Hal tersebut diyakini sebagai pengaruh positif dari tampilnya Srikandi, kepala desa perempuan pertama di Pamekasan. Srikandi memenangkan Pilkades tahun 1998 lalu di Desa Pademawu Barat, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan. Dalam melaksanakan tugasnya, Srikandi dinilai oleh berbagai kalangan berhasil.

Djamaluddin mengatakan, tampilnya Srikandi yang merupakan istri mantan Kades Pademawu Barat, Kecamatan Pademawu sebagai perempuan pertama memimpin dan memenangkan Pilkades, banyak berpengaruh pada persepsi masyarakat tentang makna keterlibatan dan kesetaraan gender antara perempuan dan pria dalam kepeminpinan desa.

Kepemimpinan Srikandi, ujar Djamaluddin Karim, memang jadi objek penelitiannya dalam menempuh ujian S3 guna memperoleh gelar doktor bidang administrasi kebijakan publik di Universitas 17 Agustus Surabaya. Dalam kesimpulan penelitian yang berjudul "Kepeminpinan Perempuan di Madura" itu, Djamaluddin menyimpulkan, kepemimpinan perempuan di Madura adalah kepemimpinan yang spesifik. "Awalnya saya khawatir tampilnya Srikandi itu tak akan mendapat respon sambutan atau pengaruh apapun bagi masyarakat, karena masyarakat Madura yakin, yang pantas menjadi pemimpin
adalah pria bukan perempuan," ujar Djamaluddin. "Ternyata tidak, setelah Srikandi, ternyata banyak tampil mengikuti calon-calon kepala desa perempuan lain yang juga akhirnya pada tahun 2007 ini puncaknya mereka banyak yang bisa memenangkan Pilkades," lanjut Djamaluddin yang tak menampik kemungkinan adanya faktor paternalistrik, karena mayoritas kepala desa perempuan adalah keluarga mantan kepala desa.

Menurut Djamaluddin, perempuan dengan sifatnya yang lemah lembut, ternyata bisa memiliki pola kepemimpinan yang akan lebih mengayomi masyarakat. Lebih mudah berkomunikasi dengan masyarakat. Bagi orang Madura yang keras, kata Djamaluddin, namun dengan mendapat sentuhan yang halus dari sang peminpin desa, masyarakat akan lebih menerima.

Sebagai pemimpin yang spesifik, perempuan akan selalu memberikan dukungan dan rajin memotivasi masyarakat. "Contohnya mengapa Srikandi bisa muncul, bisa jadi karena kebetulan suaminya adalah mantan kepala desa. Masyarakat melihat Srikandi bisa menggantikan dan akhirnya terpilih. Dan ternyata Srikandi itu mendapat simpati dan memberikan dukungan pada masyarakat, aktif pengajian, PKK dan berbagai kegiatan pembangunan kemasyarakatan lainnya," paparnya.

Srikandi selalu memberi pujian dan penghargaan pada warga. Srikandi juga pintar mengelola konflik, padahal itu tantangan bagi perempuan ketika turun ke lapangan. Tetapi Srikandi memberi kesempatan pada anak buahnya untuk turun cari informasi, lalu dilakukan pertemuan dan mengkomunikasikan, sehingga jalannya pemerintahan bagus.

Yang terakahir, lanjut Djamaluddin, Srikandi bisa membangun jaringan sampai ke level bawah. Dia memakai kebijakan pola "langgar belih", seperti pola orang Madura, orang berkumpul ditangkap keinginannya, kemudian dicarikan solusi dalam rembuk desa. Sehingga kebijakan yang dilakukan langsung diterima. (mas)

Sumber: Surabaya Post, Rabu 20/06/2007

Ada Kelebihan dan Kekurangan

Drs Suhartono, dosen Fakutas Ilmu Administrasi Unira Pamekasan, menilai lebih jernih lagi. Tampilnya banyak Kepala desa perempuan belakangan ini, menurut Suhartono, harus benar-benar dilihat secara objektif. Tujuannya agar perjalanan pembangunan desa tetap sesuai harapan masyarakat. Menurut dia, tampilnya kepala desa perempuan yang pasti ada kelebihan dan kekurangannya.

"Kalau memang mereka itu dipilih karena faktor kekerabatan atau sikap paternalistik masyarakat yang masih mendukung mantan kepala desa sebelumnya, maka itu bisa jadi sebagai sebuah potensi yang bisa dijadikan kekuatan kepemimpinan desa nanti. Namun apakah dari segi sumber daya manusia kepala desa perempuan itu benar-benar sudah siap itulah pertanyaannya," ungkap Suhartono.

Kalau semua kepala desa perempuan itu tampil dengan siap tidak ada masalah, namun jika sebaliknya, maka kepeminpinan desa akan mengalami gangguan serius. "Yang muncul kan istri mantan kepala desa yang jadi kepala desa saat ini. Kita lihat rata-rata istri kepala desa jauh lebih rendah pendidikannya dibandingkan dengan suaminya. Nah inilah persoalan kepemimpinan juga nanti. Karena mereka juga akan berhadapan dan memimpin masyarakat yang majemuk," terangnya.

Wakil Ketua DPC Gapensi Pamekasan ini juga mengatakan, tampilnya banyak perempuan memimpin desa memang merupakan fenomena menarik di Pamekasan. Padahal kata dia, dari konteks ideologis politik maupun latar belakang sosial keagamaan masyarakat Pamekasan, rasanya agak sulit melihat kepala desa perempuan bisa menang. "Di sini masyarakatnya agamis dan fanatik, Gerbang Salam lagi, kalau banyak kepala desa perempuan menang ini sebuah hal menarik," katanya.

Sebagai bagian dari demokrasi, Hartono (panggilan Suhartono) menilai fenomena munculnya kepala desa perempuan harus dihargai. Segala faktor minus dan plusnya harus dilihat secara bijaksana. "Misalnya kalau benar-benar kepala desa perempuan itu dipilih bukan karena kemampuan atau hanya karena faktor keluarga atau faktor lain, maka itu pasti akan memunculkan masalah dan untuk mengatasi itu, semua elemen harus bersama-sama mencari solusi," sarannya.

Dia menyarankan agar kepala desa banyak melakukan komunikasi dengan bawahannya, dengan tokoh masyarakat dan elemen masyarakat lain. "Berilah kesempatan bagi aparat lainnya untuk tampil dan bekerja sesuai dengan tugasnya. Bangun komunikasi dengan penuh kejujuran dan penghargaan dan yang paling penting suami atau mantan kepala desa yang jadi keluarganya harus banyak memberi saran dan masukan," pungkasnya. (mas)

Sumber: Surabaya Post, 20/06/07

Fenomena Tampilnya Kepala Desa Perempuan di Pamekasan

Kesetaraan Gender atau Rekayasa Status Quo?
Tahun 2007 ini bisa dikatakan sebagai tahun bangkitnya perempuan Pamekasan dalam peran publik. Dari 97 desa yang menggelar pemilihan kepala desa (Pilkades), lebih dari 10% dimenangkan calon Kades perempuan. Ada yang menilai fenomena ini sebagai wujud membaiknya pandangan masyarakat terhadap kesetaraan gender. Tapi tak sedikit yang pesimistis, kondisi ini merupakan petaka. Karena tampilnya Kades perempuan lebih banyak disebabkan oleh faktor rekayasa bertahannya kekuatan status quo mantan Kepala Desa sebelumnya.

Oleh: Masdawi Dahlan

Hingga akhir tahun 2007 nanti, Pemkab Pamekasan menargetkan menyelesaikan 97 Pilkades. Sejak digelar mulai awal Maret lalu, sampai saat ini sudah 84 desa yang selesai melaksanakan Pilkades. Semua Kades terpilih sudah dilantik oleh Bupati Pamekasan, Drs Achmad Syafii. Dari jumlah itu 9 orang dimenangkan oleh calon kepala desa perempuan. Sebelum Pilkades tahun ini, Pamekasan hanya punya satu kepala desa perempuan, yakni Kepla Desa Taraban, Kecamatan Larangan, Lilik Halistirah. Dari 13 desa yang belum menggelar Pilkades, tiga desa di antaranya masih memiliki calon kepala dari kalangan perempuan.

Banyaknya calon kepala desa perempuan yang mendapat kepercayaan masyarakat untuk meminpin desa, ternyata bukan fenomena yang berdiri sendiri. Para calon kepala desa perempuan itu ternyata mayoritas adalah keluarga dekat mantan kepala desa sebelumnya yang sudah tidak bisa mencalonkan lagi karena tidak memenuhi ketentuan. Dari 9 kepala desa perempuan terpilih selama tahun 2007 ini ternyata 8 orang adalah isteri mantan kepala desa dan hanya satu orang putri mantan kepala desa. Bahkan tiga calon kepala desa dari 13 desa yang masih belum melaksanakan Pilkades juga istri para mantan kepala desa.

Bupati Pamekasan, Drs Achmad Syafii, dalam sambutannya saat melantik kepala desa terpilih di Pendapa Ronggosukowati beberapa waktu lalu mengatakan, banyaknya kaum perempuan yang memenangkan Pilkades bisa jadi bagian dari semakin dewasanya masyarakat Pamekasan dalam melihat makna kesetaraan gender dalam kepemimpinan desa. Namun, Syafii tidak menampik kemungkinan adanya makna atau latar belakang lain di balik banyaknya kepala desa perempuan ini. Penyebabnya, kata Syafii, karena seluruh kepala desa perempuan terpilih itu ternyata merupakan keluarga dalam dan kerabat dekat mantan kepala desa.

Persoalan berikutnya adalah, dalam kaitannya dengan efektifitas kepeminpinan desa. Benarkah tampilnya kaum perempuan memimpin desa akan menjadi bagian dari semakin baiknya atau semakin efektifnya kepemimpinan desa yang pada gilirannya mengarah pada perbaikan pembangunan desa selanjutnya? Atau bukan sebaliknya, tampilnya kalangan perempuan menjadi kepala desa tidak lebih dari rekayasa kepentingan kelompok hegemoni kekuasaan di desa, dalam hal ini mantan kepala desa yang ingin tetap mempertahankan kekuasaannya, karena telah merasa menikmati kepemimpinan desa?

Mempersoalkan ini tidak berlebihan, sebab 9 kepala desa perempuan yang telah dilantik rata-rata hanya memiliki latar belakang formal paling tinggi tingkat SMA. Hanya satu orang yang memiliki pendidikan sarjana muda yakni Kades Buddih, Kecamatan Pademawu, Titik Syamsiyah. Sebelumnya dia adalah guru SDN di wilayah Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. Artinya kemampuan kepemimpinan kepala desa perempuan yang terpilih masih dipertanyakan. Dilihat dari berbagai persoalan desa yang terus menumpuk, dan tingkat melek politik masyarakat yang masih mengalami euforia, awamnya pendidikan masyarakat, bisa jadi Kades perempuan itu akan menghadapi berbagai persoalan yang lebih rumit. (*)

Sumber: Surabaya Post, Rabu 20/06/2007

Perajin Madura, Hanya Mengandalkan Kayu

Bagi perajin furnitur madura, dari dulu hingga kini, kayu adalah satu-satunya bahan baku. Ketika para perajin furnitur ukir lainnya, seperti di Jepara, memadukan kayu dengan berbagai bahan baku lain, seperti rotan, karet, bahkan eceng gondok, perajin di Madura tetap setia sepenuhnya kepada kayu.

Padahal, belakangan ini bahan baku kayu untuk industri furnitur di Tanah Air terus merosot jumlahnya, terutama untuk jenis kayu jati. Kalaupun ada, harganya juga sudah melambung tinggi. Ini mengakibatkan harga jual furnitur kayu ukir madura tak lagi kompetitif.

Oleh: FABIOLA PONTO dan CHRIS PUDJIASTUTI

Di sisi lain, para perajin furnitur ukir madura umumnya sudah amat terbiasa dengan kayu, dan merasa sulit untuk mengubah kepandaian seni ukir yang mereka miliki untuk pengerjaan bahan baku selain kayu.

Seperti diungkapkan H Harits, perajin furnitur ukir madura di Desa Karduluk, Sumenep, baginya mebel identik dengan kayu. Kalaupun mereka tak mampu lagi membeli bahan baku kayu jati, jenis kayu lain pun akan mereka kerjakan.

Edhi Setiawan (60) yang sejak tahun 1982 menjadi pengusaha mebel di Sumenep bercerita, sebelum tahun 1970-an furnitur ukiran madura bisa dikatakan ”jalan di tempat”. Sekitar pertengahan 1970-an orang mulai melirik furnitur antik madura yang amat khas, berbeda dengan furnitur antik yang biasa ditemui di berbagai tempat di Pulau Jawa.

”Ukiran madura kuno atau antik itu motifnya bisa lebih rumit daripada ukiran di Pulau Jawa. Ukiran madura juga warnanya lebih cerah, pengaruh dari China sangat kuat di sini. Berbeda dengan ukiran di Pulau Jawa yang justru menonjolkan tekstur kayu jatinya,” tutur Edhi, peraih penghargaan Upakarti 1993 untuk jasanya dalam mengembangkan industri kecil dan kerajinan.

Mungkin karena motif ukir yang relatif rumit itulah perajin maupun peminat furnitur ukiran madura amat terbatas jumlahnya. Ketika itu, sebagian perajin lebih banyak memperbaiki furnitur antik yang sudah rusak di sana-sini daripada membuat furnitur ukir yang baru.

Antik dan reproduksi
Mulai sekitar tahun 1976 barulah banyak orang berminat pada furnitur ukir madura. Mereka yang gemar barang antik lebih memilih membeli furnitur ukir madura yang sudah tua dan bisa ditemukan di berbagai tempat di Pulau Madura. Sedangkan mereka yang menyukai barang baru memilih memesan pada perajin ukir di berbagai tempat, seperti di Desa Karduluk, Sumenep.

”Sesuai dengan tuntutan pasar waktu itu, yang tak lagi menyukai motif ukiran terlalu rumit, produk mebel madura yang dibuat para perajin pun relatif sederhana motif ukirnya. Mulai pertengahan 1970-an sampai sekitar awal 1990-an bisa dibilang pesanan untuk mebel madura tak pernah berhenti. Meskipun kadang pesanan banyak, tetapi sering juga cuma sedikit, tetapi tidak berhenti. Pesanan relatif jalan terus, ada saja permintaan,” kata Edhi menambahkan.

Sampai sekitar tahun 1990-an perajin madura relatif tak mempunyai masalah dengan bahan baku. Oleh karena itulah, seberapa banyak pun pesanan bisa dilayani. Ketika itu kayu jati dari Bojonegoro, kayu sawo kecik, maupun kayu jati dari Pulau Kangean masih mencukupi.

Ketika itu industri furnitur ukiran madura tengah mekar. Furnitur antik punya peminat tersendiri, sementara reproduksi dari furnitur antik maupun yang menggunakan motif ukir baru pun memiliki pasaran yang bisa dikatakan terus berkesinambungan. Kondisi ini membuat perajin madura seakan tak punya waktu luang karena permintaan relatif tak pernah sepi.

”Saya lupa berapa harganya, tetapi dulu kami masih bisa mengantongi untung lumayan. Perajin dapat upah memadai, harga kayu dan bahan baku lain terjangkau sehingga harga jual pun bisa menarik banyak konsumen,” kata Harits sambil menambahkan, hingga kini pun sebenarnya konsumen lebih suka furnitur berbahan kayu jati.

Alternatif kayu nonjati

Selain kayu jati, perajin ukir madura sebenarnya juga terbiasa menggunakan kayu dari pohon sawo kecik. Masalahnya, kayu dari pohon sawo kecik pun kini sudah tak mudah lagi didapatkan. Untuk mendapatkan kayu yang bisa diukir dari sawo kecik dibutuhkan waktu tumbuh pohon itu sampai puluhan tahun.

Belum lagi pohon sawo kecik bisa menghasilkan kayu berkualitas untuk diukir, kayu hasil tebangan sebelumnya sudah habis dikerjakan perajin. Selain waktu tumbuh pohon sawo kecik yang lama, sebagian kayu sawo kecik dari Madura pun lebih banyak dikirim ke Bali daripada dikerjakan oleh perajin ukir di Madura.

”Sudah sekitar 10 tahun belakangan ini orang tak lagi banyak memakai kayu dari pohon sawo kecik sebagai bahan baku mebel,” kata Edhi menambahkan.

Namun, mahalnya harga kayu jati membuat perajin maupun konsumen furnitur melirik bahan kayu lainnya, seperti kayu dari pohon akasia, nangka, dan mahoni. Meski bagi perajin, menurut Harits, jenis-jenis kayu nonjati tersebut dirasakan lebih susah untuk diukir.

”Tahun 1990-an saya masih bisa jadi perajin sekaligus berdagang kayu jati. Tetapi, sejak tahun 2001 enggak ada lagi kayu jati yang bisa diperdagangkan,” ujar Harits.
Dia lalu memberi contoh kenaikan harga bahan baku kayu yang ”memukul” industri kecil furnitur ukiran madura. Menurut Harits, tahun 1990-an kayu jati kualitas A berkisar Rp 350.000-Rp 1.000.000 per meter kubik. Tetapi sekarang harga kayu serupa itu meroket menjadi Rp 1.750.000- Rp 4.000.000 per meter kubik.

Sementara harga kayu nonjati seperti kayu nangka antara Rp 400.000-Rp 500.000 per meter kubik, tergantung besar diameter kayunya. Adapun kayu mahoni sekitar Rp 750.000 per meter kubik dan kayu kormis Rp 500.000-an.

Sementara bahan baku untuk pewarnaan furnitur ukir madura, seperti thinner, yang semula Rp 7.500 per liter kini menjadi Rp 17.500 atau naik lebih dari 100 persen.
”Susah saya mau omong berapa harga mebel ini mau dijual. Makanya, orang juga takut pesan. Sekarang ini permintaan mebel ke sini cuma tinggal separuhnya dibanding awal tahun 1990-an,” ucap Harits.

Tahun 1990-an dia bisa menjual setidaknya empat sampai lima set kursi untuk ruang tamu atau perabotan kamar tidur. Kini dalam sebulan belum tentu ada barang yang terjual.

”Saya sekarang bikin sarang burung dan kandang ayam saja. Barang ini yang masih lumayan peminatnya,” ujar Harits pasrah. Dia memasang harga berkisar Rp 1.250.000-Rp 1.500.000 untuk sebuah kurungan ayam.
Sementara untuk perabotan kamar tidur (ranjang, meja rias, lemari dua pintu) harganya sekitar Rp 13 juta-Rp 15 juta dan satu set meja-kursi tamu berkisar Rp 5 juta-Rp 6 juta.

Kini sebagian perajin furnitur ukiran madura memang masih bisa bertahan, antara lain, dengan mengandalkan bahan baku kayu nonjati. Akan tetapi, tanpa adanya inovasi baru seperti memadukan kayu ukir dengan bahan baku lainnya, tak mustahil industri para perajin ini akan kembali ”jalan di tempat”.

Sumber: Kompas, Jumat, 07 April 2006

Sate Lalat dari Pamekasan

Sebagai penggemar batik Madura, saya biasanya datang langsung ke Desa Telaga Biru di Tanjung Bumi, dekat Ketapang, Madura. Tetapi, kalau saya tak sempat berkunjung ke Madura, saya akan mampir ke toko batik "Fiesta" di Tunjungan Plaza. "Fiesta" menawarkan batik gagrak Pamekasan yang memang berbeda dengan Telaga Biru, tetapi khas dan bagus untuk bahan baju dan gaun.

oleh: Bondan Winarno

Kunjungan saya ke "Fiesta" yang terakhir mengungkap sesuatu yang surprising. Pemilik "Fiesta", Ibu Faiqah Esmail, ternyata adalah seorang yang juga gemar memasak dan tahu banyak tentang pusaka kuliner Madura.

Karena itu, dalam kunjungan ke Pamekasan baru-baru ini, saya langsung bertandang ke rumah Ibu Faiqah. Ternyata, di rumah yang sekaligus menjadi tempat produksi batik itu, sudah menunggu beberapa bungkus nasek punthuk.

"Makan dulu, baru nanti kita ngobrol," kata Ibu Faiqah dengan hangat. Orang Madura suka nasi yang keras gigitannya. Bukan al dente, melainkan memang sengaja dikurangi air ketika menanak. Tidak heran bila banyak yang menanak beras dicampur jagung, menjadi nasek empog. Ada juga yang dicampur dengan singkong, disebut nasek menyok. Saya keras menduga menyok berasal dari kata manioc, alias singkong dalam bahasa Latin dan Spanyol.

Nasek punthuk memakai lauk telur petis (telur rebus bumbu opor), serundeng, beberapa macam dendeng (manis, gurih, dan bersalut kelapa parut). Sambalnya pedes. Khas sambal Madura yang langsung menyengat di belakang mulut. Haduuuuh …..

Orang Pamekasan sendiri lebih umum menyebut nasek bundhu' itu sebagai nasi bungkus. Salah seorang penjual nasi populer yang populer adalah Ibu Sinah di Jalan Temenggungan. Warungnya buka sejak subuh, dan sudah habis pada sekitar pukul tujuh pagi.

Di Sumenep, ada padanan nasi bungkus yang di sana populer dengan sebutan nasek bendem atau nasek pendem. Bukan! Nasinya tidak dimasak dengan cara memendamnya di dalam tanah. Ini adalah seporsi nasi kuning dengan lauk ikan tongkol yang ditimbun di dalam nasi, sehingga ketika dibungkus terpendam di dalam nasi kuning. Nasi bendem itu juga muncul pada saat subuh dan sudah hilang dari peredaran pada sekitar pukul tujuh pagi.

Dalam tulisan minggu lalu, saya sudah menjelaskan tentang Soto Sumenep yang khas, dimakan dengan singkong. Dari Ibu Faiqah saya belajar tentang tiga gagrak soto khas Madura. Soto Pamekasan sangat mirip Soto Banjar. Isinya macam-macam: kentang rebus, perkedel kentang, tauge, daging sapi (atau ayam), soun, lontong, disiram kaldu bening dengan bumbu merica dan bawang putih. Topping-nya adalah taburan bawang goreng dan rajangan seledri, dan rempeyek atau bakwan jagung.

Soto Bangkalan juga memakai kecambah dan soun, dagingnya bisa sapi, ayam, atau jeroan, Ditaburi kentang goreng, dengan kuah kuning berbumbu kunyit, jahe, dan lain-lain. Pendeknya, penggemar soto akan menemukan surganya di Pulau Sakerah ini.

Ibu Faiqah juga memperkenalkan saya pada sebuah hidangan sederhana khas Madura yang disebut gangan gellu' ale'. Gangan berarti sayur (agak mirip dengan jangan dalam bahasa Jawa). Sedangkan gellu' ale' berarti memeluk adik. Kok romantis betul, ya? Ini adalah sayur bening dengan bayam dan labu kuning, tetapi ditambahi beras yang diulek dan dimasukkan ke dalam rebusan, sehingga kuahnya agak kental. Kentalnya kuah yang "memeluk" bayam itulah yang di-metafora-kan sebagai "memeluk adik". Sayur bening ini cocoknya dimakan dengan nasek empog (nasi campur jagung).

Tetapi, ternyata tidak banyak lagi orang Madura yang tahu bahwa sayur itu sebetulnya bernama geangan gellu' ale'. Di Pasar Kolpajung di Pamekasan, saya bertanya ke lebih dari sepuluh orang, dan tidak seorang pun mengenali sayur yang saya maksud. Akhirnya, di sebuah warung saya berhasil menemukan sayur yang dideskripsikan persis seperti gangan gellu' ale'. Namanya saja yang berbeda. Orang-orang di pasar menyebutnya kellah koncek (kellah konceh = sayur
yang memakai bumbu temu kunci). Sebagai ganti bayam juga digunakan daun katuk atau daun lembayung.

Alangkah sayangnya bila pengetahuan tentang pusaka kuliner seperti yang dimiliki Ibu Faiqah itu akhirnya hilang ditelan modernisasi.

"Ilmu" terakhir yang saya peroleh dari Ibu Faiqah dalam kunjungan singkat itu adalah kuwe menthu alias "pizza Madura". Jajanan khas ini sudah semakin hilang dari peredaran. Hanya dibuat berdasar pesanan. Kuwe menthu adalah dadar telur yang dilapis dengan ragu (cacahan daging sapi dan santan berbumbu), dilapis lagi dengan dadar telur dan ragu, begitu seterusnya. Kemudian di atasnya ditaburi rajangan seledri. Gurih banget!

Di malam hari, Jalan Niaga di pusat kota Pamekasan berubah menjadi pusat jajanan dengan munculnya puluhan tenda yang menjajakan berbagai jenis makanan. Di Sumenep, pusat jajanan serupa dapat ditemukan di Jalan Trunojoyo – juga di malam hari. Salah satu hidangan populer di kedua tempat itu adalah yang disebut sate laler (sate lalat). Tentu saja bukan sate yang dibuat dari lalat. Tetapi, saking kecilnya potongan daging pada tusukan, kelihatan seperti lalat.

Pedagang sate laler biasanya menyediakan dua jenis daging, yaitu ayam dan kambing. Anehnya, harganya sama saja, yaitu Rp 4.500 untuk setiap 25 tusuk. Dari harganya Anda dapat membayangkan betapa sedikit daging yang "terlibat". Setiap 25 tusuk diikat dengan seutas daun pisang.

Karena dagingnya hanya sedikit, membakarnya pun ala kadarnya saja. Kalau terlalu lama dibakar, semuanya akan langsung hangus menjadi arang. Tetapi, rasanya dahsyat. Itu berkat bumbu kacang dan kecap yang memang diramu secara serius. Keunggulan orang Madura dalam menyajikan sate memang teruji dalam sate laler ini.

Tempat lain untuk nongkrong di malam hari di Pamekasan adalah sebuah kompleks yang disebut "Gerai Pangan" di Jalan Trunojoyo. Di tempat ini, dengan pelataran parkir yang luas, dapat dijumpai beberapa gerai minuman dan makanan. Salah satunya, yang terbesar, menghidangkan masakan sari laut. Saya memesan kakap bakar yang enak sekali, dimakan dengan iringan minuman susu la'ang (susu dan legen) yang segar.

Di Pantai Camplong, antara Pamekasan dan Sampang, secara tak sengaja saya menemukan nasi kobal yang sangat laris. Warung "Ibu Artini" ini letaknya di sebuah gang sempit sebuah perkampungan nelayan, dan hanya buka setelah saat sembahyang asar. Tetapi, ketika saya berkunjung ke sana lewat asar, ternyata nasinya belum matang. "Tadi Ibu Artini jalan-jalan ke kota, jadi terlambat masak nasi," katanya minta pengertian. Dan, betul saja, sudah banyak calon pembeli yang antre. Mereka menunggu nasi matang dengan tenang. Kedatangan saya sebagai
"orang asing" justru mengusik ketenangan mereka. Mereka sibuk bertanya mengapa saya datang jauh-jauh hanya untuk mencicipi nasi kobal di kampung mereka.

Mungkin karena tidak cukup memahami bahasa daerah, saya tidak pernah tahu sebetulnya apa arti nasi kobal itu. Tidak satu pun dari komponen lauk dan kondimen yang bernama kobal. Mungkin ada pembaca yang tahu?

Nasi kobal adalah nasi putih berlauk semur tahu yang dimasak dengan tongkol – atau dengan ikan bawal – dan diberi topping sambal parutan kelapa. Masakan sederhana, namun sungguh lezat. Harganya? Cuma tiga ribu rupiah, lengkap dengan sepotong tahu dan sepotong tongkol!

Parutan kelapa tampaknya merupakan komponen penting dalam masakan Madura. Topak orap
(ketupat dengan urap sayur), misalnya, adalah hidangan sarapan yang populer di Madura. Ibu-ibu penjaja topak orap berkeliling dengan menggendong bakul dari anyaman bambu yang berbentuk khas. Jangan heran bila melihat sambal urapnya berwarna agak kehitaman karena parutan kelapanya dikukus dengan bumbu terasi yang membuat rasanya sungguh nendang. Sayurnya dari daun singkong rebus yang dirajang, dan tauge atau kecambah.

Parutan kelapa dalam bentuk srundeng sering hadir dalam sajian Madura. Nasi krawu di Gresik dan sego duro di Malang yang di-claim sebagai sajian Madura pun memakai srundeng sebagai komponen utama.

Nasi bundhu' di Pamekasan dan nasi bendem di Sumenep pun memakai srundeng sebagai komponen penting. Srundeng juga hadir pada dendeng Madura yang sangat khas. Yang satu ini benar-benar tidak boleh dilewatkan. Dendeng Madura adalah daging manis yang dikeringkan dan "ditempeli" parutan kelapa. Mungkin ini adalah konsep dendeng ragi (daging yang dimasak kering dan pakai srundeng) yang sebenarnya. Rasanya sungguh gurih. Cocok untuk dibawa pulang sebagai oleh-oleh.

Ke Madura, yuk?

Bondan Winarno, seorang pengelana yang telah mengunjungi berbagai tempat dan mencicipi makanan-makanan khas, dan masih akan terus melakukan pengembaraannya.

Sumber: Kompas, Jumat, 17 Maret 2006, 19:09 WIB

Akulturasi pada Keraton Sumenep dan Masjid Jamik di Madura

Bila sejenak menyeberang ke Pulau Madura, 90 kilometer dari Pelabuhan Bangkalan, kita akan menjumpai kota yang terkenal dengan julukannya ”Putri Koneng” atau Sumenep.
Pada abad ke-12, di Sumenep berdiri kerajaan dan baru pada tahun 1762 Pangeran Notokusumo atau Panembahan Sumolo mendirikan keraton dengan arsiteknya Liaw Piau Ngo.
Karena kekaguman raja terhadap desain Liaw Piau Ngo, beliau meminta untuk dibangunkan masjid tepat di depan keraton pada tahun 1771. Masjid itu kini dikenal dengan nama Masjid Jamik Sumenep.

oleh: Lilianny S Arifin

Keraton ini pernah dipugar pada tahun 1975 dan sampai sekarang menjadi obyek pariwisata yang sangat bersejarah di Madura. Di sana kita dapat mempelajari nilai-nilai akulturasi yang terjadi lebih dari 200 tahun lalu.

Bila berkunjung ke keraton ini, kita akan disambut gerbang labang mesem. Gerbang ini dari depan tampak bersusun tiga. Lantai dua berfungsi sebagai tempat prajurit penjaga keamanan dan lantai tiga berisi lonceng yang akan dibunyikan bila ada tamu datang, sebagai tanda bagi para penjaga keraton di dalam bahwa ada tamu datang.
Mirip dengan keraton di Jawa Tengah, Keraton Sumenep mempunyai pendopo yang berfungsi sebagai tempat menerima tamu dan upacara adat. Dari halaman yang luas tampak bangunan pendopo berkesan kokoh, tetapi ramah. Di bagian atap dapat kita temukan detail nuansa atap kelenteng China, sedangkan kolom-kolomnya terlihat kokoh seperti bangunan zaman kolonial yang mempunyai ketebalan satu setengah bata.

Pada bagian dalam, langit-langit tertutup dengan papan-papan kayu yang sangat rapi dicat warna kuning. Menurut penjaga keraton, warna kuning tetap dipertahankan karena melambangkan kekuningan warna kulit permaisuri Ratu Ayu Tirto Negoro yang lebih dikenal dengan nama Putri Koneng (kuning). Dia adalah putri dari kerajaan di China.
Klungkungan menghubungkan ruang pendopo dengan bagian dalam keraton. Ruang berbentuk lorong terbuka ini didukung kolom-kolom berukuran 40 x 40 cm dari batu bata. Bagian dalam keraton adalah tempat raja serta keluarganya bersemayam dan serambi kanan-kiri tempat para pembantu rumah tangga tinggal.

Bila menengok kamar tidur raja, kita dapat menemukan ranjang yang masih asli dengan bentuk ukiran mirip batik pekalongan bermotif paduan antara gambar burung dan bunga. Warna yang cerah didominasi merah dan kuning. Di bagian timur pendopo ada kolam keputren, mirip Taman Sari di Keraton Yogyakarta dan fungsinya sama, yaitu untuk mandi para putri raja.

Di bagian kiri gapura ada bangunan yang disebut kantor koneng, merupakan tempat kerja Ratu Ayu Tirto Negoro, dan sekarang dijadikan museum alat-alat rumah tangga. Banyak koleksi keramik Cina yang boleh dibeli dengan harga relatif murah dibandingkan dengan usianya.

Masjid Jamik

Dari keraton kita dapat melayangkan pandangan ke Masjid Jamik. Sekilas kita menemukan kesan sebuah bangunan Eropa dengan warna kuning menyala di sana. Namun, bila kita tatap ujung paling atas bangunan, kembali kita menemukan bentukan yang mempunyai corak arsitektur kelenteng. Pada bagian ujung atap ditarik melengkung sedikit ke dalam.

Proses akulturasi juga terlihat pada bagaimana kolom-kolom dengan bentuk busur gaya Eropa dipadu dengan bentuk memolo atau mahkota gaya China. Bila masuk ke dalam masjid itu, kita akan menjumpai lukisan-lukisan mosaik pengaruh Arab.

Warna emas mencerminkan suatu kebesaran, keagungan, dan juga berhubungan dengan martabat seseorang. Hal ini dapat dihubungkan dengan budaya kaum Madura yang sangat bangga bila mereka dapat memakai perhiasan besar dari emas.

Dari dua karya arsitektur di atas, kita dapat belajar nilai akulturasi yang menyimpan makna sebagai perpaduan dari dua kebudayaan atau lebih. Perpaduan kebudayaan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk saling menumbuhkan toleransi, bukan untuk saling mendominasi, dan akhirnya melebur menjadi satu.

Proses akulturasi antara kebudayaan di Indonesia dan kebudayaan Eropa sudah dimulai ketika kapal-kapal Portugis tiba di Maluku dan di Nusa Tenggara awal abad ke-16 (Koentjaraningrat 1996). Demikian juga ketika bangsa-bangsa dari negeri China melakukan hubungan dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara.

Salah satu produk hasil akulturasi adalah karya arsitektur. Beberapa karya arsitektur merupakan hasil penghayatan suatu agama, dapat digunakan sebagai alat pendidikan yang mudah dicerna siswa. Pemahaman bentuk dengan memahami sejarahnya akan membawa kita pada cakrawala baru untuk memahami arti perbedaan dan sebab dari perbedaan sehingga siswa belajar bertoleransi dan tanggap terhadap perbedaan tanpa merasa dikecilkan artinya atau merasa ditinggikan.

Dari kedua karya arsitektur di Sumenep ini, kita belajar adanya proses akulturasi budaya lewat karya sehingga kita bukan saja melihat indahnya perpaduan karya arsitektur, tetapi juga dapat belajar makna toleransi dalam akulturasi.

Lilianny S Arifin, Laboratorium Sejarah & Teori Arsitektur, Universitas Kristen Petra

Sumber: Kompas, Minggu, 05 Februari 2006

Mencermati Kondisi Sosial Budaya Pengungsi Sampit

KORBAN kerusuhan sosial di Sampit - yang akhirnya menjadi pengungsi internal atau internally displaced person (IDP) - tidak saja dapat ditemukan di wilayah Pulau Madura, melainkan juga tersebar di beberapa wilayah Jawa Timur (Jatim), khususnya di kawasan "Tapal Kuda". Menurut data statistik, sampai dengan 31 Desember 2001 jumlahnya ada 125.969 jiwa atau 31.398 kepala keluarga (KK). Khusus di wilayah Kabupaten Jember, per 1 Maret 2002 jumlah mereka tercatat 9.680 jiwa atau 3.207 KK. Dari jumlah ini, hanya sebagian kecil yang berasal dari Aceh, Maluku, dan Timor Timur (Timtim). Setelah setahun lebih mereka berada di kamp-kamp pengungsian, penting sekali untuk melihat kondisi sosial budaya mereka, khususnya yang ada di wilayah Kabupaten Jember. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, tulisan ini akan mengungkapkan beberapa hal, yaitu tentang kehidupan keseharian mereka secara sosial dan budaya, persepsi mereka tentang konflik, serta harapan atau aspirasi mereka dalam konteks upaya-upaya menuju ke arah rekonsiliasi.

DALAM konteks identitas etnik, terutama menunjuk pada faktor genealogis dan penguasaan bahasa Madura sebagai lingua franca, para pengungsi dapat dibedakan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, mereka yang lahir dan dibesarkan di Kalimantan, sehingga secara genealogis merupakan keturunan langsung orang Madura yang sudah bermigrasi ke sana sejak berabad-abad lalu. Seiring dengan berjalannya proses waktu perantauan yang panjang, identitas etnik mereka sebagai orang Madura dilihat dari aspek kemampuan atau penguasaan bahasa Madura sudah tidak tampak lagi. Bahasa yang mereka pergunakan dalam pergaulan sosial sehari-hari selama di daerah rantau adalah bahasa Banjar. Ini menunjukkan bahwa proses adaptasi mereka dengan kondisi sosial budaya lokal (Sampit) cukup berhasil. Apalagi, banyak di antara mereka telah melakukan perkawinan antar-etnik, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Jumlah kelompok pertama ini cukup dominan dalam komunitas pengungsi yang ada di wilayah Kabupaten Jember.

Kelompok kedua, mereka yang karena faktor genealogis dapat disebut sebagai etnik Madura Pendhalungan karena lahir dari hasil perkawinan campuran dengan etnik Jawa (ayah Madura, ibu Jawa, atau ayah Jawa, ibu Madura). Oleh karena itu, mereka lahir dan dibesarkan di wilayah Jember, dan baru beberapa tahun sebelum meletusnya konflik sosial pergi merantau ke Sampit. Berbeda dengan kelompok pertama, kelompok kedua ini tetap dapat menggunakan bahasa Madura dalam setiap bentuk interaksi atau pergaulan sosial, selain bahasa Indonesia dan bahasa Jawa (meskipun tidak sefasih orang Jawa).
Setelah satu tahun lebih menjadi pengungsi, yang tergolong kelompok pertama mengalami dan merasakan keterasingan di lingkungan sosial di mana mereka hidup. Hal ini terutama disebabkan oleh tidak adanya sanak keluarga dan ketidakmampuan mereka menggunakan bahasa Madura. Gara-gara ketidakmampuan berbahasa Madura ini mereka cenderung kurang diakui dan diapresiasi sebagai orang Madura oleh penduduk lokal di tempat penampungan. Dengan kata lain, salah satu elemen penting yang membentuk ikatan primordial di antara mereka (bahasa Madura) tidak berfungsi. Akibat selanjutnya, dalam kehidupan sehari-hari mereka tidak mampu melakukan interaksi dengan penduduk lokal secara lebih akrab.

Padahal, keakraban dalam pergaulan sosial merupakan "obat" tersendiri bagi mereka dalam upaya menghilangkan beban-beban pikiran traumatik atas kejadian di Sampit. Ironis sekali, pengungsian mereka dari bumi Kalimantan justru karena mereka diakui sebagai (keturunan) orang Madura oleh orang-orang Dayak. Dalam konteks ini, penting sekali suatu pengakuan terhadap elemen-elemen yang ikut membentuk ikatan primordial. Sebab, identitas etnik dapat direkayasa atau dimanipulasi sesuai dengan konteks kepentingan orang yang bersangkutan ketika melakukan interaksi sosial.

Selain keterasingan secara sosial, mereka juga mengalami keterasingan secara budaya. Sebagai pengungsi yang dilahirkan dan dibesarkan di Kalimantan, tanpa disadari mereka sering menunjukkan sikap dan perilaku yang menurut pandangan dan penilaian orang Madura tidak lazim dan bahkan dianggap tidak sopan. Misalnya, mereka sering mengubah posisi kaki tidak sebagimana lazimnya orang Madura sedang duduk bersila, tanpa menghiraukan orang yang ada di depannya. Padahal, mereka melakukan itu tanpa ada maksud untuk berbuat tidak sopan, melainkan semata-mata karena kebiasaan seperti itu selama berada di rantau tidak pernah menimbulkan pandangan dan penilaian negatif.

Dengan kata lain, sebagai perantau Madura yang sudah menjadi "orang Kalimantan", mereka tampaknya sudah tidak mengenal lagi nilai-nilai budaya Madura. Sebagai penduduk "pendatang", mereka secara berangsur-angsur terus berupaya menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial budaya setempat. Sampai kapan mereka harus melakukan hal itu dan berada pengungsian, tidak ada yang dapat memastikan.

Meskipun pada tanggal 3 Februari 2002 di Kota Batu, Malang, telah dicetuskan tekad mufakat masyarakat Kalimantan oleh tokoh-tokoh masyarakat Kalimantan, yang menjamin bahwa kepulangan kembali para pengungsi ke Kalimantan akan dilakukan mulai tahun ini secara bertahap. Namun, dalam realitasnya jaminan itu hanyalah mimpi belaka. Apalah artinya suatu kesepakatan jika tidak direalisasikan secara konkret dan konsekuen oleh para perumusnya dan pihak-pihak penentu kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Persoalan sosial budaya yang dipaparkan di atas tidak dirasakan dan dialami oleh para pengungsi kelompok kedua. Pada dasarnya, mereka bukan sebagai pengungsi, melainkan sebagai perantau yang terpaksa pulang kembali ke kampung halamannya akibat kerusuhan sosial Sampit. Bahkan ada di antara para pengungsi ini yang justru merasa menyesal diakui sebagai orang Madura selama berada di Kalimantan. Akibat dari pemberian identitas etnik Madura itu, ia harus terusir dari Sampit.

Selain persoalan sosial-budaya, baik kelomok pertama maupun kedua mengalami persolaan di bidang ekonomi. Kerusuhan sosial yang terjadi lebih dari satu tahun yang lalu telah membuat kehidupan mereka secara ekonomi berbalik 180 derajat. Bahkan banyak di antara mereka mengaku sampai saat ini masih belum percaya atas kenyataan hidup yang kini terjadi. Jika sebelumnya mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari hasil kerja di bidang pertanian, perdagangan, dan sebagainya, kini mereka benar-benar menjadi pengangguran dan tidak produktif. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, mereka hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah dan pihak swasta/asing, serta rasa kedermawanan orang-orang atau keluarga yang ditempatinya dan masyarakat di sekitarnya.

PADA umumnya para pengungsi mempunyai persepsi yang sama tentang kerusuhan sosial di Sampit. Menurut mereka, kerusuhan sosial itu bukan semata-mata kerusuhan antar-etnik, melainkan kerusuhan yang bernuansa keagamaan, karena dalam kerusuhan itu yang menjadi korban banyak di antaranya adalah para kiai beserta santri-santrinya. Selain itu, mereka menganggap dirinya semata-mata sebagai korban, bukan pelaku. Sebab, selama ini mereka tidak merasakan terlibat konflik dengan penduduk lokal di Kalimantan. Pemicu keributan selama ini, menurut mereka, adalah para preman yang hidupnya secara sosial banyak menyimpang dari norma-norma yang ada.
Para preman ini datang ke Sampit sejak akhir tahun 1980-an, bukan yang dilahirkan di Sampit. Ironisnya, justru para preman ini hampir tidak ada yang menjadi korban konflik, karena mereka telah lebih dahulu melarikan diri ke Madura atau tempat-tempat lain di Jawa. Lebih mengherankan lagi bagi para pengungsi, karena para pelaku pembunuhan itu sama sekali bukan orang-orang Dayak tetangga atau kenalan mereka, melainkan orang-orang Dayak yang didatangkan secara berangsur-angsur dari luar daerah Sampit.

Para pengungsi hampir sepakat jika nanti timbul konflik babak kedua, hal ini akan ditafsiri sebagai konflik agama. Jika substansi konflik demikian, skala konflik sosial yang bakal terjadi akan kian meluas, karena melibatkan berbagai kelompok etnik yang diikat oleh kesamaan identitas keagamaan. Hal ini penting untuk dipahami, karena secara faktual orang Madura sudah hampir tidak ada lagi yang tinggal di Kalimantan Tengah, sehingga sulit untuk memobilisasi massa hanya berdasarkan identitas etnik.

Jika hal ini benar-benar terjadi, kerusuhan sosial akan menjadi lebih keras dan skalanya lebih luas, karena telah bersifat lintas etnik. Bahkan, kerusuhan demikian akan berlangsung dalam jangka waktu yang lebih lama, seperti terjadi di Maluku. Pada gilirannya, korban-korban akan lebih bervariasi, selain harta benda dan nyawa, juga kerusakan di bidang moral, etika, dan nilai-nilai kemanusiaan lainnya. Hal-hal demikian lambat atau cepat pasti akan mengancam integrasi bangsa. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk mengambil langkah-langkah secepatnya untuk mengantisipasi kian meluasnya isu tentang kemungkinan terjadinya konflik etnik lanjutan berbasis agama.

KARENA pada umumnya para pengungsi Sampit berpandangan bahwa mereka bukanlah pelaku, melainkan hanya sebagai korban kerusuhan, maka upaya rekonsiliasi menjadi aneh dalam pikiran mereka. Mereka tidak merasa memiliki sengketa dengan orang Dayak, khususnya Dayak lokal. Karena menjadi korban, mereka merasa tidak perlu dilibatkan sebagai pihak yang harus melakukan rekonsiliasi. Kalaupun harus ada upaya rekonsiliasi, mereka menyerahkan sepenuhnya kepada para pemuka atau tokoh Madura dan Dayak untuk melakukannya. Namun demikian, mereka mengajukan beberapa prasyarat penting yang intinya adalah sebagai berikut. Pertama, orang-orang Dayak yang didatangkan dari luar daerah Sampit kemudian menjadi pelaku pembunuhan orang-orang Madura harus segera dikeluarkan dari Kota Sampit.

Sebab, sejak kepergian orang Madura dari kota itu, mereka tetap berada di sana dan banyak di antaranya justru menempati rumah-rumah dan menguasai harta benda milik orang-orang Madura. Selama mereka masih dibiarkan bertahan di sana, tertutup kemungkinan bagi orang Madura yang sekarang menjadi pengungsi untuk kembali ke Sampit dan sekitarnya. Kedua, segera bubarkan paramiliter "Pansus" (Pasukan Khusus) orang-orang Dayak yang bertugas melakukan sweeping kartu tanda penduduk (KTP) dan mengawasi kedatangan orang Madura ke Sampit.

Keberadaan pasukan paramiliter ini akan memperpanjang waktu konflik, sehingga penyelesaian masalah konflik dan pengungsi kian berlarut-larut. Ketiga, aparat keamanan harus bersikap netral, bertindak tegas, dan profesional.
Dengan demikian, ada kepastian jaminan keamanan bagi orang-orang Madura. Keempat, kembalikan dan hargai hak-hak para pengungsi, baik hak sosial, budaya, ekonomi, maupun politik. Terutama hak-hak mereka untuk hidup bersama dan hak memiliki harta benda yang mereka peroleh secara sah selama bertahun-tahun.
Akhirnya, penting diajukan suatu pertanyaan: sudahkah semua pihak yang cinta perdamaian memahami paparan di atas? Hanya hati nurani mereka yang paling dalam yang dapat menjawabnya.

DR A LATIEF WIYATA, Antropolog budaya Madura, staf pengajar FISIP Universitas Jember.

Sumber: Kompas, 03/05/2002

Sastrawan Bicara Siswa Bertanya

Taufiq Ismail-Zawawi Ajak Siswa Gemar Membaca
Begawan sastra di Indonesia turun ke daerah-daerah untuk memacu minat baca di kalangan siswa. Kemarin, rombongan sastrawan ini datang ke Kota Bangkalan.

Siapa yang tidak kenal nama Taufiq Ismail dan D. Zawawi Imron? Kedua bagawan sastra ini berada di hadapan sekitar sekitar seribu siswa-siswi SMA Bangkalan. Kedatangan Taufiq Ismail dan Zawawi untuk menjadi pembicara kegiatan bertajuk Sastrawan Bicara Siswa Bertanya (SBSB) di Pendapa Pratanu Pemkab Bangkalan.

SBSB difasilitasi Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Depdiknas. Tak hanya Taufiq Ismail dan Zawawi Imron yang hadir. Juga ada sastrawan Joni Ariadinata, Imam Soleh sebagai aktor, dan Jamal D. Rahman sebagai presenter. Bupati Bangkalan Fuad Amin serta pejabat teras pemkab juga hadir.

Ketua rombongan adalah Taufiq Ismail. Dia bilang, SBSB bertujuan untuk meningkatkan minat baca yang dimulai dari karya sastra. "Membaca sastra bukan untuk menjadi sastrawan. Tapi menggugah minat baca," terang penyair kondang Indonesia ini.

SBSB yang dilakukan sastrawan sudah memasuki tahun ketujuh. Kegiatan ini dilakukan di 220 SMA yang tersebar di 120 kota se Indonesia. "Saya sangat senang karena di sini (Bangkalan, Red) bisa ketemu siswa-siswi SMA. Yang cewek cantik-cantik," kata Taufiq Ismail disambut aplaus. "Yang cowok," terdiam sesaat, "jelek," ujarnya sambil tersenyum. Suasana pun menjadi hidup. Siswa yang tumplek blek di aula Pendapa Pratanu terus bertepuk tangan mengelu-elukan sang bagawan sastra itu.

Suasana makin hidup ketika Zawawi Imron tampil. Dia langsung mengepalkan tangan kanannya ke atas sebagai tanda sapa kepada peserta SBSB. Pada kesempatan itu, penyair yang tinggal di Batang-Batang, Sumenep, ini membacakan 3 karya puisinya. "Dengan sastra, membuat hati dan bahasa kita menjadi lembut," tukasnya.

Sedangkan Kadinas P dan K Bangkalan, Drs H Afandy, mengatakan bahwa kegiatan SBSB sangat penting. Sebab, belakangan ini anak-anak menyukai karya dan budaya dari luar. "Belakangan ini, secara perlahan anak-anak kita dicekoki budaya luar yang belum tentu sejalan dengan budaya kita," ujarnya.

Nah, dengan turunnya sastrawan untuk berbicara langsung kepada siswa SMA, diharapkan minat baca kalangan pelajar, khususnya karya satra dan seni, bisa semakin tinggi. "Kalau tidak jemput bola seperti ini, lambat laun budaya kita akan dijajah dan digeser oleh budaya luar," ulas Afandy.

Selain penampilan sastrawan, siswa dari SMA Bangkalan juga unjuk kebolehan. Seperti, penampilan kisah "Bangsacara Ragapadmi" oleh siswa-siswi SMAN 2 Bangkalan. Mereka berhasil menorehkan prestasi sebagai 6 penyaji terbaik apresiasi seni di Malang. Juga pembacaan cerita pendek dari siswa SMAN 1 Bangkalan. (TAUFIQURRAHMAN)

Sumber: Jawa Pos, 31/05/2007

Entas Kemiskinan, Perlu Keselarasan Strategi

Persoalan pengentasan kemiskinan yang terjadi di semua wilayah di republik ini, menjadi persoalan yang tidak hanya harus diatasi oleh pemerintah saja. Juga butuh peranserta semua pihak agar persoalan kemiskinan itu bisa dikikis habis.

Saat ini, untuk mengentas kemiskinan secara nasional, Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah membentuk sebuah lembaga yang dinamai Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Republik Indonesia (TKPKRI). Alur ke bawah mulai dari provinsi hingga ke tingkat kabupaten/kota. Di kabupaten, tim dinamai TKPK daerah (TKPKD) yang mendapat surat keputusan (SK) dari bupati/wali kota setempat. Anggotanya selain dari instansi di lingkungan pemerintah daerah setempat, juga para stakeholders yang memiliki kepedulian terhadap pengentasan kemiskinan, diantaranya adalah lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Secara nasional pula, hingga kini data tentang warga miskin sudah ada. Baik yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) hingga data dari instansi pemerintah yang menangani persoalan kemiskinan, seperti KBKS, kantor kessos, hingga dinas kesehatan. Hanya, data tersebut masih terpisah, khususnya yang dikeluarkan oleh BPS dengan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah. Perbedaan itu terletak pada personal dan keluarga.

"Untuk data yang dikeluarkan oleh BPS merupakan data personel warga. Sedangkan yang dikeluarkan oleh instansi-instansi merupakan data keluarga sebagai objek keluarga-keluarga miskin yang harus ditangani. Nah, dari 2 data inilah yang akan disatukan untuk ditangani secara komprehensif oleh tim yang masuk dalam TKPKD itu," papar Program Officer Driving Change LSM Madura Mandiri, Humron Maula.

Dalam pelaksanaannya, penanggulangan kemiskinan dilakukan secara sendiri-sendiri, tidak dilakukan secara terprogram dengan baik. Sehingga keberhasilan itu bisa dilihat atau tidak masih memerlukan jawaban yang harus berdasarkan data.

Dengan adanya TKPKD, nantinya akan dibentuk pula SPKD (strategi penanggulangan kemiskinan daerah) yang di dalamnya akan dilakukan pula langkah partisipatory poverty assisment (PPA). Yakni, keterlibatan masyarakat dalam menangani persoalan kemiskinan dan masalah ukuran indikator kemiskinan lokal.
Menurut Humron Maula, data kemiskinan yang ada di pemerintah pusat, memang berasal dari daerah. Hanya, data tersebut masih terpisah antara satu dengan yang lain. Selain itu, kevalidan data kemiskinan itu juga masih harus dikuatkan lagi.

"Sebab, ada suatu program penanggulangan kemiskinan yang melihat dari indikator bila suatu rumah keluarga tidak berlantai merupakan keluarga miskin. Itu bisa benar bisa tidak. Sebab, di Madur,a ukuran kemiskinan itu tidak bisa diukur dari lantai rumah. Artinya, rumah yang tidak berlantai tegel itu bukan suatu ukuran," terangnya.

Karena itu, menurut Humron, dengan dibentuknya TKPKD, kelak akan dilakukan suatu cara yang masuk dalam SKPD untuk mencari akar kemiskinan itu sendiri, dengan pola indikator kemiskinan local. Yaitu, cara mencari tahu penyebab kemiskinan yang didata dari objek miskin itu sendiri. "Dengan indikator kemiskinan lokal ini, nantinya diketahui penyebab kemiskinan sekaligus bagaimana cara penanggulangannya ke depan. Sebab, cara ini melibatkan keluarga miskin itu sendiri untuk menyampaikan persoalan kemsikinannya," tutur Humron. (rusli djunaidi)

BIODATA
Nama : Humron Maula Muhammad, SHI
Tempat dan lahir: Bangkalan, 16 April 1974

Keluarga
- KH Muhammad bin Hadiri (Ayah)
- Hj Nafiah Rofii (Ibu)
- Ahmad Fahad SE, Muflihatul Milah (saudara)

Pendidikan
1. Pondok Pesantren Salafiyah Ploso Kediri
2. Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Tebuireng Jombang
3. IAIN Sunan Ampel Surabaya (S1)
4. IAIN Sunan Ampel Surabaya (S2/belum selesai)

0rganisasi
1.PMII
2.Mantan Seketaris LDNU PC NU Bangkalan
3.Wakil Ketua PC GP ANSOR Bangkalan
4. LSM Madura Mandiri
5.Program Officer Program Driving Change Kerjasama LSM Madura Mandiri dan Oxfam GB

Sumber: Jawa Pos, 20/05/2007

Ribuan Pengungsi Sampit Masih Telantar

Nasib ribuan pengungsi asal Kabupaten Sampit, Kalimantan Tengah (Kalteng), yang masih tinggal di Sampang, kini semakin memprihatinkan. Hidup mereka luntang-lantung, tidak punya pekerjaan tetap sejak Februari 2001 lalu. Mereka tinggal menumpang di rumah penduduk dan membangun gubuk-gubuk kecil tak layak huni. Berikut liputannya.

Para pengungsi selain kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya, juga tak ada kepastian kapan dapat pulang ke kampung halamannya di Sampit. Padahal ribuan pengungsi lainnya sebelumnya sudah dikembalikan ke berbagai daerah di Kalteng.

Harapan para pengungsi itu pulang pupus setelah pemerintah pusat menganggap persoalan pengungsi kerusuhan Sampit di Madura sudah tuntas. Padahal realitasnya masih terdapat ribuan pengungsi yang tersebar di Kecamatan Robatal, Ketapang, Banyuates, Kedundung, Sokobanah, Tambelangan dan Karang Penang.

Keinginan pengungsi itu pulang kampung tampaknya bakal sia-sia. Jangankan uang ongkos pulang, untuk menyambung hidup sehari-harinya mereka mengandalkan belas kasih orang lain dan hutang sana-sini. Sebagian pengungsi yang masih muda menjadi buruh tani, kuli bangunan, tukang becak dengan penghasilan minim.

Seperti diungkapkan Sahrur,40, pengungsi asal Kecamatan Anjir, Kabupaten Kapuas, Kalteng. Ayah tiga anak ini menumpang di rumah Pak Torima, warga Desa Gunung Kesan, Kecamatan Robatal. Di rumah berukuran 6 x 9 meter dengan dinding gedek tanpa plafon itu Sahrur tinggal bersama istri dan tiga anak perempuan menempati kamar berukuran 3 x 4 meter.

Kamar itu disekat lagi untuk tempat tidur tanpa kasur dan dapur. Jika musim hujan, air masuk dari celah-celah genteng membasahi tempat tidur dan perabot rumah tangganya. "Sebagai orang yang menumpang, kami harus mengerti dan lebih banyak mengalah," kata Sahrur, yang kini jadi kuli pembuatan genteng dengan upah Rp 15.000/hari.

Diungkapkan, upah itu tidak mesti didapat setiap hari. Karena tenaganya hanya dibutuhkan manakala ada garapan membuat genteng, sehingga ia lebih banyak menganggur dan berdiam diri di tempat penampungan.

Bagi Sahrur, kehidupan di tempat pengungsian berbalik 180 derajat dibanding ketika masih tinggal di Kalteng yang hidupnya serba kecukupan dengan fasilitas memadai. Di tempat asalnya, Sahrur memiliki kebun dan sawah yang cukup luas.

Saat ini Sahrur tidak tahu apakah harta bendanya itu masih ada atau sudah diambil orang lain. "Kami sekeluarga sekarang tengah berjuang untuk mendapatkan dana pemulangan. Kami rindu kampung halaman dan ingin memulai hidup lagi dari nol. Kalau terus-menerus tinggal di sini, kami kehilangan gairah," ungkapnya.

Keinginan kembali ke Kalteng juga dikemukakan keluarga Bu Mahwi,35, pengungsi yang tinggal di Desa Karang Penang Ojur, Kecamatan Karang Penang, Sampang. Ibu tiga anak yang menjadi penyabit rumput itu mengaku tidak tahan lagi tinggal di rumah gedek yang menempel di emperan rumah warga.

Walau tidak tahu kapan kembali, demi cintanya pada kampung halamannya, selama di tempat pengungsian bahasa sehari-harinya Bu Nahwi lebih sering menggunakan bahasa daerah Sampit. Apalagi sejak suaminya meninggal dua tahun lalu, harus membanting tulang menghidupi ketiga anaknya."

Di kampung halamannya Bu Nahwi memiliki sawah yang sanggup menghidupi keluarganya. "Selama hidup saya tidak punya keinginan jadi pengungsi. Saya tidak tahan lagi hidup di pengungsian," ungkapnya.

Keluhan serupa diungkapkan Mastur, 50 tahun, pengungsi asal Kelampan Besar, Kabupaten Sampit, yang kini tinggal di Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Sampang. Mastur sebelumnya pedagang cukup sukses di kampung halamannya, kini hidup menderita di tempat pengungsian. "Seandainya tidak terjadi konflik di Kalteng, mungkin hidup saya tidak tersiksa seperti sekarang ini," ujarnya.

Jasmali, 47 tahun, ayah empat anak asal Isparman Barat, Sampit, yang tinggal di rumah penampungan berukuran 4 x 2 meter di Kelurahan Rongtengah, Sampang berharap pemerintah memikirkan nasib para pengungsi yang kini masih terlunta-lunta. Para pengungsi itu merupakan korban konflik antaretnis yang menelan ribuan korban jiwa.

Anggota DPRD Sampang Abdul Kowi, mengakui kondisi pengungsi sangat mengenaskan. Bahkan, banyak pengungsi yang meninggal lantaran tidak punya biaya untuk berobat ke puskesmas atau rumah sakit. "Hampir setiap hari saya didatangi pengungsi yang menanyakan kapan pencairan dana pemulangan pengungsi," ungkapnya.

Warga Butuh Kepastian

Meski pemerintah sudah tidak mengucurkan lagi dana pemulangan pengungsi, namun para pengungsi kerusuhan Sampit masih terus berjuang untuk mendapatkan dana pemulangan. "Saya tidak akan pulang sebelum mereka yang saya perjuangkan mendapatkan dana pemulangan. Saya kasihan melihat mereka menderita di tempat pengungsian," kata Fardiyanto,36, salah seorang koordinator pengungsi asal Jl Makam, Kabupaten Kapuas, Kalteng.

Fardiyanto mengaku dirinya sudah mendapat dana Rp 5 juta untuk pemulangan pengungsi. Namun rencana pulang ditunda karena sekitar 200 KK atau 1.500 jiwa pengungsi di Kecamatan Karang Penang dan Robatal yang menjadi tanggungannya belum mendapat dana pemulangan.

Perjuangan untuk mendapatkan dana pemulangan sudah dilakukan sejak pertengahan 2005 lalu. Saat itu pemerintah pusat mengucurkan dana sekitar Rp 215 miliar untuk 86.000 jiwa yang disalurkan lewat Forum Komunikasi Korban Kerusuhan Kalteng (FK4) Sampang.

Menurut Fardiyanto, nama-nama pengungsi yang disetor kepada aparat desa, kepolisian dan pengurus FK4 hanya dimasukkan dalam daftar cadangan serta diminta menunggu dengan alasan tidak ada dana.

Perjuangan untuk mendapatkan dana pemulangan juga dilakukan ke Kantor Kesejahteraan Sosial (Kesos) Pemkab Sampang, hanya saja tuntutannya tidak dipenuhi. Belakangan diketahui dana bantuan untuk pengungsi dijadikan bancakan oknum yang tidak bertanggung jawab.

Fardiyanto mengaku diteror menyusul langkahnya membeberkan penyimpangan dana pengungsi ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim. "Pengungsi hanya butuh kepastian, kapan dana pemulangan yang menjadi haknya diberikan. Nasib pengungsi sudah menderita, jangan dibuat lebih menderita lagi. Orang-orang yang menzalimi pengungsi pasti mendapat ganjaran setimpal," tandasnya.

Menyusul penyimpangan dana pengungsi itu Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim telah menahan Asisten II Sampang, Drs Mohammad Ruslan MM, dan Bendahara Kantor Kesejahteraan Sosial (Kesos) Sampang, Edi Catur, dan tiga pengurus LSM FK4, yakni Drs Abdul Wahid (ketua), Shohibul Hidayah (sekretaris), dan Sanirun (bendahara). Tersangka pengemplang dana pengungsi itu telah dijebloskan ke Rutan Medaeng.

Tidak Ada Dana Pemulangan

Keinginan ribuan pengungsi korban kerusuhan kembali ke Sampit tampaknya bakal sulit terwujud. Berdasarkan SK Menteri Sosial tanggal 15 Desember 2005 status pengungsi sudah dinyatakan berakhir.

Artinya, jika masih ada pengungsi yang tersisa, pemerintah tidak menyediakan dana tambahan pemulangan. Penyelesaian pengungsi diserahkan ke pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi untuk memberdayakan pengungsi.

Kepala Kantor Kesejahteraan Sosial (Kakan Kesos) Pemkab Sampang, Drs H Sumarno MM, menjelaskan, pemerintah tidak punya agenda untuk memulangkan pengungsi yang masih tersisa di Sampang ke Kalteng.

Apalagi pemerintah pusat sudah menghentikan dana pemulangan. Namun, Pemkab Sampang sudah mengusulkan supaya pengungsi mendapatkan biaya pemulangan, hanya saja usulan itu ditolak dewan dengan alasan sudah ada SK Menteri Sosial.

Disinggung data pengungsi di Sampang yang masih tersisa sekitar 5.219 KK atau 23.750 jiwa, Sumarno tidak dapat memastikan kebenarannya. Masalahnya, di antara pengungsi yang sudah mendapat bantuan dana pemulangan, ada yang tidak pulang. Mereka memilih tinggal di Sampang dan
Bangkalan.

Menurut data yang dimiliki FK4, seluruh pengungsi sudah mendapat dana bantuan dan pulang ke Kalteng, tapi ada yang melaporkan masih ada ribuan pengungsi yang tersisa. "Tidak semua pengungsi melapor telah pulang ke kampung halamannya. Tapi yang jelas, barak-barak pengungsian yang sebelumnya penuh sesak sekarang sudah kosong ditinggal penghuninya," ungkapnya.

Sumarno yang dilantik sebagai Kakan Kesos Sampang, Mei 2006 lalu menyatakan, data sisa pengungsi yang belum mendapat bantuan pemulangan perlu dicroscek ulang. Karena datanya dapat berkurang atau bertambah. Tidak tertutup kemungkinan pengungsi yang sudah mendapat dana pemulangan mendaftar lagi sebagai pengungsi yang belum mendapat bantuan.

Dijelaskan, sebagian pengungsi yang tidak kembali ke Kalteng karena sudah mendapat pekerjaan tetap dan penghasilan cukup serta menikah dengan warga setempat. "Soal pengungsi yang mati telantar kami belum menerima laporan. Kalau mati sakit mungkin ada," jelasnya. (st30/Muchsin)

Sumber: Surya, 26/05/2007

Mengenal Tresna Art dan Gallery Bangkalan

Bangun Rumah Joglo Khas Madura, Koleksi Terus Ditambah

Berbagai upaya terus dilakukan Tresna Art dan Gallery Bangkalan. Galeri yang berdiri di atas lahan seluas 9 x 7 meter itu menambah bangunan baru berciri khas Madura. Tujuannya, agar konsumen yang akan membeli barang khas Madura terasa lebih nyaman.

Kini, Tresna Art dan Gallery di Jalan KH Moh. Kholil XII/29 Bangkalan terasa lebih nyaman. Rumah joglo khas Madura telah berdiri di dekat air mancur yang dilengkapi kolam ikan. Suasana semakin asri dan memunculkan suasana pedesaan ketika suara kicau burung saling bersahutan.

Sehingga, tidak berlebihan jika Tresna Art dan Gallery menjadi salah satu jujugan one day one trip peserta Majapahit Travel Fair (MTF), kemarin. Sebagai ucapan selamat datang (welcome drink), peserta MTF disuguhi minuman biddang poka’ yang menjadi minuman khas Madura.
Sekitar 3 jam delegasi MTF berada di area Tresna Art dan Gallery. Mereka terlihat betah karena bisa melihat dari dekat perajin batik dan berbagai barang khas Madura. Selain tertarik batik Tanjung Bumi, tamu MTF juga kepincut makanan khas Madura. Bahkan, mereka banyak yang memborong camilan khas Madura.

Menurut Supik Amin, pemilik Tresna Art dan Gallery, batik Tanjung Bumi lebih disukai meskipun harganya lebih mahal dibandingkan dengan batik dari daerah lain. Kebanyakan, turis dari Thailand memborong batik tulis Tanjung Bumi karena dinilai unik, berkualitas, dan bahannya sangat bagus. "Delegasi dari Thailand memborong batik Tanjung Bumi dengan harga Rp 1 juta dalam jumlah besar. Harganya memang mahal karena pengerjaan butuh waktu lama. Tapi, harga pameran tetap sama dengan harga galeri," kata pegawai Kantor Pariwisata Bangkalan ini.

Supik punya obsesi untuk memproduksi sendiri batik Madura. Sehingga, semangatnya untuk belajar membatik sangat besar. "Saya belajar membatik, karena saya ingin di galeri ini juga memroduksi batik sendiri," ujarnya.

Tresna Art dan Gallery berupaya mempermudah tamu yang dari luar Kota Bangkalan melihat produk khas Bangkalan maupun Madura. Barang-barang yang dijual, seperti batik tulis dari seluruh Madura (batik tulis Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan) dengan harga yang berkisar antara Rp 50 ribu hingga Rp 1 juta ke atas.

Selain itu tersedia pecut, camilan khas Madura, kripik gayam, talas, sukun, kripik tèttè, kacang goreng, kacang lorju’, satru, emping, renggingang. Juga ada kopyah sutera. "Kami juga melayani pesanan lukisan dari pelukis lokal, ukiran Karduluk (Sumenep), ranjang, kursi, lemari, perahu kecil (prototipe), kami juga melayani pesanan. Bahan-bahan membatik juga ada," urai Supik.

Ketika ditanya obsesinya, Supik ingin mempromosikan Bangkalan dan mengenalkan berbagai kerajinan khas Madura. Karena itu, dia menggandeng pengusaha kecil dan para perajin. Seperti, pembuat katombuh dari daun siwalan di Kecamatan Tanjung Bumi. Juga tas dan topi dari tali agel yang dikerjakan pengungsi asal Kalimantan Tengah.

Untuk lebih mengenalkan Tresna Art dan Gallery kepada khalayak, Supik bekerja sama dengan beberapa travel dalam paket kunjungan wisata di Madura. Konsumen bisa mengunjungi Tresna Art dan Gallery yang beralamat di KH Moh Kholil XII/29 Bangkalan. Telp (031) 3095806 atau HP 0811334314.

Bagaimana tanggapan peserta MTF? Safitri, asal Sleman, Jogjakarta, mengaku suka dengan suasana galeri. Suasananya sangat asri meskipun berada di pusat kota. "Saya suka dan betah berada di sini (Tresna Art dan Gallery, Red)," katanya. (TAUFIQURRAHMAN)

Sumber: Jawa Pos, 25/05/2007

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 2007

Bangun Unit Koperasi Untuk Pelayanan Permodalan
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan melalui Dinas Perikanan dan Kelautan terus berupaya melakukan pemberdayaan masyarakat pesisir. Berbagai langkah dilakukan untuk membantu peningkatan derajat hidup warga pesisir. Salah satunya dengan meluncurkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir.

Berdasarkan data di pemerintah kabupaten, wilayah pesisir Kabupaten Pamekasan mencapai 48.550 km. Wilayah pesisir tersebut membentang di daerah pantai utara dan pantai selatan. Dari data tersebut, terlihat betapa besarnya potensi masyarakat pesisir.

Mengutip data dinas perikanan dan kelautan, pada tahun 2006, volume produksi usaha penangkapan ikan di wilayah pesisir tersebut mencapai 17.652,69 ton. Jumlah tersebut merupakan pendapatan dari sekitar 11.394 nelayan yang tersebar di pantai utara dan pantai selatan.

Sayangnya, jumlah nelayan yang demikian banyak tersebut masih berada di bawah garis kemiskinan. Menurut data BPS (Biro Pusat Statistik) tahun 2002 yang diolah data oleh Smeru, menyebutkan bahwa masyarakat pesisir, termasuk di dalamnya para nelayan, memiliki nilai poverty headcome index (PHI) sekitar 0,3214 atau 32,14 persen di bawah garis kemiskinan.

"Kemiskinan masyarakat pesisir berakar pada antara lain keterbatasan akses permodalan dan kultur yang tidak kondusif," ujar Ir Nurul Widiastuti, kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Pamekasan kepada koran ini, kemarin siang.

Atas dasar itulah, pemkab berupaya melakukan pemberdayan. Salah satunya dengan meluncurkan PEMP. Tujuannya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan kultur kewirausahaan, penguatan kelembagaan, penggalangan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan, serta diversifikasi usaha yang berkelanjutan dan berbasis sumber daya lokal.

Menurut Nurul, sasaran PEMP adalah koperasi perikanan sebagai sasaran dan sasaran akhirnya adalah masyarakat pesisir. Khususnya, mereka yang terlibat langsung atau tidak langsung menurut skala prioritas dengan usaha skala makro dan kecil. Adapun orientasinya pada sektor usaha kelautan dan perikanan seperti penangkapan ikan, budidaya, perniagaan hasil perikanan, pengolahan ikan, usaha jasa perikanan, dan lain-lain.

Di Kabupaten Pamekasan, program PEMP difokuskan di Desa Sotabar, Kecamatan Pasean. Dasar pemikirannya, selain memiliki potensi sumber daya perikanan yang mendukung, juga masih perlu adanya pemberdayaan dan optimalisasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat pesisir. Termasuk, perlunya peningkatan lebih lanjut usaha kelompok nelayan di daerah pantai utara yang telah dibina selama ini.

"Program PEMP mencakup kegiatan diversifikasi usaha oleh koperasi melalui pembentukan unit-unit usaha. Seperti LKM (Lembaga Keuangan Mikro), SPDN (solar packed dealer untuk nelayan), kedai pesisir dan bantuan sarana usaha perikanan lainnya," ungkap Nurul.

Khusus LKM, program PEMP di Desa Sotabar telah dibangun unit simpan pinjam (USP). Yaitu, berupa unit usaha koperasi yang bergerak di bidang pelayanan permodalan bagi masyarakat pesisir. Utamanya, untuk segmen usaha makro dan kecil. "Dalam operasionalnya, PEMP ini bekerjasama dengan BRI Pamekasan dan Koperasi Swamitra Mina Hikmah Fajar di Desa Sotabar," jelasnya.

Dalam menjalankan fungsinya, koperasi menerima dana ekonomi produktif (DEP) sebesar Rp 559.145.000 sebagai hibah yang dijaminkan kepada perbankan untuk mendapatkan pinjaman. Dari pinjaman tersebut, selanjutnya disalurkan lagi kepada masyarakat pesisir melalui LKM milik koperasi.

"Pembinaan dan pengembangan PEMP dilakukan dari dinas dan bekerjasama dengan Universitas Trunojoyo Bangkalan sebagai konsultan manajemen PEMP dan dengan Muslimat NU Kabupaten Pamekasan dalam rangka pemberdayaan perempuan pesisir," pungkasnya. (AKHMADI YASID)

Sumber: Jawa Pos, 26 Mei 2007