Catatan dari Mubes Masyarakat Madura (2)

Sudah Waktunya Gerakan Kembali ke Madura (GKM)

Sidang pleno mubes III berlangsung singkat. Tak lebih dari dua jam. Sementara materi yang akan diplenokan "cukup berat". Berupa hasil kerja dari Pokja A, B, dan C. Ditambah masukan dari lima narasumber. Praktis, setiap pembicara-kecuali H M. Syafik A. Rofii (ketua DPRD Bangkalan) yang membacakan hasil kerja pokja-hanya diberi waktu 10 menit menyampaikan paparannya. Peserta mubes III cukup mahfum. Sebab, mubes sudah harus bubar pukul 16.00. Para peserta juga mahfum bahwa pembahasan seberat itu, terkait nasib Madura ke depan, tak cukup hanya dengan hanya dua jam.

Sidang pleno berlanjut. Dr Didik J. Rachbini mendapat kesempatan pertama. Ekonom kelahiran Pamekasan ini memberi tips: tiga kunci membangun Madura dengan cepat.

Kunci pertama SDM. Sebab, kata dia, SDM Madura paling rendah di Indonesia. Dia memberi tiga solusi. Yakni, meningkatkan peran pesantren dalam pendidikan masyarakat. Termasuk meningkatkan rasana dan prasarana pesantren agar lebih modern.
Kemudian untuk pendidikan umum, harus terus diperbaiki. Sekolah kejuruan diperbanyak untuk mencetak alumni yang siap pakai. Begitu juga perguruan tinggi, perlu diperbanyak dan ditingkatkan mutunya. Sehingga perguruan tinggi punya peran lebih dalam pemberdayaan dan pembangunan masyarakat Madura.

Kunci kedua infrastruktur. Menurut Didik, perlu ada integrasi kawasan. Sehingga pembangunan di Madura bisa secara integral.

Kunci ketiga SDA (sumber daya alam), Madura punya potensi alam yang banyak. Yang sudah kasat mata, antara lain tembakau, garam, dan sumber minyak dan gas (migas). Bersama potensi SDA yang lain yang ada di Madura, harus bisa dikembangkan secara optimal, demi meningkatkan perekonomian masyarakat.

Didik juga menyinggungkan soal wacana pembentukan Provinsi Madura. Dia mendukung gagasan itu, meski tidak harus terburu-buru. "Provinsi Madura adalah sunat muakkad," katanya.

Setelah Didik bicara, dilanjutkan dengan tiga narasumber lainnya. Rata-rata tiap pembicara makan waktu lebih dari 10 menit. Setelah itu, dibuka sesi dialog atau masukan dan saran. Beberapa peserta yang mendapat kesempatan bertanya atau menanggapi, antara lain soal tataniaga tembakau dan garam. Sebab, dua komoditi ini yang sampai kini masih menjadi primadona masyarakat Madura. Intinya, tataniaga kedua komoditi ini bisa benar-benar memihak petani.

Peserta dari Sumenep menanggapi soal batas wilayah. Menurut dia, batas wilayah penting ketika muncul sengketa kepemilikan sumur migas. Dia mencontohkan sengketa Blok Maleo di Sumenep dan Blok Oyong di Sampang, yang dalam Permendagri 08/2007 masuk wilayah Provinsi Jawa Timur. Artinya, klaim bagi hasil bakal lebih banyak masuk ke provinsi. Padahal, jika masuk kabupaten, pemasukan dari migas sangat besar bagi kabupaten.

Yang menarik pernyataan dari KH Abdurrahman Nafis. Kiai muda asal Sampang yang kini tinggal di Surabaya ini "menggugat" para orang-orang besar asal Madura yang sukses di luar Madura yang enggan kembali ke tanah kelahirannya. Padahal, tenaga dan pemikiran mereka sangat dibutuhkan untuk memercepat pembangunan Madura. "Kalau Pak Basofi (mantan Gubernur Jatim Basofi Sudirman, Red) dikenal dengan Gerakan Kembali ke Desa (GKD), maka sekarang sudah waktunya GKM. Maksudnya, Gerakan Kembali ke Madura," kata dia lantang.

Dia berharap mereka yang sukses menjadi pejabat tinggi, ekonom, teknokrat, profesor, doktor, dan lainnya bisa "kembali" ke Madura. Membangun tanah kelahirannya, Madura. "Meskipun misalnya tidak secara fisik kembali ke Madura, paling tidak pemikiran dan peran mereka sangat dibutuhkan dalam pembangunan Madura," tandasnya yang mendapat aplaus peserta mubes III.

Untuk memercepat pembangunan Madura pula, FKMM membuat nota kesepahaman (MoU) dengan Universitas Airlangga (Unair) dan ITS. Nota kesepahaman ini ditandangani antara Ketua FKMM Jawa Timur H Zaini dengan rektor Unair dan ITS.

Usai mubes III, saya sempat bincang-bincang dengan beberapa peserta mubes sembari coffee break. Mereka merespons positif mubes sebagai ajang silaturahim antartokoh dan masyarakat Madura yang tersebar-sebar di mana-mana. Juga sebagai ajang untuk menyatukan tekad: memercepat pembangunan Madura.

Hanya, soal waktu, mereka merasa waktu yang tersedia sangat terbatas. Tidak cukup untuk membahas secara komprehensif persoalan Madura. Karena itu, menurut mereka, perlu ada langkah lanjutan untuk mengonkretkan hasil mubes III. Sehingga wujudnya benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Madura.

Berdasarkan catatan saya, Mubes III tidak banyak menyinggung soal pembentukan BP3WS (Badan Pengelola Percepatan Pembangunan Wilayah Suramadu) yang awal 2007 lalu sempat menjadi "bahasan besar" masyarakat Madura. BP3WS-jika tidak berubah lagi namanya-mencuat sejak pemerintah pusat berkeinginan membentuk Badan Otorita Madura (BOM), untuk memercepat pembangunan Madura. Soal ini pernah dilokaryakan di Universitas Trunojoyo. Memang, bentuk dan program pasti dari BP3WS itu belum jelas sampai sekarang.

Begitu juga lokakarya rancangan strategis pembangunan Madura secara integral, sudah sering dilakukan. Artinya, sudah ada beberapa konsep untuk membangun Madura yang terdiri dari empat kabupaten ini secara integral. Soal ini juga tidak banyak dibahas di mubes III. Mungkin karena sedikitnya waktu.

Alangkah baiknya jika konsep dan pemikiran yang tercecer-cecer itu dipadukan lagi. Toh, tujuannya sama: demi membangun Madura. Dan, sudah waktunya kita berbuat. Gerakan untuk Membangun Madura (GMM)! (*)

Sumber: Jawa Pos, Jumat, 31 Agt 2007

Catatan dari Mubes III Masyarakat Madura (1)

Perlu Program Konkret Percepat Pembangunan Madura
MASIH banyak pekerjaan rumah (PR) yang mesti dikerjakan untuk Madura. Dengan kondisi masyarakat Pulau Garam yang jauh ketinggalan dalam pembangunan, memang perlu upaya ekstra dalam mengentaskan kemiskinan, ketertingalan SDM (pendidikan), dan pengadaan infrastruktur. Musyawarah Besar (Mubes) III Masyarakat Madura 26 Agustus 2007 lalu adalah salah satu upaya untuk memercepat pembangunan Madura itu.

Sudah sering seminar dan diskusi yang membicarakan nasib Madura digelar. Tapi, sampai sekarang belum ada kemajuan yang signifikan di Madura. "Kita perlu upaya yang konkret untuk memercepat pembangunan Madura," kata Jenderal Pol (Purn) Roesmanhadi, ketua Forum Komunikasi Masyarakat Madura (FKMM) Pusat, ketika menyampaikan sambutan di mubes III.

Ya. Memang, perlu langkah dan program konkret demi kemajuan Madura. Hampir semua peserta mubes sepakat. Sebab, sudah lama wacana tentang pembangunan Madura berkembang. Sejak gagasan pembangunan Suramadu di awal 1990-an. Tapi, sampai sekarang sudah 17 tahun, Suramadu belum juga selesai. Kabarnya paling cepat kelar 2008. Itu jika lancar.

Suramadu telah menjadi "tonggak" untuk membangun Madura. Wacana di awal 1990-an hingga sekarang, Suramadu akan diikuti dengan industrialisasi. Tapi, sejak itu belum ada program yang konkret tentang rencana industrialisasi di Madura tersebut. Baru belakangan beberapa proyek besar di Madura masuk dalam remcana tataruang wilayah (RTRW) Jawa Timur.

Sekprov Jatim Soekarwo saat memaparkan rencana pembangunan Madura di mubes menyebutkan beberapa proyek yang bakal dibangun di Madura. Seperti pelabuhan di Kecamatan Arosbaya dan Socah, Bangkalan. Kemungkinan pembuatan lapangan terbang di Tanjungbumi, Bangkalan. Termasuk lapangan terbang Trunojoyo di Sumenep dan pengembangan pariwisata di Sumenep. Itu beberapa proyek yang masuk agenda, masih banyak lagi rencana proyek lainnya.

Jika semua rencana proyek yang masuk RTRW Jatim direalisasikan, sepertinya dalam beberapa tahun ke depan bakal ada perubahan signifikan di Madura. Tapi, sekali lagi, itu jika pemprov konsisten dan punya komitmen kuat untuk mewujudkan rencana pembangunan Madura itu.

Sesepuh masyarakat Madura H M. Noer telah punya cita-cita ada jembatan yang menghubungkan Madura-Jawa itu sejak 1950. Itu disampaikan saat memberikan sambutan di mubes. Mantan gubernur Jatim yang kini berusia 89 tahun ini tetap bersemangat untuk ikut mendukung dan melihat kemajuan Madura.

Pak Noer juga mengingatkan kepada para peserta mubes agar ada langkah konkret usai mubes. Hasil-hasil mubes yang bertujuan untuk memercepat pembangunan Madura harus bisa dilaksanakan.

Untuk bisa melaksanakan itu, kata Pak Noer, ada dua syarat. Yaitu, ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang bagus dan dana. Selain itu, kakek yang masih tampak bersemangat saat berbicara di forum tersebut mengingatkan juga agar pembangunan Madura harus dilandasi nilai-nilai agama Islam. Industrialisasi Madura, katanya, jangan sampai memunculkan kemaksiatan.

Mubes III dihadiri banyak tokoh dan masyarakat Madura. Selain Pak Noer dan Roesmanhadi, tampak mantan petinggi negeri ini seperti Wismoyo Arismunandar (mantan Kasad) dan Ari Sudewo (mantan Kabais). Juga hadir Didik J. Rachbini (anggota DPR RI), KH Nuruddin A. Rahman (DPD asal Jatim), dan beberap anggota DPR RI asal Madura. Tokoh-tokoh Madura di Jatim dan Madura sendiri datang.

Saat acara seremonial pembukaan, Convention Hall Hotel JW Marriot terlihat penuh peserta mubes. Sayang, usai makan siang kemudian dilanjutkan sidang pleno, banyak peserta yang pulang. Ruang pertemuan hanya terisi separuh. Namun demikian, pleno yang dipimpin Nuruddin A. Rahman tetap jalan. Sementara narasumber untuk memberikan masukan terhadap hasil kerja pokja mubes adalah Didik J. Rachbini, Pror Dr Iksan Semaoen (mantan rektor Unijoyo), Prof Dr Mien A. Rifai (staf ahli Menristek), dan Joko Subroto (mantan Pangdam V Brawijaya).

Panitia mubes III telah membentuk tiga pokja untuk membuat draf program strategis percepatan pembangunan Madura. Pokja A, memberikan masukan terkait pengembangan pendidikan dan SDM profesional dan interprenuer.

Pokja B, memberikan masukan tentang potensi daerah dan pemberdayaan masyarakat. Beberapa poin yang direkomendasikan berkaitan dengan revitalisasi aset daerah, pelayanan kesehatan, dan pemanfaatan bio teknologi dan teknologi tepat guna.

Sedangkan Pokja C tentang persiapan pemekaran kota/kabupaten dan Provinsi Madura. Beberapa poin masukannya antara lain mengenai infrastruktur; politik, hukum, dan politik; membentuk forum pelopor ketertiban dan kebersihan masyarakat Madura untuk mengantisipasi kondisi lapangan.

Wacana pembentukan Madura sebagai provinsi sempat menguat di arena mubes. Provinsi Madura dinilai sebagai solusi untuk percepatan pembangunan Madura. Meski ada yang mengingatkan tentang kondisi riil ekonomi dan SDM Madura yang masih kurang layak, namun banyak yang sepakat Provinsi Madura harus segera direalisasikan. Roesmanhadi sendiri secara pribadi menyatakan setuju dengan pembentukan Provinsi Madura.

Apa kunci untuk membangun Madura secara cepat? Baca kelanjutan tulisan ini besok. (bersambung)

Siapa Bilang Provinsi Madura Tidak Siap?

Untuk menjadi provinsi tak harus menunggu kesiapan SDM. Pembangunan SDM dan infrastruktur ini bisa dilakukan secara simultan dengan pembentukan provinsi. Gorontalo dengan Fadel Muhammad saja mampu membuat provinsi, mengapa Madura dengan banyak cendekiawan masih gamang?

Menyimak sambutan Ketua Penyelenggara Musyawarah Besar III Masyarakat Madura Se-Indonesia HR Ali Badri Zaini, kita bisa terkejut. Pulau Madura sungguh sangat kaya. Ternyata Madura memiliki 104 blok sumber migas yang sudah dikapling& investor, dan baru 14 blok di antaranya yang dieksploitasi.

Tapi, berapa nilai keuntungan hasil eksploitasinya tak ada masyarakat Madura yang tahu. Mereka hanya tahu, di Madura dan kepulauan yang mengelilinginya itu terdapat titik-titik sumber migas. Faktanya juga, mereka hanya tahu hasil sumber migas itu disedot dan dialirkan ke Pulau Jawa.

Saat ledakan pipa gas di jalan tol Surabaya-Gempol Km 38 pada 22 November 2006, mereka baru tahu kalau dari Pulau Pagerungan Besar, Kecamatan Sapeken, Sumenep, setiap harinya mengalir 200 juta kaki kubik (BCF) gas melalui pipa sepanjang 350 km (di laut) dan 80 km (di darat) ke Gresik.

Gas dari sumber migas Blok Kangean yang dikelola PT Arco Bali North (ABN), PT Arco Blok Kangean (ABK), PT Beyond Petroleum Indonesia (BPI), dan PT Energi Mega Persada (EMP) Ltd itu disuplai ke 25 industri di Gresik, seperti PT Petrokimia, PT Gas Negara (PGN), dan PT PLN Distribusi Jawa-Bali. Itu adalah fakta yang terlihat, bukan sekadar data.

Dari pulau seluas 50 hektare ini saja setiap harinya menghasilkan 11,74 juta barel minyak dan kondensat, serta 947 juta kaki kubik gas. Tapi, kita tak tahu, ke mana larinya 11,74 juta barel minyak dan kondensat, serta 747 juta kaki kubik gas sisanya.

PT Pertamina mencatat, Blok Kangean memiliki cadangan lebih dari satu triliun kaki kubik (TCF) gas. Produksi gas ini bisa dioptimalkan menjadi 800 juta kaki kubik per hari. Sangat kaya, bukan? Tapi, masyarakat Sumenep hanya kecipratan hasilnya dari PBB sebesar Rp 6 miliar per tahun.

Jelas, nilai itu tak sepadan dengan kekayaan yang diambil dari perut pulau
gas ini. "Dinding dan atap rumah warga di sana masih banyak yang terbuat dari kayu, pelepah, dan daun," ungkap Sekretaris Jenderal Forum Komunikasi Masyarakat Madura (FKMM) Harun Al-Rasyid.

Selama ini, kehidupan mereka masih tetap mengandalkan pada kekayaan laut, seperti hasil tangkapan ikan yang dijual ke Jawa-Bali. Seperti halnya masyarakat di Kabupaten Timika, Papua, mereka tak pernah bisa menikmati hasil kekayaan alam yang disedot dari bumi yang dipijaknya.

Untuk mengais limbah hasil eksploitasi PT Freeport Indonesia itu saja dilarang. Entah sudah berapa juta atau miliar batang emas yang diangkut kapal untuk dikirim ke Amerika Serikat, mereka tak pernah tahu. Mereka hanya tahu fakta, ada pipa berdiameter 1,5 m yang mengarah ke laut.

Ini berbeda dengan masyarakat Pagerungan Besar. Mereka tak tahu dibawa ke mana sebanyak 11,74 juta barel minyak dan kondensat, serta 747 juta kaki kubik gas sisa setiap hari yang dihasilkan. Karena di sekitar Pagerungan Besar tak pernah terlihat ada kapal tanker yang mengangkutnya. Atau mungkin ada saluran pipa lain yang mengarah ke tengah lautan lepas,

Sumber Daya Manusia

sehingga tak ada yang tahu jika setiap hari sudah ada kapal tanker yang menampung dan membawa langsung ke luar negeri. Tapi yang jelas, berdasarkan data yang diperkuat fakta, di sana ada hasil eksploitasi sebesar itu.

Kondisi itu sangat kontras dengan keadaan pendatang yang tinggal di kamp-kamp yang bekerja untuk ABN, ABK, BPI, dan EMP. Masyarakat di sana hingga kini masih tetap menjadi penonton setia, meski kekayaan alamnya dibawa entah ke mana. Mereka bisa menjadi juragan di sana.

Sebagian fakta tersebut sudah cukup membuktikan kekayaan Madura. Ini belum lagi sumber migas lainnya seperti di lepas pantai utara Bangkalan yang dikuasai PT Kodeco. Tapi, apa yang diperoleh Bangkalan? Paling-paling cuma retribusi PBB saja. Masyarakat Bangkalan tak menjadi juragan.

Akibat hasil kekayaan alam itu semua dikuasai negara dan para investor, banyak masyarakat Madura yang terpaksa harus merantau ke daerah lain. Bahkan, tidak sedikit yang bekerja di luar negeri seperti Malaysia, Singapura, Hongkong, Arab Saudi, Mesir, Jordania, dan Kuwait sebagai TKI.

Ibarat perusahaan, Madura selama ini hanya menjadi PT Madura Bangun Persada yang hasilnya sebagian besar (80 persen) masuk ke Jakarta untuk dana pembangunan nasional. Itu baru yang tampak dari data. Sedangkan yang tidak terlapor, kita tak pernah tahu sampai berapa banyak.

Seorang teman peneliti perusahaan asing menceritakan, dari berbagai pulau yang pernah disurvai timnya, Madura merupakan pulau dengan sumber migas terbanyak. "Jangan dikira, di bawah tanah atau dataran yang tandus itu justru sumbernya migas yang bisa keluar sendiri," katanya.

Selain migas, Madura juga memiliki phosphat, pasir kwarsa, dolomit, kapur, dan lain-lain, sebagian di antaranya sudah ada yang dieksploitasi. Dan konon, dari pantauan satelit Amerika, Pulau Madura juga mengandung uranium, besi, dan emas. Akankah semua itu bisa memakmurkan rakyatnya?

Belum tentu! Jangan harap Madura bisa makmur jika tetap menunggu pembagian dari Jawa Timur yang cuma 20 persen. Apalagi, yang 20 persen ini dibagi lagi dengan daerah lainnya di sini, maka yang kembali ke Madura mungkin tak sampai satu persen. Ini berbeda jika Madura menjadi provinsi sendiri.

Nilai 20 persen dari hasil pembagian itu tentu saja sangat berarti bagi daerah-daerah di Madura. Terlebih, jika bagi hasil yang 80 persen kembali ke Madura, ini bisa membawa kemakmuran. Madura akan menjadi “pulau terkaya” di dunia dari migasnya.

Sayangnya, masih ada anggapan, Madura belum siap. Alasannya, kualitas sumber daya manusia (SDM) di Madura kurang memadai. Seperti kata Mahfud M.D., sampai saat ini 70 persen penduduknya hanya lulusan setingkat SD dan, bahkan, dropout. Sehingga, Madura masih butuh waktu minimal 10-15 tahun lagi untuk menjadi provinsi sendiri.

Jika ukuran pendidikan formal saja yang dipakai Mahfud, bisa jadi data yang dikutip dari hasil penelitian Azis Djakfar, dosen Universitas Trunojoyo (Unijoyo), pada 3,5 juta jiwa penduduk Madura, benar adanya. Tapi, di Madura itu terdapat ribuan ponpes yang memberikan pendidikan informal.

Lulusan ponpes ini tak pernah minta pekerjaan atau proyek seragam, laptop, studi banding, dan sebagainya, seperti yang dilakukan anggota dewan. Para ulama pengasuh ponpes justru mencetak santri mandiri. Setelah lulus, mereka melanjutkan studi di Kairo, Yaman, Mekkah, dan Madinah.

Madura sebenarnya telah melahirkan banyak cendekiawan, seperti profesor, birokrat, jenderal, dan ulama. Orang Madura juga telah membuktikan kemampuannya membuat wilayah seperti di Tapal Kuda Jatim dan sebagian Kalimantan. Tapi, mengapa Mahfud menilai Provinsi Madura tak realistis? "Jika ingin maju, Madura harus berani menjadi provinsi sendiri," tegas Ketua FKMM Jenderal Purn Polisi Roesmanhadi dan Jenderal Purn TNI Wismoyo Arismunandar ketika memberikan sambutan dalam Mubes III ini.

Tak ada alasan untuk menolak pembentukan Provinsi Madura. Untuk menjadi provinsi tak harus menunggu kesiapan SDM. Pembangunan SDM dan infrastruktur ini bisa dilakukan secara simultan dengan pembentukan provinsi. Gorontalo dengan Fadel Muhammad saja mampu membuat provinsi, mengapa Madura dengan banyak cendekiawan masih gamang?

Jangan jadikan alasan SDM yang rendah untuk menghambat Provinsi Madura. Negara Brunai Darussalam yang tak punya tenaga ahli, mampu menghidupi rakyatnya dengan migas. Mereka bisa mengikat investor dengan 51 persen sahamnya dikuasai perusahaan lokal dan membayar tenaga ahli.

Sekarang tinggal pilih. "Mau jadi miskin sekalian atau terkaya?" begitu kata anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), KH Nuruddin A Rachman yang hadir dalam Mubes III tersebut. Ini bisa menjadi pilihan yang mudah, bukan? Mengapa mesti takut dengan kehadiran Provinsi Madura?

Mochamad Toha, Jurnalis dan Pemerhati Kebijakan Publik

Sumber: Surya, Wednesday, 29 August 2007

Mubes III Masyarakat Madura

Provinsi Madura Mencuat Lagi

Para tokoh dan masyarakat Madura menggelar Musyawarah Besar (Mubes) III Masyarakat Madura se-Indonesia di Hotel J.W. Marriott Surabaya, Minggu (26/8) siang tadi. Wacana Madura lepas dari Jatim pun mengemuka lagi.

Saat memberi sambutan dalam acara itu, Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Madura (FKMM) se-Indonesia, Jenderal Pol (purn) Roesmanhadi menyatakan, sudah saatnya Madura menjadi propinsi sendiri. Namun, kata mantan Kapolri ini, masalah Madura menjadi provinsi sendiri di kalangan peserta Mubes masih menjadi pro dan kontra. "Tetapi saya pribadi cenderung Madura menjadi provinsi sendiri," ujar mantan Kapolda Jatim ini.

Dengan potensi besar yang dimiliki Madura, Ketua FKMM mengajak peserta Mubes memikirkan pembangunan Madura secara terpadu dan konseptual. Apalagi Jembatan Suramadu dijadwalkan selesai pada 2008. "Apa yang harus kita kerjakan setelah jembatan selesai," ujarnya.

Kalau masyarakat Madura tidak punya konsep, kata dia, uang melimpah pun tidak ada hasilnya bagi masyarakat Madura. Dicontohkan, di daerah Banyu Asin, dengan memanfaatkan gas alam, bupati bisa memberi kesempatan pada warganya sekolah SMA gratis dan kesehatan gratis. "Upaya mempercepat pembangunan Madura, caranya ya harus menjadi provinsi sendiri," katanya.

Sedang sesepuh masyarakat Madura dan Jatim, HM. Noer, menyatakan, bisa dikatakan, bisa dirasakan, dan bisa dihayati, bahwa membangun Madura tetap harus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. "Jangan sampai menimbulkan negara akan terpecah,” kata mantan Dubes Indonesia untuk Perancis ini.

Mubes kali ini dihadiri antara Jenderal TNI (pur) Wismoyo Arismunandar (mantan KSAD), Jenderal Pol Roesmanhadi (mantan Kapolri), Laksamana TNI (purn) Achmad Sucipto (mantan KASAL), Letjen TNI (Purn) Ari Sudewo (mantan Kepala BAIS), Sekprop Jatim Soekarwo, Alim Markus (PT Maspion), Henry J. Gunawan (PT Surya Inti), Tjandra Srijaya Prajonggo SH, MH (advokat/property), hingga budayawan D. Zawawi Imron, yang membacakan puisinya 'Madura Bangkitlah'

Madura Mandiri

Sebelumnya, dalam sambutannya, ketua panitia, HR Ali Badri, secara panjang lebar memaparkan potensi yang ada di Pulau Madura. Kekayaan alam yang nyata di Pulau Pagerungan sangat besar. Pulau itu kaya minyak dan gas alam. "Dari pulau ini yang masuk Blok Kangean, total sumber daya alam yang dapat dieksploitasi mencapai 11,74 juta barel minyak, dan 947 miliar kaki kubik kondensat. Kekayaan alam ini digarap PT Arco Bali Nort, PT Arco Blok Kangean, PT Bayound Petrolium Indonesia (BPI), dan PT Energi Mega Persada (EMP)," katanya.

Sumber migas juga ada di Pulau Mandangin (Kabupaten Sampang), dan Kec. Geger (Kabupaten Bangkalan). Ada juga gas alam di Pamekasan yang keluar dengan sendirinya. Informasi dari anggota Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) asal Madura, bahwa Madura memiliki 104 blok sumber migas.

Dan semua blok tersebut sudah diikat para investor. Dari 104 blok tadi, baru 14 blok yang sudah dieksploitasi. Kekayaan sumber daya alam yang terkandung di bumi Madura, antara lain phospat, kapur, besi, uranium, dan sebagainya. "Kita ketahui uranium salah satu bahan energi nuklir yang memiliki nilai ekonomi sangat tinggi," ujarnya. (bon)

Sumber: Surabaya Post, Minggu 26/08/2007

Setuju Propinsi Madura

Surabaya, Surabaya Post - Muncul kembalinya gagasan propinsi Madura dalam Musyawarah Besar (Mubes) ke-3 Masyarakat Madura se-Indonesia di Hotel J.W. Marriot Surabaya, Minggu (26/8), mendapat sambutan dari Sekretaris Daerah Pemprop Jatim, Soekarwo. Menurut Soekarwo, pemerintah sangat setuju dan mendukung rencana pembentukan Madura sebagai propinsi sendiri.

Soekarwo bahkan berpesan, agar masyarakat Madura tidak gegabah mengambil keputusan. Setidaknya, menurut dia, ada dua hal yang harus diperhatikan, yakni syarat administrasi sebuah propinsi dan upaya peningkatan Indeks Pendapatan Masyarakat (IPM) di Madura yang sangat rendah.

Untuk peningkatan IPM, lanjut Soekarwo, harus ada konsep yang benar-benar matang untuk bisa membuat IPM masyarakat di Madura tinggi. Ini bisa diwujudkan setelah akses sarana prasarana transportasi yang menghubungkan Madura dengan daerah lain tersedia, yakni jembatan Suramadu dan bandara udara.

"Jangan sampai setelah menjadi propinsi sendiri, karena sarana transportasi belum ada, malah membuat Madura terjebak pembiayaan potensi alam dan SDM yang justru akan mengikat masyarakat Madura tergantung pada investor," ujarnya.

Dalam acara Mubes itu, Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Madura (FKMM), Jenderal Pol (Purn) H Roesmanhadi menyatakan, sejarah perubahan ekonomi Madura tidak jauh dengan perekonomian di Jepang, yang pernah menjadi negara tertinggal karena menutup diri. Tapi ketika membuka diri, perubahan terjadi begitu drastis dan Jepang menjadi negara Asia yang maju pesat industrinya.

Begitu pun dengan Pulau Madura yang selama ini menutup diri dan akan membuka diri dengan tanpa mengesampingkan nilai agama. Dia yakin Madura akan menjadi kawasan industri yang diminati investor. "Banyak kandungan alam yang belum tergali dan dikelola serta dimanfaatkan," ujarnya.

Sedangkan mantan Gubernur Jatim, HM. Noer meminta jangan sampai pembangunan di Madura justru akan melukai hati orang Madura yang notabene orang-orang teguh menjalankan syariat Islam. "Kami ingin Madura dibangun dengan kerangka NKRI dan tanpa mencederai hati orang Islam," tegasnya.

Kekhawatiran ini muncul karena banyak pembangunan justru membuat masyarakat asli di daerah pembangunan itu tetap miskin dan yang lebih parah lagi norma agama diabaikan. "Ini yang tidak diinginkan masyarakat Madura," ujarnya.

Noer mengatakan, rencana pembuatan jembatan ini muncul waktu dirinya menjabat gubernur. Saat itu, ada tiga rencana pemerintah membuat jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dengan pulau lainnya, yakni dengan Sumatera, Bali dan Madura.

Khusus jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Madura, tidak ada kendala. Dari segi teknis, tidak ada faktor alam yang menghambat adanya jembatan dan dari sisi ekonomis, justru ini sangat membantu kelancaran eksplorasi potensi alam yang terkandung di Pulau Madura. "Semua itu hanya menunggu kemauan dari semua pihak untuk benar-benar mewujudkan Madura sebagai daerah yang diminati investor," ujarnya. (D-Infokom)

Sumber: Surabaya Post, Senin 27/08/2007

Perempuan Tandak Dalam Masyarakat Madura

Selain tandak, bisa dikatakan tak ada kesenian tradisional lain di Madura di mana perempuan menjadi unsur dominan. Tayub atau tandak satu-satunya seni tari di mana perempuan menjadi penentu dan pencirinya dari awal hingga akhir. Bahkan, penyebutan tandak untuk nama kesenian mengindikasikan hal ini. Istilah tandak lebih merujuk pada penari perempuan. Tapi karena ia menjadi unsur terpenting, kesenian itu sendiri pada akhirnya sering disebut dengan tandak.

Orang menganggap tandak tak lebih dari perempuan penghibur berfungsi sekadar menemani lelaki dalam pesta. Pandangan sekilas terhadap pesta tayub mungkin segera akan membenarkan klaim di atas. Sekelompok laki-laki berjoget di atas panggung mengelilingi seorang tandak atau lebih. Atas jasanya, si tandak menerima lembaran-lembaran uang dari laki-laki yang berjoget.

Seni tayub sendiri adalah genre seni tari yang mengutamakan penari perempuan dan laki-laki sebagai fragmen pertemuan dua jenis kelamin. Paralel dengan konsep harmonisasi seni pertunjukan tayub dengan meletakkan perempuan tandak dan penari laki-laki dalam satu ruang.

Masyarakat Madura bisa jadi sangat mudah melihat posisi penari tandak dalam dimensi seksual. Pertunjukan tandak sering diasosiasikan sebagai kesenian yang dekat dengan prostitusi terselubung dan perilaku amoral. Konon, keberadaan tandak dalam pentas sengaja diundang untuk meramaikan hajatan. Konsep sosial ini dipahami sebagai atolong oleh warga Madura. Saat ini tandak lebih menyerupai pekerjaan profesional, orang Madura mengistilahkannya alako'.

Dalam konteks relasi laki-perempuan, warga Sumenep dan Madura secara umum, adalah masyarakat patriarki. Kepemimpinan berada di tangan laki-laki, sedang perempuan berada pada posisi terlindungi. Kekhasan patriarki Madura tertuang pada tata kekerabatan, politik ruang, dan budaya kekerasan, yang berputar pada topik penguasaan dan pemilikan laki-laki atas perempuan. Misalnya, model bangunan hunian di Madura tanean lanjhang terbukti tak berfungsi tunggal sebagai rumah tinggal saja. Dengan posisi bangunan terpusat, tanean lanjhang juga berfungsi sebagai pusat kegiatan laki-laki (suami) sekaligus pusat pengontrolan aktivitas perempuan.

Kekakuan patriarki masyarakat Madura dalam memandang perempuan sebagai milik laki-laki tercermin pada cara penyelesaian konflik dengan jalan kekerasan, carok, terutama konflik yang berdimensi seksual (perselingkuhan), di samping permasalahan tanah dan ternak.

Relasi Laki-laki dan Perempuan

Pada puncak titik kekakuan patriarki itu, tandak muncul sebagai perempuan seni, menciptakan kelonggaran relasi gender dan menjungkirbalikkan kekuasaan laki-laki. Awalnya seni pertunjukan tayub dengan tandak sebagai pemain perempuannya, menjadi sekadar seni hiburan rakyat biasa. Tetapi ketika peran perempuan tandak bergeser dari panggung ke ruang keluarga, laki-laki (suami) tampaknya, bisa jadi, tak lagi disebut kepala keluarga.

Penghasilan tandak yang di atas rata-rata, membuat mereka mampu mengambil alih peran kepemimpinan dan pengambil keputusan keluarga. Ini dialami Suhadiyah, tandak dari Dasuk, Sumenep, yang mampu mencukupi semua kebutuhan keluarga lantaran bekerja sebagai tandak. "Saya tak minta uang ke suami dari hasil ngorkesnya, biar dipakai sendiri sehingga dia tak minta uang terus ke saya," ungkap Suhadiyah. Ia memiliki honor rata-rata Rp 500 ribu - Rp 750 ribu sekali pentas. Tetapi dalam sekali pentas ia bisa mendapat uang Rp 1 juta - Rp 3 juta rupiah dari saweran.

Suka atau tidak, suami harus mengakui dia tak sepenuhnya bisa meminta istrinya berhenti menjadi tandak. Juga menggenggam norma lama suami mengatur istri dan istri wajib menaati suami. Alasannya, persis berada pada titik ekonomi keluarga yang saat ini berada di genggaman istri.

Pengakuan suami tandak asal Saronggi ini menjelaskan fenomena terjungkirnya kuasa laki-laki. "Saya pernah cemburu, karena istri saya ada di panggung dan banyak orang. Kalau saya mulai cemburu, akan cepat saya buang. Kalau di atas panggung, orang kan tak berani macam-macam. Sempat terpikir meminta istri berhenti sebagai tandak, ternyata saya harus memikirkannya lagi karena penghasilannya memang besar".

Seiring pembalikan nilai, norma, dan kepekatan patriarki Madura, pada level kelas menengah, profesi tandak masih diragukan bisa memenuhi standar moral yang ada. Perempuan dalam posisi sosial masih diharap sebagai perempuan ideal, tetap tidak lepas dari kodrat, bertanggungjawab pada keluarga dan masyarakat. Agaknya profesi tandak bagi sebagian perempuan terdidik, berada di luar kualifikasi perempuan ideal.

"Faktor yang membuat tandak dinilai negatif karena ia tak lebih hanya obyek laki-laki, pemuas birahi laki-laki. Tandak yang membuat laki-laki berpikir perempuan mudah dipegang dan bisa dijawil hanya dengan modal uang," tutur Ida, rektor perempuan sebuah universitas swasta di Sumenep.

Mungkin jarang diketahui, tahun 1970-an tandak sudah tak memakai rape' (semacam kemben) dan praktik nyompeng (memberi uang di dada tandak) praktis hilang. Tandak Madura lebih menonjolkan aspek olah vokal dari pada gerak tari, lebih sering mengenakan kebaya layaknya ibu-ibu PKK.

Saat ini seni karawitan di Sumenep didominasi kelompok pengrawit perempuan. Masihkah tandak diverifikasi untuk mendapat tempat di masyarakat, sementara kontribusi dan peran tandak secara sosial domestik sudah menjelaskan strategi pembebasan perempuan?

Suhadiyah: Membalik Arus

Menjadi penari tandak bukan hal mudah. Meski seni tayub Madura tak terlalu menonjolkan aspek gerak tari, namun kemampuan ngejhung (nembang) mutlak harus dikuasai. Suhadiyah, penari tandak Banyuwangi, mengaku baru menjiwai profesinya sejak lima tahun lalu.

Pertama bergelut di dunia tayub, saat bergabung di kelompok karawitan milik kakaknya, Sri Budoyo di Sumenep (1989). Waktu itu ia masih menjadi pengrawit. Banyak penari laki-laki menginginkannya ron-toron atau berperan laiknya tandak profesional. Kelak, praktik ron-toron menjadi mekanisme verifikasi sosial perempuan pengrawit menjadi tandak seutuhnya.

Sejak SD, Suhadiyah gemar berkesenian. Ia pernah ikut samroh, rebana, dan sewaktu SMP ikut bermain di kelompok dangdut. Butuh waktu lama memutuskan menjadi tandak. Tandak senior yang mendorongnya adalah Mahwani, perempuan asal Saronggi. Saronggi, basis tandak di Sumenep, Madura. Sebelumnya basis tandak di Sumenep adalah Dasuk.

Saat ini alasan perempuan memilih profesi tandak tak lepas karena latar ekonomi cekak, meski pada dasarnya juga seniman. Suhadiyah mengakui rata-rata saweran yang diterimanya, Rp 1 juta per hari. Kalau ramai mencapai Rp 3 juta. Itu belum termasuk honor. Pendapatan tertingginya selama semusim (tiga bulan) tembus Rp 50 juta, pernah mencapai Rp 100 juta.

Meski penghasilannya besar, ia tetap menganggap profesi tandak rendah lantaran tak berpendidikan tinggi. Itu sebabnya, ia berharap anak perempuannya menjadi bidan, tak seperti dirinya. Bagi Suhadiyah, keluarga tetap utama. Meski, orangtuanya setuju ia menjadi tandak. Tetapi suaminya jengah, meski lambat laun memahami profesinya. Seperti rumah tangga pada umumnya, pertengkaran juga mewarnai rumah tangganya. Ia memperingatkan laki-laki yang tak kuat mental, untuk tak menyunting tandak.

Seperti suami Suhadiyah yang menggugat cerai dirinya. Suhadiyah hanya mengiyakan. Entah mengapa, suaminya mengurungkan niat. Bahkan, ketika talak telah jatuh, si suami berkeras tinggal serumah. Hampir semua suami tandak memang tak bekerja atau tak memiliki pekerjaan tetap.

Suami Suhadiyah selama ini bergabung dengan orkes dangdut, dan adu burung merpati adalah hobinya. Praktis, Suhadiyah menjadi penopang utama roda rumah tangga. Rumah dan pendidikan anaknya juga buah profesi tandak. Kepala rumah tangga menempel pada sosok tandak Suhadiyah. Ia berwenang menentukan segala kebutuhan rumah tangga, termasuk memberi uang pada suami. "Kalau suami mendapat penghasilan dari ngorkes, saya suruh dia simpan untuk kebutuhannya sendiri, biar dia tak selalu minta uang pada saya", ujarnya.

Dalam lingkungan kerja, Suhadiyah berupaya menjaga hubungan baik, terutama sesama tandak. Sering terjadi persaingan tak sehat antartandak. Jika ada teman sendiri yang memiliki hajat, Suhadiyah bersikap cair dan tak pelit.

Di Sumenep, nama Suhadiyah dikenal akrab karena sering mengadakan pertunjukan, selain compact disc (CD), tandak bisa didapat di mana saja. Banyak CD tandak beredar, tapi tak ada hubungannya dengan kemakmuran hidup tandak. Honor diterimanya dari tuan rumah penyelenggara tayub, bukan produser kaset atau CD. Malah, sering aparat pemerintah dan pengayom yang mengadakan acara, meminta sumbangan pada tandak. Permintaan sumbangan juga datang dari masjid, pondok pesantren atau madrasah. (tim)

Sumber: Surya, Sunday, 26 August 2007

Bangun Madura Setelah Suramadu Selesai

Dari Mubes Masyarakat Madura se-Indonesia

Pasca selesainya jembatan Suramadu di akhir tahun 2008, masyarakat Madura akan langsung bergerak. Mereka akan langsung menggalakkkan pembangunan di pulau garam tersebut. Tidak hanya pembangun fisik, pembangunan sumber daya manusia juga akan ditingkatkan.

Hal itu dilakukan untuk mendukung pembentukan Provinsi Madura seperti yang dicita-citakan sebagian besar masyarakat Madura. Wacana tersebut kembali dilontarkan Forum Komunikasi Masyarakat Madura (FKMM) dalam Musyawarah Besar ke -3 Masyarakat Madura se-Indonesia di Hotel J.W. Marriott kemarin. "Jangan salah. Pulau kami itu kaya lho. Tidak hanya sumber daya alam. Sumber daya manusianya juga tidak kalah hebat," kata H. Achmad Zaini, ketua umum FKMM Jatim.

Lebih lanjut Zaini mengatakan bahwa jika memang disepakati, bukan tidak mungkin pembentukan provinsi Madura dapat terealisisasi. Sebab, secara kasat mata, Madura mempunyai potensi yang tidak kalah dengan daerah lain untuk berdiri sendiri menjadi satu provinsi. Zaini lalu mencontohkan banyaknya sumber daya alam yang bisa diberdayakan untuk mendapatkan devisa daerah di Madura. Antara lain, garam, tembakau, gas dan minyak bumi, rumput laut, serta pariwisata pantai.

Mantan Kapolri sekaligus ketua FKMM pusat Jenderal (Pur) Roesmanhadi sangat setuju dengan keputusan pembentukan provinsi Madura tersebut. "Dari dulu saya memang menghendaki pembentukan provinsi Madura. Dengan begitu pembangunan dapat segera dipercepat," tegasnya.

H.Ali Badri Zaini, ketua panitia Mubes menyatakan bahwa dalam mubes tersebut tidak hanya membahas masalah kemungkinan berdirinya provinsi Madura. Melainkan juga membahas pembangunan Madura ke depan. "Banyak potensi Madura yang belum dimaksimalkan. Jika semua berjalan optimal, pembangunan di Madura dapat berkembang pesat," ujarnya.

Menurut data BPS, PAD yang dihasilkan kabupaten di Madura memang masih tergolong kecil. Secara keseluruhan tidak ada yang mencapai sepuluh persen dari APBD yang dibuat. Tahun 2007, PAD Kabupaten Bangkalan hanya Rp 26, 74 miliar sedangkan APBD-nya Rp 486,44 miliar. Sampang menghasilkan Rp 18,459 miliar dengan APBD Rp 397,53 miliar. Pamekasan memiliki PAD Rp 28 miliar dengan APBD Rp 445,86 miliar. Sedamngkan Sumenep mempunyai PAD 31,52 milair dengan APBD 544,24 miliar.

Melihat hal tersbeut, Sekdaprov Jatim Soekarwo dan Sesepuh Jawa Timur sekaligus mantan Gubernur Jatim H Muhammad Noer dalam pertemuan kemarin meminta agar masyarakat Madura tidak tergesa-gesa dalam menentukan pembentukan provinsi baru. "Banyak hal yang harus dipertimbangkan. Masih ada beberapa masalah yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum membentuk provinsi. Misalnya masalah kemiskinan dan perbaikan pendiikan serta kesehatan," kata M.Noer.

Mubes itu sendiri dihadiri beberapa tokoh sentral yang berasal dari Madura. Antara lain Mantan Jaksa Agung Abdurrahman Rahman Saleh dan Soejono C. Atmonegoro, Mantan Menteri keuangan Rachmad Saleh, serta Pakar Ekonomi Didik J. Rachbini. (cie)

Sumber: Jawa Pos, Senin, 27 Agt 2007

Dialog Budaya Para Penulis Muda Madura

Habiburrahman Yakin Akan Lahir Sastrawan Besar

Karya sastra dari penulis di Madura terus menggeliat. Terutama dari para penulis muda. Gejala positif ini kemarin dibahas dalam dialog budaya di gedung PKPN Pamekasan kemarin.

Novelis nasional Habiburrahman ES menilai Madura berpotensi dalam melahirkan sastrawan. Alasannya, generasi muda Madura, khususnya santri, bergairah dalam berkarya sastra. Tak jarang karya itu Madura beredar di media massa.

Penulis novel Ayat-Ayat Cinta ini menilai karya warga Madura berbau religiusitas. Itu, kata dia, karena mereka dipengaruhi rutinitas yang sarat dengan kegiatan keagamaan. Pria asal Salatiga, Jawa Tengah, ini mengamati karya warga Madura (puisi) sangat dekat ajaran agama. Lulusan Al Azhar, Mesir, ini mencontohkan puisi Abdul Hadi WM yang menulis Tuhan begitu dekat dengan hambanya. "Kedekatannya diibaratkan api dengan panas," katanya mengutip puisi Abdul Hadi WM.

Menurut Habiburrahman, karya sastra warga Madura bersetuhan dengan keadaan alam sekitar. Dia mengaku telah membaca berbagai puisi maupun esai karya sastrawan asal Madura. Diantaranya, esai maupun puisi D. Zawawi Imron yang menceritakan alam Madura.

Karena itu, dia yakin Madura masa depan akan melahirkan banyak pengarang. Itu dapat dibuktikan dengan generasi penulis yang bertebar di semua kabupaten di Madura. Contoh paling riil, katanya, ratusan generasi muda hadir dalam dialog budaya kemarin. "Saya yakin akan lahir penulis besar dari tanah ini (Madura)," ujarnya memberi semangat.

Narasumber lainnya Hidayat Rahardja mengamati, calon penulis sering patah arang. Terutama bila dia menemui naskahnya tidak diterbitkan di media massa. Karena itu, penyair nasional ini meminta penulis pemula agar menjadikan karya yang belum dimuat sebagai semangat baru. Kemudian, berkarya lagi dengan harapan dimuat.
"Yang penting berkarya dulu. Dimuat atau tidak dimuat media kan urusan belakangan," tegasnya.

Penyair asal Sumenep itu menilai, karya pemula kadang-kadang terlalu muluk. Buktinya, kata dia, ada penulis berkarya menggunakan diksi yang sulit dimengerti. Padahal, diksi yang sulit dipahami belum tentu bobotnya lebih bagus.

Dia menganjurkan penulis pemula agar mengamati karya penulis yang lebih senior. Selain itu, ingta dia, diskursus tentang diksi gelap telah lama berlalu. Saat ini kecendrungan karya tulis berbentuk naturalis dan menyampaikan apa adanya. "Meminjam istilah Budi Dharma, yang sederhana saja justru lebih bermakna," ungkapnya dalam dialog budaya yang diusung FLP (Forum Lingkar Pena) Pamekasan ini.

Hadir dalam dialog ini antara lain kaum santri, pelajar, dan penulis pemula di seluruh Madura. Selain itu, turut menjadi peserta para guru Bahasa Indonesia di berbagai lembaga pendidikan di Pamekasan. (ABRARI)

Sumber: Jawa Pos, Sabtu, 25 Agt 2007

Bahasa Madura Terancam

Bahasa Madura terancam miskin penutur. Itu karena penanaman dan pendidikan berbahasa daerah minim. Selain itu, penutur bahasa daerah digerus bahasa asing, termasuk bahasa nasional.

Menurut pengamatan Ketua YPM (Yayasan Pakem Maddhu) Pamekasan Kutwa Fath, penutur bahasa daerah mulai minim tidak saja dari kalangan remaja dan anak-anak. Sebagian orangtua juga melupakan bahasa daerah dalam komunikasi di tengah keluarga. "Kecuali di pelosok, saya menemukan orangtua bertutur bahasa daerah kromo dengan anaknya," kata Kutwa kemarin.

Di kota, sambungnya, sebagian orangtua bertutur dengan nonbahasa daerah. Bahkan mengunakan bahasa asing. Dia menilai, orangtua wajar bila berkomunikasi dengan bahasa lain kepada anaknya. Sebab, mereka ingin membudayakan bahasa Indoensia, Inggris, atau Arab. Tapi, Kutwa mengingatkan pentingnya orangtua menanamkan bahasa daerah kepada anaknya. "Bahasa Madura itu kan bahasa ibu bagi orang Madura," terangnya.

Hal sama disampaikan dosen Universitas Madura (Unira), Ahmad Zaini. Pria yang aktif di Balai Bahasa Jatim ini tidak menampik jika Bahasa Madura mulai aus. Dia menduga, Bahasa Madura tidak hanya dipinggirkan sebagian warga Madura sendiri. Orang Madura perantauan ikut mengikisnya. Baik pada saat berada di luar daerah maupun saat pulang ke Madura. Dia mencontohkan, sebagian warga perantauan Madura di Jakarta saat pulang bertutur dengan dialek dan Bahasa Jakarta.

Dia meminta semua pihak agar memperhatikan kelestarian Bahasa Madura. Itu bisa dimulai dari tingkat satuan terkecil di rumah tangga. Apalagi, remaja sekarang banyak yang tidak bisa berbahasa Madura kromo. "Kami hanya ingin yang peduli Bahasa Madura adalah orang Madura sendiri," tandasnya. (abe)

Sumber: Jawa Pos, Selasa, 07 Agt 2007

Warga Madura Masih Minder

Sebagian warga Madura minder dalam menegakkan kebenaran. Warga juga trauma berhadapan dengan orang-orang berseragam di instansi pemerintahan. Akibatnya, warga telat mengembangkan potensinya lantaran tidak percaya diri. Celakanya, mindernya warga tak jarang dimanfaatkan pihak yang berseragam tersebut.

Pengamat masalah kemaduraan, Sayuri Rustam, menyampaikan hal tersebut kemarin. Dalam acara kursus politik yang digelar aliansi antarparpol, pria bercambang tersebut menilai saatnya warga Madura bangkit. Dia bilang kebangkitan warga Madura harus ditandai dengan kemajuan dalam berbagai aspek. Di antaranya, kata dia, warga sadar dalam menentukan pilihan politiknya menuju Madura yang lebih baik.

Dia bilang, pada konteks pilkada di Pamekasan, warga diminta sadar dalam politik. Akademisi UCY (Universitas Cokroaminoto Yogyakarta ini) menilai perlombaan politik harus semarak. Kesemarakan dalam pilkada, katanya, harus memunculkan banyak pilihan. Dia beralasan, kian banyak pilihan semakin membuat warga berpikir dalam menentukan pilihan pimpinannya di masa yang akan datang. "Masih penting menggelar pemberdayaan politik rakyat," terangnya dalam kursus politik yang dipandu Moh. Ervan ini.

Pria asal Pamekasan yang lama bermukim di Yogyakarta ini mengaku punya nawaitu politik untuk menjadi calon dalam pilkada mendatang. Dia bilang rencana back to kampung karena diilhami risalah politik Pamekasan. Sayuri katakan kota yang populer dengan Gerbang Salam itu pernah dipimpin orang Yogyakarta (Dwiatmo Hadiyanto). Saat ini, katanya, orang Pamekasan yang ada Yogyakarta pantas back to kampung untuk memajukan tanah kelahirannya. "Boleh kan maju dalam pilkada mendatang jika memenuhi syarat," ujar Sayuri.

Dia menilai pilkada di Pamekasan kurang bersemangat. Dia menduga Pamekasan mirip dengan Yogyakarta dari aspek kota pendidikan. Dia ingin pilkada tidak hanya memunculkan dua pasang calon. Sayuri katakan jika hanya ada dua calon sama artinya dengan kiri dan kanan. Padahal, katanya, di antara kiri dan kanan butuh celah yang lazim dikenal dengan jalan tengah. "Nah, Pamekasan butuh poros tengah baik saya atau bukan saya," dia berdiplomasi dalam kursus politik bertajuk merajut Pamekasan 2008 ini. (abe)

Sumber: Jawa Pos, Selasa, 21 Agt 2007

Musyawarah Besar Masyarakat Madura

Pokoknya Serius Bikin Provinsi Madura

Tarik ulur mewujudkan Provinsi Madura akhirnya mengerucut. Kelak Madura akan seperti Gorontalo yang sukses mewujudkan wilayahnya menjadi provinsi. Belajar dari keberhasilan itu, ratusan tokoh Madura berkumpul untuk membicarakan cita-cita itu.

Gagasan pembentukan Provinsi Madura itu gagasan lama, sejak 1999, kata Ali Badri. Namun belakangan ide ini terkesan tenggelam. “Tetapi kali ini kami serius mendorong kembali agar Madura menjadi provinsi,” kata Ali Badri, salah satu dari Tim Sembilan yang menggodok pembentukan provinsi.

Rencana pembangunan Madura ini 30 tahun lalu diperjuangkan mantan gubernur Jatim, HM Noer. Berbagai seminar dan deklarasi sudah digelar tetapi tetap saja tanggapan sepi. Tak berhenti, masyarakat Madura menggelar musyawarah besar (mubes) di Heritage Bumi Bapindo, Surabaya pada 1999.

Gagasan pembentukan Provinsi Madura ini dikawal lagi pada mubes kedua di Shangri-la Hotel Surabaya, 2003. Bahkan mubes sempat merekomendasikan pembentukan Yayasan Peduli Madura yang dipimpin anggota DPR RI, Didik J Rachbini. Yayasan ini menghimpun dana partisipasi dalam bentuk iuran warga Madura yang tersebar di Indonesia untuk pembangunan Madura.

Ini belum cukup. Hari ini, Minggu (26/8), masyarakat Madura kembali menggelar mubes ketiga di Hotel JW Marriott, Surabaya. Gawe besar ini akan dibuka resmi oleh Gubernur Imam Utomo. Menurut ketua panitia pelaksana Mubes III, HR Ali Badri Zaini didampingi sekretaris panitia pelaksana, H Achmad Zaini yang ditemui di rumahnya, Sabtu (25/8), acara ini akan dihadiri 1.000 undangan. Mereka terdiri dari profesor, kaum intelektual, pakar ekonomi, pakar politik, para ulama, tokoh Madura, anggota DPR RI, DPRD, dan bupati se-Madura, serta masyarakat Madura lainnya. Jenderal TNI (Pur) R Hartono (mantan Mendagri), Jenderal TNI (Pur) Wismoyo Arismunandar (mantan KSAD), dan Prof Dr Didik J Rachbini (anggota DPR RI) dipastikan hadir.

Pulau dengan 4 juta penduduk tersebut dianggap siap menjadi wilayah baru. Ditambah dengan penduduk yang merantau, angkanya bisa mencapai 17,5 juta. Dengan tokoh-tokoh yang bersemangat mewujudkan keinginan menjadi provinsi baru ini, agaknya Madura mulai menarik perhatian. Paling tidak, dengan masyarakatnya yang 'mengakar' di sepanjang pantai utara Jawa hingga ke pulau lain, sembilan tokoh ini yakin posisi penting Madura akan menjadi nilai penting.

"Madura itu indah, cantik, suci, dan tidak terkontaminasi oleh maksiat. Jika pembangunan jembatan Suramadu selesai, niscaya daerah ini bakal menjadi rebutan dan incaran para investor," puji Ali Badri. Ali Badri merasa cukup percaya diri dengan semua yang dimiliki Madura. Pulau Pagerungan Besar yang masuk Blok Kangean misalnya, memiliki sumber daya alam yang dapat diekspolitasi mencapai 11,74 juta barel minyak dan 947 miliar kubik kondesat. Kekayaan ini seharusnya sudah bisa membuat Madura kaya raya.

Sumber migas juga ada di Pulau Mandangin, Sampang dan Kecamatan Geger, Pamekasan. Berdasarkan data yang diperoleh dari anggota Ikatan Ahli Geologi Indonesia asal Madura, calon provinsi yang sedang ditepuk-tepuk ini memiliki 104 blok migas dan baru 14 blok yang dieksploitasi. Tak ada alasan untuk tidak menjadikan wilayah kering ini sebagai provinsi baru, menurut Ali Badri. "Kami sudah tahu mekanismenya," tegas Ali Badri beberapa waktu lalu.

Dia menambahkan akan lebih dulu melakukan pemekaran wilayah. Kabupaten Sumenep menjadi Kabupaten Kepulauan Sumenep dan Kabupaten Sumenep, Kabupaten Pamekasan dimekarkan menjadi Kota Pamekasan dan Kabupaten Pamekasan. Jadi, Madura memiliki enam kabupaten/kota. Ini sudah cukup untuk menjadi provinsi yang mensyaratkan lima kabupaten/kota.

Sudah saatnya stigma masyarakat tentang kehidupan di Madura yang lekat dengan atribut kemiskinan dan ketertinggalan dihapus. Kondisi alam yang tandus memang tidak mendukung pertanian. Tak heran bila banyak penduduk Madura merantau untuk mencari sumber ekonomi. Tak sedikit pula yang pulang dengan membawa kemakmuran.

Mereka yang beruntung memetik kemakmuran inilah yang akan menularkan pada masyarakatnya. Seharusnya demikian. Jika tidak, pulau ini akan tetap merana dan ditinggalkan penduduknya. Secara alamiah mereka akan mencari penghidupan yang lebih baik, dengan segala cara, termasuk dengan cara meninggalkan Madura.

Sumber: Surya, 26/08/07

Usaha Kecil Dandang Milik Tohari

Bangkit Lagi, Kuliahkan 4 Anaknya ke Perguruan Tinggi

Krisis ekonomi pada 1997 lalu sempat membuat usaha Tohari Bangkrut. Kini dia bangkit lagi dan usahanya bisa berkembang. Bagaimana ceritanya?

Pada era 1980-an silam, boleh dibilang masa keemasan pengusaha industri rumah tangga dandang (wadah menanak beras dari alumunium). Sebab, bisnis jual beli dandang saat itu tergolong cukup prospektif. Tapi, setelah krisis moneter (krismon) mendera perekonomian bangsa, bisnis pembuatan perabot penanak beras tersebut langsung lumpuh.

Praktis, seiring melemahnya nilai tukar rupiah saat itu, membuat jumlah pengangguran semakin membludak. "Sebelum sukses seperti sekarang, saya pernah stres dan putus asa karena krismon," kata Tohari, pengrajin dandang asal Jalan Nuri, Kelurahan Gunongsekar, Kota Sampang.

Dengan keyakinan, kesabaran, dan doa keluarga, Tohari mencoba bengkit berjuang untuk mengembangkan lagi industri kecilnya itu. "Usaha ini saya rintis sejak 1988 silam. Eman-eman kalau tidak dipertahankan dan dikembangkan. Sebab, hanya ini yang bisa kami lakukan," terangnya.

Dia lalu cerita. Saat merintis "pabrik" dandang alumuniumnya di 1988, Tohari hanya bermodalkan uang Rp 850 ribu. Jumlah pekerjanya saat itu hanya tiga orang. Modal Rp 850 ribu itu di pergunakan untuk membeli bahan baku berupa 25 lembar alumunium. Tiap alumunium ukuran 1x2 meter dibeli seharga Rp 15 ribu. Sedangkan dandang yang diproduksi adalah dandang kapasitas beras 3 kg, 2 kg, 1,5 kg, dan 1 kg. "Kini harga alumunium per lembar Rp 8 ribu," ujarnya.

Untuk lima lembar alumunium, bisa dicetak dan dibuat dandang kapasitas beras 3 kg sebanyak 20 biji; kapasitas 2 kg sebanyak 25 biji; kapasitas 1,5 kg sebanyak 30 biji; dan ukuran 1 kg sebanyak 35 biji. "Rata-rata setiap hari saya bisa memproduksi dandang 3 kg sebanyak 40 biji. Dandang ukuran 1-1,5 kg butuhkan waktu 1,5 hari untuk membuatnya.

Alat yang digunakan untuk membuat dandang adalah alat rol besi, drip, gunting, palu, rel berbentuk huruf U, dan press pantat. Tapi, sebelumnya pekerja harus menggunting alumunium sesuai ukuran. Setelah itu alumunium dicetak dengan rol besi. Lalu, pemasangan paku pegangan, pasang pantat, pasangan filter, dan membuat kepala dandang.

Hasil usaha pria asal Banyuwangi ini dipasarkan di sejumlah pusat perbelanjan di Sampang dan Pamekasan. Untuk dandang kapasitas beras 3 kg harganya Rp 21.500, dandang kapasitas 2 kg Rp 17.500, kapasitas 1,5 kg Rp 14.500, dan kapasitas 1 kg hanya Rp 12.000. Pesanan pembelian biasanya sebulan berkisar 1-3 kali. Sedangkan omzet per bulan Rp 1 juta sampai Rp 3 juta.

Tohari mengaku bersyukur. Berkat usaha rumah tangganya itu, suami Siti Ismiatun ini kini sudah bisa membeli rumah kecil dan menyekolahkan empat anaknya hingga ke tingkat universitas. "Padahal, dulu saya tidak mempunyai apa-apa," kenangnya. (TAUFIQ RIZQON)

Sumber: Jawa Pos, Senin, 06 Agt 2007

Ratusan Ton Tembakau Mangkrak

Ribuan petani Madura resah. Sudah 15 hari ini mereka memanen tembakau, namun gudang pembelian tak kunjung dibuka. Dampaknya, ribuan ton bahan rokok itu mangkrak di rumah penduduk.

Sebagian besar petani yang telah memanen tembakau adalah mereka yang memiliki kebun di kawasan pegunungan, yakni di wilayah Kecamatan Pasongsongan, Lenteng, Bluto, dan Batu Putih.

“Petani kegingungan. Kalau tidak dipanen tembakau rusak, tapi kalau dipanen tak ada yang beli,” ujar Ketua Asosiasi Petani Tembakau Sumenep H Hafidz, Minggu (12/8).

Di sisi lain, lanjut Hafidz, situasi semacam ini banyak dimanfaatkan para spekulan. Biasanya, spekulan membeli tembakau petani dengan harga murah. “Kami berharap pihak pabrikan segera buka agar petani tidak terus-menerus menjadi bulan-bulanan bandul atau spekulan yang biasanya banyak membodohi masyarakat,” kata Hafidz.

Kuasa pembelian tembakau Perwakilan PT Gudang Garam Kediri di Desa Patean, Kecamatan Kota, Sumenep, Freddy Kustianto, mengatakan, gudang belum dibuka karena belum ada pemberitahuan dari pihak pabrikan untuk melakukan pembelian atau pengambilan tembakau di Madura. "Tapi, kemungkinan besar pihak pabrik akan mulai buka pada pertengahan bulan ini. Kami perkirakan akan buka pada 16 Agustus 2007. Kepastiannya, kami  tunggu perintah," ujar Freddy saat dihubungi di kantornya.



Sedangkan pengambilan kuota tembakau tahun ini, diperkirakan tidak akan jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, yakni sebanyak 4.000 ton tembakau. Gudang Garam tetap berkomitmen untuk hanya membeli tembakau gunung yang bermutu dan berkualitas baik. (st2)

Sumber: Surya, Monday, 13 August 2007

Revitalisasi Bermadura

Tanpa pembangunan dan penguatan, kekusasteraan Madura perlahan-lahan akan mati. Karena itu, kekuatan sastra Madura harus dibangun dan dikembangkan. Caranya, memerdayakan remaja dan pelajar sebagai investasi budaya Madura di masa mendatang.

Sastrawan Syaf Anton Wr mengatakan hal tersebut saat Sarasehan Sastrawan Se Madura di Pendapa Budaya Jl Jokotole Pamekasan kemarin. Anton bilang, sastra sebagai instrumen dalam menciptakan masyarakat yang berbudaya. Dengan sastra, manusia dapat menghargai kehidupannya. Anton memandang ironis negara Indonesia karena amat miskin dalam menerbitkan karya yang berakar budaya. "Dari aspek berbudaya, saya ragu Indonesia kaya raya," katanya. Menurut dia, membangun kekuatan sastra tidak sekadar menyusun kata-kata yang beroma sastra. Persoalan di luar sastra justru lebih dominan dalam membangun kekuatan sastra yang lebih besar.

Penyair asal Sumenep itu menawarkan beberapa hal untuk merevitalisasi gerakan sastra di Madura. Pertama, membina dan mengembangkan sastra dan satrawan Madura. Kedua, menggairahkan komunitas sastrawan. Dan ketiga, menempatkan sastra sebagai objek.

Menurut dia, tiga aspek yang mestinya dikembangkan itu justru kini melepuh. Akibatnya, gairah bersastra dan bermadura kian redup ditimpa persoalan. Dia mencontohkan, runtuhnya kemaduraan karena digerus sebagian warga Madura sendiri. Sebab lainnya, sastra Madura terkepung budaya-sastra daerah lain yang nyaris tak tersaring. "Hanya sedikit orang yang saat ini peduli untuk bersastra dan bermadura," terangnya.

Sementara budayawan D. Zawawi Imron tampil berbeda dibanding Anton. Penyair yang berjuluk Si Clurit Emas ini melihat fenomena bersastra dan bermadura masih muncul di mana-mana. Dia mencontohkan, di pelosok masih didengar syair-syair yang beraroma Madura. Sastra tutur yang mendengung di pelosok itu dinilai sebagai eksistensi bersastra dan bermadura. "Hanya, akhir-akhir ini bersastra Madura dilakukan orang-orang tua," katanya.

Zawawi mengaku bersyukur ada Balai Bahasa Surabaya yang peduli bahasa daerah di Jawa Timur, khususnya Madura. Dia bilang, momentum pertemuan antarsastrawan se Madura di Pamekasan sebagai peristiwa yang tepat. Setidak-tidaknya, kata dia, untuk mengembalikan gairah bergeografis Madura yang mulai luntur pada sebagian orang Madura. Menurut dia, bersastra dan bermadura yang hanya berpangku pada seniman-sastrawan, terlalu berat. Tapi harus digerakkaan semua elemen masyarakat.

Guru tamu di SMAN 3 Pamekasan mengaku salut pada remaja yang masih punya nyali untuk bermadura. Dalam amatan Zawawi, penyair muda Madura cukup kuat untuk membangun kata-kata. Tapi, katanya, seindah apa pun kata yang dibangun penyair untuk menumbuhkan rasa bermadura, terlalu lemah dalam melawan globalisasi.

Karenanya, Zawawi minta semua pihak memiliki komitmen yang sama dalam membangun Madura seutuhnya. Baik dalam sastra maupun bermadura dalam konteks yang lain. "Saya ingin remaja masa depan mumpuni dalam tembang kasmarannya Madura," ujarnya lalu tersenyum.

Selain orasi dan baca puisi, sastrawan se Madura sepakat merevitalisasi Madura seutuhnya. Gagasan revitalisasi ini setelah kegelisahan kolektif muncul di Pendapa Budaya. Gerakan revitalisasi ini diinginkan lahir dalam berbagai aspek. Baik dalam kebudayaan, kesenian, kebahasaan, dan tata komunikasi di dalam maupun luar Madura.

Hadir dalam temu sastrawan se Madura ini, antara lain Alwi MHum (asisten III Sekkab), Chairil Basyar, Bob Candra Mustafa, Tauhet Supratman, BH Riyanto, dan Timur Budi Radja (Bangkalan). Selain itu, Juwairiyah Mawardi, Taqdirul Amien, Khalifaturrahman, Yayan KS, tim balai bahasa Surabaya, dan puluhan sastrawan se Madura. (abe)

Sumber: Jawa Pos, Rabu, 08 Agt 2007

Dampak La Nina Terhadap Produksi/Harga Garam

Panen Garam Turun, Prediksi Harga Tak Terpengaruh

Penyimpangan musim kemarau yang lazim disebut La Nina, membawa dampak bagi produktifitas petani garam rakyat. Akibatnya, panen raya garam 2007 dipastikan tertunda dari waktu biasanya. Jika tahun-tahun sebelumnya panen raya garam dimulai awal Juli, tahun ini tidak demikian. Hingga pertengahan Juli panen raya garam belum dimulai. Sekalipun ada panen, jumlahnya masih sedikit.

Tertundanya panen raya berakibat menurunnya pendapatan petani garam. Praktis, petani garam mengalami kerugian. Sebab, hingga pertengahan Juli jumlah garam yang bisa dijual masih sedikit.

Padahal, tak sedikit warga yang mengandalkan dari hasil panen raya garam. Jika mengacu kepada data Disperindag Pamekasan, jumlah petani garam mencapai ribuan orang. Mereka tersebar di Kecamatan Galis, Pademawu, Tlanakan, dan sebagian di Kecamatan Larangan.

Berdasarkan data 2006, luas lahan pegaraman di Pamekasan mencapai 888,7 hektare. Dari 888,7 hektare lahan tersebut, biasanya, menghasilkan garam mendekati 100 ton. Namun, produksi garam 2007 diperkirakan akan mengalami penurunan sekitar 17 persen. Itu diduga akibat kemarau basah (La Nina) yang diperkirakan masih akan berlangsung hingga Oktober mendatang.

Hal itu diungkapkan Kepala Disperindag Pamekasan Ir H Bahrun kepada koran ini kemarin. Menurut dia, berdasarkan keterangan dari BMG (Badan Metereologi dan Geofisika) di Jakarta, La Nina berpengaruh pada jumlah produksi garam. "Berdasarkan keterangan BMG dan Depperin (Depatermen Perindustrian), jumlah produksi garam dipastikan turun 17 persen. Itu berlaku secara nasional. Artinya, yang turun bukan hanya di Pamekasan saja," terang Bahrun.

Dijelaskan, berdasarkan rapat koordinasi garam di Jakarta, harga garam diyakini tidak berpengaruh La Nina. "Selama garam berkualitas bagus, harga juga diperkirakan akan sesuai. Artinya, tidak akan merugikan bagi petani garam," katanya.

Bahrun mengungkapkan, sejumlah pengusaha garam juga sudah siap membeli garam 2007. "Kebetulan rapatnya memang dihadiri PT Garam juga, Depperin, seluruh kepala dinas yang wilayahnya memiliki pegaraman, dan perwakilan petani garam. Intinya, pengusaha garam siap melakukan pembelian," tegasnya. "Perlu diketahui juga, pada saat panen raya telah berlangsung, saat itu juga garam impor tidak boleh masuk. Tujuannya, agar pengusaha membeli garam dari petani," tandas Bahrun.

Tak hanya di Pamekasan, produksi garam di Suemnep pun juga turun. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Penanaman Modal (DPPM) Sumenep memprediksi produksi garam rakyat tahun ini turun dibandingkan tahun lalu. Untuk tahun ini diperkirakan hanya 140 ribu ton. "Tahun lalu yang musim kemaraunya masuk kategori panjang, produksinya 170 ribu ton lebih," terang Kepala DPPM Budi Dadik pada koran ini.

Diungkapkan, sekitar 30 ton produksi garam rakyat tahun lalu belum terjual. Sehingga, dengan estimasi produksi tahun ini yang 140 ribu ton, stok garam rakyat di Sumenep pada kisaran 170 ribu ton. "Kita berharap harga garam rakyat tahun ini juga bagus kayak tahun lalu yang mencapai Rp 180 ribu-195 ribu per ton di collecting point," harapnya.

Dia menjelaskan, penetapan harga garam rakyat diatur oleh Peraturan Menteri Perdagangan. Pengusaha diharapkan mematuhi aturan main itu tentunya dengan tetap melihat kualitas garam rakyat. "Standar harga garam rakyat memang diatur untuk mengayomi petani dalam proses jual beli dengan pengusaha. Untuk tahun ini laporan kisaran harga di pasaran belum masuk," urainya.

Menurut Budi, untuk sementara perwakilan pengusaha swasta yang paling banyak menyerap produksi garam rakyat ada tiga. Yakni, PT Garindo Sejahtera Abadi, PT Budiono Bangun Persada, dan PT Sumatra Palem Raya. "Ada juga pengusaha lokal yang membeli garam rakyat untuk dijual lagi pada pengusaha swasta tersebut," terangnya.

Di Kabupaten Samang juga begitu. Akibat cuaca yang tidak menentu, berimbas pada hasil produksi garam rakyat. Omzet penghasilan petani garam tahun ini diperkirakan menurun drastis hingga mencapai kisaran 50 persen dibandingkan tahun lalu.

Akibat iklim yang tidak bersahabat tersebut, banyak petani garam yang terpaksa memanen garamnya lebih awal sebelum masa panen. "Kalau tidak dipanen lebih awal, kami khawatir banyak garam rusak akibat diguyur hujan," ujar Masrum, salah seorang petani garam di Dusun Duko Jalan Makboel, Kelurahan Polagan, Sampang. (tim)

Sumber: Jawa Pos, Senin, 13 Agt 2007

Kumpulkan Petani/Pengusaha Garam

Ketua Komisi B DPRD Sumenep H Unais Ali Hisyam akan mengumpulkan petani dan pengusaha garam dalam waktu dekat. Tujuannya, untuk mengeksplorasi semua aspirasi yang berkaitan dengan tata niaga garam. "Saya ingin memastikan tak ada polemik dalam tataniaga garam. Sehingga, perlu ada forum bersama," ujarnya kemarin.

Selama tiga tahun ini konsentrasi persoalan di kalangan masyarakat Sumenep yang masuk ke DPRD lebih mengarah pada tataniaga tembakau. Sehingga, dalam setiap tahunnya ada forum bersama untuk membahas tembakau dengan segala tetek bengek persoalannya. "Untuk tataniaga garam, jujur saja kita pikir nggak ada masalah," paparnya pada koran ini.

Dalihnya, belum ada petani garam yang secara signifikan mengajukan persoalan atau melontarkan aspirasi agar ada forum bersama untuk membahas tataniaga garam rakyat. "Bahkan, boleh dibilang nggak ada petani garam yang mengeluh layaknya petani tembakau. Kalau petani tembakau kayaknya setiap tahun ada saja yang sambat sama kita," imbuhnya.

Unais enggan disebut kurang memiliki perhatian pada petani garam rakyat. Sebab, anggota DPRD secara prinsip tidak boleh menganaktirikan sebuah persoalan yang dihadapi masyarakat. "Kita hanya berpikir prioritas dengan mengacu pada aspirasi yang berkembang. Sekali lagi, kita pikir tata niaga garam rakyat sudah tidak ada masalah," kelitnya.

Sehingga, lanjut politisi PKB ini, untuk mengumpulkan data tentang tataniaga garam rakyat, pihaknya akan segera menggelar forum dengar pendapat dengan satuan kerja teknis di Pemkab Sumenep. "Kemudian kita akan undang petani dan pengusaha untuk duduk bersama agar tata niaga garam rakyat sama-sama menguntungkan," janjinya. (slamet hidayat)

Sumber: Jawa Pos, Senin, 13 Agt 2007

Siapkan Dana Talangan Rp 0,5 M

Kemarau basah (La Nina) tidak saja berakibat berjenjangnya panen raya tembakau. Panen raya garam pun mengalami dampak serupa. Akibatnya, sejumlah petani garam mengalami kerugian relatif besar.

Kerugian tersebut diduga terkait berkurangnya masa panen. Jika pada musim normal, panen raya garam bisa berlangsung sampai enam kali dalam satu musim. Namun, kali ini tidak demikian. Akibat La Nina, petani garam hanya memanen garam maksimal 4 kali.

Seorang warga, M. Said, 35, asal Desa Bunder, Kecamatan Pademawu, mengatakan, musim tahun ini tidak bersahabat bagi petani garam. Alasannya, siklus musim yang tidak menentu berakibat masa panen garam molor. "Kalau begini petani garam banyak yang rugi," ujarnya.

Menurut dia, biasanya, hingga Juli petani garam telah panen sebanyak 3 hingga 4 kali. Sementara tahun ini hanya sebagian kecil petani yang bisa memanen garam. "Sebagian besar petani di sini belum ada yang panen. Sampeyan lihat sendiri, air di lahan pegaraman banyak yang belum kering," ujarnya sambil menunjuk salah satu petak lahan garam yang tergenang air.

Bagaimana dengan harga garam tahun ini? Untuk harga garam, diakui Said jauh berbeda dengan tahun lalu. Jenis K-1 seharga Rp 210 ribu per ton, K-2 seharga Rp 150 ribu ton dan K-3 seharga Rp 110 ribu per ton. Hanya, lanjut dia, akibat cuaca tidak normal panen garam kurang bisa maksimal.

Said lalu menjelaskan kerugian yang bisa timbul akibat terbatasnya masa penan. Menurutnya, untuk areal pegaraman seluas 1 hektare, dirinya harus menyewa seharga Rp 10 juta selama setahun. Pada hitungan normal, sekali panen lahan seluas 1 hektare bisa menghasilkan 40 ton garam.

"Maka, selama setahun bisa memperoleh sampai 240 ton garam. Dari hasil penjualan, bisa mengumpulkan uang sebanyak Rp 26 juta. Sedangkan musim ini paling bagus bisa mengumpulkan uang sebanyak Rp 13 juta. Itu pun, kalau bisa memanen garam hingga tiga kali," paparnya dengan nada lesu.

Ditambahkan, dengan kondisi bisa panen tiga kali saja, dirinya merasa rugi. Sebab, selain biaya sewa lahan, petani garam juga harus mengeluarkan biaya operasional, seperti tenaga kerja dan lainnya. Apalagi, jika panen garam tidak sampai tiga kali.

Secara terpisah, fungsionaris Aspegab (Asosiasi Petani Garam Bahan Baku) Pamekasan, R. Yoyok Effendi, mengatakan, jika mengacu pada analisis laba atau rugi untuk komoditi musiman, pendapat petani tidak bisa disalahkan. "Dengan pendeknya musim berarti berkurangnya hasil produksi, sedangkan biaya produksi tetap," ujarnya.

Dijelaskan, kendala utama garam tahun ini adalah faktor alam. Karena itu, ke depan harus dipikirkan sentuhan teknologi untuk optimalisasi produktifitas dan mutu. "Yang penting saat ini intensitas komunikasi dengan pasar dan pembuat kebijakan tata niaga dijaga dengan baik agar harga tetap baik dan stabil," ujarnya.

Terlepas dari persoalan yang terjadi, pemkab menaruh perhatian penuh terhadap masalah tata niaga garam. Buktinya, untuk menstabilkan harga, pemkab menyiapkan dana talangan sebesar Rp 0,5 miliar. Dana tersebut dikelola oleh Aspegab sebagai perwakilan petani.

"Jadi, dengan adanya dana talangan, warga tidak perlu risaukan harga. Sebab, harga akan tetap sesuai kontrak. Yakni, sekitar Rp 205 per kg untuk K-1. Semua penjualan akan dibayar sesuai harganya," jelas Kadisperindag H Bahrun.

Namun, sejauh ini baru PT Garam yang memiliki komitmen dengan membuat kontrak perjanjian jual beli dengan pemkab melalui Aspegab. "Sedangkan pembeli lainnya seperti Budiono, Garindo, dan lainnya mengacu kepada kualitas. Jika kualitas bagus, harga juga akan bagus," terangnya. (akhmadi yasid)

Sumber: Jawa Pos, Senin, 13 Agt 2007

Support Petani Garam

Pemerintah Kabupaten Pamekasan termasuk paling getol mengurusi tataniaga garam. Berbagai upaya dilakukan untuk menjaga dan menstabilkan harga garam. Apa saja upaya yang dilakukan, berikut petikan wawancara wartawan Radar Madura Akhmadi Yasid dengan Bupati Pamekasan, Drs Ach. Syafii.

Upaya pemkab menjaga stabilitas harga bisa dibilang sukses. Bagaimana mulanya?
Jadi begini. Saat itu ada keluhan dari masyarakat bahwa harga garam cukup memprihatinkan. Sebab, dengan biaya produksi sekitar Rp 145 per kg, ternyata masyarakat mendapat Rp 70 sampai Rp 80. Artinya, banyak kerugian, sehingga ada upaya dari masyarakat sendiri, dan pemerintah siap.
Kemudian, kita rajin konsultasi dengan provinsi dan pusat. Pada saat yang sama tokoh muda datang ke kami. Ternyata, setelah saya tanya kualitas, garam kita memang belum baik. Itu ternyata karena apresiasi terhadap harga garam kurang. Garam yang bagus tidak dibeli dengan harga yang wajar. Akhirnya petani membuat garam seadanya, yang penting banyak.

Lalu?
Kita terus berupaya dengan melihat kenyataan. Kemudian, upaya itu lambat laun sukses. Kita menjalin kerja sama dengan PT Garam. Dari pusat juga dapat apresiasi sampai akhirnya membentuk Aspegab (asosiasi petani garam bahan baku).
Selanjutnya Aspegab terus kontak-kontak hingga pusat agar diubah keputusan menteri tentang impor garam. Saat itu, Bu Mega (Megwati Soekarnoputri) saat menjadi presiden datang ke sini (Pamekasan, Red) dan melaksanakan ekpor ke Malaysia. Dan, dari sanalah terus harga garam naik. Laporan terakhir, mulai awal 2007, harga Rp 205 untuk K-1. Dengan harga itu, petani sudah mendapat keuntungan dan harga juga stabil.

Setelah harga garam stabil, upaya apa yang dilakukan pemkab menjaga tataniaga garam?
Banyak yang kita lakukan. Komunikasi dengan beberapa daerah, seperti ke Medan. Itu dalam rangka membicarakan masalah garam dengan pemerintah Medan, pengusaha setempat juga. Kalau tidak salah, ada kelanjutannya. Gubernur akan ke Pamekasan bulan Oktober mendatang dalam rangka bicara garam.

Apa ada kendala dalam hal tata niaga garam?
Benar. Sejauh ini persoalan investor sulit masuk ke Madura, termasuk investor garam karena transportasi. Karenanya, kita upayakan bangun pelabuhan. Baik di pelabuhan selatan atau yang di pantura. Karena apa? Karena tanpa begitu sulit. Karena biaya investasi terlalu mahal bagi investor luar. Sebab, mereka harus angkut barang ke Surabaya, baru ke Medan misalnya.

Apa harapan Bapak terkait tataniaga garam?
Kita sangat berharap, tentang garam bagaimana kebijakan pemerintah pusat bisa menguntungkan masyarakat. Memang, bagaimanapun kita dihadapkan pada kondisi perjalanan global. Tapi, mestinya ada proteksi-proteksi untuk petani lokal, untuk melindungi rakyat. Kalau tidak demikian, kita kalah dengan luar.
Selain itu, kita terus berharap ada upaya peningkatan teknologi. Itu untuk menunjang kualitas. Tentu nggak bisa hanya andalkan kebijakan pemerintah. Kita ini sudah kalah kualitas, garam dari Australia dan India sangat bagus.

Bagaimana upaya untuk ini?
Ya, pengembangan teknologi harus dilakukan. Selain itu, harus terus meningkatkan peran asosiasi. Kalau asosiasi tidak dipertahankan, saya tidak bisa jamin harga garam akan terus stabil. Sebab, pemberdayaan yang utama. Dengan bersatunya petani garam, punya daya tawar kuat. (*)

Sumber: Jawa Pos, Senin, 13 Agt 2007

Pemerintah Kabupaten Undang Pabrikan

Samakan Visi Jelang Pembelian Tembakau
PAMEKASAN-Pemkab Pamekasan memiliki kepedulian besar terhadap tataniaga tembakau. Buktinya, berbagai upaya dilakukan untuk menyukseskan panen raya 2007. Melalui unit kerja terkait, pemkab terus berupaya menjalin komunikasi dengan perwakilan pabrikan.

Dalam waktu dekat pemkab akan mengundang perwakilan pabrikan untuk bermusyawarah mengenai tataniaga tembakau 2007. Semua perwakilan pabrikan diminta hadir dalam pertemuan yang dijadwal digelar di gedung pemkab Jalan Kabupaten.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) H Bahrun menjelaskan, pertemuan dengan pabrikan biasa dilakukan menjelang panen raya tembakau. "Tahun-tahun sebelumnya juga telah kita lakukan. Tujuannya untuk menyamakan visi terkait tata niaga tembakau," ujarnya di Pendapa Ronggosukowati kemarin.

Adapun perwakilan pabrikan yang diundang, meliputi PT Gudang Garam (GG), PT Sampoerna, PT Djarum, PT Bentoel, dan beberapa pengusaha rokok lokal. Selain itu, pertemuan juga akan dihadiri oleh APTP (Asosiasi Petani Tembakau Pamekasan).

"Kita akan membahas mengenai semua hal tentang tata niaga tembakau. Misalnya, mengenai harga, jumlah pembelian, kapan akan memulai pembelian dan sebagainya," jelas Bahrun.

Yang tak kalah pentingnya, sambung dia, mengenai penerapan Perda Nomor 2/2002 tentang tata niaga tembakau. "Kita berharap semua pihak melakukan pembelian tembakau secara terbuka, fair sebagaimana amanat ketentuan Perda No 2/2002," tukas Bahrun.

Disinggung mengenai rencana pembelian tembakau, mantan kepala kantor urusan ketahanan pangan (KUKP) itu menjelaskan, pihaknya masih berpedoman pada hasil kunjungan ke pabrikan-pabrikan. "Kalau tidak ada perubahan, rencana pembelian sekitar 15.925 ton," katanya.

Rinciannya, Djarum 1.750 ton, Gudang Garam 5.000 ton, Sampoerna 4.000 ton, Bentoel 1.500 ton dan lainnya 3.675 ton. "Mengenai kemungkinan over produksi bisa saja. Namun, biasanya akan terserap semua seperti tahun-tahun sebelumnya," kata Bahrun.

Berdasarkan perkiraaan pemkab, pembelian tembakau akan dimulai akhir pekan depan. Apalagi, secara informal salah satu perwakilan pabrikan ada yang akan memulai pada 16 Agustus mendatang. "Namun, hingga saat ini belum ada surat resmi dari pabrikan yang disampaikan kepada pemkab. Namun, biasanya, mereka akan kirim surat mendekati permulaan pembelian," pungkasnya. (zid)

Sumber: Jawa Pos, Sabtu, 11 Agt 2007

Target PT Garam Tak Tercapai

Masrum, salah seorang petani garam di Dusun Duko Jalan Makboel, Kelurahan Polagan, Sampang, mengaku produksi garamnya tahun ini turun. Dalam kondisi iklim dan cuaca normal, lahan tambak garam milik dia seluas 70 x 12 meter mampu menghasilkan 7 ton setiap kali panen. Tapi, pada tahun ini dia hanya bisa memanen 3,5 ton garam.
Karena masih muda, garam hanya dihargai Rp 160 per ton. "Akibat cuaca yang tidak bersahabat, harga garam ikut-ikutan anjlok," keluh Masrum.

Di tempat terpisah, Kepala Disperindagtam Sampang Ir Winarno MM mempredikasi kemungkinan produksi garam rakyat pada tahun ini mengalami penurunan. Indikasinya, sampai Agustus masih turun hujan di Sampang."Seharusnya, mulai Juli sudah tidak tidak turun hujan lagi dan memasuki musim kemarau," jelas Winarno.

Karena hujan masih belum berhenti, disperindagtam belum bisa memastikan kerugian yang dialami petani garam. Sebab, kalkulasi jumlah penurunan produksi dan penghitungan kerugian tersebut bisa dilakukan setelah hujan berhenti. Winarno menegaskan, secara bertahap harga garam di pasaran dipastikan merangkak naik. Namun, kenaikan itu tidak bisa menutupi kekecewaan petani karena anjloknya produksi garam mereka. "Kemungkinan harga garam kering tahun ini bisa mencapai Rp 185 sampai Rp 190 per ton," ujarnya.

Cuaca yang tidak bersahabat juga menyebabkan pengolahan tanah tambak garam di atas lahan seluas 400 hektare milik Kantor Pegaraman III Kabupaten Sampang terkena imbas. Sehingga, proses penyerapan air tawar tersebut harus dimulai dari awal lagi.

"Karena pengolahan tanah dimulai dari awal lagi, otomatis masa produksi garam molor dua dekade atau 20 hari. Itu pun kalau cuaca bersahabat dan tidak diguyur hujan deras lagi," ujar Kepala Pegaraman III Sampang, H Solehuddin.

Akibat curah hujan dengan ketinggian mencapai 25 mililiter tersebut, pihak Pegaraman III Sampang mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Sebab, BUMN ini sudah terlanjur membayar upah 400 buruh untuk mengerjakan lahan. "Karena diguyur hujan, kualitas garam juga menurun. Sebab, 70 persen produksi garam sangat tergantung kepada kondisi cuaca," terangnya.

Menurut dia, pada 2007 target produksi garam Pegaraman III Sampang dipatok 60.000 ton. Tapi, karena iklim dan cuaca yang tidak menentu, dikhawatirkan produksi garam tidak mencapai target. "Mudah-mudahan cuaca ke depan lebih bersahabat, sehingga produksi kami bisa mencapai target," harap Solehuddin.

Dibandingkan tahun lalu, produksi garam Pegaraman III Sampang pada 2006 berhasil melampaui target sebesar 69.000 ton. Tapi, pada 2005 produksinya hanya mencapai 47.000 ton. "Sebab, iklim dan cuaca pada saat itu (2005, Red) kurang bersahabat," terang. (taufiq rizqon)

Sumber: Jawa Pos, Senin, 13 Agt 2007

Tim Pengawas Tataniaga Garam

Paguyuban Petani Garam Rakyat Sumenep (PERRAS) mendesak pemerintah dari segala tingkatan untuk membentuk tim pengawas tataniaga garam. Itu agar ada tim yang secara intensif mengawasi realisasi Peraturan Menteri Perdagangan RI 20/2005 yang mengatur harga garam rakyat sebagai bentuk pendampingan pada petani garam.

Sekretaris PERRAS Syaiful Rahman menjelaskan, selama ini aturan main harga garam itu sering diabaikan alias tidak diterapkan secara konsekuen oleh pengusaha. Sehingga, petani garam yang susah payah memproduksi garam sebagus mungkin sering dirugikan. "Peraturan 20/2005 bagaikan tulisan di atas kertas tanpa makna," tegasnya kemarin.

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan tertanggal 30 September 2005 itu, harga garam rakyat kualitas K-1 Rp 200 ribu per ton. Kualitas K-2 Rp 150 ribu per ton dan K-3 Rp 80 ribu per ton. "Selama tidak ada aturan baru lagi, berarti kita mengacu pada aturan lama (Peraturan 20/2005). Mulai tahun ini harus ada pendampingan pada petani oleh pemerintah," harapnya.

Caranya, pemerintah, baik Departemen Perdagangan RI, Pemprov Jatim, maupun Pemkab Sumenep membentuk tim independen yang tugasnya mengawasi sekaligus memastikan realisasi aturan main harga garam rakyat. "Kita merasa diabaikan oleh pemerintah. Sehingga, kita yang posisinya memang lemah selalu tidak berdaya di hadapan pengusaha," tuturnya.

Syaiful menegaskan, dalam realitanya di lapangan, aturan main harga garam rakyat itu lebih banyak diabaikan oleh para pengusaha. Sejumlah pengusaha yang membeli garam rakyat, tidak semuanya menetapkan harga sesuai aturan main yang ada. "Tahun lalu ada kualitas garam yang sebenarnya K-1 dihargai di bawah Rp 200 ribu per ton," ungkapnya.

Secara psikologis, lanjutnya, petani kurang semangat meningkatkan kualitas produksi garamnya. Dalihnya, usaha keras memroduksi garam kualitas K-1 seringkali "kalah" dalam proses jual beli. "Kita berada di posisi yang lemah. Tahun ini kita berharap benar-benar pemerintah mengawasi tataniaga garam rakyat," tandasnya.

Menurut Syaiful, musim kemarau tahun lalu masuk kategori panjang. Sehingga, produksi garam rakyat lebih optimal dengan kualitas lebih bagus. Namun, posisi tawar petani garam yang lemah di hadapan pengusaha membuat harga tidak maksimal. "Kalau di depan pengusaha, garam produksi kita sulit masuk kategori K-1," urainya. (slamet hidayat)

Sumber: Jawa Pos, Senin, 13 Agt 2007

Kiai Pembela Rakyat yang Terbuka dan Demokratis

Dari Bedah Buku Perjalanan Hidup KH M. Kholil AG

KH M. Kholil AG adalah ulama dan tokoh besar yang pernah dimiliki Madura. Buku Perjalanan Hidup dan KH M. Kholil AG: Peran dan Pemikirannya terhadap Madura yang ditulis Moh. Fauzi dkk kemarin dibedah Prof Dr M. Mahfud MD dan D. Zawawi Imron.

Nama besar almarhum KH M. Kholil bukan isapan jempol. Itu terbukti dalam bedah buku, hampir seluruh undangan yang hadir larut dalam haru. Para ulama, tokoh masyarakat, dan kalangan intelektual ikut bedah buku mengakui sosok mantan ketua PC NU Bangkalan dan Bassra itu sebagai pemimpin umat yang dirindukan.

Mahfud MD dan Zawawi Imron yang mengupas perjalanan kepemimpinan Kiai Kholil AG mengakui bahwa dia adalah sosok tauladan. "Sekarang kita banyak kehilangan idola yang uswah tentang sosok pemimpin masa depan. KH Kholil AG adalah contoh sosok pemimpin yang muncul dari bawah dan atas dukungan rakyat" kata Mahfud.

Hal tersebut, menurut dia, sangat penting, karena saat ini banyak muncul pemimpin-pemimpin yang lahir karena transaksi politik. "Yang memakai money politics, mengembalikan modal melalui pemerasan politik pula," ungkapnya.

Karena itu, kata dia, kalau ingin sebuah kebaikan, masyarakat harus mencari dan mencetak pemimpin berkarakter seperti Kiai Kholil AG. "Pemimpin yang dikenal terbuka terhadap pikiran-pikiran baru dan pola hubungan yang lebih demokratis. Beliau tidak pernah memanfaatkan posisinya untuk kepentingan pribadi dan bisa memosisikan profesional pada posisi yang tepat," ulas Mahfud.

Sementara sastrawan dan budayawan Madura, D. Zamawi Imron, menyatakan bahwa sosok Kiai Kholil AG adalah sosok pemimpin yang tak hanya islami dan madurawi. Tetapi juga sosok yang indonesiawi dan manusiawi. "Beliau tidak Madura sentris. Kiai Kholil AG sosok yang tak hanya berpikir tentang Madura, tapi Madura sebagai bagian Indonesia," ulasnya.

Menurut si "Clurit Emas" ini, buku biografi KH Kholil AG akan menjadi dokumen penting sejarah, tentang seorang pemimpin asal Madura yang namanya menggetarkan se antero nusantara. "Saya masih ingat. Begitu berwibawanya beliau, hingga saya yang ketika itu masih sangat muda tidak berani membuka bibir untuk bicara sebelum diminta berbicara. Beliau seorang sosok yang sangat tegas dan berwibawa," aku Zawawi.

Kiai Kholil AG, kenangnya, ketika menentang kebijakan pemerintah tentang industralisasi Madura, memilih berada di barisan depan pembela rakyat Madura. "Beliau berkata bahwa jabatan kiai itu adalah jabatan yang diberi oleh rakyat. Bukan jabatan yang dibrikan oleh pemerintah. Jadi, saya harus membela rakyat," tuturnya.

Kiai Kholil AG juga dikenal dengan slogannya; Bangun Madura, Jangan Membangun di Madura. Jargon yang disuarakan oleh mantan ketua Bassra pada 1990 tersebut, tetap menjadi simbol keinginan kuat masyarakat Madura untuk kemajuan Madura yang bermanfaat bagi rakyat Madura.

"Saya ingat ketika saya yang dulu masih muda diminta Kiai Kholil AG untuk memberikan khotbah Jumat di Masjid Jami’ Bangkalan. Itu menunjukkan bahwa beliau sangat terbuka selalu memberikan kesempatan pada orang lain," kata Zawawi.

Bedah buku perjalanan hidup KH Kholil AG kemarin dihadiri oleh KH Abdullah Schal, keluarga, kerabat, dan sahabat serta santri almarhum KH M. Kholil AG. Saat KH Imam Bukhori Kholil memberikan prakarta akhir, semua undangan larut dalam haru. "Melihat kebesaran KH Kholil AG seperti yang dipaparkan dalam buku ini, saya merasa sangat kecil dan merasa belum berbuat apa-apa. Insya Allah, saya akan meneruskan cita-cita dan perjuangan beliau untuk masyarakat Madura," tutur Imam yang merupakan putra dari Kiai Kholil AG.

Acara ditutup dengan pembacaan puisi oleh Zawawi Imron yang menambah khidmat dan harunya suasana. Yaitu, puisi berjudul Ibu yang ditulis Zawawi pada 1966. "Semoga di masa datang muncul sosok pemimpin seperti KH Kholil AG," kata Zawawi.

Sebanyak 200 eksemplar edisi terbatas tentang sosok KH M. Kholil AG yang ditulis oleh Achmad Fauzi, Achmad Ali Ridho, Dairobi, Abdul Mukhlis, Haris, dan Agus ini dengan kata pengantar kemarin Prof Dr Faschul Lisan itu langsung ludes. "Minggu ini buku biografi dan kepemimpinan KH Kholil AG ini sudah kami luncurkan dalam cetakan pertama," kata Achmad Ali Ridho.(RISANG BIMA WIJAYA)

Sumber: Jawa Pos, Selasa, 07 Agt 2007

Kiai sekaligus Priyayi

Buku perjalanan hidup KH Cholil AG boleh dibilang buku otobiografi yang saat ini laris di Bangkalan. Betapa tidak, dua pekan setelah di-launching, sebanyak 800 buku sudah dipesan.

Sekelumit dari isi buku Perjalanan Hidup K .H. M. Cholil AG yang belum banyak diketahui oleh publik, adalah sebuah fakta bahwa Cholil mempunyai garis keturunan kiai. Sekaligus mempunyai garis keturunan priyayi.

Dari jalur ibu, dia adalah putra Ny. Romlah, cucu dari ulama besar yang amat mashur kealiman dan kewaliannya Syaichona Muhammad Cholil dari Bangkalan. Sedangkan dari jalur ayah, Cholil adalah putra RKH Zahrawi yang merupakan keturunan dari RK Ahmad (Kiai Sumber Jranguan, Omben, Sampang).

RK Akmad sendiri merupakan salah satu keturunan dari Kanjeng Tumenggung Wiro Menggolo alias Pangeran Purwonegoro yang pada saat itu merupakan bupati Sumenep.

Kepriyayian Cholil tidak ditonjolkan karena keluarga besarnya tumbuh di lingkungan dan tradisi pesantren. Sehingga yang menonjol dalam dirinya adalah kekiaiannya. Hal itu juga tidak terlepas dari nilai-nilai keislaman yang sangat menekankan sikap kesahajaan, keterbukaan, dan kesetaraan yang tertanam kuat dalam Cholil.

Menurut salah satu tim penulis, KH Achmad Ali Ridho, kondisi itu diperkuat oleh struktur masyarakat Madura dalam ungkapan buppa’, babhu’, guru, rato yang menempatkan kiai dalam peran yang amat luas. Tidak hanya dalam urusan keagamaan, tetapi juga dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik.

Peran strategis ini juga tidak terlepas dari tanggung jawab sosial yang tinggi yang dimiliki oleh Cholil dalam setiap langkahnya sebagai pemimpin yang selalu memihak kepentingan masyarakat bawah. "Posisi penting ini sering dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk kepentingan pragmatis dan sesaat dengan tanpa menyadari tanggung jawab sosial yang juga besar," kata Ra Achmad-sapannya.

Sehingga, lanjut dia, peran penting ini kemudian menjadi alat untuk kepentingan ekonomi dan politik pribadi. Namun, itu tidak berlaku bagi Kiai Cholil dalam setiap kiprah dan perjuangannya untuk membela masyarakat. Bahkan, peran strategis ini mampu dia jadikan sebagai alat perekat dan pemersatu bagi para kiai untuk melakukan perjuangan bersama yang direalisasikan dalam Bassra.

Hal lain yang terungkap dalam buku itu adalah keterbukaan Cholil dalam melihat kemodernan. Dia sadar bahwa perubahan, baik di dunia pesantren dan masyarakat, penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat itu sendiri. "Hal ini ditunjukkan dalam pandangan beliau terhadap perkembangan dunia pesantren, yang menurut beliau ke depan idealnya pesantren dipimpin oleh orang berpendidikan tinggi," tuturnya.

Harapannya, orang berpendidikan tinggi dapat membawa pesantren lebih maju. Juga memungkinkan pesntren berkiprah lebih luas di masyarakat dalam merespons perubahan yang ada di sekitarnya.

Sekadar diketahui, Kiai Cholil dilahirkan pada tanggal 1 Desember 1940 dan meninggal pada Sabtu, 5 November 1994 dalam usia 54 tahun. Hasil riset dan penelitian serta kumpulan wawancara selama setengah tahun terakhir tersebut dibukukan dalam buku setebal 184 halaman. Tim penulisnya adalah Abdul Mukhlis, Achmad Ali Ridho, Agus Budi H., Dairobi, Mashuri Arow, Muhammad Fauzi, dan Saiful Haris. (ris)

Sumber: Jawa Pos, Senin, 13 Agt 2007

Berharap Mahal, Bayar Utang

Menjelang musim panen, petani di Kota Sampang berharap ’daun emas’-nya bisa dijual mahal. Paling tidak harganya berada dalam kisaran harga Rp 40 ribu-Rp 45 ribu per kilogram.

Nurul Fajariyah, salah seorang petani di Kampung Kasenih Jalan Kramat II Kelurahan Karang Dalam, Kota Sampang, menuturkan, dia berharap harga tembakau mahal, karena uang yang dijadikan modal untuk menanam tembakau berasal dari ngutang.

"Meskipun dihantui rasa cemas akan anjloknya harga daun tembakau musim ini, tapi saya memilih menggarap lahan pertanian. Ya, paling tidak harganya bisa melunasi utang piutang kami. Tapi, kalau harganya hanya mencapai Rp 25 ribu-Rp 30 ribu per kilogram, kami pasti sedih," ujarnya.

Ibu muda yang dikaruniai putra satu ini mengaku, ancaman anjloknya harga tembakau memang kerap terlintas di benaknya. Tapi, karena kebutuhan ekonomi cukup mendesak, lahan sawahnya pun terpaksa ditanami tembakau. Apalagi, ia berpendapat sayang kalau lahan sawahnya warisan orangtuanya ditelantarkan. "Namanya juga berusaha, Pak. Siapa tahu harga daun tembakau pada musim tanam tahun ini bisa mahal," harapnya.

Pada musim tanam tahun ini, dia menanam sedikitnya 70 ribu bibit tembakau di lahan miliknya seluas sekitar 2 hektare. "Yang jelas, semua petani di sini tidak menghendaki harga tembakau anjlok," harapnya lagi.

Dia berasumsi, setiap hektare lahan tembakau yang dia tanami, bisa menghasilkan tembakau kering seberat 400 kilogram. Jadi, dari dua lahan yang dimiliki keluarganya diharapkan bisa memproduksi 800 kilogram tembakau kering. "Sehingga, kalau gudang memang buka, pertengahan bulan ini kami sudah bisa panen dan men-droping tembakau," imbuhnya.

Harapan yang sama juga disampaikan Ali Ridho’i, petani di Kampung Kasenih yang lain. Bapak empat putra ini berharap, tahun bisa memperoleh untung yang besar dibandingkan musim panen tahun sebelumnya. Sehingga, dia bisa melunasi pinjaman uang yang dijadikan modal untuk menanaman tembakau.

"Yang jelas, kami berharap dan berdoa semoga harga daun tembakau pada musim panen tahun ini bisa mahal Pak," harapnya. (taufiq rizqon)

Sumber: Jawa Pos, Senin, 06 Agt 2007

Pengusaha Jangan "Main Kayu"

Ketus Komisi B DPRD Sumenep H Unais Ali Hisyam mendesak pengusaha agar bisa melihat kondisi riil di kalangan petani tembakau sebelum menentukan harga tembakau. Kenaikan harga bahan baku produksi tembakau membuat ongkos yang dikeluarkan petani juga lebih tinggi. "Kondisi riil ini yang harus disikapi arif dan bijaksana oleh pengusaha tembakau. Jangan tutup mata," imbaunya.

Secara riil pula, lanjut ketua DPC PKB Sumenep ini, harga tembakau sejak dulu relatif stabil dibandingkan kenaikan harga yang terjadi pada bahan kebutuhan pokok. Artinya, pengusaha harus proporsional dalam menentukan standar harga. "Harga beras, bensin, pupuk, dan sebagainya lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Saya minta pengusaha jangan main kayu tanpa toleransi dalam menetapkan harga beli tembakau," ingatnya.

Unais menjelaskan, makna main kayu itu misalnya pengusaha bersikap kaku dalam menetapkan harga. Sehingga, petani dikondisikan pada pihak lemah tak berdaya dan mau tak mau harus menuruti keinginan pengusaha. "Ini memang bisnis, Tapi, pengusaha jangan mentang-mentang. Jangan sampai ada prinsip kalau tak cocok dengan harga ditawarkan, silakan petani jual ke tempat lain. Pengusaha harus membuka ruang toleransi," harapnya.

Sedang petani juga wajib proporsional dan tak bertindak emosional. Sebab, keberadaan pengusaha dalam tataniaga tembakau sama pentingnya dengan petani. Kalau pengusaha hengkang atau tak mau beli tembakau gara-gara merasa ditekan, tentunya petani yang akan merasakan dampak negatifnya. "Semua pihak harus punya sikap proporsional dan toleransi agar sama-sama diuntungkan," paparnya panjang lebar.

Unais menyatakan, dalam tataniaga tembakau, pihaknya lebih berada di barisan petani. Sebab, posisi petani lebih lemah dibandingkan pengusaha dalam proses jual beli tembakau. "Kita sebenarnya ingin mengayomi semua kepentingan. Tapi, posisi pengusaha memang lebih kuat. Jadi, wajar kita lebih mendampingi petani. Pengusaha itu bisa memaksakan kehendak tanpa mengalami kerugian apa pun," terang politisi PKB ini.

Untuk menghindari ketimpangan tersebut, pengusaha harus lebih peka dalam melihat kondisi riil dengan tetap melihat aspek bisnisnya. Sedang petani harus bersikap proporsional tanpa memaksakan kehendak. "Besok (hari ini, Red), kita akan mempertemukan pengusaha dan petani dengan harapan ada titik temu. Kita juga tidak mungkin menetapkan harga tembakau tahun ini harus sekian rupiah sesuai kualitasnya," ujarnya.

Unais mengingatkan, tembakau bukan salah satu komoditas pokok yang bisa diintervensi oleh pemerintah. Sehingga, pemerintah tidak bisa menetapkan patokan harga tembakau dalam tata niaganya. "Kalau kita menetapkan harga tembakau melalui peraturan daerah (perda) malah akan disalahkan. Untuk menghindari hal-hal tak diinginkan yang saling merugikan, kita harus mengedepankan komunikasi," tegasnya.

Sementara itu, Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Sumenep secara kelembagan akan mencari solusi terbaik dalam proses tataniaga tembakau tahun ini. Sehingga, pengusaha (pemilik modal/gudang pabrikan) maupun petani sama-sama tak ada yang dirugikan. "Kita berharap harga tembakau bisa bagus layaknya tahun lalu," ujar Kepala Dishutbun H Moh. Dail.

Menurut dia, potensi kelebihan produksi tembakau tahun ini tinggi. Dalihnya, untuk kali kesekian luas lahan yang ditanami tembakau oleh petani jauh di atas proyeksi ideal. Tahun ini luas lahan ideal 11.750 hektare. Tapi, sampai akhir Juli sudah terdata 19 ribu hektare lebih yang ditanami tembakau. "Kelebihan tembakau selalu saja terjadi," katanya.

Namun, tahun lalu karena kualitas tembakau memang bagus gara-gara cuaca sangat mendukung, produksi tembakau petani terserap semua oleh gudang. Baik gudang pabrikan maupun gudang milik pengusaha lokal dengan harga bagus pula. "Tembakau punya ketergantungan yang tinggi pada cuaca. Kalau kualitasnya bagus, gudang tak akan segan-segan membelinya," urainya.

Sedangkan tahun ini cuaca cukup labil. Sehingga, awal Agustus ini sebagian petani sudah bisa memanen tembakaunya. Namun, di sisi lain ada tembakau yang masih berusia muda pada kisaran dua sampai tiga pekan. Kondisi tersebut yang membuat masa panen tahun ini lebih panjang. Sebab, waktu masa tanamnya memang beda jauh.

Karena itu, pihaknya akan melakukan pendekatan agar gudang/pabrikan membeli tembakau dengan waktu yang cukup lama. Sehingga bisa mengimbangi masa panen tembakau yang tahun ini akan berjenjang. "Melihat pengalaman masa lalu, tutupnya gudang pabrikan besar sering menimbulkan fenomena anjloknya harga tembakau," terangnya.

Forum duduk bersama yang dijadwalkan digelar hari ini (6/8) di DPRD, kata Dail, diharapkan mampu jadi solusi terbaik untuk memertemukan keinginan petani dengan kemampuan pengusaha. "Sekali lagi kita memang berharap petani dan pengusaha tembakau sama-sama untung. Sehingga, tak ada yang merasa dirugikan," tegasnya. (slamet hidayat)

Sumber: Jawa Pos, Senin, 06 Agt 2007

Tahunnya Tembakau Tegalan

Tahun 2007, tampaknya, akan menjadi tahun emas bagi tembakau tegalan. Sebab, jika mengacu kepada total areal tembakau yang ada, areal tembakau tegalan jauh lebih banyak dibandingkan areal tembakau gunung dan sawah.

Berdasarkan data proyeksi tembakau 2007, untuk wilayah Kabupaten Pamekasan, areal tembakau tegalan mencapai 15.036 hektare. Itu tersebar di 13 kecamatan di Pamekasan. Areal tegalan terbanyak berada di Kecamatan Waru, yakni 2.201 hektare.

Sedangkan areal tembakau gunung totalnya tidak lebih dari 6.658 hektare. Tembakau gunung hanya ada di tujuh kecamatan yang kebanyakan memiliki pegunungan. Terbanyak di Kecamatan Pegantenan, seluas 1.196 hektare.

Sementara untuk areal tembakau sawah hampir dipastikan berada di seluruh wilayah di Kabupaten Pamekasan. Jumlahnya mencapai 9.673 hektare. Dan terbanyak berada di Kecamatan Pademawu 2.069 hektare.

Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Pamekasan Ir H M. Zainal Arifin kepada koran ini menjelaskan, tingginya areal tembakau di tegalan cukup wajar. Sebab, kondisi geografisnya memang lebih banyak areal tegalan.

Menurut dia, luasnya areal tembakau di daerah tegal akan berpengaruh pada produksi. "Secara otomatis, nantinya di Kabupaten Pamekasan akan lebih banyak tembakau tegalan. Setiap tahunnya memang relatif sama," katanya beberapa waktu lalu.

Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Pamekasan, Abdillah Fuad Kuddah, lebih menyoroti mengenai keberhasilan program kemitraan petani dengan pabrikan. "Tahun ini program kemitraan kembali ada. Saya lihat hasilnya jauh lebih bagus dibandingkan tahun-tahun sebelumnya," ujarnya.

Dijelaskan, berdasarkan data yang masuk komisi C, jumlah areal tembakau program kemitraan diperkirakan mencapai 8.000 hektare. Itu tersebar di beberapa desa di Kecamatan Pakong. "Semuanya yang melaksanakan petani sendiri. Dari pabrikan hanya memberikan bimbingan teknis," jelas Abdillah.

Kader PBB itu berharap program kemitraan dapat terus dilanjutkan pada periode mendatang. Alasannya, ada banyak keuntungan bagi petani. Seperti bimbingan teknis budidaya, jaminan penjualan, dan lainnya. (akhmadi yasid)

Sumber: Jawa Pos, Senin, 06 Agt 2007

Over Produksi Hanya Wacana

Proyeksi kenaikan areal tembakau tahun 2007 di Kabupaten Pamekasan diperkirakan akan berakibat adanya over produksi tembakau. Pasalnya, kenaikan areal tembakau tidak diikuti dengan naiknya rencana pembelian pihak pabrikan. Karenanya, perlu ada upaya strategis dari pihak terkait untuk mencegah adanya over produksi tersebut.

Berdasarkan proyeksi tembakau tahun 2007, luas areal yang ditanami tembaku diperkirakan mencapai 31.367 hektare atau meningkat 549 hektare dibanding tahun 2006 yang mencapai 30.818 hektare. Sedangkan produksi di 2007 diperkirakan mencapai 18.802, 2 ton, naik dibanding 2006 yang mencapai 17.947 ton.

Sementara rencana pembelian tembakau tahun 2007 oleh pabrikan justru cenderung mengalami penurunan. Mengutip Data Dinas Kehutanan Dan Perkebunan (Dishutbun) Pamekasan, rencana pembelian tembakau tahun 2007 hanya 15.925 ton. Padahal, produksi tembakau diperkirakan mencapai 18.802,2 ton.

Hal itu didasarkan pada hasil kunjungan kerja di sejumlah pabrikan besar pada 11-15 Maret 2007 lalu. Berdasarkan hasil kunjungan itu, tercatat rencana pembelian tembakau 2007 hanya 15.925 ton. Rinciannya, PT Djarum 1.750 ton, PT Gudang Garam (GG) 5.000 ton, PT Sampoerna 4.000 ton, PT Bentoel 1.500 ton dan lain-lain 3.675 ton.

Sebelumnya Kepala Dishutbun Pamekasan Ir M. Zainal Arifin membenarkan, berdasarkan hasil kunjungan kerja pabrikan ada kecenderungan penurunan rencana pembelian tembakau. "Kalau realisasi pembelian 2007 dari pabrik-pabrik besar tidak ada perubahan, dikuatirkan ada over produksi tembakau pada musim panen 2007 ini," ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya beberapa waktu lalu.

Atas dasar itulah, dishutbun mengimbau agar warga benar-benar memperhatikan seluruh teknik budidaya yang baik dan benar. Termasuk, imbauan penting lainnya. Misalnya, warga menunda waktu tanam jika masih turun hujan, tidak menanam di lahan nonpotensial, tidak memperluas areal tanaman, menanam varietas yang dianjurkan, pemupukan sesuai anjuran, penyiraman tidak berlebihan, dan sebagainya.

"Termasuk, nanti jangan panen muda, tidak mencampur tembakau, dan sebagainya. Intinya, warga agar tetap menjaga kualitas tembakaunya," imbau Zainal.

Mengenai proyeksi mutu tembakau, Zainal tetap optimistis akan sangat bagus. Sebab, tembakau dari Madura, khususnya dari Pamekasan, memiliki corak yang khas dan sangat diperlukan pabrikan.

Menanggapi kemungkinan adanya over produksi, Ketua LP2M (Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat) Heru Budhi Prayitno mengatakan, petani sudah memiliki pengetahuan lebih mengenai tembakau. Termasuk, soal kemungkinan adanya over produksi.

"Sepertinya, saya kurang percaya adanya over produksi (tembakau). Sebab, beberapa tahun lalu juga demikian. Tapi, kenyataannya jarang ada tembakau yang tidak terjual, semua habis dibeli pabrikan," ujarnya di Jalan Mandilaras kemarin.

Menurut Heru, over produksi tembakau hanya wacana saja. Hal itu diduga sebagai upaya mengerdilkan petani dalam hal tataniaga tembakau. "Tujuannya agar tembakau murah. Tapi, sekarang semua petani sudah tahu itu. Makanya, kepada semua pihak, ada baiknya mulai jujur dalam tata niaga tembakau," tandasnya. (akhmadi yasid)

Sumber: Jawa Pos, Senin, 06 Agt 2007